Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MA

  • Video Jutek Bongso Minta Presiden Prabowo untuk Kabulkan Remisi Perubahan Terpidana Kasus Vina – Halaman all

    Video Jutek Bongso Minta Presiden Prabowo untuk Kabulkan Remisi Perubahan Terpidana Kasus Vina – Halaman all

    Jutek Bongso terus memberikan perkembangan terkait kasus Vina Cirebon setelah Mahkamah Agung (MA) menolak PK para terpidana.

    Tayang: Selasa, 11 Februari 2025 18:12 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Jutek Bongso terus memberikan perkembangan terkait kasus Vina Cirebon setelah Mahkamah Agung (MA) menolak PK para terpidana.

    Salah satu terpidana, yakni Sudirman telah menjalani pemeriksaan kesehatan pada Senin sesuai dengan perintah Otto Hasibuan.

    Jutek berharap agar Presiden Prabowo Subianto mau mengabulkan remisi perubahan para terpidana jadi waktu tertentu.(*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • PN Jakut Polisikan Razman ke Bareskrim

    PN Jakut Polisikan Razman ke Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara resmi melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan rekannya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

    Humas PN Jakut, Maryono mengatakan pelaporan ini dilandasi peristiwa keributan antara Razman Arif Nasution dengan Hotman Paris Hutapea yang terjadi di ruang sidang pada (6/2/2025).

    “Atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut,” ujarnya di Bareskrim, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Dia menambahkan, laporan ini juga dilakukan atas perintah dari Mahkamah Agung (MA) yang menilai keributan itu sebagai perbuatan yang tidak pantas.

    Selain itu, tindakan ini juga dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court.

    “Ini perintah. Perintah. Perintah mahkamah agung sendiri. Jadi, atas kejadian itu kami juga tidak diam,” imbuhnya.

    Adapun, PN Jakut juga melaporkan Razman dkk dengan tiga pasal, mulai dari Pasal 335 KUHP, Pasal 207 KUHP dan Pasal 217 KUHP. Laporan ini teregister dengan nomor STTL/70/II/ 2025/Bareskrim Polri.

    Di samping itu, Maryono juga menekankan bahwa laporan kepolisian ini tidak akan mengganggu agenda persidangan dugaan pencemaran nama Hotman Paris. 

    Duduk sebagai terdakwa dalam kasus itu yakni Razman dan mantan asisten pribadi Hotman Paris, Iqlima Kim.

    “Tidak. Kita tetap sesuai jadwal. Kita agendakan pemeriksaan perkara atas nama Pak Razman dengan Iqlima tetap hari Kamis tanggal 20. Lanjut pemeriksaannya,” pungkas Maryono.

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam upaya efisiensi anggaran negara. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp 306 triliun.

    Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memastikan alokasi dana yang lebih optimal. Sebanyak 10 kementerian dan lembaga terkena dampak efisiensi anggaran ini.

    Kementerian dan lembaga tersebut di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga mengalami efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden.

    Namun, di sisi lain, terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran ini. Keputusan untuk mempertahankan anggaran sejumlah instansi didasarkan pada pertimbangan strategis dan kebutuhan nasional yang mendesak.

    Kementerian dan Lembaga yang Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang tidak mengalami pemotongan anggaran:

    Kementerian Pertahanan: Rp 166,26 triliun.Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp 126,64 triliun.Badan Gizi Nasional: Rp 71 triliun.Kejaksaan Agung: Rp 24,38 triliun.Mahkamah Agung: Rp 12,68 triliun.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp 7,05 triliun.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI): Rp 6,69 triliun.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI): Rp 6,15 triliun.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp 2,47 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp 2,45 triliun.Bendahara Umum Negara: Rp 1,93 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp 1,26 triliun.Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI): Rp 969 miliar.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp 611 miliar.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp 354 miliar.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp 279 miliar.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp 268 miliar.

    Dari daftar di atas, terlihat bahwa beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum masih mendapatkan alokasi anggaran penuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan stabilitas negara, ketahanan nasional, serta pemberantasan korupsi dan kejahatan narkotika.

    Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, diharapkan alokasi anggaran negara menjadi lebih efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

  • Kapan Sidang Isbat Awal Ramadan 2025? Ini Jadwal dan Tahapannya

    Kapan Sidang Isbat Awal Ramadan 2025? Ini Jadwal dan Tahapannya

    Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.

    Melansir laman resmi Kemenag sidang isbat penetapan awal Ramadan 2025 akan digelar pada 28 Februari 2025. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” kata Abu Rokhmad dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa 8 Februari 2025.
    Tahapan Sidang Isbat Awal Ramadan 2025
    Sidang isbat ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    “Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” jelasnya.
     

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.

    Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.

    Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia.
     
    Melansir laman resmi Kemenag sidang isbat penetapan awal Ramadan 2025 akan digelar pada 28 Februari 2025. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.
     
    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” kata Abu Rokhmad dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa 8 Februari 2025.

    Tahapan Sidang Isbat Awal Ramadan 2025
    Sidang isbat ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
     
    Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
     
    “Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” jelasnya.
     

     
    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.
     
    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.
     
    Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Setelah Mengamuk di Sidang, Razman Arif Nasution Datangi Mahkamah Agung

    Setelah Mengamuk di Sidang, Razman Arif Nasution Datangi Mahkamah Agung

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara Razman Arif Nasution dan M Firdaus Oiwobo, beserta timnya mengunjungi gedung Mahkamah Agung (MA) pada Senin (10/2/2025). Mereka datang mengenakan pakaian advokat untuk protes lantaran merasa diperlakukan tidak adil.

    Selain itu, terdapat juga sejumlah orang yang mengenakan seragam berwarna ungu dengan tulisan Perkumpulan Barisan Advokat Semi Militer Indonesia (Pembasmi) yang ikut serta dalam rombongan Razman.

    Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta agar Mahkamah Agung mengganti ketua majelis hakim yang menangani perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Razman Arif Nasution.

    “Kami meminta agar Mahkamah Agung memberikan perintah kepada ketua pengadilan tinggi dan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan,” ujar Razman di Gedung MA, Jakarta pada Senin (10/2/2025).

    Razman menuding, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani perkaranya tidak bersikap netral selama persidangan.

    Oleh karena itu, pengacara Vadel Badjideh itu meminta Mahkamah Agung untuk memerintahkan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengganti majelis hakim tersebut.

    Pada kesempatan itu, Razman juga menyampaikan rasa kecewanya terhadap tindakan Mahkamah Agung yang melaporkan kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke pihak kepolisian.

    Dengan nada tinggi, Razman Arif Nasution menyentil kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung.

    “Apakah kalian tidak merasa malu wahai penegak hukum? Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum,” ujar Razman Arif Nasution yang marah karena merasa majelis hakim PN Jakarta Utara tidak adil.

  • Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1446 H pada 28 Februari 2025

    Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1446 H pada 28 Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) akan mengadakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025. Sidang ini akan menentukan kapan umat Islam di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa. Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan memimpin sidang tersebut.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad mengungkapkan, sidang isbat akan diselenggarakan di Auditorium H M Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Abu Rokhmad, sidang isbat penentuan hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan organisasi masyarakat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BNKG), ahli falak, serta wakil dari DPR dan Mahkamah Agung (MA).

    Abu Rokhmad menjelaskan, dalam sidang isbat ada tiga tahapan yang akan dilakukan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomis. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

    “Ketiga, akan dilakukan musyawarah dan pengambilan keputusan yang kemudian diumumkan kepada publik,” tuturnya, dikutip Beritasatu.com dari laman resmi Kementerian Agama, Selasa (11/2/2025).

    Abu Rokhmad mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat serta pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

    “Kami berharap umat Islam di Indonesia dapat memulai Ramadan bersama-sama tahun ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat juga memberikan penjelasan. Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak akan terjadi pada Jumat (28/2/2025), sekitar pukul 07.44 WIB.

    Kemudian pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh Indonesia diperkirakan sudah berada di atas ufuk antara 3 derajat 5,91’ hingga 4 derajat 40,96 derajat, dengan sudut elongasi antara 4 derajat 47,03’ hingga 6 derajat 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, terdapat indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan final akan diumumkan setelah sidang isbat yang dipimpin menteri agama,” kata Arsad.

    Proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal akan dilakukan untuk mengonfirmasi data hisab ini. Kemenag, bekerja sama dengan kantor wilayah Kemenag di berbagai daerah, akan memantau hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia.

    Hasil dari perhitungan hisab dan pemantauan rukyat akan disampaikan pada sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah.

  • Awal 2025, Polres Pamekasan Ungkap 5 Kasus dan 8 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

    Awal 2025, Polres Pamekasan Ungkap 5 Kasus dan 8 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan, harus bekerja ekstra keras dalam rangka mengatasi berbagai kasus di Pamekasan, khususnya kasus penyalahgunaan barang haram, narkoba.

    Sebab dalam kurun waktu setahun terakhir selama 2024, total angka kasus penyalahgunaan narkoba tercatat sebanyak 91 kasus dengan menetapkan sebanyak 117 tersangka. Kontras dengan tahun sebelumnya pada 2023, terdata sebanyak 68 kasus dan 98 tersangka.

    Terbaru terdapat 5 kasus dan 8 tersangka dinyatakan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. “Delapan (8) tersangka ini terdiri dari 5 kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi 3 kasus narkoba jenis sabu, dan 2 kasus obat keras okerbaya,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, Jum’at (7/2/2025) lalu.

    Para tersangka tersebut masing-masing inisial AH (28) warga Desa Jarin, Pademawu, ASB (28) warga Desa Murtajih, Pademawu, SR (23) warga Desa Tanjung, Pademawu, DAM (27) warga Desa Pademawu Timur, Pademawu, AK (25) warga Desa Taro’an, Tlanakan, Pamekasan.

    Selain itu juga terdapat tersangka berinisial LDP (25) dan MA (29) warga Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, serta AS (33) warga Desa Pohsangit, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo, Jawa Timur.

    Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,54 gram sabu serta 10.094 butir okerbaya. “Tersangka sabu dikenakan Pasal 114 (1) JO 112 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup,” ungkapnya.

    “Sedangkan tersangka kasus okerbaya diancam Pasal 435 jo 138 (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” pungkasnya.

    Sebelumnya Kapolres AKBP Hendra Eko Triyulianto menyatakan komitmennya untuk menindak tegas berbagai pelanggaran hukum maupun tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Pamekasan.

    Komitmen tersebut menjadi atensi tersendiri, guna mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas di wilayah hukum pada instansi yang dipimpinnya. Termasuk kasus penyalahgunaan narkoba hingga pencurian kendaraan bermotor (curanmor) juga tidak lepas dari atensinya. [pin/aje]

  • 4 Cara Memilih Saham Cuan ala Warren Buffett, Terapkan!

    4 Cara Memilih Saham Cuan ala Warren Buffett, Terapkan!

    Berbeda dengan sebagian besar investor lainnya, Warren Buffett tidak menggunakan analisis teknikal dalam memilih saham seperti teknik Moving Average (MA), Relative Strength Index (RSI), atau On-Balance Volume (OBV).

    Warren Buffett justru mengandalkan analisis fundamental dengan memeriksa laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dalam menganalisis laporan keuangan, ada beberapa indikator utama yang sangat diperhatikan dan berpengaruh pada keputusannya untuk membeli saham perusahaan.

    Berikut cara memilih saham menurut Warren Buffet:

    1. Lihat rasio utang terhadap ekuitas

    Saham yang baik umumnya berasal dari perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang perusahaan dengan total ekuitasnya dalam suatu periode.

    Rasio Debt to Equity Ratio (DER) yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak mengandalkan ekuitas daripada utang untuk membiayai operasionalnya.

    Secara umum, saham yang layak dibeli adalah saham perusahaan dengan DER di bawah 1. Namun, hal ini bisa bervariasi antar industri, sehingga tidak boleh dijadikan satu-satunya acuan dalam penilaian saham.

    2. Return on Equity (ROE)

    Selanjutnya, Buffett juga memperhatikan indikator Return on Equity (ROE) dalam memilih saham. ROE menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas yang dimilikinya. ROE dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total ekuitasnya dalam periode tertentu.

    Makin tinggi ROE, makin baik perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham, menjadikan saham tersebut lebih menarik. Namun, saat menganalisis ROE, sebaiknya gunakan periode panjang (5–10 tahun) untuk mengidentifikasi perusahaan yang mampu mempertahankan ROE yang baik dan konsisten selama bertahun-tahun.

    3. Margin keuntungan bersih

    Margin keuntungan bersih (Net Profit Margin/NPM) adalah indikator lain yang sering digunakan Buffett untuk menilai saham yang bagus. NPM mengukur persentase laba bersih yang diterima perusahaan dari total pendapatan dalam suatu periode. Caranya dengan membagi laba bersih dengan pendapatan bersih, lalu mengalikan dengan 100.

    Makin tinggi NPM, makin efisien perusahaan dalam mengelola biaya. Saham yang baik biasanya memiliki rasio NPM yang tinggi dan stabil, atau bahkan meningkat dari tahun ke tahun.

    4. Saham dijual di bawah nilai wajar

    Strategi value investing yang digunakan oleh Warren Buffett fokus pada mencari saham yang sedang dijual di bawah nilai wajarnya, atau bisa disebut “saham diskon”. Untuk menilai hal ini, investor perlu menghitung nilai intrinsik saham dan membandingkannya dengan harga pasar saat ini, apakah saham tersebut dijual lebih mahal atau lebih murah.

    Hingga kini, tidak ada metode yang pasti untuk menghitung nilai intrinsik saham karena setiap investor dapat memiliki pandangan berbeda. Dua metode yang paling populer adalah Discounted Cash Flow (DCF) dan Price to Earnings Ratio (PER).

    Selain keempat faktor di atas, Buffett juga mempertimbangkan keunikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan sebelum memutuskan apakah sahamnya layak dibeli. Produk atau jasa yang unik sulit untuk ditiru oleh pesaing, yang memungkinkan perusahaan memperoleh margin keuntungan lebih besar.

  • Genjot Akses Kemoterapi, RSPP Luncurkan Layanan One Day Care Chemotherapy

    Genjot Akses Kemoterapi, RSPP Luncurkan Layanan One Day Care Chemotherapy

    Jakarta –

    Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), flagship hospital di bawah naungan PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC), meluncurkan layanan terbaru One Day Care (ODC) Chemotherapy sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan layanan onkologi. Peluncuran ini masih dalam rangkaian Hari Kanker Sedunia yang diperingati setiap 4 Februari.

    Sebelumnya, layanan ODC Kemoterapi telah tersedia di ruang rawat inap lantai 7 RSPP. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas kemoterapi yang lebih modern dan efisien, RSPP melakukan renovasi menyeluruh untuk menghadirkan layanan yang lebih inovatif.

    Dengan fasilitas yang telah dikembangkan menjadi lebih modern dan terintegrasi, layanan ini diharapkan dapat memberikan akses kemoterapi yang lebih nyaman dan efisien bagi pasien kanker.

    Layanan ODC Chemotherapy di RSPP memungkinkan pasien untuk menjalani terapi kemoterapi dalam waktu singkat tanpa perlu rawat inap. Dengan konsep perawatan satu hari, pasien dapat memperoleh pengobatan dan kembali ke rumah dalam waktu kurang dari 24 jam sehingga mengurangi risiko infeksi rumah sakit serta meningkatkan kenyamanan pasien.

    Fasilitas ini dilengkapi dengan 8 ruangan kubikal yang memiliki berbagai peralatan medis canggih, termasuk bedside monitor, syringe pump, tempat tidur kemoterapi, serta ruang konsultasi. Seluruh fasilitas ini dirancang untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan bagi pasien.

    Layanan ODC Chemotherapy di RSPP memberikan berbagai manfaat bagi pasien. Dengan layanan ini, pasien dapat menjalani terapi tanpa harus menginap di rumah sakit, sehingga mengurangi waktu rawat inap dan memungkinkan mereka untuk segera kembali ke rumah setelah menjalani prosedur. Risiko infeksi juga dapat diminimalkan karena pasien tidak perlu tinggal dalam lingkungan rumah sakit dalam waktu lama.

    Dari segi biaya dan waktu, layanan ini lebih efisien karena memberikan alternatif pengobatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan metode konvensional.

    Selain itu, pendekatan medis yang komprehensif diterapkan dengan melakukan observasi ketat setelah prosedur guna memastikan kondisi pasien tetap stabil dan mendapatkan perawatan yang optimal.

    Pelayanan ODC Chemotherapy di RSPP juga didukung oleh tim dokter spesialis onkologi dan perawat terlatih yang memiliki kompetensi di bidang hematologi onkologi medik.

    Setiap pasien yang akan menjalani terapi di unit ini terlebih dahulu akan menjalani assessment oleh dokter spesialis untuk memastikan bahwa prosedur yang diberikan sesuai dengan kondisi medisnya.

    “Dengan hadirnya layanan One Day Care Chemotherapy, kami ingin memberikan pilihan terapi yang lebih efektif, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien kanker. Fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen RSPP dalam meningkatkan layanan onkologi serta memberikan pengalaman medis yang lebih baik bagi pasien,” ujar Direktur RSPP dr. Neny Herawati dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

    Sebagai Holding RS BUMN yang menaungi berbagai rumah sakit dan klinik di Indonesia, IHC terus berinovasi menghadirkan layanan kesehatan berkualitas.

    Direktur Utama IHC dr. Lukman Ma’ruf mengatakan peluncuran ODC Chemotherapy di RSPP merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan layanan onkologi di Indonesia.

    “IHC berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan kesehatan yang inovatif dan berbasis kebutuhan pasien. One Day Care Chemotherapy di RSPP adalah wujud nyata dari upaya kami dalam menghadirkan layanan onkologi yang lebih mudah diakses, efisien, dan tetap berkualitas tinggi,” ungkap dr. Lukman.

    Sementara itu Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), Linda Amalia Sari Gumelar menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut.

    “Kehadiran fasilitas ini merupakan langkah maju dalam peningkatan layanan bagi pasien kanker, khususnya mereka yang membutuhkan kemoterapi dengan proses yang lebih cepat dan nyaman,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, inovasi seperti ini penting untuk mendukung kualitas hidup pasien dengan memberikan akses layanan medis yang lebih optimal. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini serta penanganan kanker yang tepat dan berkelanjutan.

    Dengan adanya fasilitas ODC Chemotherapy, diharapkan semakin banyak pasien kanker yang dapat menjalani terapi dengan lebih nyaman dan efektif, serta mendapatkan layanan kesehatan terbaik di lingkungan yang aman dan terkendali.

    Di sisi lain, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina mendukung peningkatan layanan RSPP yang berkualitas, aman, nyaman dan modern.

    “Peningkatan layanan serta inovasi RSPP dalam menyediakan layanan kesehatan sebagai komitmen Pertamina mendukung Visi Indonesia Sehat 2025,” pungkas Fadjar.

    (ega/ega)

  • 1 Razman-Firdaus Cari Dukungan ke Sana-sini Usai Peristiwa Injak Meja Pengadilan Nasional

    1 Razman-Firdaus Cari Dukungan ke Sana-sini Usai Peristiwa Injak Meja Pengadilan Nasional

    Razman-Firdaus Cari Dukungan ke Sana-sini Usai Peristiwa Injak Meja Pengadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Advokat
    Razman Arif Nasution
    melakukan safari ke sejumlah lembaga negara untuk mencari dukungan terkait kasus yang menjeratnya sebagai terdakwa pada Senin (10/2/2025).
    Razman merupakan terdakwa dugaan pencemaran nama baik terhadap
    Hotman Paris
    yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.
    Pada Kamis, 6 Februari 2025, terjadi kericuhan dalam persidangan tersebut.
    Kericuhan bermula ketika Razman meminta majelis hakim untuk menggelar sidang secara terbuka, tetapi permintaan itu tidak dikabulkan, Razman pun emosi.
    “Kalau hakim tidak terbuka tidak ada sidang,” ujar Razman.
    “Saya tidak mau tahu. Jangan dikira selama ini saya takut, jangan,” ucapnya lagi dengan nada tinggi.
    Razman berulang kali menegaskan bahwa sidang tidak akan berlanjut sebelum sidang diputuskan digelar terbuka atau mengganti majelis hakim.
    “Saya tidak takut, hakim harus diganti,” kata Razman.
    “Saya tidak takut dipenjara, minta ganti majelisnya. Ganti majelisnya,” teriak Razman lagi.
    Sebelum kericuhan terjadi, pihak tim kuasa hukum Razman meminta layar besar untuk menunjukkan bukti-bukti dalam flashdisk.
    Dalam suasana panas itu, Razman menghampiri Hotman Paris yang saat itu tengah memberikan kesaksian.
    Tak hanya itu, salah satu pengacaranya, Firdaus Oiwobo, bahkan naik ke meja sidang dan menciptakan kekacauan yang mengejutkan para pengunjung.
    Majelis hakim akhirnya menskors sidang dan meninggalkan ruang sidang karena situasi yang semakin tidak kondusif.
    Dengan mengenakan toga advokat, Razman, Firdaus, bersama rombongan lantas mengadukan majelis hakim PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini ke kantor
    Komisi Yudisial
    (KY) pada Senin pagi.
    Dia mengadukan ketua majelis hakim Sofia Tambunan dan dua anggotanya.
    Razman mengaku diterima langsung oleh Bapak Deddy Isniyanto selaku utusan khusus KY.
    “Menerima pengaduan kami terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Ibu Sofia Tambunan bersama dua anggota majelis hakim lainnya,” kata Razman.
    Razman berkata, KY sudah mengetahui kejadian sidang tanggal 6 Februari 2025.
    “Mereka sudah membuka data-data, mereka sudah melakukan searching terhadap YouTube, TV, Google, online, dan lain-lain. Prinsipnya mereka sudah tahu apa yang terjadi dan surat kami pada hari Kamis itu juga sudah masuk,” ucap Razman.
    Dalam kesempatan ini, Razman hanya melengkapi laporannya dengan semua dokumen termasuk video-video.
    Ia mengingatkan bahwa hakim memiliki kode etik profesi.
    Tidak cukup sampai di situ, Razman dan rombongan yang masih mengenakan toga advokat menyambangi Gedung Mahkamah Agung (MA) pukul 13.32 WIB.
    Kedatangan mereka dilakukan untuk meminta MA mengganti majelis hakim perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Razman.
    “Kami meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan
    Pengadilan Negeri Jakarta Utara
    untuk mengganti hakim yang bersangkutan,” kata Razman di Gedung MA, Senin siang.
    Razman menuding, majelis hakim PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak netral dalam persidangan.
    Oleh sebab itu, dia meminta MA memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara untuk mengganti majelis hakim tersebut.
    Dalam kesempatan ini, Razman juga kecewa dengan langkah MA yang melaporkan kericuhan di PN Jakarta Utara ke polisi.
    Dengan nada tinggi, Razman menyentil kasus eks pejabat MA yang terlibat kasus korupsi.
    MA memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara melaporkan kejadian pelecehan marwah pengadilan atau
    contempt of court
    ke pihak kepolisian.
    Perintah ini disampaikan setelah adanya kericuhan dalam sidang pada Kamis, 6 Februari 2025.
    “Apakah kalian tidak malu wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum, apakah bapak ibu tidak malu melihat hakim Zarof Rp 1 triliun,” kata Razman sambil terlihat emosi.
    Setelah ke KY dan MA, Razman juga mendatangi Gedung DPR RI pada Senin sore.
    Masih mengenakan toga, Razman datang untuk melayangkan surat aduan dan permohonan audiensi soal perilaku hakim kepada Komisi III DPR.
    “Saya menggunakan baju toga ini pertama tadi pagi kami sudah ke Komisi Yudisial diterima dengan baik, yang kedua ke Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung diterima oleh anggota,” kata Razman kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin sore.
    Razman menjelaskan, dia hendak mengadu ke Komisi III karena keberatan dengan sikap majelis hakim yang memimpin sidang perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
    Menurut dia, majelis bersikap otoriter dan tidak adil dalam sidang kasus pencemaran nama baik terhadap pengacara Hotman Paris yang menjeratnya.
    “Kami langsung datang, tidak ada janjian. Sama seperti ke KY dan Mahkamah Agung, tidak ada janjian. Kami datang karena perilaku hakim yang sangat otoriter. Dari sidang pertama sampai sidang keempat, saya menahan diri dengan teman-teman,” ungkap Razman dengan nada bergebu-gebu.
    Dalam kesempatan itu, Razman juga memprotes keputusan hakim yang tiba-tiba menggelar sidang secara tertutup saat memeriksa saksi Hotman Paris.
    Padahal, kasus yang menjeratnya adalah dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga sudah seharusnya disidangkan secara terbuka.
    “Bayangkan, yang didakwakan kepada saya adalah dugaan pencemaran nama baik, UU ITE, terbuka untuk umum. Tiga sidang sebelumnya terbuka, bahkan disiarkan langsung. Tiba-tiba pemeriksaan Hotman dibuat tertutup. Ada apa? Ini yang kita protes,” tegas Razman.
    Dalam kesempatan itu, dia juga membantah anggapan bahwa dirinya melakukan
    contempt of court
    atau penghinaan terhadap pengadilan.
    Razman kemudian menuding bahwa mayoritas lembaga hukum di Indonesia saat ini banyak yang bermasalah dan telah tercoreng dengan berbagai kasus.
    “Kita dibilang melakukan
    contempt of court
    , mana ada kita sentuh hakim? Enggak ada. Jangan menganggap dirinya paling mulia, paling bersih. Emang ada sekarang lembaga penegak hukum yang benar-benar bersih?” kata Razman.
    “Kurang apa kasus Zarof? Kurang apa kasus Ronald Tannur? Kurang apa kasus-kasus lainnya? Jadi, kita ini semua bermasalah, Mahkamah Agung, kejaksaan, kepolisian, bahkan KPK, pengacara juga. Kita harus fair,” ujar dia.
    Razman pun berharap Komisi III DPR memberikan perhatian terhadap aduannya, sebagaimana yang dilakukan terhadap kasus-kasus lain yang melibatkan aparat hukum.
    “Komisi III itu kemarin dalam kasus anak dibunuh di Sumatera Barat, mereka undang pihak terkait. Kasus jaksa di Tapanuli Selatan juga diundang, Kapolres Semarang juga kalau saya tidak salah. Kami ingin diperlakukan sama,” ucap Razman.
    Razman mengaku telah mencoba menghubungi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelum datang ke Gedung DPR RI, tetapi belum mendapat respons.
    Meski begitu, dia dan timnya tetap datang untuk menyampaikan aspirasi agar mendapatkan keadilan dalam persidangannya.
    “Saya sudah hubungi Habiburokhman, tidak dibalas, tapi pesannya masuk. Kami tetap datang karena kami ingin didengar. Tidak boleh ada negara
    superbody
    sekarang ini. Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengatakan bahwa banyak lembaga peradilan yang disuap dan sebagainya,” tutur Razman.
    Dia menambahkan bahwa langkahnya ini bertujuan untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa intervensi pihak mana pun.
    “Saya datang untuk memastikan bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana keadilan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tanpa intervensi,” kata Razman.
    Sementara itu, Mahkamah Agung mengecam aksi Razman yang membuat ricuh sidang pada Kamis lalu.
    MA menilai, tindakan Razman tersebut telah melecehkan marwah lembaga peradilan.
    “MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuhan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” kata Juru Bicara MA, Yanto, di Gedung MA, Senin.
    “Tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau
    contempt of court
    ,” ujar dia menegaskan.
    Yanto menyatakan, MA tidak menoleransi siapa pun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana maupun etik. 
    Dengan demikian, MA memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara melaporkan kejadian pelecehan marwah pengadilan atau
    contempt of court
    ini ke pihak kepolisian.
    “MA akan memerintahkan kepada Ketua PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian
    contempt of court
    tersebut kepada Aparat Penegak Hukum,” kata Yanto.
    Selain melaporkan ke polisi, MA juga memerintahkan para pengacara yang terlibat kegaduhan untuk dilaporkan ke organisasi yang menaungi.
    “Dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan,” kata Yanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.