Survei Litbang Kompas: Citra Positif Prabowo Ungguli Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Berdasarkan survei
Litbang Kompas
, citra Presiden
Prabowo Subianto
dan Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
sangat positif selama 100 hari pemerintahan.
Berdasarkan data Litbang Kompas,
citra positif
Presiden Prabowo mencapai 94,1 persen.
Bahkan, citra positif yang diperoleh Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2015 lalu yakni sebesar 89,9 persen.
“Kalau Pak Jokowi, itu yang periode 100 hari, yang di 20 Januari 2015 itu kan 89 (persen). Sementara Pak Prabowo 94 (persen). Jadi (Pak Jokowi) kalah itu di situ. Dan terakhir Pak Jokowi kan 76,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, Jumat (17/1/2025).
Adapun berdasarkan data Litbang Kompas, citra Presiden Jokowi mencapai 73,3 persen pada Oktober 2019. Sementara, di akhir masa jabatannya, citra eks Gubernur Jakarta itu berada di angka 76,8.
Sementara, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK) berada di angka 85,8 persen pada awal menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia atau Januari 2015. Pada akhir masa jabatannya, citra JK berada di angka 80,9 persen.
Kemudian, citra Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin adalah 67,6 persen pada saat awal menjabat atau pada Oktober 2019.
Citra Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu kemudian meningkat menjadi 71,8 persen pada akhir masa jabatannya atau pada September 2024.
“Untuk Wakil Presiden, itu yang tinggi kan popularitasnya Pak Jusuf Kalla ya 85 (persen) itu 100 hari. Kalau Gibran kan 79 (persen) begitu. Jadi yang lebih populer Pak JK dibanding Pak Gibran, hanya Gibran lebih tinggi dibanding Pak Ma’ruf Amin,” imbuhnya.
Citra Presiden Prabowo berada di angka 84,1 persen sebelum dilantik menjadi Kepala Negara atau pada September 2024.
Sedangkan citra Gibran, ada di angka 71,1 persen sebelum dilantik menjadi orang nomor dua di Indonesia.
“Ini trennya naik. Dari hasil survei di Bulan September 2024, kalau sekarang Presiden Prabowo 94 persen, sebelumnya 80-an persen. Jadi naik trennya,” ungkapnya
“Mas Gibran juga naik trennya, dari 75 persen menjadi 79 persen,” tuturnya.
Dia menyebut tingginya citra Presiden Prabowo selama 100 hari pemerintahan ini karena masyarakat masih menangkap sisi-sisi baik saja.
Selain itu kebijakan yang populis juga membuat citra Prabowo positif di masyarakat.
“Isu-isu yang berkaitan dengan sisi negatifnya itu belum ditangkap masyarakat. Yang ada adalah sisi yg baik-baik saja. Itu juga dilihat dari kebijakan, sosoknya juga. itu mencermin ke sana,” ungkapnya
Survei Litbang Kompas
ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: MA
-
/data/photo/2024/10/20/6714aa861c155.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Survei Litbang Kompas: Citra Positif Prabowo Ungguli Jokowi Nasional 20 Januari 2025
-

Sempat Ditunda, AS Tutup Layanan TikTok
Jakarta –
TikTok dikabarkan menutup layanannya di Amerika Serikat (AS) sejak Sabtu (18/1/2025). Informasi tersebut diterima para penggunanya di AS kala membuka media sosial asal China tersebut.
Dikutip dari laporan Anadolu Ajansi, TikTok menutup layanannya untuk sementara. Dalam sebuah pesan pemberitahuan, TikTok menyesalkan undang-undang AS yang melarang operasionalnya di AS.
“Kami menyesalkan bahwa undang-undang AS yang melarang TikTok akan berlaku pada 19 Januari dan memaksa kami untuk menghentikan sementara layanan kami,” kata aplikasi berbagi video populer itu dalam sebuah pesan kepada semua pengguna, sebagaimana dikutip Anadolu, Minggu (19/1/2025).
Dalam keterangan tersebut, TikTok juga mengaku hendak berupaya memulihkan layanan di AS segara mungkin. TikTok juga menghargai dukungan para penggunanya. “Kami sedang berupaya memulihkan layanan kami di AS sesegera mungkin, dan kami menghargai dukungan Anda. Nantikan informasi selanjutnya,” katanya.
Untuk diketahui, Mahkamah Agung AS menetapkan hukum untuk melarang operasional TikTok, kecuali perusahaan induk yang berbasis di China, yakni ByteDance, melepas aplikasi tersebut.
Pengadilan memutuskan bahwa ultimatum penarikan diri atau pelarangan tidak melanggar hak Amandemen Pertama perusahaan dalam Konstitusi AS. Gedung Putih mengatakan bahwa aplikasi media sosial China itu harus tetap tersedia di AS, tetapi di bawah kepemilikan Amerika untuk mengatasi masalah keamanan nasional.
Presiden terpilih Donald Trump, yang telah menunjukkan simpati pada TikTok, akan kembali ke Gedung Putih pada hari Senin untuk memulai masa jabatan keduanya, satu hari setelah batas waktu bagi TikTok untuk melakukan divestasi.
Trump mendesak pengadilan tinggi untuk menunda keputusan tersebut demi negosiasi. CEO TikTok Shou Zi Chew diperkirakan akan menghadiri pelantikan Trump. Undang-undang bipartisan, yang disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Joe Biden pada bulan April, memberi ByteDance waktu 270 hari untuk melakukan divestasi atau menghadapi larangan.
(rrd/rrd)
-

TikTok Resmi Diblokir di AS, Aplikasinya Hilang di Play Store dan App Store
Jakarta –
TikTok tidak lagi dapat diakses oleh pengguna di Amerika Serikat, setelah undang-undang mengenai pelarangan terhadap platforma asal China itu mulai diberlakukan pada Minggu (19/1/2025).
Bahkan, aplikasi TikTok tidak muncul di toko aplikasi milik Google, Play Store, maupun App Store kepunyaan Apple. Selain itu, pengguna di negeri Paman Sam tidak bisa menonton kembali di TikTok.
Sebagaimana dikutip BBC, notifikasi muncul kepada pengguna TikTok di AS, pemblokiran TikTok terjadi karena undang-undang yang melarang TikTok sudah berlaku sehingga tidak bisa menggunakan media sosial satu ini.
Di paragaf berikutnya, ada kabar baiknya, Donald Trump sebagai presiden terpilih AS, menyatakan telah menangguhkan pemblokiran TikTok dan membantu mereka menemukan solusi untuk memulihkan pemblokiran setelah ia menjabat.
Trump mengatakan ia kemungkinan besar akan memberikan TikTok penangguhan larangan selama 90 hari setelah dia menjabat pada hari Senin (20/1/2025) waktu setempat.
“Perpanjangan 90 hari adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan dilakukan, karena itu tepat,” kata Trump. “Jika saya memutuskan untuk melakukan itu, saya mungkin akan mengumumkannya pada hari Senin,” ucapnya menambahkan.
Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintahan mendatanglah yang akan mengambil tindakan terkait nasib TikTok di AS selanjutnya.
“Kami tidak melihat alasan bagi TikTok atau perusahaan lain untuk mengambil tindakan dalam beberapa hari ke depan sebelum pemerintahan Trump menjabat pada hari Senin,” kata sekretaris pers Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya, masa depan TikTok ini terancam karena adanya undang-undang yang mengharuskan TikTok untuk mengakhiri hubungan dengan perusahaan induknya di Cina, ByteDance, atau menghentikan operasinya di Amerika Serikat.
Pada hari Jumat, Mahkamah Agung menguatkan undang-undang tersebut, dengan menyoroti perlunya undang-undang tersebut karena keamanan nasional. Dengan tidak adanya penundaan resmi dari Trump, perusahaan-perusahaan seperti Apple, Oracle, dan Google yang mendukung atau menjadi tuan rumah TikTok mungkin harus menghadapi konsekuensi finansial dan hukum.
(agt/asj)
-

Pelarangan TikTok di AS Ditunda, Trump Kasih Perpanjangan Waktu 90 Hari
Jakarta –
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menangguhkan larangan operasional selama 90 hari bagi aplikasi asal China, TikTok. Ia mengatakan, larangan bagi TikTok tidak akan diumumkan pada hari pelantikannya pada Senin (20/1/2025) di Washington, besok.
Mengutip laporan Reuters, TikTok saat ini memiliki pengguna 170 juta di AS. Adapun para pengguna TikTok mengaku cemas karena bakal ditutup otoritas AS pada Jumat (17/1/2025) kemarin.
“Perpanjangan 90 hari adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan dilakukan, karena itu tepat. Jika saya memutuskan untuk melakukannya, saya mungkin akan mengumumkannya pada hari Senin,” kata Trump sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (19/1/2025).
Adapun TikTok sendiri disebut berhasil memikat hampir setengah dari seluruh warga AS, memberdayakan bisnis kecil, dan membentuk budaya daring. Larangan itu kemungkinan dapat ditangguhkan jika Pemerintahan Presiden Joe Biden memberikan jaminan kepada perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Google bahwa mereka tidak akan menghadapi tindakan penegakan hukum saat larangan berlaku.
Berdasarkan undang-undang yang disahkan tahun lalu dan resmi berlaku pada Jumat lalu oleh Mahkamah Agung, TikTok memiliki waktu hingga hari Minggu untuk memutuskan hubungan dengan induknya yang berkantor pusat di China, ByteDance.
Sementara Gedung Putih, menegaskan bahwa pemerintahan Trump perlu mengambil tindakan dan kemungkinan penutupan pada hari Minggu.
TikTok tidak menanggapi permintaan komentar atas pernyataan baru Gedung Putih tersebut. Kedutaan Besar China di Washington pada hari Jumat menuduh AS menggunakan kekuasaan negara yang tidak adil untuk menekan TikTok.
“China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya yang sah,” kata seorang juru bicara.
Diketahui, Mahkamah Agung dengan suara bulat menetapkan larangan tersebut dengan dalih hukum keamanan nasional. Tanpa keputusan Biden untuk secara resmi menunda 90 hari pada batas waktu, perusahaan yang menyediakan layanan untuk TikTok atau menjadi host aplikasi tersebut dapat menghadapi tanggung jawab keuangan yang sangat besar.
Sebelumnya, Trump mencoba melarang dan memaksa divestasi TikTok pada tahun 2020 tetapi diblokir oleh pengadilan AS. Akibat ketidakpastian operasional TikTok, para pengguna mulai beralih ke alternatif lain termasuk RedNote yang berbasis di China. Rivals Meta, hingga Snap.
Jika melihat saham aplikasi alternatif tersebut, tercatat naik bulan ini menjelang larangan TikTok, karena investor bertaruh pada masuknya pengguna dan iklan. Perusahaan pemasaran yang bergantung pada TikTok telah bergegas menyiapkan rencana darurat.
Namun begitu, terdapat sinyal TikTok bisa bangkit kembali di bawah kepemimpinan Trump lantaran dianggap ingin mengejar resolusi politik atas masalah tersebut. CEO TikTok, Shou Zi Chew, juga dikabarkan berencana menghadiri pelantikan presiden AS dan menghadiri rapat umum bersama Trump pada hari Minggu.
(kil/kil)
-
/data/photo/2025/01/16/6788c94e64bd7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Dalami Tugas Hakim MK Ridwan Mansyur Saat Jadi Panitera di MA Nasional 19 Januari 2025
KPK Dalami Tugas Hakim MK Ridwan Mansyur Saat Jadi Panitera di MA
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) mendalami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) panitera
Mahkamah Agung
(MA) kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
Ridwan Mansyur
.
Pendalaman ini dilakukan penyidik Komisi Antirasuah saat melakukan pemeriksaan terhadap Ridwan Mansyur di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/1/2025).
“Diperiksa terkait tupoksi yang bersangkutan sebagai Panitera MA,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiharto, Minggu (19/1/2025).
Adapun sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Ridwan Mansyur merupakan panitera di MA.
Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus
dugaan suap
yang menjerat eks Sekretaris MA Hasbi Hasan.
Sebelumnya, Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa pemanggilan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur tidak ada kaitannya dengan MK.
Enny mengatakan, pemeriksaan Ridwan Mansyur terkait dengan posisinya di MA sebelum menjadi Hakim Konstitusi.
“Mungkin ada kaitan beliau mengatakan dengan hal yang terjadi pada waktu di MA. Yang saya kira semua sudah tahu itu ada kaitan dengan persidangan yang sedang dilakukan MA sekarang ini,” kata Enny, saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Kamis sore.
Enny tidak menjelaskan secara lebih perinci perkara yang diusut KPK sehingga memanggil Ridwan Mansyur.
Hanya saja, Juru Bicara MK ini menyatakan bahwa Ridwan hanya dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK.
“Ya mungkin beliau ada di situ yang diminta keterangan sebagai saksi,” kata Enny.
“Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan MK. Tidak ada sama sekali. Itu yang beliau tadi sudah sampaikan ke saya. Saya kira itu klir ya,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Trump Buka Peluang Tunda Blokir TikTok di AS Selama 90 Hari
Washington DC –
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya kemungkinan besar akan memberi TikTok penundaan pemblokiran selama 90 hari. Trump akan menjabat sebagai Presiden AS mulai besok, sementara batas waktu TikTok untuk memenuhi persyaratan untuk beroperasi di AS berakhir hari ini.
Dilansir BBC, Minggu (19/1/2025), Trump mengatakan kepada NBC News bahwa pengumuman tentang masalah tersebut kemungkinan akan dilakukan pada hari Senin atau tepat setelah dia menjabat.
Hal itu terjadi setelah platform media sosial tersebut memperingatkan layanannya akan dinonaktifkan pada hari Minggu kecuali pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang segera lengser memberi jaminan larangan tersebut tidak akan diberlakukan. Mahkamah Agung AS pada hari Jumat menegakkan hukum yang melarang aplikasi tersebut di AS kecuali perusahaan induknya yang berbasis di China, ByteDance, menjual platform tersebut sebelum tanggal 19 Januari. ByteDance sendiri menolak untuk mencari pembeli.
“Perpanjangan 90 hari adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan dilakukan, karena itu tepat. Anda tahu, itu tepat. Kita harus melihatnya dengan saksama. Ini situasi yang sangat besar,” kata Trump dalam wawancara telepon dengan NBC News.
Dia menyampaikan pernyataan serupa beberapa jam kemudian kepada ABC News. Dia mengaku akan mencari solusi atas masalah tersebut.
“Baiklah, seperti yang Anda ketahui, sayalah yang akan mengambil keputusan. Kemungkinan besar, saya akan memperpanjangnya selama 90 hari – Anda mungkin tahu perpanjangan selama 90 hari. Saya akan melakukannya sampai kita menemukan solusinya,” ujarnya.
“Kami tidak melihat alasan bagi TikTok atau perusahaan lain untuk mengambil tindakan dalam beberapa hari ke depan sebelum pemerintahan Trump mulai menjabat pada Senin. Kami telah menetapkan posisi kami dengan jelas dan lugas tindakan untuk menerapkan undang-undang ini akan menjadi tanggung jawab pemerintahan berikutnya. Jadi, TikTok dan perusahaan lain harus menyampaikan kekhawatiran apa pun kepada mereka,” ujarnya.
Trump mengatakan dia telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping dan membahas TikTok, di antara berbagai isu lainnya. CEO TikTok Shou Zi Chew diperkirakan akan menjadi salah satu eksekutif teknologi yang hadir dalam pelantikan Trump.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
-

Trump Bakal Tunda Pemblokiran TikTok Selama 90 Hari
Jakarta –
Pengguna internet di Amerika Serikat dilaporkan sudah tidak bisa lagi mengakses TikTok, bahkan aplikasi milik Bytedance ini sudah tidak muncul di toko aplikasi Google dan Apple.
Hal tersebut disebabkan setelah undang-undang mengenai pelarangan terhadap platform asal China mulai diberlakukan Minggu (19/1/2025).
Namun, beberapa hari sebelum TikTok diblokir, presiden terpilih AS Donald Trump telah memberikan isyarat yang akan memberikan penangguhan pmeblokiran TikTok selama 90 hari setelah ia menjabat pada Senin (20/1/2025).
Ini berarti TikTok masih bisa beroperasi di Amerika Serikat sampai mendapatkan solusi agar tidak diblokir setelah waktu yang ditentukan
“Penangguhan 90 hari ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi, karena ini memang layak diberikan. Anda tahu, ini layak diberikan. Kami akan mempertimbangkan dengan seksama. Ini adalah situasi yang sangat pelik,” kata Trump sebagaimaan dikutip detikINET dari Reuters, Minggu (19/1/2025).
Masa depan TikTok terancam karena adanya undang-undang yang mengharuskan TikTok untuk mengakhiri hubungan dengan perusahaan induknya di China atau jika tidak mereka harus menghentikan operasinya di Amerika Serikat.
Pada Jumat (17/1/2025), Mahkamah Agung menguatkan undang-undang tersebut, dengan menyoroti perlunya undang-undang tersebut demi keamanan nasional.
Akan tetapi dengan tidak adanya penundaan secara resmi dari Trump, perusahaan-perusahaan seperti Apple, Oracle, dan Google yang mendukung atau menyediakan aplikasi TikTok di app store-nya kemungkinan akan menghadapi konsekuensi finansial dan hukum.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebutkan bahwa tidak ada tindakan segera yang diperlukan untuk TikTok atau perusahaan lain sampai pemerintahan Trump menjabat.
Namun, untuk mendapatkan penangguhan akan membutuhkan kesepakatan konkret bagi ByteDance untuk menyelesaikan disinvestasi aplikasi pada pertengahan April. Hal ini merupakan hambatan utama yang perlu diselesaikan.
Menurut pandangan para ahli, Trump mungkin akan mencari resolusi politik untuk menyelamatkan TikTok dengan menerapkan persyaratan yang ketat.
ByteDance saat ini terlibat dalam negosiasi berbagai opsi lain yang mencakup kesepakatan divestasi dan potensi merger.
Sementara itu, Beijing menentang tindakan AS dan menyebutnya sebagai penindasan yang tidak adil. Di sisi lain, para ahli industri percaya bahwa TikTok masih akan menghidupkan kembali dirinya sendiri di bawah entitas yang telah direstrukturisasi dan mematuhi peraturan AS.
Pada Jumat lalu Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden China Xi Jinping dan salah satu topik pembicaraannya adalah TikTok. Lalu CEO TIkTok Shou Zi Chew pun ikut diundang dan akan menghadiri pelantikan Trump, bersama dengan sejumlah bos perusahaan teknologi lain.
(jsn/jsn)


