Kementrian Lembaga: MA

  • Nepal Catat Sejarah Baru, Perdana Menteri Interim Dipilih Lewat Discord

    Nepal Catat Sejarah Baru, Perdana Menteri Interim Dipilih Lewat Discord

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nepal menorehkan sejarah politik baru, gelombang protes besar-besaran yang digerakkan generasi muda akhirnya melahirkan pemimpin baru.

    Yang mengejutkan, pemilihan perdana menteri interim dilakukan bukan lewat mekanisme konvensional, melainkan melalui platform digital Discord.

    Hasilnya, Sushila Karki terpilih. Perempuan berusia 73 tahun itu pernah menjabat Ketua Mahkamah Agung dan kini dipercaya mengisi kursi perdana menteri sementara.

    Ia sekaligus mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Nepal.

    Karki naik menggantikan kabinet KP Sharma Oli yang tumbang usai terseret kasus korupsi dan nepotisme.

    Kasus itu pula yang memicu demonstrasi berdarah di berbagai daerah.

    Kursi perdana menteri definitif baru akan ditentukan melalui pemilu yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026. Hingga saat itu, Karki memegang kendali penuh pemerintahan Nepal.

    Pelantikan Karki disebut sebagai simbol perlawanan rakyat, khususnya anak muda, terhadap korupsi yang telah lama mengakar.

    Dukungan paling besar datang dari komunitas digital ‘We Nepali Group’ yang aktif menggalang suara di Discord.

    Dalam forum akbar yang diikuti lebih dari 5.000 anggota, mayoritas suara mengarah pada Karki.

    Momentum itu memperlihatkan kuatnya aspirasi generasi muda untuk mendorong reformasi politik dan memperluas kebebasan digital.

    Sushila Karki sendiri bukan nama asing di Nepal. Pada 2016, ia menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Agung.

    Sepanjang kariernya, ia dikenal tegas menangani kasus-kasus besar. Salah satu yang paling diingat adalah vonis penjara terhadap Menteri Teknologi Informasi, Jay Prakash Gupta, pada 2012.

  • Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    Sufmi Dasco Membantah Keras Dugaan Keterlibatan dalam Pusaran Tambang Nikel di Sultra

    GELORA.CO – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah adanya dugaan keterlibatannya dalam pusaran tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

    “Memang nggak main, tambangnya di mana kita nggak tahu,” tegas Dasco, Minggu (14/9/2025).

    Sebelumnya, Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, mengungkap adanya dugaan keterlibatan Dasco dalam aktivitas pertambangan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Sultra, sejumlah anggota DPRD Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, dan Danrem 143/HO usai aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra pada Selasa (2/9/2025).

    “Laiknya ada anggota DPRD Gerindra, lima orang. Cobalah bersihkan dulu tambang ilegal di Kabaena. Harapan kami teman-teman Gerindra bisa bersikap, karena ujung-ujungnya nanti yang kena Presiden Prabowo. Kita sama-sama cinta dengan Prabowo,” kata La Ode.

    Ia menambahkan, informasi aktivitas tambang PT TMS justru mengemuka di tengah gejolak sosial yang sedang berlangsung di Sultra.

    “Beberapa hari ini ada aksi demonstrasi. Tiba-tiba ada kabar soal pengapalan nikel dari TMS. Saya bukan menuduh, tapi saya ingin mengungkapkan ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, La Ode menyebut ada dugaan nama Wakil Ketua DPR RI turut dikaitkan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

    “Informasi ini bahkan hampir sama dengan data intelijen. Kuota PT TMS disebut mencapai 2,150.000 metrik ton pada 2025,” bebernya.

    ASR Sultra berencana mengawal persoalan ini hingga ke tingkat pusat dengan melayangkan surat kepada DPP Partai Gerindra. “Sampaikan kepada Sufmi Dasco, jangan main-main soal tambang ilegal di Sultra.

    Pulau Kabaena ini punya perlindungan hukum, sudah ada UU Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang eksploitasi tambang di pulau kecil, diperkuat putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023,” tegas La Ode.

    Ia juga menyoroti putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023 yang menyatakan PT TMS dan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi terbukti menambang tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sejak 2019 di kawasan hutan lindung seluas 147 hektar.

    Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turut menguatkan adanya aktivitas pertambangan di luar izin yang diberikan.

    “Dalam waktu dekat, kami akan membentuk pansus rakyat dan meninjau langsung lokasi tambang di Kabaena. Kami juga meminta dukungan keamanan dari Danrem dan Kapolda,” tutup La Ode.

  • Apa Itu Discord? Platform Gamers yang Jadi Medium Demokrasi di Nepal

    Apa Itu Discord? Platform Gamers yang Jadi Medium Demokrasi di Nepal

    Jakarta, CNBC Indonesia — Generasi Z Nepal mencatat sejarah baru. Setelah gelombang protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan KP Sharma Oli. Kemudian para aktivis muda antikorupsi menggunakan platform Discord untuk memilih Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara. Karki kini menjadi perempuan pertama yang memimpin Nepal.

    Pemilihan umum untuk menentukan perdana menteri definitif dijadwalkan pada 5 Maret 2026. Hingga saat itu, Karki, mantan ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, akan mengisi kekosongan kekuasaan.

    “Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” ujar Sid Ghimiri, kreator konten berusia 23 tahun yang ikut mengorganisir kanal pemungutan suara digital, dikutip New York Times, Minggu (14/9/2025).

    Melalui server dengan lebih dari 145.000 anggota, aktivis Gen Z menggelar serangkaian polling daring selama sepekan. Karki muncul sebagai favorit karena reputasinya sebagai hakim yang konsisten melawan korupsi.

    Sebagai informasi, Discord awalnya kerap digunakan komunitas gamer. Dengan fitur yang mendukung streaming layar dan pembuatan server pribadi, Discord memberikan pengalaman interaktif yang memudahkan gamer berkolaborasi, berbagi strategi, dan tetap terhubung selama bermain.

    Seiring waktu, Discord berkembang menjadi lebih dari sekadar platform gaming. Kini, banyak komunitas non-gamer memanfaatkan Discord untuk berbagai tujuan, mulai dari belajar bahasa, kursus online, diskusi hobi, hingga proyek kolaboratif.

    Foto: Nepal menggunakan Discord sebagai medium untuk memilih perdana menteri baru. (Tangkapan layar)

    Struktur server dan channel memungkinkan anggota berdiskusi berdasarkan topik tertentu, sementara fitur roles dan permissions membantu pengelolaan anggota dan keamanan komunitas.

    Di Nepal, Discord telah menjadi medium demokrasi baru. “Generasi muda Nepal tidak lagi percaya pada elit lama. Mereka ingin transparansi, dan Discord menjadi ruang politik baru,” kata analis politik lokal, Anil Sharma, kepada NDTV.

    Akan tetapi mengutip India Today, proses demokrasi melalui Discord bukan tanpa celah. Pasalnya cara ini memungkinkan individu dari luar Nepal untuk memberikan suara tanpa verifikasi identitas yang memadai.

    Sebagai informasi, ribuan orang turun ke jalanan di Nepal setelah pemerintah menutup akses ke media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kemudian aksi protes berkembang menjadi gerakan anti korupsi dan isu pengangguran. Aksi demonstrasi ini juga dipicu oleh perilaku pejabat yang kerap memamerkan kemewahan, saat banyak masyarakat Nepal dalam kondisi ekonomi yang sulit. 

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pidato Perdana, PM Baru Nepal Janji Penuhi Tuntutan Gen Z

    Pidato Perdana, PM Baru Nepal Janji Penuhi Tuntutan Gen Z

    Kathmandu

    Perdana Menteri baru Nepal, Sushila Karki, menyampaikan pernyataan publik perdana usai dilantik. Perdana Menteri sementara yang dilaporkan dipilih para pendemo Gen Z atau generasi muda Nepal lewat aplikasi Discord itu berjanji mengakhiri korupsi dan memperbaiki ekonomi.

    “Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z,” kata Sushila Karki, dalam pernyataan publik pertamanya sejak menjabat seperti dilansir AFP, Minggu (14/9/2025).

    Dia mengatakan Gen Z menuntut agar korupsi di Nepal segera diakhiri. Dia berjanji berupaya mewujudkan tuntutan para demonstran.

    “Yang dituntut kelompok ini adalah pengakhiran korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan ekonomi. Anda dan saya harus bertekad untuk memenuhinya,” ujarnya.

    Mantan kepala hakim agung berusia 73 tahun itu juga mengheningkan cipta selama 1 menit pada hari Minggu untuk mengenang para korban tewas dalam kerusuhan sebelum pertemuan dimulai di kompleks pemerintahan utama Singha Durbar. Sejumlah gedung di kompleks pemerintahan itu dibakar selama protes massal pecah di Nepal.

    Kepala Sekretaris Pemerintah, Eaknarayan Aryal, menyebut setidaknya 72 orang tewas dalam dua hari protes dan 191 orang terluka. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya, yakni 51 orang tewas.

    Kerusuhan ini merupakan yang terburuk sejak berakhirnya perang saudara yang berlangsung selama satu dekade dan penghapusan monarki pada tahun 2008.

    Penunjukan Karki, yang dikenal karena kemandiriannya, terjadi setelah negosiasi intensif antara Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel dan Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, termasuk dengan perwakilan ‘Gen Z’, sebutan umum untuk gerakan protes pemuda.

    Ribuan aktivis muda telah menggunakan aplikasi Discord untuk menunjuk Karki sebagai pilihan mereka untuk pemimpin berikutnya. Dia mengaku sebenarnya tak ingin berada di posisi PM Nepal.

    “Dalam situasi yang saya hadapi ini, saya tidak ingin berada di sini. Nama saya dibawa dari jalanan,” ujarnya.

    Parlemen kemudian dibubarkan dan pemilihan umum ditetapkan pada 5 Maret 2026. Dia berjanji tak akan menjabat lebih dari 6 bulan dalam situasi apapun dan fokus menuntaskan tanggung jawabnya sebagai PM sementara.

    “Kami tidak akan tinggal di sini lebih dari enam bulan dalam situasi apa pun, kami akan menyelesaikan tanggung jawab kami dan berjanji untuk menyerahkannya kepada parlemen dan menteri berikutnya. Ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan Anda,” ujarnya.

    Para pekerja tampak memasang papan nama baru untuk kantor perdana menteri di sebuah gedung di dalam kompleks tersebut yang tidak dibakar. Presiden Nepal, Paudel, mengatakan ‘solusi damai telah ditemukan melalui proses yang sulit’.

    Paudel menyebutnya ‘situasi yang sangat sulit, rumit, dan gawat’ di negara Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa itu.

    “Saya dengan tulus mengimbau semua orang untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam menyukseskan pemilu pada 5 Maret,” ujarnya.

    Tonton juga video “Eks Ketua MA Sushila Karki Dilantik Jadi PM Sementara Nepal” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Momen Sushila Karki Resmi Dilantik Jadi PM Sementara Nepal

    Momen Sushila Karki Resmi Dilantik Jadi PM Sementara Nepal

    Mantan ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, diambil sumpahnya untuk memimpin sebagai perdana menteri Nepal, Jumat (12/9/2025). Transisi pergantian kepemimpinan ini dilakukan setelah rangkaian aksi protes yang terjadi untuk menggulingkan pemerintah. (Sujan GURUNG / AFP)

  • Gibran Hadapi Gugatan Rp 125 Triliun, Tepatkah Didampingi Jaksa Pengacara Negara?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Gibran Hadapi Gugatan Rp 125 Triliun, Tepatkah Didampingi Jaksa Pengacara Negara? Nasional 14 September 2025

    Gibran Hadapi Gugatan Rp 125 Triliun, Tepatkah Didampingi Jaksa Pengacara Negara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar Hukum Pidana Interdisipliner Universitas Trisakti, Albert Aries, menilai penggunaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat secara hukum.
    Albert menjelaskan, petitum dalam gugatan itu menyentuh keabsahan Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Maka dari itu, posisi Gibran dalam perkara ini bukan sekadar pribadi, melainkan melekat pada jabatannya sebagai wapres.
    “Terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mendalilkan bahwa Gibran tidak pernah menjalani sekolah SMA/sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, maka kita perlu mencermati dahulu bunyi poin ketiga dari tuntutan (petitum) dari gugatan tersebut, yaitu ‘menyatakan Tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden RI periode 2024-2029’,” kata Albert kepada Kompas.com, Minggu (14/9/2025).
    Menurut Albert, substansi dalil dan tuntutan semacam itu semestinya masuk dalam ranah sengketa proses pemilu.
    Hal itu diatur dalam Pasal 471 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu ditempuh.
    “Dengan kata lain, mengingat seluruh sengketa proses pemilu itu dianggap sudah terlewati tempus dan proses-nya, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Gibran dan KPU yang mempertanyakan keabsahannya sebagai Wapres Periode 2024-2029 seharusnya tidak dapat dianggap sebagai ‘gugatan pribadi’ secara
    an sich
    , melainkan gugatan yang ditujukan terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden secara ‘ex officio’, yaitu karena jabatannya saat ini,” ujarnya.
    Jika konstruksi hukum demikian yang dipakai, lanjut Albert, maka penugasan Jaksa Pengacara Negara justru sejalan dengan aturan.
    “Jika konstruksi hukumnya demikian, maka berdasarkan Pasal 24 Perpres No. 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, hal tersebut termasuk lingkup bantuan hukum atau tindakan hukum lain kepada Negara atau Pemerintah dalam arti luas yang merupakan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Perdata & Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan jajaran di bawahnya yang dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara,” kata Albert.
    Sebelumnya, sidang perdana gugatan ini sempat diwarnai keberatan dari Subhan Palal, penggugat yang menilai Gibran tidak semestinya diwakili jaksa negara.
    Ia menegaskan gugatannya ditujukan terhadap Gibran secara pribadi.
    Namun, Kejaksaan Agung memastikan JPN memang berwenang mendampingi wapres karena gugatan tersebut dialamatkan ke Sekretariat Wakil Presiden.
    Dalam perkara ini, Subhan menuntut Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tanggung renteng membayar ganti rugi senilai Rp 125 triliun.
    Selain itu, ia juga meminta hakim menyatakan Gibran tidak sah sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Silfester Relawan Jokowi Belum Juga Dieksekusi, Kejagung Seakan tak Kuasa Tekan Kejari Jaksel

    Silfester Relawan Jokowi Belum Juga Dieksekusi, Kejagung Seakan tak Kuasa Tekan Kejari Jaksel

    GELORA.CO – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, yang telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, belum juga dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

    “Seingat saja, (Kejari Jaksel) sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Sabtu (13/9/2025).

    Anang mengatakan, eksekusi terhadap Silfester merupakan ranahnya Kejari Jakarta Selatan. Menurut Anang, strategi penangkapan atau eksekusi Silfester cuma diketahui oleh jaksa eksekutor di Kejari Jaksel. “Langkah-langkah hukum apa yang diambil oleh yang bersahutan (Kejari Jaksel),” ucap Anang.

    Silfester Matutina sebelumnya telah divonis bersalah melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 287 K/Pid/2019, yang dibacakan pada 20 Mei 2019. Ia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan Pasal 310 Ayat 1 KUHP terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla. Putusan itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai Andi Abu Ayyub Saleh, dengan anggota Eddy Army dan Gazalba Saleh.

    Meski telah berkekuatan hukum tetap, Silfester belum pernah menjalani masa hukuman. Bahkan saat dijadwalkan hadir dalam sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia mangkir.

    Desakan untuk segera dilakukan eksekusi kembali mencuat setelah pakar telematika Roy Suryo bersama sejumlah aktivis mengajukan permohonan resmi ke Kejari Jakarta Selatan pada 30 Juli 2025. Roy meminta jaksa segera melaksanakan putusan yang sudah lama inkrah.

    Perkara ini bermula dari laporan 100 advokat terhadap Silfester pada Mei 2017. Ia dinilai mencemarkan nama baik Jusuf Kalla lewat pernyataannya di ruang publik.

    Hingga kini, publik mempertanyakan alasan Kejari Jakarta Selatan belum juga melaksanakan perintah eksekusi terhadap Silfester, meski Kejagung menyatakan instruksi sudah diberikan.

  • Thaksin Shinawatra Dihukum karena Kasus Korupsi di Thailand, Prabowo Malah Menjadikannya Penasihat Danantara

    Thaksin Shinawatra Dihukum karena Kasus Korupsi di Thailand, Prabowo Malah Menjadikannya Penasihat Danantara

    Fajar.co.id, Jakarta — Sorotan tajam publik kini tertuju ke Danantara. Pasalnya, Penasihat lembaga bentukan Presiden Prabowo itu ternyata sudah lama menjalani tahanan karena kasus korupsi namun dia mantan PM Thailand itu menjalani tahanan di rumah sakit.

    Melansir CNN, Mahkamah Agung Thailand pada Selasa 9 September 2025 memutuskan bahwa mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra harus menjalani hukuman satu tahun penjara karena penahanannya di sayap VIP sebuah rumah sakit sebagai pengganti penjara melanggar hukum.

    Majelis hakim yang terdiri dari lima hakim menegaskan bahwa tanggung jawab atas lamanya waktu tinggal Thaksin di rumah sakit tidak sepenuhnya berada di tangan para dokter dan bahwa taipan kontroversial itu sengaja memperpanjang masa tinggalnya di rumah sakit.

    Pengadilan memerintahkan penerbitan surat perintah untuk membawa Thaksin ke Penjara Bangkok.

    Merujuk sejumlah foto yang beredar Thaksin terlihat di pengadilan melepas jaketnya dan masuk ke dalam mobil van departemen pemasyarakatan. Seorang saksi kemudian mengonfirmasi bahwa ia telah tiba di penjara.

    Pengadilan memerintahkan penerbitan surat perintah untuk membawa Thaksin ke Penjara Bangkok.

    Thaksin terlihat di pengadilan melepas jaketnya dan masuk ke dalam mobil van departemen pemasyarakatan. Seorang saksi kemudian mengonfirmasi bahwa ia telah tiba di penjara.

    Pria berusia 76 tahun itu dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah kembali ke negara itu pada Agustus 2023 setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan.

  • Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Nepal yang Dipilih Lewat Discord

    Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Nepal yang Dipilih Lewat Discord

    Jakarta, CNBC Indonesia — Gelombang protes besar di Nepal melahirkan sejarah baru. Para demonstran muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.

    Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.

    Adapun Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.

    Pelantikan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan nepotisme yang membelit negeri Himalaya itu. Dukungan besar dari generasi muda memperlihatkan adanya dorongan kuat untuk reformasi politik di Nepal.

    Mengutip India Today, Minggu (14/9/2025), Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani dan tegas terhadap isu terorisme serta korupsi. Dia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda, khususnya generasi Z.

    Salah satunya dari komunitas “We Nepali Group” yang mendorong namanya setelah ribuan pemuda turun ke jalan menuntut perubahan dan kebebasan digital.

    Dalam sebuah pertemuan akbar yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, mayoritas suara bulat mendukung Karki sebagai pemimpin baru.

    Sushila Karki bukan nama asing di panggung hukum Nepal. Ia menjabat sebagai Ketua MA pada 2016, sekaligus menjadi perempuan pertama yang menempati posisi itu. Selama kariernya, ia banyak menangani kasus sensitif, mulai dari vonis korupsi menteri aktif hingga putusan penting soal hak kewarganegaraan perempuan.

    Salah satu langkah besarnya adalah ketika ia memimpin sidang yang menjatuhkan hukuman kepada Jay Prakash Gupta, Menteri Teknologi Informasi kala itu, pada 2012. Vonis tersebut tercatat sebagai pertama kalinya seorang menteri aktif dipenjara karena korupsi di Nepal.

    Tak jarang, keputusannya membuat hubungan panas dengan eksekutif. Pada 2017, koalisi parlemen sempat mengajukan mosi pemakzulan terhadap dirinya karena dianggap terlalu ikut campur, terutama dalam perselisihan soal pengangkatan Kepala Polisi.

    Latar Belakang Akademik

    Karki memulai karier hukum sebagai advokat di Biratnagar pada 1979. Ia juga memiliki kedekatan dengan India. Gelar master ilmu politik ia raih dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, pada 1975. Di kampus itu, ia bukan hanya mendalami akademik, tapi juga aktif dalam kegiatan budaya.

    “BHU memberi saya fondasi akademik dan kesempatan belajar di luar kelas. Saya pernah ditawari mengajar dan menempuh PhD di sana. Tapi mungkin takdir saya memang menjadi hakim,” ujarnya mengenang, dikutip dari Himalayan Times.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ferry Irwandi Buka WAG Gusti Ayu dengan ‘Orang Besar’ yang Berniat Jatuhkan Dirinya, Ada Foto Pistol

    Ferry Irwandi Buka WAG Gusti Ayu dengan ‘Orang Besar’ yang Berniat Jatuhkan Dirinya, Ada Foto Pistol

    GELORA.CO – Konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi tampaknya mulai gerah dengan tudingan grafolog sekaligus pengamat perilaku Gusti Ayu Dewi yang mengatakan ia telah melakukan fitnah dan manipulasi data dalam video TNI yang ditangkap polisi di Palembang, beberapa waktu lalu.

    Karenanya Ferry Irwandi akhirnya membuktikan ucapannya dengan membuka isi WhatsApp Grup (WAG) Gusti Ayu Dewi bersama ‘orang besar’ yakni para pejabat serta komisaris, yang ingin menjatuhkan dirinya.

    Menurut Ferry Irwandi, di dalam WAG tersebut terungkap jelas bahwa Gusti Ayu sejak awal memang ingin menjatuhkan dan membungkam dirinya.

    Dalam postingan di akun Instagramnya @irwandiferry, Sabtu (13/9/2025), Ferry Irwandi mengunggah tangkapan layar sebagian isi WAG dimana ada postingan foto senjata api atau pistol yang disandingkan dengan bungkus rokok.

    “Gede bingitz, kalau saya sukanya yang kecil2 muat di kantong,” kata pengunggah foto di WAG tersebut.

    “Waduh ngeri,” timpal salah satu anggota WAG yang namanya ditutupi.

    “Biar dikira lighter sama orang,” kata anggota WAG lain bernama Hairi Oran…..

    Dalam unggahan isi WAG lainnya, Ferry menampilkan tangkapan layar dimana Gusti Ayu Dewi mengatakan bahwa ia dekat dengan FPI dan di negara setengah kacau selalu ada versi atau sosok seperti Ferry Irwandi.

    “Kalau anak-anak FPI mah sohib ma I wkwwk,” kata Gusti Ayu di WAG tersebut.

    “guys, gini deh, di setiap negara yang setengah kacau,” tambah Gusti.

    “selalu ada versi Ferry Irwandinya,” kata dia.

    “dan spt dr Strange, aku sudah lihat, jutaan kemungkinan ke depan,” katanya.

    “paling bagus, untuk Indonesia, kalau dia di nip sekarang,” kata Gusti.

    Dalam narasi di unggahannya itu, menurut Ferry, masih banyak ratusan chat lain di WAG dimana ada Gusti Ayu, yang ingin menjatuhkan dirinya.

    “Karena sudah diizinkan membahas, daripada lama nunggu stasisun tv, kita mulai dari sini dulu aja ya, karena yang pertama mau diklarifikasi foto ini hahaha, mau bilang ai? Mau bilang foto palsu? @gustiajudewi anda dan partner anda hairi yang selalu make akun @anakjaksel.ai udah ketebak kok movenya, udah kita analisis dari sumbernya,” tulis Ferry Irwandi.

    “Aparat mungkin bisa diperiksa itu senjata api asli atau enggak, coba tanya @gustiajudewi dan pak hairi. bapak-bapak bernama hairi ini dr strange ternyata, mana nyatut nama kelompok fpi seenaknya lagi,” tambah Ferry.

    “@gustiajudewi masih mau dibahas lagi gak chat lain? Saran saya sih kalau anda lapor ke hukum ya, biar jelas, saya mungkin bisa dipenjara karena membuka chat berisikan kepemilikan senjata api ilegal, ya sudah,” ujar Ferry.

    Ferry memastikan masih banyak chat lain di WAG berbeda yang bisa membuat kejutan.

    “Cuma ini? Oh tentu tidak, masih ada ratusan chat lain di 2 grup yang berbeda, termasuk chat video ai dpr, chat editornya, chat soal operasi jilbab pink, masih banyak lagi, Ditunggu ya responnya,” kata Ferry sembari menyematkan emoticon senyum.

    Ferry Wanti-wanti Gusti

    Di postingan IG sebelumnya Ferry juga tampak gerah dengan Gusti Ayu Dewi dan menanyakan soal apakah ia harus membuka isi WAG nya.

    “Ini manusia @gustiajudewi setelah semua rencana framming busuknya gagal, masih aja gak nyerah, silahkan lu slide kanan, lu bisa baca sendiri, kalau ternyata @sahabatdavelaksono sudah mengubah omongannya, ya itu gak menegasi dia pernah mengatakan hal sebelumnya, sampe sekarang tidak ada permintaan maaf, harusnya anak kecil paham ini,” katanya.

    “Sekarang giliran saya yang nanya @gustiajudewi tolong dijawab, bisa anda sebutkan nama grup dan isi grup tempat anda berkoar-koar ingin menjatuhkan saya dan para komisaris serta pejabat di dalamnya? Saya tunggu responnya secepatnya,” kata Ferry.

    “Mau anda yang buka atau saya yang buka? Jujur saya tidak punya ketakutan apapun sekarang, termasuk foto pistol yang saya dapat dari teman saya di grup itu,” kata Ferry.

    Pada postingan selanjutnya, Ferry memposting pernyataannya dalam bentuk gambar.

    “@gustiajudewi jangan berpikir kabur dengan bilang gw fitnah atau framming. Gak ada lagi yang gw takutkan semua chat grup itu masih gw pegang, lua mau ngancam gw ke polisi? ke tentara? Monggo,” kata Ferry.

    “Lu tahu kalau nama grup, isi grup dan chat grup itu dilihat jutaan orang, apa yang bakal terjadi. Lu ganggu hidup gw berhari-hari, kali ini lu jual, gw beli,” ujar Ferry.

    Dalam narasi di postingan gambar berisi pernyataa itu Ferry menegaskan agar Gusti Ayu tidak usah basa-basa lagi.

    Di kolom komentar postingan ini dialog memanas antara Ferry dan Gusti Ayu juga terjadi.

    “Teruntuk @gustiajudewi sudah jangan basa-basi lagi. Siapapun yang mau podcast langsung mempertemukan saya dengan @gustiajudewi saya terima dan saya pasti membicarakan semua isi chat dia di grup itu.

    Terima kasih, udah jangan lari, mau lapor polisi juga gak masalah, sekalian kita buka semuanya di pengadilan

    Anda punya relasi kuasa dan sumber daya, jangan play victim, sangat bertolak belakang dengan isi chat anda di grup itu

    Termasuk upaya “menelpon” host acara live TV

    Jangan lupa senjata api yang dipamerkan di chat itu juga akan saya buka

    Terima kasih,” kata Ferry.

    Gusti Ayu membalas dan meminta Ferry jangan memelintir masalah, seolah-olah menyerang pribadinya.

    Gusti mengaku hanya menyoroti narasi provokatif Ferry Irwandi.

    “Silakan, saya tidak lari. Tapi jangan diplintir seolah-olah saya menyerang pribadi Anda. Yang saya soroti adalah narasi provokatif Anda di ruang publik, karena itu bisa memicu keresahan. Fakta hukumnya → sampai hari ini tidak ada laporan TNI terhadap Anda, jadi klaim kriminalisasi belum ada bukti. Semua orang berhak mengkritisi sikap publik, termasuk saya,” kata Gusti Ayu.

    “Oh ya.. ditunggu jawabannya. Pejabat yg kamu maksud apakah @anakjaksel.ai,” tambah Gusti Ayu.

    Gusti Tuding Ferry Fitnah dan Bisa Bikin Chaos Negara

    Sebelumnya grafolog dan pengamat perilaku Gusti Aju Dewi membongkar fakta bahwa CEO Malaka Project Ferry Irwandi sudah melakukan manipulasi atas video viral adanya anggota TNI yang ditangkap anggota Brimob saat demo rusuh di Palembang, beberapa waktu lalu.

    Manipulasi kata Gusti Aju, dilakukan Ferry Irwandi dengan menambah kalimat pada video asli, saat berbicara di acara Rakyat Bersuara di Inews TV, bertajuk Aksi Massa, Siapa Berada di Baliknya? Selasa (2/9/2025) lalu.

    Padahal kata Gusti, Brimob Palembang sudah mengklarifikasi hal itu karena salah tangkap.

    Namun kata Gusti, Ferry Irwandi justru memanipulasi video itu sehingga seperti memprovokasi massa untuk melawan TNI.

    Hal itu diungkapkan Gusti dalam podcast di channel YouTube Bukan Kaleng Kaleng dan di akun Instagramnya @gustiajudewi, lewat postingan gambar berisi pernyataannya dan narasinya.

    Sebelumnya  video viral penangkapan anggota TNI oleh Brimob ditayangkan atau diputar dalam acara di Inews TV atas permintaan Ferry.

    Dalam video tampak seorang anggota TNI ditangkap anggota Brimob karena dituduh ikut rusuh.

    Kemudian anggota Brimob yang memegang sang anggota TNI menanyakan dari kesatuan mana.

    “Kamu anggota mana kamu?” kata suara dalam video.

    “Kavaleri” jawab anggota TNI.

    “Kavaleri ikut rusuh Kavaleri di Palembang. Saya laporin Panglima TNI dikau,” jawab sang anggota Brimob.

    “Aku ndak ada melok (-bahasa Palembang artinya: aku tidak ikut),” bantah si anggota TNI.

    Usai video selesai diputar dalam acara itu, Ferry Irwandi langsung menjelaskan ulang suara dialog di dalam video.

    “Kapolri Kapolri ini ikut rusuh Kapolri saya laporin Panglima TNI. Terus dia bilang si orangnya, bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Anyway,” kata Ferry yang langsung mengalihkan fokus ke pembicaraan soal terkait aksi demo rusuh lain.

    Menurut Gusti, kesalahan Ferry sangat jelas.

    Yakni pernyataan Kavaleri digantinya menjadi Kapolri.

    Untuk hal ini kata Gusti, Ferry mengaku salah dengar.

    Namun kesalahan atau manipulasi kedua, menurutnya sangat fatal.

    Di mana Ferry menambahkan seakan-akan ada pernyataan anggota TNI bahwa yang ikut demo rusuh bukan cuma dia saja, tapi banyak anggota TNI.

    “Kesalahannya jelas, Ferry menambahkan kalimat yang tidak ada di video asli. Yaitu: ‘Bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini’,” papar Gusti.

    Penambahan kalimat palsu ini, menurut Gusti Aju, bukan hal kecil.

    “Kalau salah dengar itu kan tidak menambahkan. Tapi kalau kata-kata itu enggak ada kemudian disebut ada itu kan sudah penambahan. Itu sudah 100 persen disinformasi, sudah fitnah,” kata Gusti Aju.

    Mennurutnuya disinformasi sangat berbahaya karena bisa membuat negara kacau.

    “Disinformasi = Bahaya, Bikin Chaos Negara,” kata Gusti di akun Ignya.

    “Itu menggiring opini publik seolah-olah TNI adalah dalang kerusuhan massa. Artinya, Ferry sengaja membenturkan rakyat dengan TNI” ujar Gusti Aju.

    Yang lebih berbahaya, tambah Gusti, karena Ferry menolak klarifikasi, video bohong itu terus diputar berulang-ulang di medsos.

    “Dan akhirnya bisa dianggap benar oleh rakyat,” ujar Gusti.

    Menurut Gusri, Ilmu Psikologi Komunikasi sudah membuktikan fenomena ini.

    “Di mana dikenal sebagai The illusory truth effect (Hasher et al., 1977; Fazio et al., 2015)” tulis Gusti.

    Illusory truth effect, jelas Gusti adalah efek psikologi ketika orang menjadi percaya sama kebohongan, cuma karena kebohongan itu diulang-ulang terus.

    “Pertama kali dibuktikan tahun 1977 lewat riset di Villanova University and Temple University,” tambah Gusti.

    “Jadi, kalau Ferry benar-benar tidak punya maksud memecah belah bangsa, kenapa dia menolak klarifikasi?” tanya Gusti.

    Menurut Gusti dia sudah meminta Ferry sebanyak 13 kali untuk klarifikasi.

    “13 kali Saya Minta Klarifikasi, Ferry Irwandi Menolak. Kalau Bukan untuk Memecah Belah Bangsa, Kenapa Takut Klarifikasi?’ tanya Gusti.

    Menurut Gusti menolak klarifikasi sama dengan membiarkan kebohongan dipercaya rakyat dan tujuan tercapai:

    “Provokasi, kebencian → konflik → kerusuhan → REVOLUSI untuk menggulingkan pemerintah. Jika benar demikian maka .. Apa yang terjadi bukan sekadar salah ucap melainkan FITNAH yang terencana dan sangat berbahaya bagi bangsa,” papar Gusti.

    “Repost jika kalian masuk dalam BARISAN WARAS. Saya berjuang untuk Sila ke-3 Pancasila : Persatuan Indonesia” ujarnya.

    Gusti juga mengatakan disinformasi yang diciptakan Ferry ini sangat berbahaya.

    Bahkan menurut Gusti atas permintaannya agar Ferry melakukan klarifikasi, Ferry justru mengancam dirinya.

    “Disinformasi = Bahaya, Bikin Chaos Negara. Kalau Benar, tidak menambah kalimat dari video asli TNI-Polri dengan sengaja), tinggal Klarifikasi Aja kan? Kok Malah Ngancam saya?,” kata Gusti.

    Menurut Gusti, ia tidak sedang ribut personal dengan siapapun tapi menyoroti perilaku berbahaya.

    “Saya tidak sedang ribut personal dengan siapapun. Yang saya soroti adalah perilaku berbahaya: menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” katanya.

    “Kalau dibiarkan, ini akan terus memecah rakyat melawan aparat, bahkan melawan negara. Itu bukan demokrasi, tapi tirani,” ujar Gusti.

    Gusti mengatakan kritik sehat harusnya pakai data dan klarifikasi. 

    “Provokasi justru menebar permusuhan dan membahayakan bangsa. Mari sama-sama jaga ruang publik. Stop disinformasi, stop fitnah, stop kebencian,” kata Gusti.

    Saat ditanya mengapa Ferry melakukan semua itu, Gusti Aju menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak bisa dibuktikan adalah gosip.

    Sehingga ia tidak mau terlalu jauh ke sana.

    “Kecuali saya ada tulisan tangan Ferry. Kalau gak ada kan jadi gosip,” katanya.

    Namun yang menjadi fokus Gusti Aju adalah perilaku-perilaku yang bisa menimbulkan provokasi massa.

    “Dan sekarang negara kita itu sedang panas gitu. Dengan adanya provokasi-provokasi itu, akhirnya pertanyaan gue adalah ini mau di bawa ke mana? Mau memperjuangkan apa? Kalau mau memperjuangkan aspirasi enggak perlu dong ada provokasi-provokasi emosional,” kata Gusti.

    Gusti juga melihat pola yang dilakukan Ferry di postingan media sosialnya tentang keadaan dirinya usai tampil di acara Inews TV.

    “Pola-pola ini yang gua lihat. ‘Wish Me Luck’ ‘Doain gue ya’ ‘Eh gua udah sampai rumah dengan aman ya’. Ini kan seperti potongan-potongan puzzle ya. Bahwa dia mengungkap apa kata-kata TNI meskipun salah gitu ya, enggak 100 persen benar,” katanya.

    Hal itu katanya menjadi sebuah framing, meski tanpa ada kata-kata eksplisit daru Ferry.

    “Seolah-olah Ferry diancam oleh siapa gitu kan. Dia habis memberikan pernyataan kebetulan ada video tentang TNI. Terus kemudian update kondisinya Nah, ini ke mana arahnya?” kata Gusti.

    Sebab menurut Gusti, pola yang dimainkan Ferry bisa menimbulkan kemarahan masyarakat.

    “Ini kan akhirnya bisa menimbulkan kemarahan masyarakat. 

    Sehingga katanya berpotensi terjadi benturan antara massa dan TNi.