Kementrian Lembaga: MA

  • Gus Barra Dapat Sinyal Diusung Partai Golkar Maju Bupati Mojokerto

    Gus Barra Dapat Sinyal Diusung Partai Golkar Maju Bupati Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra atau biasa disapa Gus Barra mendapatkan sinyal kuat dari Partai Golkar untuk maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mojokerto, November 2024 mendatang. Ini setelah Gus Barra kembali menerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Mojokerto.

    Surat tugas tersebut diberikan di Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Mojokerto lantai II di Jalan Jayanegara, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dalam acara Silaturahim dan Buka Bersama Bakal Calon Bupati Mojokerto dan Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Mojokerto.

    Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberikan surat tugas kepada tiga kadernya. Yakni Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto Winajat. Surat tugas tersebut diberikan pada bulan November 2023 lalu.

    Wakil Ketua Bidang Organisasi, DPD Partai Golkar Provinsi Jatim, Heri Soegihono Tugas Oetomo mengatakan, ketiga kader tersebut menerima surat tugas secara bersamaan. “Semua mendapat surat tugas dari DPP ke tiga orang, ke Pak Winajat, Gus Barra dan Bu Ikfina,” ungkapnya usai Silaturahim dan Buka Bersama Bakal Calon Bupati Mojokerto, Minggu (7/4/2024).

    Pihaknya menepis DPP Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada petahanan, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di salah satu hotel di Sidoarjo pada, Sabtu (23/12/2023) lalu. Menurutnya, Partai Golkar belum memberikan rekomendasi namun memberikan surat tugas kepada ketiga kader tersebut sebelum Pemilihan Umum (Pemilu), 14 Februari 2024 lalu.

    “Kebetulan satu saat itu ada acara yang ada seremonial, dikeluarkanlah salah satu dan dikeluarkan di salah satu acara di hotel itu. Tapi maknanya, itu bukan rekomendasi DPP Golkar untuk calon kepala daerah, calon Bupati Mojokerto. Itu surat tugas, pasca keluarnya surat tugas itu lagi dievakuasi baik DPP, DPD I dan DPD II. DPD II baru tanggal 26 (Maret) kemarin menyampaikan laporan sementara evaluasi,” jelasnya.

    Sehingga saat ini, DPD I dan DPD II menyakinkan terus menerus ke DPP. Dari tiga calon tersebut, lanjut Heri, dicari yang paling tepat untuk direkomendasikan sebagai Calon Bupati Mojokerto. Menurutnya, yang paling penting dari calon yang diusung partai berlambang pohon beringin ini adalah komunikasi.

    “Tadi saya dapat laporan dari Pak Win (Ketua DPD II), komunikasi e ambek (sama) Gus Barra (Muhammad Al Barra) luwih enak (lebih enak), katanya begitu. Itu tanda-tanda yang disampaikan Pak Win ke kami, kami akan teruskan. Komunikasinya, punya kelebihan dari calon lain. Iya (signal rekom untuk Muhammad Al Barra),” ujarnya.

    Menurutnya, hasil evaluasi dari uji kelayakan pasca penerimaan surat tugas tersebut menjadi akumulasi. Dari kemenangan Partai Golkar pada Pemilu, 14 Februari 2024 lalu dan manfaatnya untuk Partai Golkar. Hal tersebut menjadi salah satu alat calon tersebut direkomendasikan Partai Golkar menjadi calon Bupati Mojokerto.

    Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Mojokerto, Winajat menegaskan, jika acara yang digelar kali ini khusus untuk Muhammad Al Barra. “November itu antara saya, Bu Ikfina dan Gus Barra itu hadir langsung acara di DPP dimana harus menerima surat tugas. Isi dari surat tugas itu termasuk salah satunya, membantu dan berkontribusi untuk pemenangan Partai Golkar di Pileg 2024,” tambahnya.

    Masih kata Winajat, Ikfina Fahmawati dan Muhammad Al Barra memiliki skor yang sama untuk kontribusi pemenangan Partai Golkar di Pileg 2024 lalu. Surat tugas tersebut untuk melakukan konsolidasi dengan masyarakat, dalam poin tersebut Muhammad Al Barra bertemu dengan masyarakat langsung lebih sering.

    “Selain surat tugas pada November itu, pada bulan ini pasca Pemilu ada semacam surat tugas kembali dari DPP kepada ketiga orang itu agar memakai survey yang direkomendasikan oleh DPP sampai turun rekom. Rekom sebelum Agustus, karena pendaftaran untuk bakal calon itu di bulan Agustus. Insya Allah kita tidak akan ragu untuk mengusulkan Gus Barra untuk lebih diprioritaskan,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Muhammad Al Barra mengatakan, dalam konsolidasi dan buka bersama tersebut, ia menerima surat tugas dari Partai Golkar. “Kami insya Allah sudah mendapatkan surat tugas ini akan terus berkomunikasi dan berkonsolidasi sampai pada akhirnya kemudian kita benar-benar berjuang bersama dengan Partai Golkar di Pilkada 2024,” paparnya.

    Turut hadir Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, MA, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet, Kabupateb Mojokerto yang tak lain ayahanda Gus Barra serta pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Mojokerto. [tin/but]

  • AHY Beri Restu Wabup Mojokerto Gus Barra Maju Pilkada 2024

    AHY Beri Restu Wabup Mojokerto Gus Barra Maju Pilkada 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung Muhammad Al Barra sebagai Calon Bupati Mojokerto pada Pemilihan Bupati (Pilbup) mendatang.

    Ketua umum partai berlambang mercy ini disebut-sebut sudah memberi restu atas rekomendasi tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat konsolidasi dan menyatakan dukungan Partai Demokrat di kampus Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Rabu (3/4/2024) malam.

    Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur menegaskan jika kehadirannya bersama kader partai saat ini membawa restu Ketua Umum AHY. Konsolidasi yang sudah dilakukan secara intensif, baik di internal maupun eksternal partai, Partai Demokrat menyatakan dukungan kepada Gus Barra (sapaan akrab Muhammad Al Barra).

    “Yang sudah kami terbitan adalah surat dari DPD kepada DPP mengusulkan Gus Barra sebagai Calon Bupati Mojokerto. Surat itu kami kirim hasil konsultasi langsung secara lisan antara sama dengan Ketua Umum (AHY). Beberapa kami komunikasi bahwa Ketua Umum memberikan restunya, tinggal proses,” ungkapnya.

    Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat konsolidasi dan menyatakan dukungan Partai Demokrat di kampus Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]Karena, masih kata Emil, rekomendasi merupakan satu paket dengan Calon Wakil Bupati. Pihaknya berharap bisa membangun sebuah titik temu dari seluruh Calon anggota partai koalisi untuk mengusung Muhammad Al Barra sebagai Calon Bupati Mojokerto 2024-2029.

    “Dan sekali lagi, ini adalah iktiar penuh dengan kerendahan hati bahwa kita memandang Gus Barra memiliki kapasitas, memiliki karakter. Tidak bisa kita pungkiri juga, kehadian Kyai Asep ini mungkin sangat penting. Kemudian kita ingin membangun Mojokerto untuk lebih baik,” katanya.

    Emil menjelaskan, jika Partai Demokrat juga mengusung pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Emil mengapresiasi semua yang telah dilakukan dan dengan segala ketulusan, Partai Demokrat mengusung Muhammad Al Barra. Emil berharap semoga mendapatkan restu dan dukungan dari masyarakat.

    “Kita siap berjuang sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk mewujudkan kepemimpinan Kabupaten Mojokerto 2025-2030 di bawah kepemimpinan, insya Allah, Bupati Muhammad Albarraa. Kami juga menyampaikan bahwa insya Allah Gus Barra akan berikhtiar mencalonkan sebagai Bupati Mojokerto,” tegasnya.

    Emil memastikan, jika dukungan pada perhelatan Pilbup 2024 mendatang juga bakal mengalir dari sejumlah partai politik (parpol) lainnya. Hal itu tak lepas dari hasil konsolidasi dan restu yang juga diberikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat melangsungkan pertemuan di kediamannya sebelumnya.

    “Dan pak Prabowo merestui dan memberikan dukungannya untuk mengusung Gus Barra. Saya menyaksikan itu,” pungkasnya.

    “Terima kasih Mojokerto dapat perhatian khusus dari DPD Jawa Timur, insya Allah pada Pilkada ini kita akan berjuang bersama menjadikan pemenangan pada pemilihan bupati 2024. Kami tidak main main, kami akan totalitas dan kami meyakini insya Allah kami adalah pemenangnya,” papar Muhammad Al Barra.

    Pria yang menjabat sebagai Wabup Mojokerto ini mengaku, sudah mengantongi rekomendasi dari sejumlah parpol. Namun ia masih mencari calon pasangan yang akan mendampingi dalam Pilkada 2024 mendatang sesuai dengan kreteria yang diinginkan partai.

    “Banyak (kantongi rekom). Iya, insya Allah (rekom dari partai besar). Pasti akan mencari pasangan yang bisa mengangkat elektroral. Nanti di cari (wakil), pasti adalah kalau sudah waktunya pasti akan sampaikan. Sampai saat ini, masih banyak (kreteria). Ada perempuan, ada laki-laki,” urainya.

    Namun menurutnya semuanya masih dilakukan pertimbangan terkait keseriusannya untuk mendampinginya menjadi pasangan calon Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto. Serta serius dalam memenangkan Pilkada Mojokerto 2024 pada akhir tahun 2024 mendatang.

    “Kalau sama-sama serius (digandeng). Kalau bisa (rekom parpol). Kita kan tidak bisa memastikan, kalau bisa (rekom semua parpol). Harapannya, kalau sekedar lolos. Sudah, iya (incar rekom parpol lain),” pungkasnya.

    Selain Partai Demokrat, Gus Barra sudah menantongi rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Rekomendasi diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig kepada Gus Barra di Kantor DPW PAN Jatim di Surabaya pada, Selasa (26/12/2023) lalu.

    Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadi parpol yang ketiga yang memberikan dukungan maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Mojokerto pada Pilkada 2024 nanti. Rekomendasi Partai Hanura ini diberikan kepada Gus Barra oleh Ketua Dewan Pimpina Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Mojokerto, Syaichu Subhan.

    Turut hadir dalam konsolidasi dan dukungan Partai Demokrat di kampus Abdul Chalim, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto serta Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, MA, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto yang tak lain ayahanda Gus Barra. [tin/ted]

  • Hadir di Lamongan, Wamen ATR Sebut Progres Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia Meningkat 60 Persen

    Hadir di Lamongan, Wamen ATR Sebut Progres Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia Meningkat 60 Persen

    Lamongan (beritajatim.com) – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa progres sertifikasi tanah wakaf di Indonesia dalam kurun waktu 9 tahun terakhir meningkat 60 persen.

    Hal itu dia sampaikan saat menyerahkan lima belas sertifikat tanah wakaf bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, di Masjid Al Mubarok, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, pada Rabu (27/3/2024) sore.

    “Dalam sembilan tahun terkahir, kita berhasil memberikan kepastian hukum pada tanah wakaf sebanyak 21.462 sertifikat per tahunnya, atau meningkat 60 persen,” ungkap Raja Juli.

    Wamen ATR juga menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap aset umat. Kepedulian yang dimaksud ialah kepedulian akan ketentraman kegiatan keagamaan hingga lembaga pendidikan yang ada di tanah wakaf tersebut.

    Melalui program ini, Raja Juli mengharapkan, sengketa tanah wakaf di Indonesia yang kerap terjadi pada akhir-akhir ini bisa terhindarkan, sehingga kegiatan keagamaan pun bisa terealisasi secara maksimal.

    “Pembagian sertifikat tanah wakaf bentuk kepedulian negara terhadap yayasaan, lembaga keagamaan, hingga tempat ibadah umat. Dan tentunya untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang akhir-akhir ini sering kita temui,” terang Raja Juli.

    Dalam kesempatan sama, Bupati Lamongan Yuhronur effendi menilai bahwa hadirnya program sertifikasi tanah wakaf gratis ini merupakan bentuk fasilitasi negara dalam mendukung kegiatan, utamanya pada bidang pendidikan dan keagamaan.

    “Alhamdulillah, saya ucapkan terimakasih program ini berjalan lancar di Lamongan. Langkah ini bersifat penting untuk rumah ibadah, masjid bahkan lembaga pendidikan, karena hadirnya sertifikat ini bisa membuktikan aset secara hukum demi menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, hingga kegiatan tempat ibadah di Lamongan,” jelas Yuhronur.

    Adapun lima belas sertifikat yang diserahkan pada kesempatan ini, sebut Yuhronur, di antaranya sertifikat kepada Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU/TPQ/MA Brondong, Masjid Jami’ NU Baitul Amin Mantup, LP Muhammadiyah Solokuro, Pondok Pesantren Hidayatul Quran Graha Lamongan, dan lainnya.

    “Semoga pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan kegiatan di tempat ibadah di Lamongan bisa semakin maksimal melalui program ini. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi sengketa dalam persoalan ini,” pungkasnya. [riq/ian]

  • Pemkot Mojokerto Buka Satgas Pengaduan THR

    Pemkot Mojokerto Buka Satgas Pengaduan THR

    Mojokerto (beritajatim.com) – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak para pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04/III/2024.

    Dalam Surat Edaran tersebut telah dengan jelas mengatur siapa saja yang berhak menerima serta besaran THR yang seharusnya diberikan oleh perusahaan. Pemerintah Kota Mojokerto telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024.

    Adapun Posko Satgas THR Kota Mojokerto ini bertempat di Gedung Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada 145. Posko tersebut untuk memastikan para pekerja/buruh di Kota Mojokerto dapat menerima THR yang menjadi haknya tersebut.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro mengatakan, THR Keagamaan dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya, secara penuh dan tidak boleh dicicil. “Bagi para pekerja/buruh yang sampai batas waktu pemberian THR, belum menerima THR-nya bisa langsung menyampaikan melalui Posko Satgas,” ungkapnya, Selasa (26/3/2024).

    Mas Pj (sapaan akrab, red) menambahkan, pengaduan yang diterima tentu akan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu dan selanjutnya akan dilakukan mediasi dengan pengusaha pemberi upah. namun jika tidak terselesaikan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial sampai ke MA.

    Kepada para pengusaha di Kota Mojokerto, Ali Kuncoro pun mengimbau agar memberikan THR sebelum batas waktu yang ditetapkan agar terhindar dari sanksi. Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh.

    “Bagi pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar. THR itu hak para pekerja, mohon kepada para pengusaha di Kota Mojokerto segera diberikan agar para pengusaha tidak terkena sanksi denda apalagi jangan sampai terjadi penghentian usaha,” katanya.

    Posko Satgas THR Kota Mojokerto akan berjalan mulai 1 April 2024 sampai H+7 dengan pelayanan pada hari Senin-Jumat pukul 08.00 WIB-15.00 WIB. Nomor telepon petugas Posko Satgas sebagai berikut : Gede Arya Wiryana, SH., MH., MHRM (0812 3492 4199), Iwan Widiantoro, SE., MM (0812 9200 0600), Tri Aprilia (0812 1639 464) dan Tita Rahayu, SH (0822 4453 1784). [tin/beq]

  • Bupati Lamongan Tak Ingin Ada Anak Tidak Bisa Sekolah Karena Biaya

    Bupati Lamongan Tak Ingin Ada Anak Tidak Bisa Sekolah Karena Biaya

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur mengatakan bahwa pemerintah tak ingin ada anak yang tidak bisa sekolah karena terhambat persoalan biaya. Hal itu ia sampaikan saat hadir dalam kegiatan Safari Ramadhan di Desa Banjargondang, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Sabtu (23/3/2024) malam.

    Bupati Yuhronur menegaskan, Pemkab Lamongan ingin memperluas akses pendidikan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah melalui program beasiswa Perintis (pendidikan berkualitas dan gratis).

    Dengan hadirnya beasiswa perintis itu, Yuhronur mengharapkan, dapat memberikan akses pendidikan yang sama bagi seluruh kalangan masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena biaya.

    “Silakan dimanfatkan sebaik-baiknya beasiswa yang sudah diberikan pemerintah, nanti akan disurvey. Hari ini sudah hampir 6500 dari tingkat SD, SMP, SMA yang diberikan. Pemerintah tidak ingin ada anak Lamongan yang tidak sekolah karena biaya, monggo di-gulawentah (merawat) apa yang diberikan,” tutur Yuhronur, ditulis Minggu (24/3/2024).

    Orang nomor satu di Lamongan itu merinci bahwa pogram Perintis telah berjalan sejak tahun 2021 dan telah mengcover sebanyak 12.986 siswa/mahasiswa. Tercatat, di tahun 2023 terdapat 6.466 penerima beasiswa mulai dari tingkat SD sederajat hingga S2.

    Melalui anggaran sebesar Rp 6,230 miliar, ungkap Yuhronur, beasiswa perintis tersalurkan untuk SD/MI (3000 siswa), SMP/MTs (1800 siswa), SMA/SMK/MA (568 siswa), S1 Baru Gaskin (225 mahasiswa), S1 On Going (41 mahasiswa), dan S1 Prestasi (30 mahasiswa).

    Kemudian S1 Guru PAUD (50 mahasiswa), S1 Guru Inklusi (10 mahasiswa), S2 Baru (2 mahasiswa), S1 Perpanjangan (738 mahasiswa), S2 Perpanjangan (1 mahasiswa), S1 Perpanjangan Guru (1 mahasiswa).

    Tak cukup itu, Yuhronur juga menjelaskan, dalam rangka mendukung akselerasi pendidikan, Pemkab Lamongan berupaya mendekatkan pelayanan perpustakaan keliling di berbagai wilayah Lamongan. Terhitung mulai awal tahun hingga 22 Maret, program ini telah hadir di 76 lembaga pendidikan maupun kecamatan se-Lamongan.

    Atas adanya kontribusi perpustakaan keliling itu, sambung Yuhronur, kini mampu memberikan dampak positif terhadap Tingkat Kegemaran membaca (TGM) Kabupaten Lamongan yang mengalami kenaikan dari 65,90 persen di tahun 2022 menjadi 66,21 di tahun 2023.

    “IPM Lamongan juga mengalami peningkatan dari 74,02 di tahun 2022 menjadi 74.53 (kategori baik) di tahun 2023. Sementara rata-rata lama sekolah Kabupaten Lamongan saat ini berada di angka 8,34 dengan harapan lama sekolah yang sudah mencapai 14,02 tahun (setara lulus D2),” jelasnya. [riq/suf]

  • Genjot Capaian IKD Kota Kediri, Dispendukcapil Mulai Bidik Tenaga Kependidikan

    Genjot Capaian IKD Kota Kediri, Dispendukcapil Mulai Bidik Tenaga Kependidikan

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 203 guru dan staf TU dari Gugus I, II, III, dan IV berbondong-bondong menuju Aula SDN Ngronggo III. Mereka berkumpul untuk satu tujuan: mengikuti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

    Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri. Marsudi Nugroho, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, menekankan bahwa IKD adalah hak dasar setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, Dispendukcapil Kota Kediri memiliki kewajiban untuk melayani pemenuhan hak dasar tersebut.

    Aktivasi IKD ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target MPPD Kota Kediri. “Untuk mencapai MPPD, kita harus mencapai target IKD sebesar 4,4%. Saat ini, capaian IKD di Kota Kediri baru mencapai 2,4%, sehingga kita masih harus mengejar kekurangan 2% IKD,” jelas Marsudi.

    Untuk meningkatkan capaian IKD, Dispendukcapil Kota Kediri telah merancang strategi jemput bola dengan menyasar komunal atau kelompok tertentu. Salah satu target mereka adalah lembaga pendidikan, yang dianggap sebagai lembaga potensial untuk mendongkrak capaian IKD.

    “Mulai besok, kita akan melakukan aktivasi IKD di jajaran SMA dan SMK, terutama kelas XII. Sedangkan jajaran Kemenag (MA) akan kita sasar pada hari Senin,” ujar Marsudi.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan target capaian aktivasi IKD sebesar 30% atau 68 ribu. “Jadi, target MPPD kita adalah 4,4% dikalikan dengan 227 ribu penduduk ber-KTP di Kota Kediri,” kata Marsudi.

    IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. IKD ini dapat diunduh melalui Playstore maupun Appstore. Salah satu manfaat IKD adalah kemudahan dalam mengakses fasilitas umum, di mana masyarakat tidak perlu menunjukkan kartu identitas secara fisik, tetapi cukup dengan membuka Aplikasi IKD.

    Dalam IKD sudah melingkupi: KTP, KK, Surat Covid, kartu pegawai (bagi ASN), NPWP, dan BPJS. Melalui kegiatan ini, Marsudi mengajak warga Kota Kediri untuk mensukseskan aktivasi IKD di Kota Kediri, baik secara kelompok maupun individu. “Dukungan masyarakat insyaAllah memudahkan kami dalam mengolah data untuk kemajuan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Sementara itu, Suhartika, Kepala SDN Ngronggo III, menuturkan bahwa antusiasme peserta sangat baik. “IKD ini sangat diperlukan. Kita tidak perlu membawa KTP ke mana-mana, tetapi lewat IKD sudah bisa digunakan,” ucapnya.

    Proses aktivasi IKD pun cukup mudah, yakni dengan mengunduh aplikasi di Playstore maupun Appstore, kemudian memasukkan NIK, email, nomor WhatsApp, dilanjutkan dengan pengambilan swafoto yang sudah dapat diverifikasi oleh petugas.

    “Dengan kegiatan ini, kami berharap jika Dinas Pendidikan sudah menjadi sasaran dari Dispendukcapil, maka nanti efeknya akan sampai ke warga. Kami ingin warga di sekitar kami memiliki waktu untuk bersama-sama melakukan aktivasi IKD,” tandas Suhartika. [nm/ian]

  • Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos, Tak Tepat Sasaran Silahkan Lapor

    Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos, Tak Tepat Sasaran Silahkan Lapor

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Sosial Kota Kediri mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk program keluarga harapan (PKH) dan program sembako. Pengawasan tersebut untuk memastikan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial tepat sasaran sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi P mengatakan, pihaknya menerjunkan timnya untuk mengawasi pembagian Program Bansos Sembako dan PKH Batch MA-A09 Tahun 2024. Dimana, program itu merupakan kegiatan rutin bantuan program sembako dan PKH yang disalurkan melalui kantor Pos yakni tiga bulan sekali, serta melalui Himbara yakni dua bulan sekali.

    “Khusus tahun ini untuk penyaluran di kantor Pos tiga bulan dibagi menjadi dua bulan, karena kemarin program sembako sudah dibagikan Bulan Januari selanjutnya tinggal Februari dan Maret,” jelasnya.

    Penyaluran sendiri dimulai pada tanggal 19 hingga 21 Maret 2024 itu menyasar sebanyak 5.239 penerima, dengan rincian: 1.609 Kecamatan Kota; 1.764 Kecamatan Mojoroto; serta 1.866 Kecamatan Pesantren.

    Dinsos Kota Kediri Awasi Penyaluran Bansos

    Adapun skema penyaluran yakni Kemensos bekerjasama dengan PT Pos sebagai pihak yang ditunjuk melakukan pembagian, kemudian mendistribusikan undangan ke masing-masing kelurahan untuk diteruskan kepada warga penerima bantuan.

    “Peran Dinsos yakni monitoring dan penerima pengaduan. Untuk masyarakat yang mengetahui ada warga yang tidak mampu yang belum menerima bansos, silakan mendaftarkan di kelurahan setiap tanggal 16 sampai 25. Terus kalau ada warga yang mampu tapi dapat bansos silakan dilaporkan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau melalui kelurahan. Nanti ketika sudah dilaporkan, kita teruskan ke pusat dan akan dinonaktifkan ke periode berikutnya,” tegasnya.

    Nominal yang disalurkan sejumlah Rp. 200.000 perbulan untuk program sembako dan nominal PKH tergantung komponen yang dimiliki, Paulus juga menyebut syarat-syarat bagi penerima bantuan yakni: keluarga tidak mampu yang masuk DTKS. “Kalau PKH pengajuan di kelurahan ada lima syarat: ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta disabilitas,” ucap Paulus.

    Melalui program ini Ia berharap agar bantuan yang diberikan dibelanjakan secara bijak terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan pangan di bulan Ramadan ini.

    Hadir dalam kesempatan bersamaan, Yanti, penerima bantuan asal Kelurahan Semampir menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah atas bansos yang Ia terima. “Terima kasih Bu Menteri sudah diberikan bansos. Alhamdulillah sudah satu tahun ini Saya menerima bansos,” kata Yanti.

    Dirinya juga menilai proses pendistribusian pun berjalan dengan lancar berkat petugas si lokasi. “Prosesnya daftar dan tanda tangan terus langsung ke meja penerima” terangnya. Rencananya, Yanti akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan Ramadhan tahun ini, utamanya untuk kebutuhan keluarga. [nm/ted]

  • 3 Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Inilah Seabrek Capaian Program dan Segudang Prestasinya!

    3 Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Inilah Seabrek Capaian Program dan Segudang Prestasinya!

    Surabaya (beritajatim.com) – Tiga tahun sudah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memimpin Kota Surabaya. Berbagai terobosan dan inovasinya kian nyata dan dapat dirasakan langsung oleh warga. Seabrek capaian program yang dilakukannya, dan segudang prestasinya, menjadi bukti nyatabahwa keduanya berhasil memimpin Kota Surabaya.

    Satu di antara capaian program yang telah dilakukannya adalahdalam bidang infrastruktur. Sejak tahun 2021-2023, PemerintahKota (Pemkot) Surabaya sudah membangun jalan sepanjang584.036,15 meter, baik pembangunan jalan melalui flexible pavement, maupun pembangunan jalan melalui rigid pavement.

    “Selain itu, sampai dengan tahun 2023, pemkot telah melakukanpembangunan dan rehabilitasi 1.177 Balai RW. Kini, Balai RW tidak hanya berfungsi sebagai gedung pertemuan, namun juga dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pelayanan publik, baikyang bersifat administratif maupun pelayanan non administratif. Jadi, Balai RW menjadi pusat pelayanan kepada warga,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Irvan Wahyudrajad.

    Pemkot Surabaya juga mengebut pembangunan dan pemasanganPenerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai penjuru kota. Adapun PJU yang dipasang sampai dengan tahun 2023 sebanyak105.846 titik di 7.960 lokasi. Lalu, di tahun 2024 ini, akandilakukan pembangunan PJU di 7.586 titik.

    Sedangkan untuk mengantisipasi genangan di musim hujan, sejak masa kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Pemkot Surabaya sudah membangun saluran air sepanjang 109.506,722 meter. Bahkan, pemkot juga membangun 7 rumah pompa baru, yaitu Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gersikan, Rumah Pompa Merr, Rumah Pompa Bulak, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Boezem Aquatic, dan Rumah Pompa Bukit Barisan, sehingga total rumah pompa sampai dengan tahun 2023 sebanyak 75 lokasi.

    “Ada pula pemasangan 6 stasiun hujan yang ada di Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gadukan, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Wonorejo 1, Rumah Pompa Bulak, dan Rumah Pompa Merr,” kata Irvan.

    Di samping itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satufokus Pemkot Surabaya dalam upaya pembangunanberkelanjutan. Makanya, di tahun 2023 pemkot merevitalisasisemua taman dan RTH di Surabaya. Hingga saat ini, terdapat921 taman yang terdiri dari 178 taman aktif dan 743 taman pasif.

    “Luas RTH publik pada tahun 2023 sebesar 7.363, 51 hektaratau 22,01 persen. Luasan ini telah memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau Publik pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan PemanfaatanRuang Terbuka Hijau, yaitu minimal 20 persen,” tegasnya.  

    Selanjutnya dalam bidang pendidikan, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Surabaya terus meningkat. Tahun 2021 HLS di Surabaya mencapai 14,81 tahun, kemudian tahun 2022 HLS di Surabaya mencapai 14,83 tahun, dan tahun 2023 HLS di Surabaya mencapai 14,85 tahun.

    Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkanakses pendidikan, baik melalui beasiswa maupun melaluibantuan pendukung pendidikan. Untuk yang beasiswa diberikankepada seluruh pelajar SDN dan 9.064 pelajar SD Swasta dan MI, diberikan pula kepada seluruh siswa SMPN dan 9.319 pelajar SMP Swasta dan MTs, dan juga pelajar SMA/SMK/MA sebanyak 20.356 siswa, serta Perguruan Tinggi sebanyak 3.196 mahasiswa dengan rincian 3.186 beasiswa PTN dan 10 beasiswaprofesi.

    Sedangkan bantuan pendukung pendidikan yang diberikanberupa seragam dibagikan kepada 30.078 pelajar SDN dan 7.017 siswa SD Swasta dan MI, diberikan pula seragam kepada 12.270 pelajar SMPN dan 6.386 pelajar SMP Swasta dan MTs. Selain itu, pemkot juga membantu menebus ijazah bagi 487 pelajarSMA dan tebus ijazah bagi 1.243 pelajar SMK/MA. “Nah, tebusijazah yang melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya sebanyak 1.730 ijazah dari periode 2022-2023,” katanya.

    Selain infrastruktur dan pendidikan, Wali Kota Eri bersamajajaran Pemkot Surabaya juga fokus dalam bidang sosial dan kesejahteraan rakyat. Alhasil, Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Surabaya juga terus naik. Pada tahun 2021 berada di angka 82,94, lalu di tahun 2022 di angka 83,32, dan di tahun 2023 berada di angka 83,99.

    “Pada tahun 2023 lalu, Surabaya juga sudah memastikan dirisebagai kota yang memenuhi 100 persen ODF (Open Defecation Free) atau bebas dari buang air besar sembarangan (BABS), karena di tahun 2023 lalu pemkot membangun jamban sebanyak7.922 unit,” kata Irvan.

    Pemkot juga terus merealisasikan Program Dandan Omah atauRutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang bertujuan untukmemberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di Kota Surabaya. Pada tahun 2023, telah dilakukan perbaikan Rutilahusebanyak 3.909 unit, yang berasal dari APBD sebanyak 3.140 unit dan yang berasal dari non-APBD atau gotong royong sebanyak 769 unit. “Pada tahun 2024, kami akan melakukanperbaikan Rutilahu sebanyak 1.804 unit, yang berasal dariAPBD sebesar 1.500 unit, 240 unit berasal dari Baznas, 4 unit berasal Gereja Victory, dan 60 unit berasal dari BanggaSurabaya Peduli,” katanya.

    Selanjutnya, Pemkot Surabaya juga fokus untukmenyejahterakan warganya melalui program Padat Karya dan Penyaluran Bekerja. Melalui program ini, pemkot berhasilmenyalurkan tenaga kerja atau berhasil memberikan pekerjaankepada warga sebanyak 36.194 warga. Berkat program ini, akhirnya perekonomian Surabaya juga tumbuh. Pada tahun 2020 atau di masa pandemi Covid-19, tingkat perekonomian Surabaya -4,85 persen, kemudian di tahun 2021 naik jadi 4,29 persen dan di tahun 2022 menjadi 6,51 persen, kemudian di tahun 2023 menjadi 5,70 persen.

    Karena sudah banyak yang bekerja dan perekonomian tumbuh, akhirnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, TPT Surabaya pada saat pandemi Covid-19 tahun2020 berada di angka 9,79 persen. Kemudian, pada tahun 2021 angka TPT itu menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turunmenjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagimenjadi 6,76 persen. “Jadi, pada 2022-2023 TPT turun 0,9 persen,” tegasnya.

    Keberhasilan program ini juga berdampak pada penurunanangka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angkakemiskinan Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa.

    Sedangkan angka kemiskinan ekstrem Surabaya pada tahun2021 berada di angka 1,2 persen atau sekitar 35 ribuan, kemudian pada tahun 2022 angkanya turun menjadi 0,8 persenatau sekitar 23 ribuan.  “Jadi, data kemiskinan ekstrem yang kitaterima terakhir sampai tahun 2022, dan mulai 2021-2022 angkakemiskinan ekstrem itu sudah ada penurunan sekitar 0,4 persen,” ujarnya.

    Di samping itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersamajajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting dan akhirnya angka stunting Surabaya terendah se-Indonesia. Hingga awal bulan Maret 2024, angka stunting di Surabaya tersisa 255 anak dan sebanyak 47 kelurahan di Surabaya sudahzero stunting aktif serta 5 puskesmas juga sudah zero stunting aktif.

    Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) juga terus turun dari57,27 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2021 menjadi 32,59 di tahun 2023. Penurunan itu juga diikuti oleh turunnya Angka Kematian Bayi (AKB) setiap tahunnya, dari 4,96 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2021, menjadi 4,04 di tahun 2023.“Surabaya juga sudah 100 persen UHC (Universal Health Coverage), artinya seluruh warga Kota Surabaya sudah tercover BPJS Kesehatan,” tegasnya.

    Berbagai terobosan dan inovasinya itu akhirnya berbuah manis. Sejak dilantik pada 26 Februari 2021 hingga pertengahan Maret 2024, sebanyak 111 penghargaan sudah diraihnya, terdiri daripenghargaan secara personal sebanyak 30, lalu penghargaannasional sebanyak 78, dan penghargaan internasional sebanyak 3 penghargaan. (ADV)

  • Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Tepi Barat

    Nama pemimpin gerakan Fatah yang dipenjara oleh Israel, Marwan Al-Barghouti, kini menjadi pusat perhatian. Dia mungkin akan menjadi salah satu tahanan yang dilepaskan dalam kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas.

    Nama Barghouti bahkan telah muncul sebagai calon potensial presiden Otoritas Palestina.

    Kelompok Hamas yang menyandera warga Israel usai serangan 7 Oktober lalu menegaskan bahwa Barghouti harus dibebaskan dalam kesepakatan baru tentang pertukaran tahanan dan sandera.

    Osama Hamdan, seorang pemimpin Palestina di Hamas, mengatakan kepada BBC News Arab, “Sebagai sebuah gerakan, kami telah mengambil posisi jelas yang kami pegang, yaitu pembebasan semua napi dan tahanan di penjara-penjara pendudukan [Israel] tanpa kecuali.”

    Hamdan menambahkan, “Kami menganggap ini sebagai misi nasional. Setiap tahanan yang mengorbankan dirinya untuk Palestina harus diperlakukan sama.”

    “Ini sebenarnya yang kami lakukan dalam operasi Wafa al-Ahrar [sebutan Hamas untuk pertukaran tahun 2006 antara tentara Israel Gilad Shalit dengan napi Palestina di penjara-penjara Israel],” ujarnya kemudian.

    Menurut surat kabar Israel Ma’ariv, Barghouti telah dipindahkan dari Penjara Ofer ke penjara lain yang tidak disebutkan namanya pada Februari lalu.

    Barghouti dilaporkan ditempatkan di sel isolasi pada Februari 2023 (Getty Images)

    Dia pun ditempatkan di sel isolasi setelah “otoritas penjara Israel menerima informasi yang menunjukkan bahwa al-Barghouti bekerja melalui beberapa salurannya untuk melakukan gangguan di Tepi Barat dalam upaya untuk memicu pemberontakan ketiga.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyambut baik pemindahan Barghouti ke sel isolasi.

    Namun, Komisi Urusan Tahanan dan Pembebasan Palestina mengecam pengurungan Barghouti di sel isolasi itu.

    Israel menolak membebaskan Barghouti.

    Gerakan Fatah

    Barghouti memulai aktivitas politiknya pada usia 15 tahun melalui gerakan Fatah, yang dipimpin oleh mendiang Yasser Arafat.

    Ketika karier politiknya berkembang, ia menggalang dukungan untuk perjuangan Palestina.

    “Ketika saya, dan gerakan Fatah yang saya ikuti, sangat menentang serangan dan penargetan warga sipil di Israel, tetangga masa depan kami, saya juga berhak untuk melindungi diri saya sendiri, melawan pendudukan Israel di negara saya dan memperjuangkan kebebasan saya,” tulisnya di Washington Post pada tahun 2002.

    Barghouti bergabung dengan gerakan Fatah pimpinan Yasser Arafat saat remaja hingga menjadi pemimpin senior (Getty Images)

    “Saya masih mengupayakan hidup berdampingan secara damai antara negara Israel dan Palestina yang setara dan merdeka, berdasarkan penarikan penuh dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967.”

    “Sejujurnya, kami lelah selalu menyalahkan sikap keras kepala Israel padahal yang kami cari hanyalah penerapan hukum internasional.”

    Analis politik mengatakan kepada BBC News Arab bahwa Barghouti, yang dipenjara oleh Israel sejak tahun 2002, bisa menjadi “pilihan konsensus” untuk mengambil alih kekuasaan Palestina dan bersiap menjadi pemimpin berikutnya jika kesepakatan tercapai.

    Brigade Syahid Al-Aqsa

    Barghouti ditangkap dalam Operation Defensive Shield pada tahun 2002, ketika Israel menuduhnya mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya.

    Organisasi tersebut disebut melakukan serangkaian serangan mematikan terhadap tentara dan pemukim Israel.

    Israel menuduh Barghouti mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya (Getty Images)

    Baca juga:

    Barghouti kemudian dijatuhi lima hukuman penjara seumur hidup, yang ditambah 40 tahun penjara atas keterlibatannya.

    Dia menolak mengakui otoritas pengadilan Israel.

    Istrinya, Fadwa, mengatakan kepada BBC News Arab: “Tuduhan itu diajukan bukan karena dia melakukan tindakan tersebut dengan tangannya sendiri, melainkan karena dia adalah seorang pemimpin.”

    Fadwa, seorang pengacara, mengatakan bahwa selama interogasi, Barghouti menolak “semua tuduhan terhadapnya,” dan “membantah tuduhan bahwa dia mendirikan Brigade Syahid Al-Aqsa.”

    Fadwa Barghouti (tengah) dan pengunjuk rasa lainnya memegang plakat bergambar Marwan Barghouti, saat unjuk rasa pada tanggal 15 April 2015 (Getty Images)

    Mungkinkah Barghouti menjadi presiden Palestina?

    Perwakilan Hamas, Osama Hamdan, yakin reputasi Barghouti akan memberikan dampak positif.

    “Tidak diragukan lagi, seseorang seperti Marwan Barghouti memiliki sejarah revolusioner, dan beberapa orang mungkin melihat ini sebagai hal yang membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan kami menghormatinya, namun sebagai sebuah gerakan, kami pada prinsipnya belum membahas masalah ini…”

    “Kami percaya pendirian kami jelas: bahwa rakyat Palestina menentukan kepemimpinan mereka melalui pemilu, di mana rakyat Palestina memutuskan siapa yang mewakili mereka, dan setiap orang harus menghormati keinginan ini.”

    Baca juga:

    Dalam jajak pendapat pemilih Otoritas Palestina pada bulan Desember 2023, Barghouti lebih populer dibandingkan kandidat lainnya secara keseluruhan.

    Hasil survei menunjukkan Marwan Barghouti mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat Gaza dan Tepi Barat (BBC)

    Hamas telah lama berkampanye mendorong pembebasan Barghouti.

    Sebuah pernyataan dari Khalil al-Hayya, kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam Hamas, dipublikasikan di akun Telegram gerakan tersebut pada November 2021.

    Dia berkata, “Kami berupaya untuk menyertakan pemimpin Marwan Barghouti dan Ahmed Saadat [Sekjen Front Rakyat Pembebasan Palestina-PFLP] dalam daftar nama kesepakatan pertukaran.”

    Tentara Israel Gilad Shilat dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tahanan dengan Israel tahun 2011 (Getty Images)

    Israel pernah menolak membebaskan Barghouti pada tahun 2011 sebagai bagian dari pertukaran antara tentara Israel Gilad Shalit dengan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel, termasuk pembebasan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar.

    Analis dan peneliti politik Oraib Al-Rantawi mengatakan potensi penyerahan Barghouti kepada Otoritas Palestina dapat dikaitkan dengan kesepakatan pertukaran antara Hamas dan Israel.

    Hamdan mengatakan Israel menghalangi kesepakatan seperti itu.

    Pertukaran tahanan

    Al-Rantawi mengatakan kepada BBC News Arab bahwa pembebasan Barghouti bergantung pada apakah Israel akan “mengorbankan sandera untuk menghindari membuat konsesi dan melanjutkan perang tanpa memprioritaskan pembebasan warga Israel yang ditahan oleh Hamas.”

    Namun, ia berpandangan bahwa “tekanan Amerika dan dari internal Israel akan mempersulit Netanyahu [Perdana Menteri Israel] untuk memilih opsi ini, sehingga ia mungkin akan memilih kesepakatan pertukaran tahanan dan sandera.”

    Benjamin Netanyahu menggambarkan tuntutan Hamas untuk membebaskan sejumlah besar warga Palestina sebagai “delusi”.

    Baca juga:

    Fatah telah berkampanye untuk pembebasan Barghouti sejak penangkapannya pada bulan April 2002 (Getty Images)

    Berpotensi bebas

    Pada tahun 2009, dari dalam penjara, Barghouti menanggapi sebuah pertanyaan tentang kemungkinan pencalonannya (sebagai presiden), dengan menulis, “Ketika rekonsiliasi nasional tercapai dan ada kesepakatan untuk mengadakan pemilu, saya akan membuat keputusan yang tepat.”

    Pada tahun 2021, meski dipenjara, ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Palestina. Namun, Presiden saat ini, Mahmoud Abbas, membatalkan pemilu tersebut, dengan alasan penolakan Israel untuk mengizinkan Yerusalem Timur ambil bagian.

    Namun Al-Rantawi mengatakan, “Perlawanan akan menuntut pembebasan Marwan dan rekan-rekannya.”

    Baca juga:

    Gambar Barghouti dan Yasser Arafat di tembok kontroversial Israel yang memisahkan Ramallah dan Yerusalem (Getty Images)

    Meir Masri, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ibrani Yerusalem dan anggota Komite Sentral Partai Buruh Israel, mengatakan kepada BBC News Arab bahwa sulit membayangkan pemerintah Israel mengambil langkah seperti itu, “karena preseden sejarah,” mengacu pada kesepakatan yang membebaskan Sinwar.

    Alasannya antara lain adalah “Barghouti menjalani beberapa hukuman seumur hidup,” dan juga penolakan kelompok sayap kanan Israel terhadap pembebasan yang Masri gambarkan sebagai “teroris.”

    Solusi dua negara

    Seorang penulis dari Israel,Gershon Baskin, menulis di surat kabar Haaretz pada Januari bahwa masa transisi setelah perang Gaza membutuhkan “seorang pemimpin Palestina yang mampu mendorong persatuan Palestina dan berkomitmen untuk perlucutan senjata di wilayah tersebut.”

    “Pemimpin tersebut bisa jadi adalah Barghouti.”

    Baskin menekankan bahwa Barghouti “masih mendukung solusi dua negara”.

    Sementara itu, diplomat Amerika dan Presiden Dewan Kebijakan Timur Tengah, Gina Winstanley, mengatakan kepada BBC, “Pemerintah Israel saat ini telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki kemauan atau niat untuk melanjutkan solusi dua negara.”

    Warga Palestina mengibarkan spanduk bertuliskan slogan menuntut pembebasan Barghouti dan menyebut dia sebagai simbol kebebasan (Getty Images)

    “Dibutuhkan banyak upaya dari komunitas internasional untuk membawa mereka ke sana. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk memutus siklus kekerasan yang mengerikan antara Palestina dan Israel.”

    Winstanley menambahkan bahwa bahkan jika Barghouti dibebaskan, “tidak ada jalan yang jelas menuju solusi dua negara…”

    “Perdana menteri Israel saat ini mungkin tidak akan berkuasa dalam jangka panjang, namun menggerakkan pemimpin Israel ke arah perundingan adalah hal yang diperlukan, tetapi tidak mudah.”

    Mengapa Barghouti menjadi pilihan?

    Tarek Fahmi, Direktur Unit Studi Israel di Pusat Studi Timur Tengah Nasional, yakin Israel tidak mungkin membebaskan Barghouti.

    Dia mengatakan kepada BBC, “Marwan memiliki sejarah revolusioner yang hebat, namun Israel tidak akan membiarkan dia dibebaskan [untuk] mengambil alih kepemimpinan otoritas [Palestina] saat ini. Mungkin ada tokoh lain yang diusulkan, dan sebenarnya dia tidak akan menjadi presiden.”

    Namun, Winstanley berpendapat bahwa “pembebasan Marwan Barghouti akan menjadi langkah strategis Israel, karena ia dianggap sebagai pilihan yang layak bagi kepemimpinan non-Hamas untuk Palestina.”

    Warga Palestina berjalan melewati grafiti Marwan Barghouti (Getty Images)

    Al-Rantawi memandang pembebasan Barghouti adalah demi kepentingan Hamas.

    Dia mengatakan hal itu akan membangun kembali Fatah, membantu menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina, menciptakan rekonsiliasi dan membangun kesatuan bagi rakyat Palestina.

    Namun bisakah Barghouti menjalankan Otoritas Palestina dari dalam selnya?

    Al-Rantawi mengatakan salah satu usulannya adalah Barghouti akan menjadi presiden dari sel penjaranya. Lalu, wakil presiden akan mengambil peran seremonial dan Israel kemudian akan ditekan untuk melepaskan Barghoutti untuk memerintah secara efektif.

    Di sisi lain, Meir Masri berpendapat bahwa pengambilan alih kekuasaan oleh Barghouti dari dalam penjara adalah “usulan yang tidak realistis”.

    Menurut Masri, Israel tidak akan merasakan tekanan untuk membebaskannya.

    Ditambah lagi, Barghouti tidak akan efektif memerintah dari lokasi yang terisolasi dengan sedikit akses komunikasi.

    Al-Rantawi yakin Barghouti “relatif moderat”, dibandingkan dengan beberapa pemimpin Palestina lainnya.

    Dia mengatakan “kepribadiannya yang nasional dan pemersatu, tidak berafiliasi dengan arus ekstremis dalam gerakan nasional Palestina, membuatnya populer dan diterima oleh mayoritas faksi.”

    Otoritas Palestina belum menanggapi permintaan komentar hingga berita ini diterbitkan.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perebutan Tanah Sengketa, Bos Bengkel, Pemdes, hingga PT KAI Berseteru

    Perebutan Tanah Sengketa, Bos Bengkel, Pemdes, hingga PT KAI Berseteru

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kasus tanah sengketa di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan terus berlanjut. Mantan pelaku, Moh Romli yang sebelumnya telah keluar dengan putusan MA pada bulan Juni 2023 lalu terus bergulir.

    Sehingga pemdes Warungdowo dan juga Moh Romli saling melayangkan gugatan di Pengadilan Negri (PN) Bangil. Gugatan ini dilayangkan pada tahun 2023 lalu dan kedua gugatan tersebut ditolak oleh PN Bangil.

    Setelah kalah dalam gugatan di kasus pertama, Pemdes tersebut kembali melayangkan gugatan untuk rekonveksi. Lagi-lagi gugatan tersebut ditolak oleh PN Bangil yang tertuang dalam register perkara no 20/Pdt.G/2022/PN.Bil Jo No.50/PDT/2023 Jo No. 2010 K/Pdt/2023.

    “Sampai sekarang masih belum ada putusan dari PN Bangil yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa milik siapa pun. Baik Moh Romli, Pemdes Warungdowo, maupun PT KAI Daop IX Jember,” jelas kuasa hukum Romli, Masbuhin, Sabtu (9/3/2023).

    Sehingga dengan hal tersebut kuasa hukum Romli akan mengajukan gugatan kepada PN Bangil dengan kasus yang berbeda dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memperjelas kepemilikan tanah yang berada pada lapangan tersebut.

    Gugatan ini nantinya akan dilayangkan kepada tiga pihak, di antaranya yakni Pemdes Warungdowo, Dinas Pertanahan Kabupaten Pasuruan, dan juga PT KAI Daop IX Jember. “Kami akan melayangkan gugatan baru dari yang sebelumnya, ini untuk memastikan kejelasan tanah tersebut,” tegasnya.

    Perlu diketahui sebelumnya Moh Romli pernah ditahan oleh Kejaksaan Negri Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 lalu. Dalam kasus tersebut Romli diputus bersalah di Kejaksaan Tipikor Surabaya dengan menjalani hukuman selama 5 tahun 4 bulan, dan denda sebanyak Rp 1,2 milyar.

    Namun pada tahun 2023 pihak Romli melakukan kasasi di tingkat MA dengan putusan kasus tanah tersebut masih dalam sengketa. Sehingga MA memutuskan bahwa Romli bebas dan kembali menjalani kehidupannya. (ada/ian)