Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MA

  • Intip Harta Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata, Waka BP BUMN

    Intip Harta Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata, Waka BP BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA  Presiden Prabowo Subianto telah melantik beberapa pejabat baru pada Rabu (8/10/2025) di Istana Negara. Perombakan ini merupakan keempat kalinya, sejak dirinya dilantik pada Oktober 2024.

    Tedi Bharata dan Aminuddin Ma’ruf menjadi pejabat yang menempati posisi strategis, yakni Wakil Kepala BP BUMN. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 109 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden, dikutip Kamis (9/10/2025).

    Harta Kekayaan Tedi Bharata

    Merujuk e-LHKPN KPK tahun 2024, total harta kekayaan Tedi Bharata sebesar Rp17,3 miliar, saat dirinya menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi di Kementerian BUMN.

    Dalam laporan tersebut, Tedi mempunyai total aset tanah dan bangunan senilai Rp10 miliar yang diperoleh dari hasil sendiri, yakni:

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/120 m2 di Kab/Kota Kota Depok
    Rp2.500.000.000

    2.Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/229 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan Rp7.500.000.000

    Pada pos transportasi dan mesin, Tedi hanya memiliki satu kendaraan berupa mobil Hyundai Palisade 2024 seharga Rp1 miliar yang diperoleh dari hasil sendiri. Kemudian harta bergerak lainnya Rp335 juta; surat berharga Rp2,224 miliar; Kas dan setara kas Rp2.474.320.000; dan harta lainnya Rp17.353.320.000. Tercatat hutang yang dimilikinya Rp50 juta

    Harta Kekayaan Aminuddin Ma’ruf

    Berdasarkan e-LHKPN KPK tahun 2024, total kekayaan Aminuddin sebesar Rp11,08 miliar, kala dirinya menjabat Wakil Menteri Kementerian BUMN.

    Aminuddin mempunyai aset berupa tanah dan bangunan seluas 11.579 m2 di Kab/Kota Karawang yang diperoleh hasil sendiri sebesar Rp570.240.000; Tanah dan Bangunan seluas 250 m2/240 m2 di Kab/Kota Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp3.877.632.000; dan Tanah Seluas 1.000 m2 di Kab/Kota Karawang, dari hasil sendiri Rp300.000.000. Total kekayaan dalam aset ini sebesar Rp4.747.872.000.

    Kemudian Aminuddin memiliki aset bergerak berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport 2019, hasil sendiri Rp236.196.0002; motor Vespa Primavera 2022, hasil sendiri  Rp25.920.0003; mobil Toyota Minibus 2023, hasil sendiri Rp405.000.000. Total dari aset ini sebesar Rp667.116.000.

    Lalu, harta bergerak lainnya Rp601.500.000; kas dan setara kas Rp3.345.316.013; harta lainnya Rp1.727.950.000. Dia tercatat tidak memiliki surat berharga dan utang.

  • BAZNAS Resmikan Rumah Singgah Mustahik di Sidoarjo, Wujud Nyata Zakat Jadi Solusi Kemanusiaan

    BAZNAS Resmikan Rumah Singgah Mustahik di Sidoarjo, Wujud Nyata Zakat Jadi Solusi Kemanusiaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo meresmikan Rumah Singgah Mustahik (RSM) di Jalan Candi Besar, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Fasilitas sosial ini diperuntukkan bagi keluarga pasien, peserta pelatihan, dan masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat sosial.

    RSM BAZNAS Sidoarjo diresmikan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Rabu (9/10/2025). Dalam acara tersebut hadir pula Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur KH. Ahsanul Haq, Ketua BAZNAS Kabupaten Sidoarjo HM. Chasbil Azis Salju Sodar, serta Plt Asisten I Ainur Rahman yang mewakili Bupati Sidoarjo.

    KH Noor Achmad menyampaikan bahwa rumah singgah ini merupakan bentuk nyata zakat yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia menegaskan, zakat bukan hanya ritual ibadah, melainkan solusi kemanusiaan yang konkret.

    “Di sinilah kita buktikan bahwa zakat tidak berhenti di amalan ritual, melainkan menjadi solusi konkret atas penderitaan manusia. Setiap kamar di tempat ini adalah bentuk rahmat Allah yang mengalir melalui tangan-tangan yang peduli,” ucapnya dalam rilis yang diterima beritajatim.com, Kamis (9/10/2025).

    RSM berdiri di atas lahan seluas 200 meter persegi dan memiliki delapan kamar tidur dengan kamar mandi dalam berukuran 4×4 meter. Fasilitas ini disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga pasien rumah sakit mitra, peserta pelatihan BAZNAS, hingga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana atau krisis sosial.

    Pembangunan RSM BAZNAS Sidoarjo menelan biaya Rp700 juta lebih, yang seluruhnya bersumber dari BAZNAS RI. Pengelolaan operasional harian akan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi antara BAZNAS pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

    Ketua BAZNAS Jatim, KH. Ahsanul Haq, menyebut rumah singgah ini sebagai model percontohan nasional pemanfaatan zakat yang berorientasi pada kesejahteraan umat. “Rumah Singgah Mustahik di Sidoarjo adalah bukti bahwa pengelolaan zakat yang baik bisa menghadirkan manfaat luas. Harapannya, daerah lain dapat meniru langkah serupa,” ujarnya.

    Peresmian turut diwarnai pembacaan ayat suci Al-Qur’an, sholawat hadrah, serta santunan bagi anak yatim dan dhuafa. Sejumlah tokoh agama, perwakilan rumah sakit, dan unsur Forkopimda Sidoarjo turut hadir memberi dukungan.

    Ketua BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, HM. Chasbil Azis Salju Sodar, menegaskan fasilitas ini melayani masyarakat secara gratis dengan prosedur sederhana. “Kami ingin rumah singgah ini benar-benar menjadi tempat istirahat dan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan, bukan sekadar bangunan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Jazuk itu.

    Kehadiran Rumah Singgah Mustahik BAZNAS Sidoarjo diharapkan mampu memperluas manfaat zakat, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadi bukti nyata bahwa zakat dapat menjadi solusi kemanusiaan paling relevan dalam memulihkan martabat umat. [isa/ian]

  • 3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
    Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
    Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
    Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
    Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
    Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
    Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
    Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
    Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
    Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
    Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
    Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
    Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
    Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
    1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
    Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
    Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
    Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
    Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
    Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
    Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
    Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
    Ketua merangkap anggota
    : Anggito Abimanyu
    Wakil Ketua merangkap anggota
    : Farid Azhar Nasution
    Anggota
    Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
    Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
    1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
    2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
    3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
    4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
    5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
    6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
    7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
    8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
    9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
    10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
    Wakil Duta Besar
    1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lantik Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN

    Prabowo Lantik Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN

    GELORA.CO -Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upacara yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025. 

    BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Transformasi kelembagaan ini telah disahkan melalui revisi Undang-Undang BUMN dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025.

    Pelantikan Dony didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.

    Prabowo juga mengangkat dua Wakil Kepala BP BUMN, yakni Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Baratha.

    Sebelum resmi dilantik sebagai Kepala BP BUMN, Dony menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir yang meninggalkan jabatannya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. 

    Di samping itu ia juga menjabat sebagai COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Mengutip laman resmi Kementerian BUMN, Dony Oskaria lahir di Sumatera Barat pada 26 September 1969. Ia pengalaman panjang di dunia korporasi dan pemerintahan. 

    Dony pernah menjabat sebagai CEO Hospitality & Entertainment CT Corp, serta Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2014-2019.

    Selain itu, Dony juga pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

    Namanya semakin dikenal saat memimpin PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) sebagai Direktur Utama periode 2021-2024

  • Wapres Gibran minta Pemprov Banten optimalkan implementasi program CKG

    Wapres Gibran minta Pemprov Banten optimalkan implementasi program CKG

    sosialisasi dan edukasi tentang CKG harus terus ditingkatkan agar implementasi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi secara maksimal dan dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, meminta kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Banten untuk mengoptimalkan implementasi gerakan program cek kesehatan gratis (CKG) sebagai upaya membangun masyarakat yang sehat.

    “Mohon ke depan bisa lebih dimasifkan lagi, terutama untuk pengecekan kesehatan gratis, agar bisa dimanfaatkan oleh warga, agar penyakit-penyakit bisa terdeteksi lebih dini,” kata Gibran di Tangerang, Rabu.

    Ia mengungkapkan, bahwa sosialisasi dan edukasi tentang CKG harus terus ditingkatkan agar implementasi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi secara maksimal dan dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat.

    “Dan angka harapan hidup di Banten melalui CKG ini bisa meningkat,” ucapnya.

    Gibran menekankan, pentingnya memperkuat peran promotif dan preventif, dengan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya gaya hidup sehat, pola makan bergizi, dan pemeriksaan rutin.

    Selain itu, Wapres juga mengingatkan agar kualitas pemeriksaan dan pencatatan data kesehatan masyarakat untuk selalu dijaga akurasi dan kualitasnya.

    “Ini saya titip untuk para Kepala Daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini terima kasih sekali sudah bersinergi dengan Pemerintah Pusat, terkait program-program prioritas dari Bapak Presiden. Tadi sudah dipaparkan masalah Sekolah Rakyat, Pengecekan Kesehatan Gratis, lalu ada Koperasi Merah Putih,” kata dia.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menambahkan bahwa terkait realisasi cakupan program cek kesehatan gratis (CKG) di Banten saat ini telah mencapai 2,6 jiwa sebagai penerima manfaat.

    Ia bilang, cakupan tersebut hasil implementasi dari realisasi pelaksanaan CKG di seluruh kabupaten/kota yang ada di Banten.

    “Pada program cek kesehatan gratis sebanyak 2,6 juta lebih warga Banten telah melakukan cek kesehatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan,” katanya.

    Andra menyebut, dari hasil capaian angka 2,6 jiwa sebagai penerima manfaat CKG ini telah diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai wilayah yang tertinggi dalam melakukan eliminasi dari kondisi kesehatan masyarakat.

    “Alhamdulillah, kami diapresiasi oleh Kemendagri sebagai salah satu provinsi yang eliminasi TBC-nya melebihi target,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • K3 MPR usul semua lembaga tinggi laporkan kinerja pada Sidang Tahunan

    K3 MPR usul semua lembaga tinggi laporkan kinerja pada Sidang Tahunan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI mengusulkan semua lembaga tinggi yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat pada momen Sidang Tahunan MPR RI, yang biasanya digelar menjelang HUT RI.

    Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menjelaskan lembaga tinggi itu, yakni DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, laporan kinerja dari lembaga itu biasanya hanya disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya.

    “Jadi, bukan melaporkan kepada MPR RI karena kedudukannya sama, tapi melaporkan kepada masyarakat melalui forum MPR RI,” kata Taufik di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal itu diusulkan agar sesuai seperti yang dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR RI ketika awal-awal era reformasi. Kini laporan kinerja lembaga-lembaga itu hanya disebutkan dalam beberapa paragraf pidato Presiden.

    “Sehingga kita bisa mendapatkan satu sidang tahunan yang lebih optimal dibandingkan hanya satu kali, kemudian mendengarkan laporan kinerja ini yang diwakili oleh Presiden,” kata Taufik.

    Untuk itu, tambah Taufik, usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan MPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan.

    Selain itu, dia mengatakan K3 MPR RI juga membahas terkait kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh para pejabat.

    Menurut dia, semua lembaga negara wajib melaksanakan amanah untuk menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan konstitusi.

    “Dan apabila kemudian keluar dari maksud dari konstitusi atau dari perintah konstitusi, maka di situ ada pelanggaran terhadap konstitusi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres dorong pabrik pakan di Banten jadi ‘off taker’ hasil panen tani

    Wapres dorong pabrik pakan di Banten jadi ‘off taker’ hasil panen tani

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, mendorong agar pabrik pakan ternak di wilayah Provinsi Banten menjadi off taker atau penyerap hasil panen petani jagung di daerah itu.

    “Di Banten ini banyak sekali pabrik-pabrik. Pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam,” kata Gibran di Tangerang, Rabu.

    Menurutnya, upaya penyerapan atau off taker hasil panen pertanian ini menjadi tantangan bagi ke depan yang perlu diintervensi oleh pemerintah.

    Oleh karenanya, dia meminta seluruh lembaga dan kementerian terkait serta kepala daerah untuk membantu meningkatkan serapan hasil panen tani tersebut.

    Gibran juga bilang, kondisi saat ini kualitas panen para petani masih di bawah standar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Persoalan yang dihadapi petani tersebut seperti masalah air, harga bibit dan pupuk serta keterbatasan alat pertanian menjadi perhatian bersama untuk mencarikan solusinya.

    “Jadi saya mohon untuk selalu dilakukan pendampingan, pelatihan, berikan akses, dan saya yakin ini bisa diselesaikan kalau keroyokan seperti ini semua,” jelasnya.

    Ia meminta kementerian dan kepala daerah terkait untuk terus berinovasi dalam hal mensejahterakan petani. Mulai dari pengembangan teknologi hingga menjamin ketersediaan bibit, pupuk, serta distribusi hasil panen.

    “Ke depan dengan adanya mekanisasi alat-alat modern, produktivitas bisa bertambah, bisa meningkat,” ucapnya.

    Dia menegaskan, bahwa upaya sinergitas dan kolaborasi yang erat antara lintas sektor terkait dapat mewujudkan penguatan swasembada pangan dalam negeri.

    “Ini saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini, harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang kuat,” ungkapnya.

    Seiring dengan program perencanaan pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama harus bisa tercapai dengan baik.

    Hal tersebut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kekuatan komoditas sebagai strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Ini saya harap nanti ke depan Bulog juga bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusinya bersama,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi yang erat antara lintas sektor terkait dapat mewujudkan penguatan swasembada pangan dalam negeri.

    “Ini saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang kuat,” kata Gibran dalam sambutannya pada kegiatan tanam jagung serentak di Kabupaten Tangerang, Rabu.

    Gibran mengatakan sejalan dengan program perencanaan pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama harus bisa tercapai dengan baik.

    Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kekuatan komoditas sebagai strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Ini saya harap nanti ke depan Bulog juga bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusi bersama,” katanya.

    Menurut Wapres, langkah kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, swasta hingga pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam merealisasikan pemenuhan kekuatan pangan nasional.

    Kendati demikian, upaya serupa yakni dengan terus menggenjot kegiatan penanaman komoditi pangan di seluruh wilayah dapat dipertahankan dengan baik agar tujuan utama dalam penguatan swasembada bisa terealisasi.

    “Ini sudah ada lebih dari 30.000 gabungan kelompok tani dan total produksinya sudah mencapai 2,8 juta di kuartal ketiga ini. Apalagi di Banten ini banyak pabrik, pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga berpesan kepada lembaga terkait khususnya Bulog dan Kementerian untuk terus mendukung para petani melalui inovasi, terobosan hingga mempermudah kebutuhan pupuk dan bibit tanaman.

    Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan tanam jagung serentak di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Wapres Gibran tiba di lokasi penanaman sekitar pukul 08.56 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Gubernur Banten Andra Soni serta Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

    Setibanya di lokasi penanaman jagung, Wapres menerima laporan dari beberapa pejabat Polri dan pemerintah daerah setempat tentang gambaran umum progres hasil pertanian, lahan, varietas tanaman, dan metode penanaman.

    Selanjutnya, ia melakukan kegiatan penanaman jagung hibrida yang merupakan jenis jagung dengan ketahanan genetis alami terhadap penyakit bulai yang dapat menghemat biaya produksi dengan menggunakan traktor.

    Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian dan sembako dari Polri untuk masyarakat sekitar.

    Kemudian, Wapres turut meninjau beberapa stand hasil olahan pertanian dan hasil produk usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) khas daerah Kabupaten Tangerang serta menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin secara gratis.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wujudkan Layanan Persidangan Bermartabat dan Inklusif, MA Susun Regulasi Strada Dilan Nasional 7 Oktober 2025

    Wujudkan Layanan Persidangan Bermartabat dan Inklusif, MA Susun Regulasi Strada Dilan Nasional 7 Oktober 2025

    Wujudkan Layanan Persidangan Bermartabat dan Inklusif, MA Susun Regulasi Strada Dilan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki peran penting sebagai pilar negara yang independen. 
    Berdasarkan teori
    trias politica
    yang dicetuskan John Locke dan dikembangkan Montesquieu, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara.
    Cabang kekuasaan yudikatif diamanatkan kepada Mahkamah Agung (MA), badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 
    Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA Edi Yuniadi mengatakan, konsep tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.
    Dia menjelaskan, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya, dengan fokus utama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara atau sengketa di bidang hukum pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara. 
    Kekuasaan tersebut lazim dengan sebutan kewenangan mengadili perkara/sengketa. 
    “Peran mengadili perkara/sengketa menjadi kekuasaan hakim yang tidak dapat diwakilkan atau memiliki otoritas penuh sebagai peran pemberi keadilan dalam penyelesaian perkara/sengketa,” kata Edi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/10/2025).
    Dalam konteks administratif, kewenangan MA diberikan untuk menciptakan atau membuat putusan yang disebut dengan istilah putusan hakim dan menjadi indikator kinerja utama badan peradilan.
    Edi menjelaskan, kesan pertama terhadap pengadilan dapat dilihat dari jalannya persidangan yang di dalam ruang sidang pengadilan.
    “Ruang sidang bukan sekadar tempat berlangsungnya proses hukum, tetapi juga merupakan simbol nyata dari keadilan yang ditegakkan negara,” sebutnya. 
    Menurut Edi, ruang sidang adalah ruang sakral mengingat hukum berbicara, kebenaran diuji, dan keadilan ditegakkan. 
    Oleh karenanya, pandangan terhadap ruang sidang tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan arsitekturnya, tetapi memiliki nilai-nilai filosofis, psikologis, dan sosiologis yang melekat di dalamnya. 
    Dalam sistem hukum modern, pengadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi sentral dalam menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan menjaga supremasi hukum. 
    Edi menilai, salah satu elemen penting dalam proses peradilan adalah ruang sidang. 
    Meskipun sering dipandang hanya sebagai tempat berlangsungnya persidangan, secara akademik ruang sidang memiliki makna yang lebih luas, baik secara normatif, simbolik, maupun sosial.
    “Ruang sidang tidak hanya menjadi arena pelaksanaan hukum, tetapi juga representasi dari integritas, profesionalisme, dan wibawa lembaga peradilan,” kata Edi. 
    Secara simbolik, kata dia, ruang sidang mencerminkan struktur dan otoritas dalam peradilan. 
    Tata letak yang hierarkis, dengan posisi majelis hakim yang lebih tinggi dari para pihak, melambangkan supremasi hukum dan independensi yudikatif. 
    Elemen-elemen, seperti palu hakim, toga, dan lambang negara memperkuat legitimasi dan otoritas negara dalam menegakkan hukum. 
    Edi menyebutkan, hal tersebut sejalan dengan teori simbolik dalam sosiologi hukum yang menyatakan bahwa aspek-aspek visual dan ritual dalam ruang sidang memperkuat persepsi publik terhadap keadilan, seperti diungkapkan Cohen (2006).
    Dari sudut pandang psikologis, ruang sidang memiliki dampak signifikan terhadap para pencari keadilan. 
    Bagi pihak awam, suasana formal ruang sidang bisa menimbulkan tekanan, ketakutan, atau kecemasan. 
    Oleh karena itu, penting bagi aparat peradilan untuk menciptakan suasana sidang yang tetap profesional namun inklusif. 
    “Secara sosiologis, ruang sidang adalah panggung sosial tempat berbagai kepentingan bertemu dan diuji oleh hukum,” ungkap Edi. 
    Peneliti seperti Habermas (1996) menyatakan, ruang publik, seperti pengadilan, harus menjamin partisipasi rasional dan setara dari semua pihak. 
    Perkembangan teknologi telah mendorong reformasi dalam sistem peradilan, termasuk perubahan dalam bentuk dan fungsi ruang sidang. 
    Implementasi sistem
    e-court
    , persidangan secara daring/
    online court
    , serta digitalisasi dokumen hukum mengubah persepsi tradisional terhadap ruang sidang. 
    Meski demikian, transformasi itu tidak boleh mengurangi esensi ruang sidang sebagai tempat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. 
    Dengan kata lain, digitalisasi harus dilihat sebagai alat, bukan pengganti dari nilai-nilai substantif peradilan.
    Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MA memiliki tanggung jawab dalam menciptakan pelayanan peradilan yang berwibawa, profesional, dan berstandar nasional. 
    Purwarupa Gedung Kantor Pengadilan di Lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan standarisasi ruang sidang.
    Dalam hal ini, ruang sidang tidak hanya mendukung kenyamanan dan efisiensi proses peradilan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan sumber daya nasional.
    Hal itu sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 216/KMA/SK.PL.1.2.2./X/2023 tentang Pedoman Standarisasi Tata Ruang, Sarana Prasarana. 
    Namun, kata Edi, pada tataran implementasi, SK KMA 216/2023 belum dapat dipenuhi seluruhnya karena kondisi ruang sidang yang belum memenuhi standarisasi.  
    Oleh karena itu, diperlukan terobosan melalui suatu inovasi dalam rangka mewujudkan Standarisasi Ruang Sidang Pengadilan (Strada Dilan) pada empat lingkungan peradilan untuk mewujudkan layanan persidangan yang bermartabat, inklusif dan berkeadilan.
    Untuk mewujudkan itu, Edi mempelopori tim MA yang akan menyiapkan tiga regulasi.
    Pertama
    , pedoman standarisasi ruang sidang pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
    Kedua
    , pedoman pemanfaatan PNBP Mahkamah Agung untuk mendukung standarisasi ruang sidang pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
    Ketiga
    , penetapan
    pilot project
    standarisasi ruang sidang pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
    Hal itu juga dilakukan Edi sebagai sebagai
    project leader
    pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XV yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
    Edi mengatakan, ketiga regulasi tersebut akan meningkatkan kualitas layanan peradilan, meningkatkan kepercayaan publik, memberikan pengalaman beracara yang lebih baik terutama bagi kelompok rentan, seperti perempuan, disabilitas, dan anak.
    “Dengan begitu, Strada Dilan dapat mewujudkan layanan persidangan yang bermartabat, inklusif, serta berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan maupun
    stakeholders
    pengadilan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mata-mata Mossad di Turki Kena Jerat

    Mata-mata Mossad di Turki Kena Jerat

    Ankara –

    Otoritas Turki menangkap dua orang diduga mata-mata untuk badan intelijen Israel, Mossad. Kedua orang yang berprofesi sebagai detektif swasta dan pengacara itu dituduh menjual informasi kepada agen-agen intelijen Israel.

    Dilansir kantor berita Anadolu Agency, Selasa (7/10/2025), penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh Organisasi Intelijen Nasional (MIT), Kantor Jaksa Penuntut Umum Istanbul, dan Departemen Kepolisian Istanbul.

    Mereka yang ditangkap itu diidentifikasi sebagai Serkan Cicek yang merupakan detektif swasta. Dia diduga bekerja langsung untuk Mossad.

    Selain Cicek, otoritas Turki juga menangkap Tugrulahan Dip yang merupakan pengacara. Dia diduga menjual informasi kepada detektif yang terkait dengan Mossad.

    Setelah diinterogasi oleh jaksa, kedua tersangka dirujuk ke pengadilan pidana perdamaian. Pengadilan kemudian memerintahkan penahanan mereka atas dakwaan ‘memperoleh informasi rahasia negara untuk spionase politik atau militer’.

    Otoritas Turki menyebut Cicek, yang juga dikenal sebagai Muhammet Fatih Kelas, menjalankan sebuah kantor detektif swasta dan melakukan pengintaian di Istanbul terhadap seorang aktivis Palestina atas permintaan agen Mossad. Ankara menyebut Cicek diduga menerima bayaran sebesar USD 4.000 (Rp 66 juta) dalam bentuk mata uang kripto untuk penugasan tersebut.

    Sementara, Dip diduga memberikan data pribadi dari catatan publik kepada para detektif demi keuntungan finansial. Dip juga dituduh mendukung aktivitas spionase Cicek dan mata-mata lainnya.

    Otoritas Ankara menyebut Cicek juga pernah bekerja dengan seseorang bernama Musa Kus yang telah dinyatakan bersalah menjadi mata-mata Israel. Kus dijatuhi hukuman 19 tahun penjara.

    Mata-mata Israel Dieksekusi Mati di Iran

    Proses hukum terhadap mata-mata Israel juga dilakukan oleh Otoritas Iran. Teheran melakukan telah melakukan eksekusi mati terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati karena menjadi mata-mata Israel.

    Narapidana ini dituduh bekerja sama dengan Mossad untuk mendapatkan data pemerintah dan informasi dari pusat data Iran. Dilansir Reuters, outlet berita Mizan Online yang dikelola otoritas kehakiman Iran melaporkan narapidana yang telah dieksekusi mati pada Senin (29/9) tersebut bernama Bahman Choubi-asl.

    Choubi-asl disebut sebagai salah satu mata-mata terpenting Israel di Iran. Iran telah mengeksekusi mati banyak orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Mossad dan memfasilitasi operasi intelijen Israel di wilayahnya.

    “Tujuan utama Mossad dalam membujuk kerja sama dengan terdakwa adalah untuk mendapatkan basis data lembaga pemerintah dan menciptakan pelanggaran di pusat data Iran, selain itu juga mengejar tujuan sekunder lainnya, termasuk menyelidiki rute impor peralatan elektronik,” kata Mizan Online dalam laporannya.

    Mahkamah Agung Iran menolak banding yang diajukan terpidana mati itu. Hukuman mati atas tuduhan ‘korupsi di Bumi’ pun tak berubah.

    Tuduhan ‘korupsi di Bumi’ dan ‘mengobarkan perang melawan Tuhan’ masuk sebagai pelanggaran hukum berat di Iran. Dua perbuatan itu terancam hukuman mati.

    Hubungan antara Iran dan Israel terus memanas hingga pecah perang selama 12 hari pada Juni lalu. Tel Aviv menyerang berbagai target di dalam wilayah Iran, termasuk melalui operasi yang mengandalkan pasukan Mossad yang ditempatkan ke dalam Iran.

    Iran pun telah bersumpah menindak tegas orang-orang yang dituduh bekerja sama dengan Israel. Eksekusi mati terhadap warga-warga Iran yang menjadi mata-mata Israel pun meningkat secara signifikan pada tahun ini. Setidaknya, 10 hukuman mati telah dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir.

    Tonton juga video “Dokumen Rahasia AS Bocor, Berisi Informasi Perang Ukraina-Mossad” di sini:

    Halaman 2 dari 4

    (haf/rfs)