Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MA

  • Wamenaker: 60 Perusahaan Bakal Lakukan PHK – Page 3

    Wamenaker: 60 Perusahaan Bakal Lakukan PHK – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terburuk pemutusan hubungan kerja (PHK) massal setelah Pengadilan Niaga Semarang menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Pailit.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah mempersiapkan beberapa skema bantuan untuk pekerja Sritex terdampak.

    “Kita berharap tidak ada yang namanya PHK kembali ke situ. Karena ini fokus kita ya walaupun ini juga membuat sedikit membuat kita kaget walaupun itu sudah menjadi yang tidak terelakkan keputusan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung,” kata Immanuel, dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Adapun salah satu langkah yang disiapkan oleh Kemnaker adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang akan memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. 

     “Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi, ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK,” ujarnya.

    Selain itu, Kemnaker juga akan memastikan adanya peluang kerja melalui penguatan pasar tenaga kerja dan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo.

    “Kedua, soal pasar kerja. Kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buru yang ter-PHK. Tapi itu skenario terburuk. Skenario terburuk ketika itu terjadi PHK. Dan ketiga adalah kita akan melakukan pelatihan di BLK-BLK yang tersedia. Khususnya di Jawa Tengah itu ada di Semarang. Kemudian di Solo juga ada ya,” ujarnya.

    Wamenaker menegaskan pemerintah berusaha untuk meminimalkan dampak PHK. Menurut dia, meskipun kondisi ekonomi global saat ini tengah mengalami transisi dan ada potensi terjadinya badai PHK di banyak negara, Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi pekerjanya. 

  • Wamenaker: Jumlah PHK Tembus 80 Ribu Orang hingga Desember 2024 – Page 3

    Wamenaker: Jumlah PHK Tembus 80 Ribu Orang hingga Desember 2024 – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terburuk pemutusan hubungan kerja (PHK) massal setelah Pengadilan Niaga Semarang menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Pailit.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah mempersiapkan beberapa skema bantuan untuk pekerja Sritex terdampak.

    “Kita berharap tidak ada yang namanya PHK kembali ke situ. Karena ini fokus kita ya walaupun ini juga membuat sedikit membuat kita kaget walaupun itu sudah menjadi yang tidak terelakkan keputusan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung,” kata Immanuel, dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Adapun salah satu langkah yang disiapkan oleh Kemnaker adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang akan memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. 

     “Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi, ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK,” ujarnya.

    Selain itu, Kemnaker juga akan memastikan adanya peluang kerja melalui penguatan pasar tenaga kerja dan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo.

    “Kedua, soal pasar kerja. Kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buru yang ter-PHK. Tapi itu skenario terburuk. Skenario terburuk ketika itu terjadi PHK. Dan ketiga adalah kita akan melakukan pelatihan di BLK-BLK yang tersedia. Khususnya di Jawa Tengah itu ada di Semarang. Kemudian di Solo juga ada ya,” ujarnya.

    Wamenaker menegaskan pemerintah berusaha untuk meminimalkan dampak PHK. Menurut dia, meskipun kondisi ekonomi global saat ini tengah mengalami transisi dan ada potensi terjadinya badai PHK di banyak negara, Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi pekerjanya. 

     

  • Xanh SM Jalin Kemitraan dengan 9 Perusahaan Raksasa Indonesia

    Xanh SM Jalin Kemitraan dengan 9 Perusahaan Raksasa Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perusahaan penyedia layanan mobilitas listrik Vietnam, Xanh Ma mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sembilan mitra utama di Indonesia, yaitu Lippo, XL Axiata, Bank Central Asia (BCA), ASRI, VISA, HUAWEI, LOTTE, VIETJET, dan FPT.

    Bersama Xanh Ma, para mitra itu mengusung komitmen untuk mendukung Xanh SM dalam mengembangkan solusi mobilitas berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata dan pengalaman luar biasa bagi masyarakat.

    CEO Global Xanh SM, Nguyen Van Thanh menyatakan menyampaikan, langkah ini menegaskan kredibilitas Xanh SM, prospek ekspansi di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan mendorong revolusi transportasi ramah lingkungan di kawasan, hingga menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua.

    “Sebagai pelopor dalam mobilitas berkelanjutan, Xanh SM bangga memperkenalkan solusi transportasi inovatif dan ramah lingkungan kami ke Indonesia. Kemitraan dengan perusahaan-perusahaan terkemuka ini akan memungkinkan kami memperluas misi perlindungan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya, papar Nguyen.

    Berkomitmen mendorong mobilitas listrik dan pertumbuhan berkelanjutan, Xanh SM meraih posisi terdepan dalam revolusi ini, dengan memberikan manfaat signifikan dan berkelanjutan bagi komunitas global.

    Saat ini, Xanh SM telah menjadi simbol mobilitas hijau, berkelanjutan, dan berbasis teknologi canggih di Vietnam. Menyajikan ekosistem transportasi listrik yang dirancang memberikan pengalaman perjalanan modern dan ramah lingkungan, Xanh SM telah memperkuat kepemimpinan inovatifnya melalui peluncuran resmi layanan di Indonesia pada 18 Desember lalu.

    Para Mitra Xand SM di Indonesia

    ● PT XL Axiata Tbk (XL Axiata)

    salah satu penyedia telekomunikasi terbesar di Indonesia melalui XL Axiata Business Solutions (XLABS) ini akan menyediakan solusi ICT dan IoT untuk armada listrik Xanh SM, yakni perangkat IoT yang terhubung dengan jaringan XL Axiata, memungkinkan pemantauan lokasi, status baterai, dan data operasional secara real-time.

    Sistem ini juga mengoptimalkan rute, memberikan informasi penting kepada pengemudi, dan mendukung konektivitas melalui kartu SIM yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis.

    ● Lippo Group (Lippo)

    Memiliki ekosistem di bidang real estat, ritel, kesehatan, dan telekomunikasi, kemitraan dengan Xanh SM adalah menyediakan titik penjemputan penumpang, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup ramah lingkungan, serta mengintegrasikan proyek pengembangan perkotaan berkelanjutan yang sedang dikerjakan Lippo.

    ● PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

    Kolaborasi dengan salah satu bank terkemuka di Indonesia ini adalah untuk menawarkan paket keuangan eksklusif yang meningkatkan aksesibilitas pelanggan terhadap layanan Xanh SM. BCA juga akan mendukung kampanye dan acara yang mempromosikan mobilitas berkelanjutan.

    ● ASRI

    Anak perusahaan Agung Sedayu Group (ASRI), salah satu pengembang real estat terkemuka di Indonesia, akan memfasilitasi penerapan layanan taksi hijau Xanh SM di tiga pusat perbelanjaan, masing-msing di ASHTA District 8, PIK Avenue, dan Mall of Indonesia.

    Zona penjemputan dan pengantaran yang dioptimalkan akan memastikan akses pelanggan yang nyaman.

    ● PT Visa Worldwide Indonesia (VISA)

    Platform pembayaran global terkemuka ini akan berkolaborasi dengan Xanh SM untuk meluncurkan program promosi eksklusif dan mengintegrasikan solusi pembayaran nontunai yang mulus, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan.
    VISA juga akan bekerja sama dengan jaringan perbankan di Indonesia untuk mendukung program ini.

    ● PT Huawei Tech Investment (HUAWEI)

    Penyedia infrastruktur ICT dan perangkat pintar terkemuka ini akan menyediakan infrastruktur Huawei Cloud, memanfaatkan integrasi AI dan Big Data, serta mempromosikan layanan taksi listrik premium kepada jaringan mitra Huawei di Asia Pasifik.

    ● PT Lotte Indonesia (LOTTE)

    Konglomerat ritel terkemuka, LOTTE, akan mendirikan titik parkir dan penjemputan di destinasi belanja utama, seperti Lotte Shopping Avenue untuk meningkatkan pengalaman berbelanja, sekaligus mempromosikan transportasi ramah lingkungan.

    ● Vietjet Aviation Joint Stock Company (VIETJET)

    Maskapai penerbangan modern dengan jaringan luas di Asia-Pasifik, akan bermitra dengan Xanh SM untuk diversifikasi layanan bagi penduduk dan wisatawan, mempromosikan pariwisata, serta menarik investasi di Vietnam, Indonesia, dan sekitarnya.

    ● PT FPT Software Indonesia (FPT)

    Perusahaan teknologi terkemuka, FPT akan memprioritaskan penggunaan layanan taksi listrik untuk karyawan di Indonesia, juga meluncurkan kampanye pemasaran bersama yang berdampak guna menginspirasi pelanggan dan mitra FPT untuk mengadopsi solusi ramah lingkungan.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Saling Sindir Gerindra dan PDIP Terkait PPN 12 Persen, Ketua DPD: Jangan Saling Menyalahkan

    Saling Sindir Gerindra dan PDIP Terkait PPN 12 Persen, Ketua DPD: Jangan Saling Menyalahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menanggapi polemik politik terkait asal-usul kebijakan PPN 12 persen, Ketua DPD Sultan B Najamudin memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan. Sebaliknya, ia fokus mencari solusi dan mengusulkan agar kebijakan tersebut dievaluasi dengan memisahkan ketentuan yang dapat diterima oleh semua pihak.

    “Jangan sampai debat panjang ini menjadi tidak kontekstual. Kalau terlalu lama membahas asal-usul kebijakan PPN ini, akhirnya hanya saling menyalahkan. Tidak adil juga jika kita mengatakan bahwa kita tidak terlibat sama sekali. Maka, langkah paling tepat adalah langsung challenge saja kebijakan ini,” ujar Sultan usai pertemuan dengan jajaran pimpinan Mahkamah Agung (MA) di gedung DPR Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini merespons dinamika yang memanas setelah Wihadi Wiyanto dari Partai Gerindra menyebut kebijakan PPN 12 persen diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Namun, sikap PDIP yang mengkritik kebijakan tersebut memicu kontroversi.

    Rahayu Saraswati dari Gerindra menganggap sikap PDIP tidak konsisten dan cenderung memojokkan Presiden Prabowo. Sarmuji dari Partai Golkar juga menyatakan keheranannya, mengingat PDIP sebelumnya mendukung kebijakan ini untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Sultan B Najamudin menilai Presiden Prabowo telah mengambil langkah bijak dengan hanya mengimplementasikan kenaikan PPN pada barang-barang mewah.

    “Di tengah kondisi ekonomi sulit, kebijakan seperti ini memang diperlukan. Presiden sudah menunjukkan kebijaksanaan dengan tidak menerapkan kebijakan PPN 12 persen secara menyeluruh,” jelasnya.

    Ia juga mengusulkan agar Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 diuji kembali melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pihak yang merasa belum puas.

    “Judicial review ke MK dapat memastikan apakah legislasi ini sudah baik atau masih memerlukan perbaikan,” ujar Sultan.

    Selain itu, ia menekankan bahwa bagi pihak yang tidak puas dengan kebijakan PPN 12 persen bisa menempuh jalur yang sesuai undang-undang, baik melalui peraturan pemerintah, MK, atau Mahkamah Agung (MA).

    “Kita jangan biarkan masalah ini berlarut-larut hingga mengganggu stabilitas politik. Undang-undang yang sudah dibuat harus dilaksanakan oleh presiden, suka atau tidak suka,” pungkasnya.

  • Kemnaker Hormati Putusan MA yang Nyatakan PT Sritex Pailit: Tapi Tak Boleh Ada PHK – Halaman all

    Kemnaker Hormati Putusan MA yang Nyatakan PT Sritex Pailit: Tapi Tak Boleh Ada PHK – Halaman all

    Laporan reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex pailit.

    Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker,) Immanuel Ebenezer alias Noel menyebut, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut.

    “Kami menghormati setiap keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh Makam Agung. Itu poin pentingnya, kami tetap menghormati keputusan yang sudah menjadi hak lembaga hukum,” kata Noel saat jumpa pers di kantor Kemnaker RI, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

    Meski dinyatakan pailit, Noel menegaskan sejatinya tidak perlu ada pemberlakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh Sritex.

    Pasalnya, pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto telah menegaskan kalau perusahaan harus bisa meminimalisir terjadinya PHK massal.

    “Kami punya keyakinan pasca-putusan MA kepelitan ini, semoga manajemen barunya juga punya komitmen tidak ada PHK. Karena PHK ini menurut pandangan kami adalah sesuatu yang langkah buruk. Jangan sampai ada yang namanya PHK,” kata Noel.

    Hanya saja, Noel menyebut, beragam kondisi buruk ke depan bisa saja terjadi dan menimpa para pekerja di PT Sritex.

    Atas hal itu, Kemnaker, kata Ketua Umum Relawan Prabowo Mania tersebut, Kemnaker telah menyiapkan beberapa langkah mitigasi untuk para buruh.

    “Kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK,” kata Noel.

    Tak hanya itu, Noel menyebut, pemerintah juga akan menyediakan Balai Latihan Kerja atau BLK jika memang nantinya para buruh PT Sritex ingin beralih profesi.

    BLK itu kata dia, khususnya dibuka di Jawa Tengah seperti Semarang, kemudian di Solo. 

    “Agar pada PHK ini bisa sedikit kita meminimalisir PHK yang menjadi monster di kawan-kawan buruh dan tenaga kerja atau pekerja,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Kemnaker RI juga berdalih akan menyediakan pasar kerja bagi seluruh karyawan PT Sritex yang terkena dampak.

    Hanya saja, seluruh mitigasi itu disiapkan oleh Kemnaker RI kata Noel, apabila PHK yang menjadi kemungkinan terburuk itu terjadi.

    “Kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buruh yang ter-PHK. Tapi itu skenario terburuk, skenario terburuk ketika itu terjadi PHK,” tandas dia.

    Noel: Sritex Pailit karena Campur Tangan ‘Setan’

    Sebelumnya, Noel selaku Wamenaker juga menyatakan pailitinya produsen bidan tekstil dan garmen PT Sritex karena adanya campur tangan pihak yang tak bertanggungjawab.

    Lebih keras, Noel bahkan mengibaratkan kalau pailitnya PT Sritex itu ada peran dari tangan ‘setan’ yang tak diungkap secara gamblang oleh dirinya siapa pihak tersebut.

    “Yang pertama kami menduga ya, dugaan dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Kita harus mencatat,” kata Noel saat ditemui awak media di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

    Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk menggelar Istiqhosah Akbar untuk memohon Keselamatan dan Kebangkitan Sritex Kembali Berjaya, di halaman pabrik, di Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024). Istiqhosah dipimpin Direktur Utama SRITEX Iwan Kurniawan Lukminto (Wawan), beserta tokoh agama tersebut juga dihadiri masyarakat sekitar. Acara yang khusuk dan penuh haru tersebut, merupakan bentuk solidaritas seluruh karyawan serta ikhtiar bersama untuk mendoakan keselamatan dan keberlanjutan perusahaan. TRIBUNNEWS/HO (HO/)

    Meski begitu, Noel menegaskan sikap pemerintah akan tetap berada pada para pekerja di PT Sritex.

    Bahkan kata dia, meski PT Sritex pailit, Presiden RI Prabowo Subianto telah menegaskan tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sritex.

    “Kedua soal sikap Presiden saya rasa sikap Presiden tidak berubah. Yaitu tidak ada PHK. Saya rasa itu ya kawan-kawan yang semua ya,” kata dia.

    Dalam waktu dekat, Noel memastikan pihaknya akan mendatangi kembali PT Sritex untuk memastikan tidak akan terjadinya PHK.

    Hanya saja, perihal dengan campur tangan ‘setan’ itu, Noel tidak dapat membeberkan lebih detail siapa pihaknya.

    “Kita akan datang ke Sritex minggu depan kita lihat. Jangan sampai nanti kawan-kawan buruh atau pekerja itu galau ya. Resah ya,” kata dia.

    “Kami harus menjamin bahwa jangan sampai pas keputusan MA ada pemisahan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Tugas kita negara kan harus memastikan. Agar tetap kawan-kawan buruh atau pekerja tidak terkena PHK,” tandas Noel.

  • Pimpinan MA dan DPD Gelar Pertemuan untuk Perkuat Sinergi Lembaga Negara

    Pimpinan MA dan DPD Gelar Pertemuan untuk Perkuat Sinergi Lembaga Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Mahkamah Agung (MA) dengan DPD menggelar pertemuan sebagai langkah awal memperkuat sinergi antar lembaga negara. Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru saja dilantik, Sunarto, menginisiasi pertemuan perdana dengan Ketua DPD  Sultan B Najamudin dan jajarannya pada Senin (23/12/2024).

    “Ini tradisi baik yang diinisiasi oleh pimpinan Mahkamah Agung. Sebagai sesama lembaga negara, kita bersilaturahmi. Ini akan menjadi konvensi yang ideal untuk negara demokrasi sebesar Indonesia, di mana lembaga-lembaga negara harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi,” ungkap Ketua DPD Sultan B Najamudin, seusai pertemuan yang digelar di gedung DPR, Jakarta. 

    Pertemuan tersebut bersifat silaturahmi tanpa membahas agenda lain, sebagai kelanjutan dari pelantikan Ketua MA Sunarto yang baru saja dilaksanakan pada Oktober lalu. “Saya selaku pimpinan lembaga negara yang baru dilantik, ingin berkunjung ke senior saya, karena beliau lebih dulu dilantik. Tidak ada agenda lain yang dibicarakan, hanya yang tak kenal maka tak sayang,” ujar Sunarto sambil bergurau. 

    Namun, meskipun pertemuan tersebut tidak membahas agenda formal, kedua pimpinan lembaga sepakat untuk memastikan kelanjutan hubungan harmonis antarlembaga negara, yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan negara. 

    Sultan menjelaskan, kesepahaman antarlembaga negara memudahkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperkuat dukungan di tingkat akar rumput, seperti di daerah, perguruan tinggi, dan kampus-kampus. 

    “Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua MA, tujuan bernegara kita sama. Semua institusi lembaga negara, termasuk masyarakat Indonesia, memiliki harapan yang sama, yakni menjadikan negara ini maju, sesuai dengan cita-cita yang tertulis di Pembukaan UUD 1945. Kita tidak boleh mencampuri tugas masing-masing lembaga, namun kolaborasi dan silaturahmi antarlembaga sangat penting,” kata Sultan. 

    Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga mengungkapkan pencapaian signifikan DPD, yakni disahkannya empat RUU dalam prolegnas prioritas pada bulan lalu. Keempat RUU tersebut meliputi RUU Pengelolaan Iklim, RUU Masyarakat Adat, RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Lautan. Lebih lanjut, Sutan menyatakan saat ini hubungan antara DPD dengan DPR dan lembaga eksekutif semakin membaik. 

  • Trump Sinyalkan Dukung TikTok Tetap Beroperasi di AS

    Trump Sinyalkan Dukung TikTok Tetap Beroperasi di AS

    Jakarta –

    TikTok terancam diblokir di Amerika Serikat dalam waktu kurang dari satu bulan. Namun Presiden terpilih Donald Trump memberikan sinyal bahwa ia mendukung TikTok tetap beroperasi di AS setidaknya untuk sementara waktu.

    “Menurut saya kita harus mulai berpikir karena, Anda tahu, kami sudah menggunakan TikTok, dan kami mendapatkan respons yang luar biasa dengan miliaran view, miliaran dan miliar view,” kata Trump saat berbicara di depan peserta konferensi AmericaFest, seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/12/2024).

    “Mereka memberikan saya sebuah grafik, dan itu adalah sebuah rekor, dan itu sangat indah untuk dilihat, dan ketika saya melihatnya, saya mengatakan, ‘Mungkin kita harus pertahankan ini untuk sementara waktu’,” sambungnya.

    Komentar ini merupakan indikasi paling kuat bahwa ia menentang pemblokiran TikTok di AS. Padahal pada tahun 2020 ia pernah mencoba memblokir TikTok di AS lewat perintah eksekutif.

    Trump sepertinya mulai berubah pikiran sejak membuka akun TikTok pada Juni 2024, bersamaan dengan kampanye pemilihan presiden AS. Hanya beberapa hari setelah membuka akun, Trump langsung mendulang lebih dari 3,6 juta follower di TikTok.

    Pekan lalu, Trump bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew di kediamannya. Dalam konferensi pers di hari yang sama, ia mengatakan memiliki ‘rasa sayang’ di hatinya untuk aplikasi milik ByteDance tersebut.

    Rencana pemblokiran TikTok di AS didasari oleh undang-undang yang disahkan Presiden AS Joe Biden ada April 2024. Undang-undang itu mewajibkan ByteDance menjual TikTok sebelum 19 Januari 2025 (sehari sebelum Trump dilantik), dan jika gagal maka TikTok akan diblokir di AS.

    Belum diketahui bagaimana Trump akan membatalkan perintah divestasi TikTok, yang mendapatkan dukungan kencang di Senat AS. Saat ini TikTok juga sedang berusahan melawan pemblokiran lewat jalur hukum, dan ByteDance akan menyampaikan argumennya di hadapan Mahkamah Agung AS pada 10 Januari 2025.

    (vmp/rns)

  • Trump Kasih Kode Keras Tunda Pemblokiran TikTok

    Trump Kasih Kode Keras Tunda Pemblokiran TikTok

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal kuat untuk menunda pemblokiran platform media sosial TikTok di AS. TikTok telah memainkan peran penting dalam kemenangan Trump pada Pemilu 2024.

    Dalam pidatonya di depan pendukung konservatif di Phoenix, Arizona, Trump menyatakan bahwa platform tersebut telah memainkan peran penting dalam kampanyenya dengan menghasilkan miliaran tayangan.

    “Saya pikir kita harus mulai berpikir karena kita sudah menggunakan TikTok, dan kita mendapat respons yang luar biasa dengan miliaran penayangan, miliaran dan miliaran penayangan,” ujar Trump di acara AmericaFest, yang diselenggarakan oleh grup konservatif Turning Point, melansir Reuters, Minggu (22/12).

    “Saya bilang, ‘Mungkin kita harus menyimpan benda ini [TikTok] untuk sementara waktu’,” tambahnya.

    Pernyataan ini muncul di tengah tekanan yang meningkat untuk melarang TikTok di AS. Senat AS sebelumnya telah mengesahkan undang-undang pada April yang mewajibkan perusahaan induk TikTok asal China, ByteDance, untuk melepas kepemilikannya. Langkah ini didasarkan pada kekhawatiran soal keamanan nasional.

    Namun, TikTok telah berupaya menantang undang-undang tersebut di pengadilan. Mahkamah Agung AS setuju untuk mendengar kasus ini, tetapi jika ByteDance gagal, aplikasi tersebut bisa dilarang secara efektif pada 19 Januari tahun depan, sehari sebelum Trump dilantik sebagai presiden.

    Trump juga telah bertemu dengan CEO TikTok Shou Chew Senin pekan lalu dan mengungkapkan apresiasinya terhadap aplikasi itu karena kesuksesan kampanyenya. Ia mengakui memiliki “tempat hangat” untuk TikTok karena kontribusinya dalam kampanye Trump.

    Namun, tantangan besar tetap ada. Departemen Kehakiman AS terus berargumen bahwa kepemilikan TikTok oleh perusahaan China menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional pandangan yang didukung oleh sebagian besar anggota parlemen AS.

    Sementara itu, TikTok membantah tudingan tersebut, mereka menegaskan bahwa data pengguna AS disimpan di server Oracle di AS. Serta keputusan moderasi konten dilakukan di AS, bukan di Tiongkok.

    Meski Trump terlihat membuka opsi untuk mempertahankan TikTok, belum jelas bagaimana ia akan membalikkan keputusan divestasi yang telah disahkan dengan dukungan luas di Senat.

    (wnu/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ketua DPD tekankan kolaborasi lembaga negara saat terima Ketua MA

    Ketua DPD tekankan kolaborasi lembaga negara saat terima Ketua MA

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menekankan kolaborasi lembaga negara dalam membangun Indonesia saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Mahkamah Agung Sunarto beserta jajaran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    “Ke depan kami akan juga yakinkan lembaga-lembaga negara yang lain bahwa memang membangun atau mengawal demokrasi sebesar Indonesia memang dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan sinergi,” kata Sultan saat pertemuan berlangsung.

    Ia lantas melanjutkan, “Karena apa? Karena trias politica itu yang kita pegang bahwa ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif, yang itu harus balance, yang itu harus selalu bersinergi, karena tanpa itu pasti ada yang timpang.”

    Sultan pun mengatakan bahwa pertemuan tersebut sebagai kunjungan silaturahmi pertama pimpinan MA ke DPD RI yang diinisiasi Sunarto.

    “Ini tradisi baru yang luar biasa, yang dibangun Ketua MA terpilih Pak Profesor Sunarto,” ucapnya.

    Pada kesempatan itu, Sultan juga menyampaikan soal tugas dan fungsi DPD RI serta perjalanannya dalam ketatanegaraan Indonesia, termasuk bagaimana DPD RI merespons perkembangan zaman.

    “Kami harus terus melakukan inovasi, kolaborasi, bahkan setiap saat kita bisa bermanuver cepat untuk menyesuaikan karena perubahan-perubahan sekarang cepat selalu perubahan-perubahan dunia begitu cepat,” ujarnya.

    Sementara itu, Sunarto menggarisbawahi pula pentingnya lembaga-lembaga negara bersinergi dalam membangun bangsa.

    Ia menyampaikan pula tugas dan fungsi MA selaku lembaga yudikatif di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

    “Kami sebagai lembaga negara sama-sama juga ingin berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang lain, dan ingin bersinergi dengan lembaga-lembaga negara yang lain karena sebenarnya tujuannya sama, cuma tugas dan fungsinya yang berbeda. Jadi, maksud tujuan kami adalah maksudnya tak kenal maka tak sayang,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, turut hadir para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Tamsil Linrung.

    Sedangkan Sunarto didampingi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan MA Dwiarso Budi Santiarto, Ketua kamar Pidana MA Prim Haryadi, hingga Panitera MA Heru Pramono.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Hukum soal Prabowo Ingin Maafkan Koruptor: Masih Perlu Pertimbangan MA dan DPR – Page 3

    Menteri Hukum soal Prabowo Ingin Maafkan Koruptor: Masih Perlu Pertimbangan MA dan DPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta publik dapat memahami lebih dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan hasil korupsi ke negara.

    Menurut dia, niatan Prabowo Subianto itu dapat terwujud jika Mahkamah Agung (MA) dan DPR turut menyetujui.

    “Dulu pemberian grasi, amnesti, abolisi, itu tanpa perlu meminta pertimbangan ke Mahkamah Agung ataupun ke DPR. Tapi setelah ada amandemen, kan sekarang menjadi berubah. Kalau mau lakukan grasi, wajib minta pertimbangan ke Mahkamah Agung. Kalau mau lakukan amnesti, itu ke DPR, dan lain-lain sebagainya,” tutur Andi di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

    “Itu menandakan bahwa kekuasaan Presiden itu tidak absolut banget. Artinya perlu ada, supaya ada yang mengawasi, makanya perlu ada pertimbangan dari kedua institusi,” sambungnya.

    Dengan begitu, kata Andi, membebaskan koruptor tidak bisa sembarangan dilakukan oleh Prabowo lantaran ada unsur pengawasan, yakni MA dan DPR. 

    Kondisi tersebut pun pastinya membuat seorang kepala negara mempertimbangkan dengan matang terlebih dulu sebelum memberikan grasi, amnesti, atau pun abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

    “Tidak serta merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan dari kedua lembaga tersebut,” jelasnya.