Kementrian Lembaga: MA

Jakarta, CNN Indonesia —

Pengadilan banding federal menolak untuk memblokir sementara undang-undang yang berpotensi melarang TikTok, pada Jumat (13/12). Hal ini memicu perselisihan di Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang apakah undang-undang tersebut harus diberlakukan sementara gugatan platform media sosial tersebut berlangsung.

Minggu lalu, Pengadilan Banding Sirkuit DC dengan suara bulat mendukung undang-undang tersebut, sehingga membuka jalan untuk mulai berlaku pada 19 Januari. Beberapa hari kemudian, TikTok meminta pengadilan untuk mengeluarkan jeda sementara atas larangan tersebut sambil perusahaan meminta Mahkamah Agung untuk meninjau kembali gugatannya terhadap undang-undang tersebut.

Pengadilan banding dengan suara bulat menolak permohonan tersebut dalam sebuah perintah singkat yang tidak ditandatangani yang menyebut pemblokiran semacam itu “tidak beralasan.”

Larangan TikTok telah menjadi salah satu bagian dari undang-undang federal yang paling diawasi secara ketat dalam beberapa tahun terakhir, dan secara luas diperkirakan bahwa undang-undang tersebut pada akhirnya akan sampai ke Mahkamah Agung yang mayoritas konservatif.

Undang-undang ini mewajibkan ByteDance, induk perusahaan TikTok, menjual platform media sosial itu kepada pemilik baru yang bukan warga negara China atau dilarang di Amerika Serikat.

Setelah tenggat waktu Januari, toko aplikasi dan layanan internet di Amerika Serikat dapat menghadapi denda yang cukup besar karena menjadi tuan rumah TikTok jika tidak dijual. Di bawah undang-undang, presiden dapat mengeluarkan perpanjangan satu kali dari tenggat waktu tersebut.

Perusahaan telah mengindikasikan dalam gugatan ke pengadilan bahwa jika banding mereka ditolak, maka mereka akan meminta Mahkamah Agung untuk turun tangan dalam keadaan darurat untuk memblokir undang-undang tersebut untuk saat ini. Permintaan itu bisa datang kapan saja.

Pengacara perusahaan berargumen kepada pengadilan banding bahwa penolakan untuk memblokir sementara undang-undang tersebut akan memaksa Mahkamah Agung untuk meninjau kembali masalah ini dalam apa yang disebutnya sebagai berkas bayangan “hanya dalam beberapa minggu [dan selama liburan, tidak kurang].”

“Untuk menghormati peran penting Mahkamah Agung, Pengadilan ini harus memberikan putusan sementara yang memungkinkan proses yang lebih cermat dan teratur,” tulis mereka dalam dokumen pengadilan, mengutip CNN, Sabtu (14/12).

Sementara itu, pemerintahan Joe Biden telah mendesak pengadilan banding untuk tidak mengeluarkan larangan sementara atas undang-undang tersebut, dengan alasan hal itu dapat membuat perusahaan harus menunggu berbulan-bulan untuk mengajukan banding atas kasus ini ke Mahkamah Agung, yang secara efektif menghentikan undang-undang tersebut tanpa batas waktu.

Kongres meloloskan larangan tersebut dengan dukungan bipartisan pada awal tahun ini dan Presiden Joe Biden menandatanganinya menjadi undang-undang pada bulan April. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas kekhawatiran selama bertahun-tahun di Washington bahwa perusahaan induk aplikasi ByteDance yang berasal dari China menimbulkan risiko keamanan nasional.

Sirkuit DC mengatakan dalam keputusannya minggu lalu bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi AS, dengan pengadilan mengatakan bahwa undang-undang tersebut memenuhi standar hukum yang dikenal sebagai pengawasan ketat yang harus dipenuhi agar pembatasan pemerintah terhadap pidato dapat bertahan.

“Undang-undang ini merupakan puncak dari tindakan bipartisan yang ekstensif dari Kongres dan presiden-presiden sebelumnya. Undang-undang ini dibuat dengan hati-hati untuk menangani hanya kontrol oleh musuh asing, dan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melawan ancaman keamanan nasional yang beralasan yang ditimbulkan oleh (Republik Rakyat Tiongkok),” kata keputusan tersebut.

“Dalam situasi seperti ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang ada di hadapan kami bertahan dari peninjauan yang paling teliti.”

Namun, pengacara TikTok mengatakan bahwa Mahkamah Agung seharusnya memiliki keputusan akhir dalam masalah ini mengingat sensitivitas masalah hukum yang menjadi inti dari kasus ini.

“Keputusan Pengadilan ini bahwa Undang-Undang ini memenuhi pengawasan ketat pasti akan menarik perhatian Mahkamah Agung,” tulis mereka dalam pengajuan pengadilan.

“Setidaknya, ini adalah pertanyaan yang menarik apakah Undang-Undang tersebut adalah undang-undang langka yang akan bertahan dari pengawasan ketat.”

ByteDance sebelumnya mengindikasikan tidak akan menjual TikTok.

(tim/dmi)

[Gambas:Video CNN]