Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MA

  • Hukuman Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Ditambah Jadi 12 Tahun Penjara

    Hukuman Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Ditambah Jadi 12 Tahun Penjara

    loading…

    Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh menjadi 12 tahun penjara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh menjadi 12 tahun penjara. Pada pengadilan tingkat pertama, terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) itu sebelumnya divonis 10 tahun penjara.

    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gazalba Saleh oleh karena dengan pidana penjara selama 12 tahun,” tulis amar putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI yang dilihat Kamis (26/12/2024).

    Terkait besaran denda, PT DKI Jakarta sepakat dengan Pengadilan Tipikor Jakarta, yakni sebesar Rp500 juta subsider empat bulan penjara.

    PT DKI juga mewajibkan Gazalba untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta yang harus dibayarkan paling lambat sebulan setelah putusan memperoleh hukum tetap.

    Apabila tidak dibayarkan, maka Jaksa akan menyita kemudian melelang harta benda miliknya untuk menutupi uang pengganti. Jika nilai harta bendanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman kurungan badan selama dua tahun.

    Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu lebih tinggi dari vonis di pengadilan tingkat pertama yang hanya menjatuhkan hukuman 10 tahun penajara. Majelis Hakim meyakini Gazalba Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di MA.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gazalba Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri di ruang sidang Hatta Ali pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/10/2024).

    Pengadilan Tipikor Jakarta juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta dengan subsider empat bulan penjara.

    (abd)

  • Hasto sebagai tersangka, momentum perbaikan tata kelola pemilu

    Hasto sebagai tersangka, momentum perbaikan tata kelola pemilu

    Pemangkasan hukuman ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

    Depok (ANTARA) – Penetapan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemilihan umum (pemilu) di Indonesia yang selama ini masih rentan terhadap politik uang.

    “Kasus ini mengungkapkan masalah mendasar dalam sistem pemilu kita. Politik uang masih merusak integritas proses demokrasi,” ujar pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono di Depok, Jawa Barat, Kamis.

    Dugaan suap yang melibatkan Hasto sebagai aktor kunci, lanjut dia, menunjukkan bagaimana partai politik melalui otoritas sekretaris jenderal dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak politiknya.

    Dalam kasus ini, Hasto diduga berusaha memengaruhi hasil pemilu dengan menggantikan calon anggota terpilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Riezka Aprilia dengan Harun Masiku, calon anggota DPR yang memperoleh suara lebih rendah di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan.

    Berdasarkan keterangan Setyo Budiyanto, Hasto melalui orang-orang kepercayaannya diduga melakukan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebesar 19.000 dolar Singapura dan anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio F. sebesar 38.350 dolar Singapura pada tanggal 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019.

    Wahyu Setiawan telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021 dengan hukuman 7 tahun penjara. Namun, dia hanya menjalani hukuman 3 tahun 9 bulan setelah memperoleh pembebasan bersyarat pada bulan Oktober 2023.

    “Pemangkasan hukuman ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan belum memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku korupsi,” tambah Vishnu.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Perintahkan Menteri-Wamen Turun Langsung ke Lapangan Cek Kelancaran Natal dan Tahun Baru – Halaman all

    Prabowo Perintahkan Menteri-Wamen Turun Langsung ke Lapangan Cek Kelancaran Natal dan Tahun Baru – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ternyata memerintahkan langsung anak buahnya, para menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih, untuk memeriksa langsung di lapangan terkait dengan kelancaran Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Hal itu diungkap Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf usai meninjau layanan operasi Jasa Marga pada periode Nataru ini di Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC), Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024).

    Dalam tinjauannya bersama Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur, ia berkomunikasi langsung dengan petugas di pintu tol Cikarang Utama.

    Selain itu, ia bersama Subakti juga memeriksa kelancaran lalu lintas tol di JMTC melalui berbagai data yang dimiliki oleh Jasa Marga.

    Pantauan Tribunnews di JMTC, Aminuddin juga menghampiri para petugas call center Jasa Marga yang tengah bertugas. Ia sempat berdialog dengan salah satu dari mereka.

    Usai tinjauan, ia mengatakan bahwa peninjauan saat Nataru ini dilakukan sesuai arahan langsung dari Prabowo kepada para menteri dan wakil menteri.

    “Kami di Kabinet Merah Putih memang mendapatkan perintah khusus dari Bapak Presiden Pak Prabowo untuk semua menteri dan wakil menteri yang terkait dengan fasilitas publik untuk mengecek langsung ke lapangan,” kata Aminuddin.

    Ia mengatakan tinjauan ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat yang merayakan natal dan melakukan perjalanan liburan tahun baru terlayani dengan baik dan optimal. 

    “Keselamatan dan kenyamanan menjadi dua indikator penting yang harus kita pastikan berjalan dengan baik,” ujar Aminuddin.

    Untuk tinjauannya pada hari ini, ia mengatakan kondisi lalu lintas jalan tol sejak 18 Desember hingga 26 Desember pukul 06.00 WIB sangat layak dan lancar.

    Ia menyebut jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta sebanyak 1,3 juta pada periode 18-26 Desember pukul 06.00 WIB lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

    “Secara kumulatif jumlah ini turun dibanding tahun yang lalu. Karena jumlahnya turun, maka kecepatan rata-rata dan waktu tempuh perjalanan juga jadi lebih baik,” ucap Aminuddin.

    “Artinya apa? Artinya dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 26 per jam 6 pagi tadi kondisi lalu lintas dinyatakan sangat layak dan sangat lancar. Alhamdulillah,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo, turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2025.

    Kebutuhan tersebut seperti ketersediaan bahan pokok pangan yang harganya stabil, bahan bakar minyak (BBM), transportasi umum, hingga kelayakan jalan tol di berbagai daerah.

    Contohnya seperti Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang menjamin ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga selama periode Nataru setelah melakukan peninjauan ke lapangan,

    Menurutnya, Kementerian Perdagangan secara rutin memantau harga dan pasokan bahan pokok baik ke pasar maupun ke distributor di berbagai wilayah.

    “Kami di Kemendag berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok menjelang Nataru agar masyarakat Indonesia dapat merayakannya dengan nyaman,” kata Budi, dikutip Rabu (25/12/2024).

    Menjelang Nataru, Ia mengaku telah memantau harga ke pasar di sejumlah wilayah di Indonesia antara lain, Manado, Medan, Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan Bandung. 

    Pada saat yang sama, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag turut memantau distributor Minyakita dan mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya ke berbagai wilayah.

    Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kemendag untuk memastikan dan menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bapok bagi masyarakat.

    “Sebagai sistem peringatan dini, kami secara rutin juga memantau SP2KP, termasuk poda momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Natal ini. Kemendag dapat mengambil langkah intervensi yang diperlukan apabila ditemukan fluktuasi di lapangan sehingga masyarakat Indonesia dapat merayakannya dengan nyaman,” tutur dia.

    Selain itu, Kemendag bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pemerintah daerah untuk rutin menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM). 

    Program tersebut menyediakan bapok dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya merayakan Nataru.

    Upaya lain yang dilakukan Mendag Busan dalam menjaga stabilitas harga dan stok bapok adalah memantau rutin harga bapok secara real-time melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikelola Kemendag.

    Pastikan Ketersediaan BBM

    Aminuddin Ma’ruf turut mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Serambi MyPertamina Rest Area KM 43A yang ada di ruas tol Jakarta – Merak.

    Pada kunjungan tersebut, Aminuddin memastikan tidak ada kendala dalam ketersediaan BBM di SPBU-SPBU saat periode Nataru, terutama kepadatan kendaraan jelang libur akhir tahun ini tetap harus diantisipasi oleh Pertamina.

    “Tadi kita sudah meninjau ketersediaan pasokan BBM insha Allah aman, baik Pertamax, Pertalite, dan semuanya insha Allah dalam keadaan aman dan cukup, serta kami pastikan pelayanan Pertamina selama Nataru ini sudah disiapkan dengan semaksimal-maksimalnya,” Kata Aminuddin.

    Aminuddin juga meninjau layanan tambahan Pertamina Patra Niaga yang disediakan di berbagai ruas tol, bandara dan pelabuhan yaitu Serambi MyPertamina.

    “Saya juga tadi cek tensi darah dan gula darah yang difasilitas oleh Pertamina secara free charge alias gratis. Terus layani masyarakat kita dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin,” ungkap Aminuddin.

    Selama masa satgas Nataru, Pertamina Patra Niaga menyiapkan 22 titik layanan serambi mypertamina di berbagai titik keramaian untuk menambah kenyamanan perjalanan masyarakat aman dan juga menyiapkan layanan tambahan pengisian BBM di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa 1.820 SPBU Siaga, 4.442 Agen Siaga & 342.304 Outlet Pangkalan LPG Siaga, 56 Unit Kiosk Pertamina Siaga, 245 Unit Motorist, dan 207 Unit Mobil Tangki standby (Mobile Storage).

    Pantau Jalan Tol

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau empat gerbang tol utama keluar Jakarta yakni Tol Cikupa, Tol Ciawi, Tol Cikampek Utara dan Tol Kalihurip Utama pada Selasa (24/12/2024) malam.

    Menhub Dudy didampingi Korlantas Polri Aan Suhanan untuk mengecek kondisi arus kendaraan yang diprediksi mencapai puncak arus pergi pertama pada hari ini. 

    Kendati masih berada pada kondisi ramai lancar, Menhub berpesan kepada pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan, mengantisipasi kepadatan, serta menjaga kondisi badan. 

    “Istirahat jika lelah, gunakan waktu secukupnya untuk berhenti di rest area yang telah disediakan,” ujar Menhub Dudy.

    Jamin Kelancaran Telekomunikasi

    Memperlancar layanan telekomunikasi sepanjang libur Nataru, Kementerian Komunikasi dan Digital mengoperasikan mobil Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR).

    SMFR merupakan perangkat penerima sinyal frekuensi radio dan digunakan untuk monitoring, pengukuran parameter teknis, pendeteksian sumber pancaran frekuensi radio dan mengidentifikasi pengguna frekuensi radio.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengatakan Kemkomdigi menyiapkan 10 SMFR selama masa liburan akhir tahun ini.

    “Ada 10 saat ini, kita operasikan di 10 kota besar,” tutur Menkomdigi saat meninjau operasional SMFR di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (24/12/2024).

    Meski saat ini ditetapkan beroperasi di wilayah kota besar, Menkomdigi memastikan operasional SMFR akan fleksibel untuk membantu memperlancar komunikasi.

    “Karena sifatnya mobile, kalau ada lonjakan misalnya di pelabuhan tertentu ini bisa kita geser,” jelas Meutya Hafid.

    Untuk memperlancar arus komunikasi selama liburan ini, Kemkomdigi juga akan dibantu oleh operator telekomunikasi di Tanah Air.

    “Operator seluler juga telah berkomitmen kepada Kementerian Komunikasi dan Digital mereka menaikkan sampai 2 kali lipat dari kapasitasnya, serta menaruh BTS-BTS mobile di wilayah-wilayah pariwisata Yang dianggap cukup ramai,” ungkapnya.

     

  • Wamen BUMN Pastikan Listrik PLN Aman Selama Nataru

    Wamen BUMN Pastikan Listrik PLN Aman Selama Nataru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf memastikan sistem kelistrikan nasional dalam kondisi aman dan andal dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Aminuddin menyampaikan hal tersebut saat melakukan peninjauan ke Gardu Induk 150 kV Cilegon Lama, Cilegon bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Selasa (24/12).

    “Kami sudah mendapatkan laporan dari Pak Dirut PLN, ketersediaan sistem pasokan kelistrikan nasional aman. Dari sektor hulu sampai hilir, dari pasokan energi primer nasional aman, kemudian pembangkit juga dalam keadaan optimal, transmisi juga siap, sampai disiapkan juga posko untuk pengaduan responsif cepat,” tutur Aminuddin.

    Ia mengapresiasi PLN telah memastikan sistem kelistrikan nasional berada dalam kondisi optimal selama periode liburan ini.

    Pasalnya, kondisi kelistrikan yang baik dan andal sangat penting agar seluruh masyarakat dapat merayakan libur Natal dan tahun baru dengan nyaman bersama keluarga.

    “Kami minta kepada teman-teman PLN untuk terus siaga, memastikan pasokan listrik selama periode Nataru ini tetap aman dan lancar. Terutama untuk melayani saudara-saudara kita yang merayakan Natal dan juga tempat-tempat umum yang merupakan konsentrasi keramaian publik, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan liburan di tahun baru dengan nyaman bersama keluarga,” tutur Aminuddin.

    Dalam kesempatan tersebut, Darmawan menyampaikan komitmen pihaknya untuk memastikan pasokan listrik kepada masyarakat aman. Untuk mengeksekusi komitmen tersebut, perusahaan menyiapkan seluruh lini operasional dari hulu ke hilir untuk menghadapi Nataru tahun ini.

    “Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan arahan langsung dari Kementerian BUMN maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kami diminta untuk betul-betul melayani saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Natal dan juga liburan Tahun Baru,” terangnya.

    Darmawan mengatakan ketersediaan pasokan listrik nasional saat ini dalam kondisi aman. Perusahaan juga terus memastikan keseimbangan antara pasokan listrik dan demand di setiap wilayah dapat berjalan baik.

    “Untuk nasional, beban puncak sekitar 39 gigawatt (GW). Daya mampu pasok yang kami siapkan adalah 53 GW. Artinya reserve margin yang tersedia cukup ideal, sehingga sistem kita secara keseluruhan cukup andal,” tutur Darmawan.

    Lebih lanjut, perusahaan juga menyiapkan 4.336 posko siaga dengan dukungan 81.591 personel yang siap siaga di seluruh Indonesia.

    Posko ini dihadirkan untuk memberikan respons cepat atas segala potensi gangguan kelistrikan yang mungkin terjadi selama periode Nataru.

    “Kami telah mengerahkan personel siaga yang terdiri dari petugas pembangkit, transmisi, distribusi, gardu induk, dan petugas di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Kami juga menyiagakan special force khusus pekerjaan dalam kondisi bertegangan yang akan menjaga keandalan listrik seantero Indonesia,” pungkas Darmawan.

    (lom/sfr)

  • 3 Donny Tri Istiomah Tersangka, Akui Pernah Dititipi Uang Ratusan Juta oleh Harun Masiku Nasional

    3 Donny Tri Istiomah Tersangka, Akui Pernah Dititipi Uang Ratusan Juta oleh Harun Masiku Nasional

    Donny Tri Istiomah Tersangka, Akui Pernah Dititipi Uang Ratusan Juta oleh Harun Masiku
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menetapkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) dan orang kepercayaannya,
    Donny Tri Istiqomah
    (DIT) sebagai tersangka.
    Keduanya ditetapkan tersangka dalam kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Wahyu Setiawan terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P
    Harun Masiku
    (HM).
    “Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK (Hasto) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI (Donny) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
    Dengan bukti yang dimiliki penyidik, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/154/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, dengan tersangka Donny Tri Istiqomah.
    Keduanya dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
    KPK pernah memeriksa Donny sebagai saksi dalam kasus ini pada 12 Februari 2020.
    Ia mengaku kepada penyidik KPK pernah dititipi uang senilai Rp 400 juta untuk menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Uang tersebut didapatkan dari staf DPP PDI-P, Kusnadi.
    “Saya sudah kasih keterangan ke penyidik, memang saya dapat titipan uang Rp 400 juta dari Mas Kusnadi, Mas Kusnadi sudah terkonfirmasi dari Pak Harun duitnya,” kata Donny di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 12 Februari 2020.
    Donny mengatakan, uang yang dititipkan kepadanya akan diserahkan ke anak buah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Saeful, sebelum nanti diserahkan ke Wahyu.
    Ia membantah bila Hasto ikut dalam praktek suap sebagai penyandang dana.
    “Oh saya enggak ada, enggak mungkin lah sekjen digembol-gembol bawa uang kan?” ujarnya.
    Donny juga mengaku hanya ditugaskan oleh DPP PDI-P untuk langkah-langkah hukum agar Harun Masiku dapat masuk ke dalam Parlemen meski perolehan suaranya kalah dari caleg lain, Riezky Aprillia.
    “Saya hanya pada urusan bagaimana saya menyusun langkah-langkah hukum, dari uji materi ke MA kita minta fatwa, kemudian saya sebagai saksi sekaligus kuasa hukum pada pleneo KPU saya berdebat,” tuturnya.
    Dalam konstruksi perkara yang menjerat Wahyu, Donny disebut pernah menerima uang dari Harun Masiku dan seorang penyandang dana lainnya untuk menyuap Wahyu.
    Ia juga ikut terjaring dalam OTT KPK pada 8-9 Januari 2020. Namun kemudian dilepas dan tidak ditetapkan sebagai tersangka.
    Saat itu, KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.
    KPK juga pernah menggeledah rumah pribadi Donny yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Juli 2024.
    Anggota Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Johannes L Tobing mengatakan, penggeledahan itu berlangsung selama sekitar empat jam.
    Penyidik disebut tidak menyita handphone milik Donny. Namun, telepon genggam yang disita penyidik adalah milik istrinya.
    “Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Doniny itu ada handphone, alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, dua itu milik istrinya,” kata Johannes saat ditemui awak media di Dewas KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
    Johannes mengeklaim, barang elektronik yang disita penyidik tidak terkait dengan kasus Harun Masiku.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri karena Dibutuhkan dalam Penyidikan

    KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri karena Dibutuhkan dalam Penyidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mencegah mantan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly (YHL) ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang menjerat salah satu buronan KPK, Harun Masiku. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu turut dicegah ke luar negeri bersama dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (HK).

    Untuk langkah cegah tersebut, KPK menerbitkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 pada 24 Desember 2024 lalu. Pencegahan ke luar negeri terhadap keduanya berlaku untuk enam bulan ke depan. Pencegahan diberlakukan agar keduanya dapat tetap berada di Indonesia untuk menghadapi proses penyidikan.

    “Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dikutip Kamis (26/12/2024).

    Adapun diketahui, Yasonna sempat diperiksa KPK dalam kasus tersebut. Yasonna mengaku dimintai keterangan sebagai saksi oleh tim penyidik KPK terkait kapasitasnya selaku Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang hukum, HAM, dan perundang-undangan. Pemeriksaan dia terkait penyidikan kasus dugaan suap yang menyeret mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

    “Kapasitas saya sebagai ketua DPP, ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung Nomor 57,” kata Yasonna usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Fatwa dimaksud terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang sudah wafat. Sebagai respons atas surat Yasonna, MA menyebut agar ada pertimbangan hukum soal diskresi partai untuk menetapkan calon terpilih.

    “Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut. Ya sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum  tentang diskresi partai dalam menetapkan calon,” tuturnya sebelum KPK mencegah Yasonna ke luar negeri .

    Selain itu, Yasonna mengaku juga dimintai keterangan dalam kapasitasnya ketika menjabat sebagai Menkumham. Soal itu, dia ditanya tim penyidik KPK seputar perlintasan Harun Masiku.

    “Kapasitas saya sebagai menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku,” pungkasnya terkait masalah Harun Masiku yang membuat KPK mencegah Yasonna ke luar negeri.

  • Komisi VII Minta Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Pekerja Sritex

    Komisi VII Minta Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Pekerja Sritex

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto mengawal langsung upaya penyelamatan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang berstatus pailit.

    “Saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di-PHK atau dirumahkan,”ujar Saleh dalam keterangan yang dikutip Antara, Kamis (26/12).

    Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex sehingga raksasa tekstil itu masih berstatus pailit sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” terangnya.

    Menurut Saleh, apabila Sritex dibiarkan pailit dampaknya akan luas.

    “Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya.

    Karenanya, menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Karenanya, dia menilai pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo dalam menangani persoalan Sritex.

    “Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” ujarnya.

    (sfr/sfr)

  • Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    “Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.

    “Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII minta Presiden kawal langsung penyelamatan Sritex

    Komisi VII minta Presiden kawal langsung penyelamatan Sritex

    Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    “Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”.

    Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Aksi Pimpinan Baru KPK: Hasto Tersangka, Yasonna Dicegah ke Luar Negeri

    Aksi Pimpinan Baru KPK: Hasto Tersangka, Yasonna Dicegah ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan Baru KPK tengah bergerak cepat untuk menuntaskan kasus Harun Masiku di tengah serangan mengenai isu politisasi yang muncul pasca mentersangkakan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Hal itu dibuktikan, usai menetapkan Hasto, penyidik antikorupsi KPK yelah mencegah politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly ke luar negeri.

    KPK mengajukan pencegahan Hasto dan Yasonna ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.1757/2024.

    “Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu YHL dan HK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (25/12/2024). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK telah menambah daftar tersangka kasus suap penetapan anggota DPR PAW yakni Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah. Adapun, Donny telah lebih dulu dicegah pada Juli 2024. 

    Kini, Hasto dan Yasonna resmi dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan pertama. Bedanya, KPK tak memerinci status hukum Yasonna pada kasus Harun Masiku. 

    Diperiksa KPK

    Sebelum dicegah, Yasonna telah lebih dulu diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK pekan lalu, Rabu (18/12/2024). Pria yang saat ini menjabat anggota DPR Fraksi PDIP itu menuturkan, tim penyidik KPK mendalami keterangannya dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP dan Menkumham periode 2019-2024. 

    Berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP, Yasonna memberikan keterangan kepada KPK soal permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) tentang putusan MA No.57 P/HUM/2019. Putusan itu terkait dengan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3/2019 dan No.4/2019. 

    “Kami minta fatwa, saya tandatangani permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke Mahkamah Agung,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). 

    Yasonna menjelaskan, PDIP saat itu meminta fatwa usai perkara uji materi yang diajukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekjen Hasto Kristiyanto. Dia mengatakan adanya tafsir berbeda antara partai dan MA ketika putusan uji materi dimaksud.

    Adapun, berdasarkan keterangan Ketua KPK Setyo Budiyanto pada konferensi pers, Selasa (24/12/2024), permintaan fatwa itu merupakan inisiatif Hasto yang berusaha untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR terpilih Dapil Sumatra Selatan I menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal, saat itu caleg lain yakni Riezky Aprilia memeroleh suara jauh lebih besar dari Harun. 

    “Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut ya sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” terang Yasonna. 

    Tugas Menkumham

    Kemudian, berkaitan dengan kapasitasnya sebagai mantan Menkumham, Yasonna mengaku ditanyai soal perlintasan Harun Masiku dari luar negeri dan masuk kembali ke dalam negeri.

    “Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Penyidik sangat profesional, menanyakan sesuai posisi saya sebagai ketua DPP. Kemudian posisi saya sebagai Mentri Hukum dan HAM tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja,” ujarnya. 

    Bisnis.com telah mencoba meminta tanggapan dari Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly melalui pesan singkat terkait dengan pencegahannya ke luar negeri, tetapi belum direspons sampai dengan berita ini ditayangkan. Permintaan tanggapan juga telah disampaikan ke Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy serta Juru Bicara PDIP Chico Hakim. 

    Sebagaimana diketahui, KPK telah mengusut kasus suap penetapan anggota DPR PAW 2019-2024 sejak 2020. Pada saat itu, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Wahyu Setiawan, Agustina Tio F, Saeful Bahri dan Harun Masiku. 

    Sampai saat ini, hanya Harun yang belum dibawa ke hadapan proses hukum karena masih berstatus buron. 

    Pada pengembangan perkaranya, KPK menduga Hasto dan Donny Tri ikut serta memberikan suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU 2017-2022 untuk memenangkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih DPR Sumsel I menggantikan Nazarudin Kiemas. Sebagian uang suap itu diduga berasal dari kantong Hasto. 

    Di sisi lain, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya serta melarikan diri pada saat OTT 2020 lalu, serta memengaruhi saksi KPK pada Juni 2024.