Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MA

  • Penerapan perikanan berkelanjutan pacu surplus produksi ikan di Kaltim

    Penerapan perikanan berkelanjutan pacu surplus produksi ikan di Kaltim

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta budidaya perikanan berbasis kelestarian alam. Penerapan perikanan berkelanjutan tersebut memacu surplus produksi ikan di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 209.000 ton pada tahun ini.(Hanifan Ma’ruf/Arif Prada/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Suku Anak Dalam dan Fenomena ‘Crash Landing Social’: Menyoal Kasus Penculikan Bilqis

    Suku Anak Dalam dan Fenomena ‘Crash Landing Social’: Menyoal Kasus Penculikan Bilqis

    Dari hasil penyelidikan, pelaku utama diketahui bernama Sri Yuliana alias Ana (30), seorang pembantu rumah tangga asal Kecamatan Rappocini, Makassar.

    Ana membawa Bilqis ke indekosnya di Jalan Abu Bakar Lambogo. Lalu menawarkan anak itu di grup Facebook Adopsi Anak menggunakan akun samaran. Dalam unggahan tersebut, Ana mengklaim Bilqis adalah anaknya dan tidak mampu merawatnya karena berasal dari keluarga tidak mampu.

    Tawaran itu menarik perhatian Nadia Hutri (29), warga Sukoharjo, Jawa Tengah, yang berdomisili di Jakarta. Dia menghubungi Ana dan sepakat membeli Bilqis seharga Rp 3 juta.

    “Kemudian ada yang berminat membeli korban, yaitu NH yang berasal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk mengambil korban dengan transaksi sebesar Rp 3 juta di kos pelaku,” jelas Kapolda Sulses Irjen Pol Djuhandhani dikutip kanal Regional Liputan6.com.

    Setelah transaksi, Nadia langsung membawa Bilqis ke Jambi. Di sana, dia menghubungi Adit Prayitno Saputra (36) dan Meriana (42) untuk menjual anak tersebut kepada pasangan suami istri itu. Mereka sepakat membeli Bilqis seharga Rp 15 juta.

    “Selanjutnya, korban dibawa oleh NH ke Jambi dan sempat transit di Jakarta, lalu dijual kepada AS dan MA dengan harga Rp 15 juta, dengan alasan membantu keluarga yang telah 9 tahun belum memiliki anak,” bebernya.

    “Setelah penyerahan korban, NH langsung melarikan diri ke Sukoharjo, Jawa Tengah. NH mengaku telah tiga kali menjadi perantara adopsi ilegal,” ungkap Djuhandhani.

    Nasib tragis Bilqis tak berhenti di situ. Meriana kembali menjual Bilqis kepada kelompok Suku Anak Dalam di wilayah Mentawak, Kabupaten Merangin, Jambi. Transaksi kali ini dilakukan dengan nilai mencapai Rp 80 juta.

    “AS dan MA lalu menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi dengan harga Rp 80 juta. Dari hasil interogasi keduanya juga mengaku telah memperjualbelikan 9 bayi dan 1 anak melalui aplikasi TikTok dan WhatsApp,” terangnya.

  • Harga Emas Pegadaian Hari Ini Lebih Mahal, Cek Rinciannya Selasa 11 November 2025

    Harga Emas Pegadaian Hari Ini Lebih Mahal, Cek Rinciannya Selasa 11 November 2025

    Sebelumnya, setelah dua minggu mengalami tekanan jual yang kuat, pasar emas mulai menunjukkan stabilisasi. Meski begitu, penutupan netral pada Jumat belum memberikan kejelasan arah. Analis Wall Street cenderung mempertahankan sikap netral, sementara sentimen investor ritel tetap positif.

    “Para investor bullish telah membangun dasar harga yang baik di pasar baru-baru ini. Namun, mereka membutuhkan percikan baru yang fundamentalnya bullish untuk memicu pergerakan naik yang solid yang saat ini tidak terjadi,” ujar Jim Wyckoff, Analis Teknis Senior Kitco.com.

    Melansir Kitco News, Senin (10/11/2025), level psikologis harga emas pada USD 4.000 tetap menjadi batas penting bagi pasar. Harga emas spot menutup pekan di USD 4.001,76 per ons, hanya sedikit di bawah penutupan minggu sebelumnya.

    Walaupun pergerakan jangka pendek masih netral, banyak analis menilai prospek kenaikan emas tetap terbuka.

    Darin Newsom dari Barchart.com menilai pergerakan emas di tengah ketidakpastian geopolitik masih sulit diprediksi dan “bagaikan lemparan koin.” Ia menyatakan tetap optimis, dan emas kemungkinan tidak naik.

    “Haruskah emas kembali naik? Tentu. Apakah itu berarti akan naik? Tentu saja tidak… Saya rasa pasar tidak seharusnya bekerja seperti ini, tetapi inilah situasi yang sedang kita hadapi,” ujarnya.

    Kemudian Adrian Day, Presiden Adrian Day Asset Management, mengatakan secara tidak langsung bahwa emas masih membutuhkan waktu konsolidasi, namun ia melihat peluang positif dalam jangka pendek. 

    “Pendorong emas selama tiga tahun terakhir tetap utuh, dan bahwa ketidakpastian baru dapat muncul jika Mahkamah Agung AS membatalkan tarif Trump. Penarikan baru-baru ini, sejujurnya, belum cukup tetapi berbagai peristiwa mungkin akan mengambil alih pasar,” tuturnya.

     

  • Wacana Pembatasan Game PUBG di Indonesia

    Wacana Pembatasan Game PUBG di Indonesia

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membatasi game online Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) buntut ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan kajian awal tim Komdigi menemukan unsur kekerasan hingga kriminal dalam game PUBG.

    “Jika ditanya khusus untuk PUBG, kajian awal tim Komdigi menemukan unsur kekerasan dan penampakan senjata yang realistis, penggunaan bahasa, unsur kriminal, serta adegan-adegan horor seperti darah dan ancaman,” ujar Meutya, dilansir dari detikinet, Senin (10/11/2025).

    “Dengan begitu, game tersebut cenderung masuk dalam kategori usia 18+,” lanjutnya.

    Meutya mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ranah Digital (PP Tunas). Regulasi yang diluncurkan Maret lalu itu mewajibkan semua platform digital, termasuk game online, untuk menerapkan verifikasi dan pembatasan usia berdasarkan profil risiko pengguna.

    “Gaming online menjadi salah satu klaster di PP ini yang secara khusus masuk dalam pengaturan, sehingga fitur berisiko tinggi, misalnya interaksi anonim, pembelian impulsif, atau konten kekerasan dan sensitif, dibatasi atau dimatikan pada layanan yang banyak digunakan anak,” jelas Meutya.

    Selain PP Tunas, pemerintah sudah meluncurkan kebijakan Indonesia Game Rating System (IGRS) sejak Oktober. Sistem ini mewajibkan setiap gim yang beredar di Indonesia untuk menampilkan klasifikasi usia dan konten secara jelas, sehingga sesuai dengan profil pengguna.

    Terkait rencana pembatasan PUBG dan game serupa, Meutya menegaskan pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil langkah tegas.

    “Pemerintah tentu memahami industri game menjadi industri penting dan strategis dalam mendongkrak ekonomi, sehingga akan saksama melihat satu kasus game dengan lainnya,” sambung Meutya.

    KPAI Dukung Game PUBG Dibatasi

    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung wacana pemerintah melakukan pembatasan gim PUBG. Mereka sepakat untuk gim bernuansa perang dan kekerasan itu diatur.

    “Ya, kalau memang, kalau untuk proteksi anak ya harus gitu. Harus diatur,” kata Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Dia menerangkan, pihaknya akan menggelar rapat khusus untuk membahas soal itu. Mereka ingin ada proteksi untuk anak saat berselancar di dunia maya.

    “Dua hal yang akan jadi konsentrasi kita. Yang pertama terkait dengan perlindungan anak di dunia siber, kaitannya dengan bagaimana apa namanya, peningkatan atau penguatan pengawasan anak-anak, perlindungan anak dari konten-konten negatif di dunia siber. Yang kedua terkaitannya dengan perundungan,” jelas dia.

    Pakar: Jangan Tergesa-gesa

    Rencana pembatasan game bertema peperangan ini kemudian memunculkan berbagai reaksi publik tentang dampak game. Salah satunya datang dari Lukman Hakim selaku Dosen Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya.

    Lukman menilai jika langkah pemerintah menunjukkan niat baik untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif hiburan digital. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa.

    “Langkah ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, berbasis bukti, dan seimbang agar tidak sekadar menjadi respons emosional, tetapi menjadi bagian dari strategi pembinaan digital yang integratif,” jelas Lukman dalam laman UM Surabaya, Senin (10/11/2025)

    Menurutnya, game online seperti PUBG kerap menjadi bentuk pelarian psikologis bagi remaja yang mengalami tekanan emosional atau sosial. Menyalahkan game sebagai akar masalah berisiko menutup pandangan terhadap isu yang lebih mendasar yaknilemahnya sistem deteksi dini terhadap stres, depresi, dan kekerasan sosial di sekolah.

    PUBG Diblokir di Sejumlah Negara

    Sebagai informasi, beberapa negara malah sudah ada yang memblokir game PUBG Mobile. Kebanyakan alasannya adalah karena game ini dianggap memicu munculnya kekerasan di kalangan pengguna muda, seperti dikutip detikINET dari Hindustan Times, Senin (10/11/2025).

    Negara-negara yang memblokir PUBG Mobile itu antara lain adalah Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Yordania, dan bahkan China (negara asal PUBG). Berikut negara-negara yang sudah menerapkan pelarangan terhadap PUBG Mobile:

    – Afghanistan: Afghanistan melalui badan regulator telekomunikasi ATRA sempat menangguhkan PUBG Mobile setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak mulai dari kementerian, psikolog, kepala sekolah, hingga pakar keamanan siber. Pemerintah menilai game ini memberi dampak sosial yang meresahkan dan perlu dievaluasi.

    – Bangladesh: Mahkamah Tinggi Bangladesh pada 2022 memerintahkan pelarangan PUBG dan Free Fire karena dianggap sebagai ‘aplikasi destruktif’ yang merusak perilaku anak-anak. Pemerintah setempat menilai game tersebut menyebabkan kecanduan dan menurunkan performa akademik pelajar.

    – India: India termasuk negara pertama yang mengambil langkah tegas terhadap PUBG Mobile. Pemerintah memblokir game ini pada 2020 bersama puluhan aplikasi lain yang berafiliasi dengan China, dengan alasan keamanan nasional dan perlindungan data pengguna.
    Namun, PUBG kemudian kembali ke pasar India dalam versi khusus bernama Battlegrounds Mobile India (BGMI) yang dikelola oleh Krafton, pengembang asal Korea Selatan, tanpa keterlibatan langsung Tencent.

    – Nepal: PUBG juga sempat diblokir di Nepal setelah keputusan pengadilan distrik Kathmandu menanggapi gugatan publik terkait dampak negatif game terhadap anak-anak. Namun, Mahkamah Agung Nepal kemudian membatalkan pelarangan tersebut, menilai keputusan itu melanggar kebebasan berekspresi dan hak bermain.

    – Yordania: Pemerintah Yordania melarang PUBG Mobile pada 2019 dengan alasan dampak sosial negatif, termasuk meningkatnya perilaku agresif dan kasus intimidasi di kalangan remaja.

    – China: Meskipun game versi global tidak tersedia, versi lokal ‘Game for Peace’ diluncurkan yang sesuai dengan regulasi domestik di China.

    Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Selasa (11/11/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • 2 Dipecat Jelang Masa Pensiun, Guru Abdul Muis: Saya Niat Iklas Bantu Sekolah, Saya Bukan Koruptor Regional

    2 Dipecat Jelang Masa Pensiun, Guru Abdul Muis: Saya Niat Iklas Bantu Sekolah, Saya Bukan Koruptor Regional

    Dipecat Jelang Masa Pensiun, Guru Abdul Muis: Saya Niat Iklas Bantu Sekolah, Saya Bukan Koruptor
    Penulis
    Luwu Utara, Kompas.com –
    Abdul Muis (59), guru mata pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, harus menerima kenyataan pahit karena diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
    Abdul Muis
    menerima keputusan itu menjelang pensiun yang waktunya 8 bulan lagi.  
    Putusan itu tertuang dalam MA Nomor 4265 K/Pid.Sus/2023 tanggal 26 September 2023, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 800.1.6.4/4771/BKD tentang pemberhentian dirinya sebagai guru ASN.
    Kasus yang menjerat Abdul Muis bermula dari perannya sebagai bendahara Komite Sekolah SMA Negeri 1
    Luwu Utara
    pada 2018.
    Ia ditunjuk melalui rapat orangtua siswa dan pengurus komite untuk mengelola dana sumbangan sukarela.
    “Saya didaulat jadi bendahara komite melalui hasil rapat orangtua siswa dengan pengurus. Jadi posisi saya itu hanya menjalankan amanah,” kata Abdul Muis kepada
    Kompas.com
    saat ditemui di sekretariat
    PGRI
    Luwu Utara, Senin (10/11/2025).
    Muis menjelaskan bahwa dana yang dikelola merupakan hasil kesepakatan rapat bersama orangtua siswa, bukan pungutan sepihak.
    “Dana komite itu hasil kesepakatan orangtua. Disepakati Rp 20.000 per bulan. Yang tidak mampu, gratis. Yang bersaudara, satu saja yang bayar,” ujarnya.
    Dana itu digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan memberikan tunjangan kecil bagi guru dengan tugas tambahan, seperti wali kelas, pengelola laboratorium, dan wakil kepala sekolah.
    Menurut Muis, saat itu sekolah menghadapi kekurangan tenaga pendidik karena banyak guru yang pensiun, mutasi, atau meninggal dunia.
    “Tenaga pengajar itu kan dinamis. Ada yang meninggal, ada yang mutasi, ada yang pensiun. Jadi itu bisa terjadi setiap tahun,” ucapnya.
    Proses administrasi agar guru honor baru masuk ke sistem Dapodik bisa memakan waktu hingga dua tahun.
    “Kalau guru honor baru itu, butuh dua tahun untuk bisa masuk ke Dapodik. Nah, sementara itu, kegiatan belajar tetap harus jalan,” tambahnya.
    Jumlah guru honor di sekolah itu mencapai 22 orang, sebagian besar bekerja dengan penghasilan minim.
    “Ada guru honor namanya Armand, tinggal di Bakka. Kadang saya kasih Rp 150.000 sampai Rp 200.000 karena dia sering tidak hadir, tidak punya uang bensin,” kenangnya.
    Masalah muncul pada 2021 ketika seorang pemuda yang mengaku aktivis LSM datang ke rumahnya menanyakan soal dana sumbangan.
    “Anak itu datang, langsung bilang: ‘Benarkah sekolah menarik sumbangan?’ Saya jawab benar, itu hasil keputusan rapat. Tapi saya kaget, dia mau periksa buku keuangan,” tutur Muis.
    Tak lama setelah itu, Muis mendapat panggilan dari pihak kepolisian. Ia didakwa melakukan pungutan liar (pungli) dan pemaksaan kepada siswa.
    Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan.
    “Total saya jalani enam bulan 29 hari karena ada potongan masa tahanan. Denda saya bayar,” ujarnya.
    Menurutnya, proses hukum berjalan panjang dan penuh kejanggalan. “Lalu entah bagaimana, polisi bekerja sama dengan Inspektorat. Maka lahirlah testimoni dari Inspektorat yang menyatakan bahwa Komite SMA 1 itu merugikan keuangan negara,” kata Muis.
    Inspektorat Kabupaten Luwu Utara hadir sebagai saksi dalam sidang Tipikor tingkat pertama.
    Meski menerima putusan hukum, Muis tetap yakin dirinya tidak bersalah. Ia menilai kasus ini muncul karena salah tafsir terhadap fungsi komite sekolah.
    “Kalau itu disebut pungli, berarti memalak secara sepihak dan sembunyi-sembunyi. Padahal, semua keputusan kami terbuka, ada rapatnya, ada notulen, dan dana itu digunakan untuk kepentingan sekolah,” ucapnya.
    “Kalau dipaksa, mestinya semua siswa harus lunas. Tapi faktanya banyak yang tidak membayar dan mereka tetap ikut ujian, tetap dilayani,” tambahnya.
    Setelah diberhentikan sebagai PNS, Muis mengaku pasrah namun tetap tegar.
    “Rezeki itu urusan Allah. Masing-masing orang sudah ditentukan jatahnya. Saya tidak mau larut. Cuma sedih saja, niat baik membantu sekolah malah berujung seperti ini,” ujarnya pelan.
    Selama menjabat bendahara, ia hanya menerima uang transportasi Rp 125.000 per bulan dan tambahan Rp 200.000 sebagai wakil kepala sekolah, sebagian digunakan untuk membantu guru honor.
    Kasus Abdul Muis
    memantik aksi solidaritas dari PGRI Luwu Utara di halaman DPRD Luwu Utara pada Selasa (4/11/2025). Aksi itu juga mendukung Drs. Rasnal, M.Pd, guru dari UPT SMAN 3 Luwu Utara yang mengalami nasib serupa.
    “Guru hari ini berada di posisi yang rentan. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, kebijakan sekolah bisa berujung pada kriminalisasi,” ujar Ismaruddin, Ketua PGRI Luwu Utara.
    PGRI kemudian mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dua guru tersebut.
    Keduanya diberhentikan tidak hormat berdasarkan keputusan Gubernur Sulsel:
    Kasus Abdul Muis menjadi cerminan kaburnya batas antara sumbangan sukarela dan pungli di sekolah negeri.
    Komite sekolah sejatinya mitra lembaga pendidikan, bukan penanggung jawab utama pendanaan.
    Namun, di banyak daerah, keterbatasan anggaran membuat mereka berperan lebih aktif.
    “Saya ini hadir dengan niat ikhlas untuk membantu sekolah. Tapi mungkin ini jalan yang harus saya lalui. Saya hanya ingin orang tahu, saya bukan koruptor,” tutur Muis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, 10 pahlawan baru hingga soal Komisi Reformasi Polri

    Politik kemarin, 10 pahlawan baru hingga soal Komisi Reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (10/11). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo anugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Soeharto jadi Pahlawan, Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi–HAM

    Putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto), menanggapi pro dan kontra penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pernyataannya seusai agenda itu, Tutut yang didampingi sang adik, Bambang Trihatmodjo, menyebut pro dan kontra yang muncul di masyarakat sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus total praktik alih daya atau outsourcing di sektor tenaga kerja Indonesia.

    Marsini, seusai mewakili keluarga hadir pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin, juga berharap terobosan pemerintah, termasuk kebijakan Upah Minimum Regional (UMR), benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup pekerja.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Presiden Prabowo lantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua MA

    Presiden Prabowo Subianto melantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Pelantikan Dwiarso sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Komisi Reformasi Polri undang GNB dan sejumlah tokoh untuk belanja masalah

    Komisi Percepatan Reformasi Polri berencana mengundang organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan beberapa tokoh masyarakat untuk belanja masalah sebagai langkah penyusunan rekomendasi terkait reformasi Polri.

    “Hari Kamis (13/11) diharapkan kami sudah mengadakan public hearing (dengar pendapat) pertama, khususnya kami akan mengundang Gerakan Nurani Bangsa dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lain yang punya aspirasi,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Bilang Warga AS Akan Dapat Dividen Rp 33 Juta

    Trump Bilang Warga AS Akan Dapat Dividen Rp 33 Juta

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa warga Amerika akan menerima dividen sebesar sedikitnya US$ 2.000 (Rp 33,3 juta) per orang, saat penutupan pemerintah atau shutdown berlanjut. Dividen itu diambil dari pendapatan tarif seiring Trump mengobarkan perang tarif dengan sejumlah negara mitra dagang AS.

    Namun demikian di sisi lain, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (10/11/2025), pemberian dividen seperti yang diumumkan Trump itu, masih membutuhkan persetujuan Kongres AS.

    “Dividen minimal US$ 2.000 per orang (tidak termasuk orang-orang berpenghasilan tinggi!) akan dibayarkan kepada semua orang,” tulis Trump dalam pengumuman via media sosial Truth Social pada Minggu (9/11) waktu setempat.

    Pengumuman ini disampaikan Trump saat Mahkamah Agung AS mempertanyakan apakah kampanye tarif Trump sudah sesuai dengan Konstitusi AS, dan ketika penutupan pemerintah AS, selama lebih dari sebulan terakhir, telah mengganggu pembayaran bantuan makanan.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent saat berbicara kepada media terkemuka ABC menjelaskan bahwa dividen itu bisa diberikan dalam berbagai bentuk.

    “Dividen US$ 2.000 tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk,” ucapnya.

    Bessent mengatakan bahwa dividen itu mungkin juga akan diberikan dalam bentuk pengurangan pajak, termasuk penghapusan pajak untuk tip dan penghapusan pajak untuk uang lembur.

    Trump, dalam postingannya, membela kebijakan perdagangannya yang menuai kritikan.

    “Orang-orang yang menentang tarif itu BODOH! Kita sekarang adalah negara terkaya dan paling disegani di dunia, dengan inflasi yang hampir tidak ada, dan harga saham yang memecahkan rekor,” ujarnya.

    Trump mengklaim tarif AS telah menghasilkan triliunan dolar Amerika. “Kita menerima triliunan dolar dan akan segera mulai melunasi UTANG SANGAT BESAR kita, US$ 37 triliun,” sebutnya.

    Proposal soal dividen ini muncul di tengah kesulitan AS membayar tunjangan bantuan makanan akibat penutupan pemerintah yang terus berlanjut, yang telah memasuki hari ke-40.

    Diketahui juga bahwa program pembayaran semacam itu harus mendapatkan pengesahan oleh Kongres AS, yang saat ini masih menemui jalan buntu dalam negosiasi anggaran yang memicu penutupan pemerintah.

    Lihat juga Video: Pembagian Dividen Sektor Perbankan Jadi Penopang Penguatan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • InJourney aktifkan kembali operasional Terminal 1C Bandara Soetta

    InJourney aktifkan kembali operasional Terminal 1C Bandara Soetta

    Terminal 1C kini siap melayani
    seluruh penerbangan domestik Citilink secara terpusat

    Tangerang (ANTARA) – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengoperasikan kembali Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, secara penuh mulai 12 November 2025 setelah selesainya seluruh tahap revitalisasi.

    General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi di Tangerang, Senin, mengatakan bahwa pengoperasian Terminal 1C ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas layanan terminal di Bandara Soekarno-Hatta.

    “Terminal 1C kini siap melayani
    seluruh penerbangan domestik Citilink secara terpusat. Kami melihat ini bukan sekadar penataan operasional, tetapi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, lancar dan berkesan bagi seluruh pengguna jasa,” jelasnya.

    Ia mengatakan sebelumnya Terminal 1C telah melayani sebagian penerbangan domestik Citilink sejak 22 Agustus 2025.

    Mulai bulan ini terminal kembali akan melayani seluruh penerbangan domestik maskapai tersebut sehingga seluruh aktivitas keberangkatan dan kedatangan Citilink terpusat di satu area.

    “Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan rebalancing yang dijalankan di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu pemerataan beban operasional dan pelayanan antar terminal,” ujarnya.

    Dia mengatakan, melalui pengelolaan ini setiap terminal dapat berfungsi secara optimal serta memberikan alur perjalanan yang lebih lancar dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

    Sebagai wujud peningkatan kualitas layanan, Terminal 1C kini tampil dengan wajah baru yang memadukan unsur modern dan sentuhan tradisional khas Indonesia.

    Desain interior yang modern dan berkarakter, elemen arsitektur khas Terminal 1 seperti bata terakota dan ornamen lokal, berpadu dengan tata ruang modern serta dukungan teknologi terkini pada berbagai fasilitas pelayanan penumpang.

    “Pengoperasian penuh Terminal 1C menjadi langkah penting dalam peningkatan kualitas layanan bagi pengguna jasa bandara,” ucapnya.

    Heru menambahkan pembaruan Terminal 1C juga mencerminkan semangat Bandara Soekarno-Hatta dalam menghadirkan fasilitas yang modern tanpa meninggalkan
    karakter khas Indonesia.

    “Desain terminal yang menggabungkan unsur modern dan tradisional ini bukan hanya memperindah tampilan, tapi juga menjadi cerminan kehangatan khas Indonesia yang ingin kami hadirkan agar setiap penumpang dapat merasakan kenyamanan dan karakter yang menjadi ciri khas bandara kita,” ungkapnya.

    Dalam hal ini, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta memastikan seluruh aspek operasional dan pelayanan di Terminal 1C siap mendukung kelancaran aktivitas penerbangan.

    Bandara Soekarno-Hatta juga mengimbau pengguna jasa, khususnya penumpang
    maskapai Citilink, untuk memperhatikan jadwal keberangkatan dan kedatangan seiring dengan perubahan lokasi layanan penerbangan ke Terminal 1C mulai 12 November 2025.

    “Langkah ini diharapkan dapat mendukung perjalanan yang lancar dan nyaman di Bandara Soekarno-Hatta,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana

    Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana

    Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto akan menggelar pelantikan sejumlah pejabat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Pantauan dari halaman
    Kompleks Istana
    , sejumlah pejabat turut berdatangan ke Kompleks Istana sejak pukul 14.15 WIB dengan memakai dasi biru muda.
    Beberapa pejabat yang datang antara lain Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian dan Rektor IPB Arif Satria.
    Kemudian, Hakim Agung MA Dwiarso Budi Santiarto juga hadir di lokasi.
    Arif Satria mengaku datang untuk memenuhi undangan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Dia membenarkan akan mendapat tugas baru, namun enggan membeberkan rinciannya.
    “Pak Seskab undang lebih kurang jam setengah 1 siang tadi untuk segera ke istana rapat, saya belum bisa menjelaskan, nanti setelah acara selesai kita ketemu lagi ya,” ujar dia.
    Sejumlah pejabat lain turut datang untuk menyaksikan proses pelantikan.
    Mereka adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ancaman 15 Tahun Penjara Menanti 4 Tersangka Penculik dan Penjual Bilqis

    Ancaman 15 Tahun Penjara Menanti 4 Tersangka Penculik dan Penjual Bilqis

    Liputan6.com, Jakarta – Empat pelaku kasus penculikan dan perdagangan anak yang menimpa Bilqis (4), bocah asal Makassar yang sempat dijual hingga ke kelompok Suku Anak Dalam di Jambi, kini resmi telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Polisi menegaskan, seluruh pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, keempat tersangka yang telah diamankan masing-masing adalah Sri Yuliana alias SY (30), Nadia Hutri alias NH (29), Meriana alias MA (42), dan Adit Prayitno Saputra alias AS (36). Mereka berasal dari Makassar, Sukoharjo, dan Jambi.

    “Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 83 jo Pasal 76S Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Ancaman hukuman maksimalnya 15 tahun penjara,” tegas Djuhandhani di Mapolrestabes Makassar, Senin (10/11/2025).