Kementrian Lembaga: MA

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (kiri) berbincang dengan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (kanan) bertemu di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/rwa.

Mengais tuah Jokowi di pentas Pilkada 2024
Dalam Negeri   
Widodo   
Sabtu, 02 November 2024 – 11:23 WIB

Elshinta.com – Bagi seorang pejabat publik yang telah lengser dari posisinya, biasanya perlahan namun pasti orang-orang yang selama ini mengelilinginya akan segera hengkang satu per satu dan beralih ke pejabat baru penggantinya.

Namun, fenomena semacam itu tampaknya tidak berlaku untuk seorang Joko Widodo yang kini telah berstatus sebagai warga negara biasa usai lengser sebagai pejabat eksekutif tertinggi di republik ini dan digantikan Prabowo Subianto.

Magnet sosok Jokowi ini ternyata masih kuat di mata para politikus yang tengah menyongsong Pilkada serentak 2024 di pengujung bulan ini.

Buktinya sejumlah calon kepala daerah, mulai level kabupaten/kota hingga provinsi, bersusah payah ke Solo demi menemui sang mantan presiden ini.

Sebut saja kandidat Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dan pasangannya Taj Yasin, mengunggah pertemuan mereka dengan Jokowi via media sosial beberapa waktu lalu.

Masih merasa belum cukup sampai di situ, di forum resmi saat debat pertama Pilgub Jawa Tengah, Rabu (30/10), mantan Kapolda Jateng ini mengklaim bahwa baik Jokowi maupun Presiden Prabowo sepenuhnya meng-endorse mereka sekaligus memberi perintah agar menyejahterakan warga Jateng.

Rasanya penegasan semacam itu perlu dilakukan Ahmad Luthfi secara berulang-ulang mengingat lawan yang akan dihadapi cukup berat, yakni mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang berduet dengan Hendrar Prihadi, sosok yang sukses memajukan Kota Semarang ketika menjadi wali kota.

Selain itu, Jateng juga dikenal sebagai kandang banteng dan secara tradisional siapa pun calon gubernur yang mereka usung selalu memenangi kontestasi pilkada di sana.

Terbaru pada Jumat (1/11) Cagub Jakarta Ridwan Kamil juga sengaja sowan ke Solo dengan dalih membahas masa depan Jakarta lantaran Jokowi pernah menjabat DKI-1 dan mantan Gubernur Jabar ini merasa perlu menimba ilmu kepadanya.

Sementara beberapa calon bupati/wali kota yang sengaja menemui Jokowi di kediamannya dan kemudian mengamplifikasi “restu” itu lewat berbagai kanal komunikasi publik seperti media massa maupun media sosial, di antaranya adalah pasangan calon (paslon) Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Ma’soem serta Paslon Bupati/Wakil Bupati Lamongan Abdul Ghofur dan Firosya Shalati.

Entah siapa lagi kandidat yang mencoba peruntungan memanfaatkan tuah mantan Presiden Ke-7RI ini. Yang jelas tim-tim sukses masih meyakini bahwa kedekatan jagoan mereka dengan Jokowi berikut restu yang disematkan itu masih cukup efektif untuk meraup sebanyak mungkin suara dan mengantar mereka memenangkan kontestasi Pilkada 2024.

Lantas apa iya “restu-restuan” ala Jokowi ini bisa memberikan dampak elektabilitas pada kandidat? Jawabnya bisa iya atau bisa juga tidak.

Apabila melirik hasil Pileg 2024, lebih khusus lagi perolehan suara caleg-caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dibesut langsung putra Jokowi, Kaesang Pangarep, ternyata hasilnya hanya segitu-segitu saja atau tidak seperti yang diharapkan bahwa mereka bakal mampu menembus ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen.

Artinya pula efek ekor jas atau coat-tail effect Jokowi, yang saat itu justru masih berkuasa penuh, ternyata tidak terlalu manjur. Efek ekor jas ini merupakan istilah umum merujuk pada hasil yang diraih oleh suatu pihak dengan cara melibatkan secara langsung maupun tidak langsung tokoh-tokoh penting atau pesohor. Dalam psikologi politik, efek ekor jas tersebut dapat dimaknai sebagai pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai pada pemilu.

Di sisi lainnya, kebutuhan kandidat atas sokongan atau endorse elite politik ternama ini tentunya juga bukan tanpa dasar dan strategi yang matang.

Jika merujuk hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei seputar kepuasan terhadap kinerja Jokowi, terlihat jelas bahwa ternyata sebagian besar masyarakat negeri ini masih memberikan apresiasi positif mereka kepada sang mantan Presiden ini.

Mengutip hasil polling yang dirilis lembaga survei LSI Denny JA pada medio Oktober silam, tingkat kepuasan terhadap Jokowi ada di angka 80,8 persen. Survei tatap muka menggunakan kuesioner itu dilakukan secara nasional pada 26 September–3 Oktober 2024 terhadap 1.200 responden dengan margin of error plus minus 2,9 persen serta dilengkapi pula riset kualitatif.

Lembaga survei lainnya juga menyajikan hasil serupa, yakni Indikator Politik yang melakukan jajak pendapat seputar kepuasan terhadap kinerja Jokowi menjelang masa jabatannya berakhir, diperoleh angka terkini 75 persen.

Menurut Direktur Eksekutif lembaga tersebut, Burhanuddin Muhtadi, survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen itu dilakukan pada periode 22-29 September 2024 dengan jumlah responden 1.200 warga Indonesia dari 11 provinsi terbesar, yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel.

Catatan serupa juga tercermin dari survei terbaru Poltracking Indonesia yang mencoba mengukur peta elektabilitas pasangan cagub-cawagub di Pilgub Jatim berdasarkan approval rating Jokowi.

Meski Jokowi dan keluarganya diterpa berbagai isu negatif tentang politik, temuan survei Poltracking merekam tingkat kepuasan atau approval rating Jokowi masih tetap tinggi, yakni di kisaran 87,5 persen dengan peta pemilih yang puas dan tidak puas atas kinerja Jokowi itu tersebar merata di ketiga paslon yang bertarung pada Pilgub Jatim.

Para politikus pastinya memahami bahwa sebagian besar pemilih pada kontestasi pemilu di Indonesia adalah pemilih emosional yang menentukan pilihan calon pemimpinnya berdasarkan kesukaan atau ketidaksukaan semata.

Jumlah pemilih rasional, menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati yang melakukan penelitian dalam Pemilu 2014–2019, diperkirakan hanya berkisar 5–10 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Pada saat yang sama, sebagian masyarakat Indonesia masih sulit mencerna gagasan-gagasan besar yang disampaikan para kandidat, apalagi jika ide itu mereka sampaikan dengan bahasa-bahasa “langit” nan rumit.

Besarnya faktor nonrasional yang digunakan pemilih itulah yang coba digarap pasangan calon kepala daerah dengan mencoba memanfaatkan sokongan Jokowi yang secara statistik masih menjanjikan.

Memang tidak ada yang salah memilih kandidat karena alasan emosional dan personal. Jadi, biarlah waktu membuktikan benar atau tidaknya teori tuah Jokowi ini setelah pencoblosan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November nanti.

Sumber : Antara