Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MA

  • Ada Celah Diskresi di KUHP Baru, Guru Besar Universitas Jember: Dimanfaatkan untuk Wani Piro

    Ada Celah Diskresi di KUHP Baru, Guru Besar Universitas Jember: Dimanfaatkan untuk Wani Piro

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember Prof Dr. Topo Santoso S.H, M.H sebut banyak diskresi atau mengambil keputusan dalam situasi tertentu di  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terbaru tahun 2023.

    Menurutnya, disekresi tersebut berpotensi disalahgunakan aparat penegak hukum, bahkan hal itu bisa jadi celah transaksional ketika menangani perkara pidana.

    “Di tangan penegak hukum yang integritasnya rendah bahaya juga, karena bisa dimanfaatkan untuk wani piro (berani bayar berapa),” ujarnya usai mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Jember bertema Menyongsong KUHP Nasional: Peluang dan Tantangannya,  yang ditulis media ini, Sabtu (15/2/2025).

    Prof Topo menjelaskan, dalam KUHP Nasional tidak terfokus pada tindakan pidananya saja ketika menangani perkara terhadap orang dewasa, anak dan korporasi.

    “Tetapi fokus pada tindak pidana dan orang yang melakukan. Jadi latar belakang si A dan B berbeda maka penegak hukum harus melihat perbedaan itu,” ucap Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember ini.

    Selain itu aparat penegak hukum juga harus melihat dampak tindak pidana terhadap korban, sehingga banyak variabel yang perlu diperhatikan ketika menangani perkara.

    “Pilihan pilihan yudisial kan akan menimbulkan diskresi. Maka diperlukan penegak hukum yang bukan hanya pintar, atau faham soal hukum pidana, tetapi harus punya integritas tinggi,” ucap Prof Topo.

    Tim Ahli Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menegaskan, KUHP Baru ini tidak menjamin terjadinya peningkatan integritas aparat penegak hukum.

    “KUHP baru tidak bicara soal integritas, itulah tugas dari Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, LSM dan masyarakat untuk mengontrol penegak hukum, mentalitas dan karakternya,” katanya.

    Artinya adanya keterbatasan dalam KUHP Nasional ini. Kata dia, gak itulah pentingnya  kontrol yang cukup ketat dari masing-masing instansi aparat penegak hukum.

    “Kalau pelaksanaanya, recruitmentnya dan pengawasannya kendor, ini juga bisa disalahgunakan,” jlentrehnya.

    Prof Topo juga mengaku untuk melaksanakan KUHP Nasional ini, draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu harus diperbarui.

    “RUU KUHAP harus mengakomodir perkembangan yang ada di KUHP Nasional dan tidak boleh tertinggal. Hemat saya, KUHAP sekarang tidak bisa digunakan melaksanakan KUHP Nasional,” paparnya.

    Oleh karena itu, lanjut dia , pasal-pasal dan paradigma di KUHP Nasional harus diikuti KUHAP, termasuk dominus litus dan penyidikan.

    “Termasuk kewenangan dalam perkara dan sebagainya itu fokus utama ada di KUHAP, serta Undang-Undang kepolisian, kejaksaan dan sebagainya,” tutur Prof Topo lagi.

  • Nasib Pengunggah Video Caroline Riady Dijemput Helikopter, Cucu Konglomerat: Kamu Gak Ada Kerjaan?

    Nasib Pengunggah Video Caroline Riady Dijemput Helikopter, Cucu Konglomerat: Kamu Gak Ada Kerjaan?

    TRIBUNJATIM.COM – Caroline Riady, CEO Siloam Hospitals menjadi sorotan setelah muncul dengan menggunakan helikopter saat pulang dari kantor.

    Video Caroline Riady dijemput dengan helikopter itupun jadi sorotan di media sosial.

    Awalnya, video tersebut diunggah oleh sebuah akun bernama @bayubeha.

    Pemilik akun @bayubeha akhirnya bertemu langsung dengan Caroline Riady dalam video tersebut.

    Nasib pengunggah video Caroline Riady tengah dijemput dengan helikopter itupun viral di media sosial.

    Pertemuan CEO Siloam Hospitals, Caroline Riady dengan pemilik akun TikTok @bayubeha dipenuhi canda dan tawa. 

    Pertemuan ini dilakukan setelah video yang diunggah akun @bayubeha yang menampilkan Caroline saat sedang menaiki helikopter di atap sebuah gedung viral.

    Video tersebut tayang pada Senin (3/2/2025) dan telah ditonton 4,6 juta kali.

    Pada video tersebut, sebuah helikopter berwarna hitam tampak mengudara dan tak lama lepas landas di helipad di gedung Siloam Hospitals.

    Usai helikopter mendarat, seorang pria tampak membuka pintu dan terlihat menunggu seseorang.

    Tak lama, sosok wanita mengenakan pakaian berwarna hijau gelap dengan menggendong tas ranselnya.

    Dia kemudian masuk ke dalam helikopter dan beberapa detik kemudian, helikopter langsung mengudara kembali.

    Usai video itu viral, pemilik akun TikTok @bayubeha mengaku diundang untuk bertemu dengan Caroline Riady.

    Video pertemuan pada acara MRCCC Run For Hope di Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025) itu diunggah pemilik akun @bayubeha.

    NASIB PENGUNGGAH VIDEO- Caroline Riady bertemu langsung dengan pengunggah videonya yang menjadi viral, Rabu (12/2/2025). (TikTok @bayubeha)

    Saat pertama kali bertemu, Caroline terlihat langsung menujuk ke arah pemilik akun @bayubeha sambil melemparkan senyum.

    Kala itu, Caroline tampak baru saja mengikuti kegiatan marathon.

    Dia menggunakan pakaian olahraga berwarna ungu.

    Melihat dirinya ditunjuk CEO Siloam Hospitals, pemilik akun @bayubeha langsung menghampiri dan menjulurkan tangannya untuk bersalaman.

    Ajakan bersalaman itu langsung disambut Caroline.

    Keduanya tampak tertawa ketika saling berjabat tangan.

    “Ini nih yang enggak ada kerjaan, bener-bener enggak ada kerjaan,” kata Caroline sambil tertawa ke arah pemilik akun @bayubeha.

    Kemudian, Caroline langsung mengajak sang pengunggah video berbincang.

    Di hadapan Caroline, sang pengunggah video mengaku awalnya tak tahu orang yang naik helikopter itu adalah CEO Siloam Hospitals. Dia baru mengetahui sosok itu setelah membaca komentar dari netizen di video yang dibuatnya.

    Sementara itu, Caroline mengaku awalnya kaget videonya yang sedang naik helikopter viral di media sosial.

    Caroline mengaku tidak setiap hari naik helikopter.

    Penggunaan helikopter pada momen itu hanya kebetulan dan tidak mungkin digunakan setiap hari.

    “Kaget sih pasti tentunya (karena viral). Kan ini, rumah di Karawaci, kantor juga di Karawaci,” tutur Caroline.

    CAROLINE RIADY VIRAL – Deputi President Director Siloam Hospital Grup, Caroline Riady saat menggelar Press Conference melalui Zoom Metting, Jumat (20/11/2020). Kini Caroline Riady viral kedapatan pulang kerja naik helikopter pada awal Februari 2025, inilah profilnya. (Tangkap layar Zoom Metting Press Conference/ ISTIMEWA)

    Sebab, rumahnya hanya berjarak sekitar lima menit dari rumah sakit.

    “Jadi rumah-kantor 5 menit, naik helikopter tuh jarang banget, enggak mungkin (selalu) naik helikopter,” kata Caroline.

    Namun, dia tidak membantah telah menggunakan helikopter pada hari itu.

    “Jarang sekali (naik), karena rumah-kantor 5 menit jadi ya (saat itu) pas kebetulan, mas Bayu-nya ambil video,” ujar Caroline.

    Di sela obrolan, Caroline juga sempat menanggapi beberapa pertanyaan netizen terkait dirinya yang menaiki helikopter.?

    Salah satunya, pertanyaan yang menanyakan cara untuk minta berhenti atau turun dari helikopter.

    “Ada komentar, itu helikopter kalau berhenti bilang bang kiri bang, enggak?”.

    “Enggak lah, Pak. Cuma kalau mau berhenti, ketuk kaca dua kali, pakai koin deh,” jawab Caroline diselingi tawanya.

    Kompas.com telah diizinkan pemilik akun TikTok @bayubeha untuk memuat percakapan video yang diunggahnya.

    PULANG NAIK HELIKOPTER – Video Caroline Riady naik helikopter saat pulang kerja, viral di media sosial disebut bak CEO tajir atau anak konglomerat di drama Korea.  (KOLASE TikTok @bayubeha – Dok Arsip TribunJateng)

    Caroline Riady sendiri merupakan cucu pendiri Lippo Group yang terkenal dengan berbagai bisnisnya yang sukses.

    Siapa tak kenal pengusaha ternama satu ini.

    Bisnisnya menggurita, mulai dari properti, ritel, dan beberapa jenis lainnya.

    Mochtar Riady atau Lie Moe Tie merupakan pendiri Lippo Group dan pengusaha kakap asal Indonesia.

    Ia lahir di Malang, Jawa Timur pada 12 Mei 1929.

    Bisa dibilang, Mochtar Riady ini pengusaha lintas zaman.

    Ia telah melewati berbagai kondisi geopolitik dan ekonomi di Indonesia.

    Berdasarkan laporan Forbes, Jumat (13/12/2024), seperti dikutip TribunJatim.com via Bangkapos, Kamis (13/2/2025), nilai kekayaan Mochtar Riady mencapai 2,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 33,6 triliun (kurs Rp 16.022 per dollar AS).

    Total kekayaan tersebut membuat Mochtar Riady menduduk orang terkaya ke-25 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2024.

    Sementara itu, di tingkat dunia, pria berusia 95 tahun tersebut berada di posisi orang terkaya ke-2152.

    PROFIL PENDIRI LIPPO – Kolase foto Mochtar Riady pendiri Lippo Group dan sang cucu, Caroline Riady. Dari laporan Forbes, Jumat (13/12/2024), nilai kekayaan Mochtar Riady mencapai 2,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 33,6 triliun (Bangkapos.com)

    Sumber kekayaan Mochtar Riady salah satunya berasal dari kelompok usaha Lippo yang dia dirikan.

    Namun, saat ini, operasional perusahaan dijalankan oleh anak Mochtar Riady, James dan Stephen Riady.

    Usaha Lippo Group kini mencakup properti atau real estate, ritel, perawatan kesehatan, media, dan pendidikan.

    Mochtar Riady kemudian berpikir untuk mencari rekan yang berperilaku baik sekaligus memiliki modal yang lebih kuat untuk menjadi mitra dalam membangun bank baru.

    Dia lalu mendapatkan mitra yang bertugas membangun perseroan terbatas (PT), sedangkan tugas Mochtar mencari bank yang hendak mereka akuisisi.

    Ketika itu, kebetulan kawannya yang bernama Ma Zhong, pemilik Bank Buana, tengah merugi akibat manajemen tidak memadai.

    Mochtar Riady bersama para mitra lalu mengakuisisi Bank Buana, serta mulai beroperasi kembali pada 1963.

    Dalam kurun waktu 1962-1965, Bank Buana berhasil menduduki peringkat enam besar di antara bank-bank yang ada di Indonesia.

    Bahkan, ketika krisis perbankan terjadi antara 1965-1966, Bank Buana termasuk salah satu bank yang selamat.

    Berbanding terbalik, Bank Kemakmuran yang ditinggalkan Mochtar justru bernasib suram karena terdampak krisis. Akhirnya, Bank Kemakmuran diambil alih oleh Mochtar.

    Hingga pada 1971, Bank Industri dan Dagang Indonesia (BIDI), Bank Industri Jaya Indonesia, dan Bank Kemakmuran dimerger menjadi satu bank baru.

    Bank itu kemudian dinamakan sebagai Pan Indonesia Bank, yang belakangan dikenal sebagai Panin Bank.

    Jejak kepiawaian Mochtar Riady dalam bidang perbankan juga tampak pada Bank Central Asia (BCA).

    Dalam sebuah perjalanan pesawat menuju Hong Kong, Mochtar Riady yang duduk bersebelahan dengan Liem Sioe Liong atau lebih dikenal sebagai Sudono Salim, diajak untuk bergabung dengan salah satu banknya.

    Saat itu, tawaran datang untuk Bank Windu Kencana, Bank Dewa Ruci, dan BCA. Mochtar kemudian memilih untuk bergabung dengan BCA yang tengah dalam kondisi kurang lancar.

    Mochtar Riady pun berhasil mengembangkan BCA hingga mencapai tingkat clearing house kedua setelah Bank Indonesia.

    Kini, usia yang tak lagi muda tidak menyurutkan semangat Mochtar Riady untuk berbincang mengenai ekonomi digital.

    Semasa hidupnya, Mochtar telah mengalami berbagai pergolakan yang menyebabkan perubahan, seperti Perang Dunia, Revolusi 1945, kemunculan Orde Baru, dan Reformasi 1998.

    Dia juga menjadi saksi perkembangan globalisasi, perubahan konstelasi politik global, serta revolusi digital.

    Baca buku yang banyak,” katanya menjelaskan resep hidup yang membuatnya adaptif terhadap berbagai perubahan, dalam wawancara bersama Kompas.id (13/5/2019).

    Mochtar pun menyebut beberapa penulis buku yang sangat memengaruhinya pada masa lalu, seperti Alvin Toffler, Peter Ferdinand Drucker, dan John Naisbitt.

    Buku-buku yang dibacanya telah membuatnya adaptif terhadap perubahan lantaran seorang pebisnis harus mengikuti perkembangan zaman jika ingin selamat.

    “Hampir semua perubahan zaman dipengaruhi oleh teknologi. Pandai-pandailah melihat perubahan teknologi, perubahan politik, dan perubahan ekonomi,” ujarnya.

    Tak heran, bisnisnya makin menggurita dan diteruskan oleh anak-anaknya.

    Dikutip dari Kompas.com, Mochtar Riady memulai bisnisnya sejak tahun 1950an.

    Ia tidak hanya mendirikan Lippo Group saja, tapi juga merupakan pendiri Mochtar Riady Institute of Nanotechnology yang bergerak di bidang riset nanoteknologi di Tanah Air.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Gadis SMA di Jombang Dirudapaksa hingga Tewas di Sungai, WCC Sebut Kekerasan Gender Paling Ekstrem

    Gadis SMA di Jombang Dirudapaksa hingga Tewas di Sungai, WCC Sebut Kekerasan Gender Paling Ekstrem

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Women Crisis Center (WCC) Kabupaten Jombang tanggapi kasus siswi kelas 3 SMA, PRA (18) yang ditemukan tidak bernyawa di sungai Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Sebut kejadian ini masuk kategori Femisida.

    Seperti diketahui, korban merupakan siswa kelas 3 SMA, yang sudah satu tahun ditinggal meninggal oleh sang ibu. Mulanya korban keluar rumah pada Senin (10/2/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

    la pamit kepada ayahnya menemui seseorang untuk membeli barang atau cash on delivery (COD). Namun tidak lagi kembali ke rumah hingga diketahui jika korban telah meninggal dunia.

    Hasil autopsi menunjukkan sebelum meninggal dunia korban sempat dianiaya dan diperkosa oleh para pelaku. Selanjutnya, korban yang sudah tak berdaya dibuang ke sungai. Sehingga korban meninggal akibat tenggelam.

    Pada Kamis (13/2/2025), polisi berhasil menangkap pelaku perkosaan dan pembunuhan yang diketahui adalah AP (19 tahun), warga Sembung, Perak, Jombang dia diketahui kekasih dari korban, AT (18 tahun) dan LI (32 tahun) asal Kunjang, Kediri.

    Kini ketiga pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana atau pasal 339 atau pasal 338 KUHP.

    Menurut Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah, kejadian ini masuk dalam kategori Femisida. Femisida ini merupakan penghilangan nyawa terhadap perempuan berbasis gender yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk.

    “Termasuk pembunuhan oleh pasangan intim (intimate partner femicide), pembunuhan terkait kekerasan seksual, pembunuhan akibat eksploitasi seksual, hingga pembunuhan kehormatan keluarga,” ucapnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/2/2025) melalui pesan seluler.

    Pihaknya menyebut jika PRA (18) adalah remaja korban femisida yang merupakan tingkat paling ekstrem kekerasan berbasis gender. Apa yang terjadi pada korban merupakan persoalan sistemik yang secara kultural masih mengakar kuat di sistem masyarakat patriarki.

    “Korban dibunuh karena dia perempuan yang didorong superioritas, dominasi dan hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan,” ungkapnya.

    Ana melanjutkan, korban femisida tidak hanya dirampas nyawanya melainkan mengalami penyiksaan berlapis dan sadis oleh pelaku.

    Femisida diketahui terjadi karena kepentingan pelaku yang merasa sebagai gender superior untuk mengontrol hidup dan tubuh korban yang dipandang mereka sebagai objek dan milik, bukan sebagai manusia yang berdaulat atas dirinya.

    “Jika mengutip direktori MA (2022), adapun motif yang biasa mendasari terjadinya Femisida adalah pertengkaran, cemburu, sakit hati, perselingkuhan, kecurigaan perselingkuhan dan faktor ekonomi,” bebernya.

    Lebih lanjut, motif ketiga pelaku dalam kasus ini diketahui adalah ekonomi dengan maksud merampas sepeda motor dan ponsel milik korban, disamping motif merebut kedaulatan tubuh korban.

    Apa yang harus dilakukan Negara? Ana menjelaskan jika negara dan elemen pemerintahan di bawahnya, Provinsi sampai Pemerintah Daerah bisa melakukan identifikasi dampak dan pulihkan keluarga korban femisida.

    “Pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak kesehatan seksual dan reproduksi, melalui edukasi tentang hubungan yang sehat,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, polisi amankan tiga pelaku pembunuhan PRA (18) gadis asal Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang yang ditemukan tewas mengapung di Sungai Kanal Turi Tunggorono, Dusun Peluk, Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang pada Selasa (11/2/2025) lalu.

    Ketiga pelaku ini adalah AP (18) warga Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang sebagai pelaku utama. Lalu pelaku kedua adalah AT (18) dan pelaku ketiga yakni LI (32), keduanya merupakan warga Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

    Ketiga pelaku ini ditangkap Satreskrim Polres Jombang di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra mengatakan, dari ketiga pelaku, AP adalah pacar dari korban PRA

  • Mohon Maaf Dua Kali Saya Mengalahkan Anda

    Mohon Maaf Dua Kali Saya Mengalahkan Anda

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melontarkan candaan Presiden Prabowo Subianto saat acara HUT ke-17 Gerindra, di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Jokowi menyebut jika dirinya adalah satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dalam dua kali pertarungan pilpres yakni 2014 dan 2019.

    Mulanya, Jokowi memuji kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang mendapatkan angka tertinggi lebih dari 80 persen. Dia juga memuji kepemimpinan dan determinasi Presiden ke-8 itu yang sangat teruji.

    “Karena kepemimpinan dan determinasi pak Prabowo sangat teruji. Kita tau tadi disampaikan pak Prabowo buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju dan akhirnya menang, mohon maaf, dua kali yang mengalahkan saya,” ujar Jokowi dalam pidatonya, di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sebagai informasi, pada Pilpres 2024 Prabowo bersama anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bersaing melawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Prabowo menang atas Pilpres dengan memperoleh suara 58,59 persen suara. Diikuti Anies dengan 24,95 persen suara, dan Ganjar dengan 16,47 persen suara.

    Sebagai informasi, pertama kali Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2014. Kala itu Prabowo maju bersama Hatta Rajasa dengan mengantongi dukungan dari Koalisi Merah Putih.

    Prabowo-Hatta kala itu melawan Jokowi yang maju dengan Jusuf Kalla dengan dukungan Koalisi Indonesia Hebat. Namun, Prabowo kalah dari Jokowi dengan perbandingan suara 46,85 persen dan 53,15 persen.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian mencalonkan diri lagi sebagai presiden dalam Pilpres 2019. Dia menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya dan mendapatkan dukungan Koalisi Indonesia Adil Makmur.

    Dia kembali berhadapan dengan Jokowi yang kala itu menggandeng Ma’ruf Amin sebagai wakil dan mengantongi dukungan Koalisi Indonesia Maju.

    Prabowo pun kalah lagi dengan perbandingan perolehan suara 44,5 persen, sedangkan Jokowi 55,5 persen.

  • Kerjasama dengan Binawan, Kemenkes Targetkan 2.000 Tenaga Kesehatan RI Bekerja di Luar Negeri – Halaman all

    Kerjasama dengan Binawan, Kemenkes Targetkan 2.000 Tenaga Kesehatan RI Bekerja di Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama perawat dan bidan di dunia mencapai 6 juta orang.

    Pada 2030, International Council of Nurses memperkirakan 13 juta perawat akan dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan perawat skala global.

    Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia yang mengalami over supply dan akan mencapai angka 695.217 orang lulusan pada tahun 2025 khususnya tenaga perawat.

    Melihat kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal SDM Kesehatan membuat program penyiapan bagi mahasiswa dan juga alumni untuk bisa bersaing secara global.

    Mereka menjalin perjanjian kerjasama dengan Yayasan Binawan untuk penyediaan program beasiswa pelatihan kerja ke Eropa dengan kuota 400 mahasiswa tingkat akhir profesi dan alumni jurusan keperawatan di 38 Politeknik Kesehatan milik Kemenkes RI.

    Fokus perjanjian kerjasama yang diteken pada Rabu, 12 Februari 2025 ini adalah penyiapan tenaga kesehatan di luar negeri.

    Kerjasama ini meliputi persiapan untuk mahasiswa aktif hingga penempatan alumni dari Poltekkes Kemenkes di seluruh wilayah Indonesia.

    Kerjasama juga mencakup penyelenggaraan Training of Trainers bagi para tenaga pendidik di Indonesia untuk peningkatan kompetensi sesuai standar internasional.

    Ketua Kesehatan Indonesia Ariyanti Anaya mengatakan, perjanjian kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dilakukan Binawan ke berbagai negara.

    Bukan hanya untuk Poltekkes saja tetapi untuk tenaga kesehatan lainnya.

    Harapannya, selama mereka di luar negeri mereka bisa mengikuti pelatihan via online untuk mengumpulkan SKP sebagai bagian dari perpanjangan izin praktiknya ketika mereka kembali ke Indonesia.

    Saat ini Poltekkes Kemenkes memiliki lulusan tenaga kesehatan di 38 Poltekkes Kemenkes RI dengan total student body sekitar 28.000 per tahun.

    Menteri Kesehatan RI menargetkan, tahun 2025 dapat diserap idealnya 2000 lulusan untuk bisa bekerja di luar negeri.

    Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari Yayasan Binawan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan profesional yang sudah memiliki pengalaman 48 tahun dalam persiapan dan penempatan bekerja di luar negeri.

    Chairman Binawan Foundation Said Saleh Alwaini menyatakan lembaganya sangat mendukung upaya Kementerian Kesehatan RI merealisasikan target 2.000 tenaga kesehatan RI bisa bekerja di luar negeri. 

    “Kita akan support bagaimana 2.000 itu bisa tercapai. Tapi bukan berarti 2.000 orang itu semua kita yang tempatkan, tetapi Binawan akan bantu juga dalam bentuk penyusunan kurikulum bersama sesuai kebutuhan di negara penempatan, capacity building,” ungkap Said.

    Dia menekankan, kolaborasi antar stakeholder menjadi penting, dan tentunya peran swasta memastikan bahwa ketika nanti di luar negeri perlindungannya aman dan hak-hak yang patut mereka terima itu bisa terjamin.

    Diharapkan upaya ini bisa terus mendapatkan dukungan berbagai pihak, terutama sinergi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk bersama membangun ekosistem yang kuat dan sehat dari segi kredibilitas Indonesia sebagai sumber tenaga kesehatan dan menciptakan kemudahan bagi perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya  yang memiliki niat untuk bekerja di luar negeri.

    Dirjen SDM Kesehatan Yuli Farianti menyampaikan, dengan bekerja sama dengan Binawan, Pemerintah selain bisa menempatkan tenaga kesehatan bekerja di luar negeri tetapi menyiapkan  pendidikan dan pelatihan agar tenaga kesehatan RI bisa berkarir di luar neger.

    Antara lain mencakup pengembangan kurikulum, pengembangan kompetensi dan pelatihan serta penguatan dari alumni Poltekkes Kemenkes.

    “Kami bersyukur Binawan mempunyai training center dan memiliki kuota untuk alumni dari Poltekkes Kemenkes,” kata Yuli.

    Kegiatan penandatanganan kerja sama ini dihadiridr. Yuli Farianti, M.Epid  Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI; drg. Arianti Anaya, MKM Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), dr. Ika Trisia, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes RI, serta Anna Kurniati, SKM., MA., PhD Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kemenkes RI dan Said Saleh Alwaini Chairman Binawan Foundation serta para eksekutif Binawan Group.  

    Laporan Reporter: Sri Sayekti | Sumber: Kontan

     

  • Jack Ma akan Bertemu Xi Jinping, Sudah Berdamai?

    Jack Ma akan Bertemu Xi Jinping, Sudah Berdamai?

    Beijing –

    Pemerintah China dilaporkan mengundang para pengusaha terkemuka termasuk pendiri Alibaba Jack Ma, untuk bertemu dengan para pemimpin negara. Mungkin ini menjadi sinyal bahwa pemerintah sudah berdamai dengan Jack Ma.

    Pertemuan tersebut mungkin akan terjadi minggu depan dan juga mengundang pendiri DeepSeek Liang Wenfeng. Meski detailnya masih langka, sumber mengatakan Presiden Xi Jinping diperkirakan akan hadir. Dikutip detikINET dari Bloomberg, kabar ini membuat saham Alibaba naik hingga 5,7% di Hong Kong.

    Pertemuan antara Xi Jinping dan Jack Ma kemungkinan adalah sinyal kuat bahwa Pemerintah China sudah mengambil sikap yang lebih mendukung terhadap perusahaan swasta, yang mendorong sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

    Seperti diketahui, Jack Ma jadi salah satu korban paling terkenal dari tindakan keras Xi terhadap sektor swasta pada tahun 2020, ketika pihak berwenang mengejutkan dunia dengan menggagalkan penawaran umum perdana saham (IPO) afiliasi Alibaba, Ant Group. Jack Ma lalu menghilang dari publik dan sempat lama di luar negeri sebelum kembali ke China.

    Otoritas China mulai mengambil pendekatan yang tidak terlalu agresif karena ekonomi China belakangan melambat dan perusahaan teknologi seperti Alibaba mendukung upaya Xi agar China bisa menjadi pemimpin di bidang-bidang industri penting seperti kecerdasan buatan atau AI.

    Terakhir kali Jack Ma tampil bebas adalah September 2020, kala berpidato di Shanghai. Waktu itu dengan berani Jack Ma mengkritik sistem keuangan dan perbankan China, serta menilai regulator menghambat pertumbuhan.

    Sejak itulah dia seperti menghilang, tak pernah lagi berbicara di depan umum. Pemerintah China, konon atas perintah langsung Xi Jinping, benar-benar membatasi ruang geraknya walau secara fisik, Jack Ma bebas.

    Kepemimpinan Presiden Xi Jinping memang memperketat kontrol pada raksasa teknologi dan orang kaya atas nama ‘kemakmuran bersama’ dan mengatasi kesenjangan. Sebagai pengusaha teknologi yang kaya, Ma kehilangan tempatnya di China. Namun kini tampaknya Jack Ma sudah berdamai dengan Xi Jinping jelang pertemuan mereka.

    (fyk/afr)

  • PK Dikabulkan, Hukuman Lin Che Wei Dipangkas Jadi 5 Tahun

    PK Dikabulkan, Hukuman Lin Che Wei Dipangkas Jadi 5 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus mafia minyak goreng Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

    Hukuman mantan anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu dipangkas menjadi 5 tahun penjara.

    “Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana [Lin Che Wei],” demikian bunyi amar putusan yang dikutip Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Selain hukuman penjara, hakim MA juga telah menurunkan denda yang harus dibayar Lin Che Wei menjadi Rp200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.

    Dalam putusan ini, duduk sebagai Ketua Majelis Hakim, Prim Haryadi. Sementara itu dua anggotanya yaitu Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto. Sidang putusan digelar Kamis (13/2/2025).

    Dalam catatan Bisnis, MA sebelumnya telah memutuskan untuk menolak kasasi Lin Che Wei, sehingga hukumannya diperberat menjadi 7 tahun dan denda Rp250 juta.

    Adapun, Lin Che Wei juga sempat divonis 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta dalam kasus mafia migor di pengadilan tingkat pertama PN Tipikor. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman selama 8 tahun dan denda Rp1 miliar.

  • Saatnya Prabowo Bersih-bersih Kejagung dari Jaksa Tak Profesional

    Saatnya Prabowo Bersih-bersih Kejagung dari Jaksa Tak Profesional

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidak profesional. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidak profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa dalam menangani perkara dugaan korupsi dan melelang aset sitaan.

    “Lakukan bersih-bersih dan reposisi terhadap para petinggi yang ada di lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Jumat (14/2/2025).

    “Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di semua lembaga negara terutama Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses dalam menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.

    Indikasi diperlukan bersih-bersih di Kejagung dipicu oknum jaksa yang diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar dalam dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

    Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025), JPU hanya menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana tersebut yang memicu kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.

    “Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang sedang ditangani termasuk dugaan permainan dalam melepas aset sitaan karena dinilai jauh dari nilai seharusnya,” kata Fernando.

    “Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.

    Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis dalam RKUHAP ditolak karena akan memperburuk penyidikan yang selama ini kewenangannya ada di Polri.

    (jon)

  • Bareskrim Polri Segera Panggil Saksi dan Pelapor Soal Ricuh Razman, Termasuk Hotman Paris? – Halaman all

    Bareskrim Polri Segera Panggil Saksi dan Pelapor Soal Ricuh Razman, Termasuk Hotman Paris? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menyampaikan perkembangan laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) terhadap advokat Razman Nasution dkk.

    Menurutnya, saat ini proses administrasi tengah dilengkapi untuk keperluan penyelidikan.

    “Tentu saja setelah itu kami akan memanggil baik itu saksi, pelapor, dan lain sebagainya. Nanti lebih lanjut kami akan memberikan pembaruan,” ujar Djuhandani kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

    Djuhandani menuturkan bahwa pihak PN Jakut akan dimintai keterangan, termasuk saksi-saksi yang melihat kericuhan di persidangan.

    Selain itu, korban sekaligus pelapor dalam kasus pencemaran nama baik, Hotman Paris, juga kemungkinan akan dipanggil.

    “Ya nanti (pemanggilan Hotman Paris, red), saya tidak bisa memastikan kapan,” tuturnya.

    Diketahui, kericuhan di ruang persidangan yang melibatkan advokat Razman Nasution dkk berujung pada laporan polisi oleh PN Jakut ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

    Laporan tersebut diproses melalui mekanisme Robinops Bareskrim Polri.

    Humas PN Jakut, Maryono, mengatakan bahwa laporan terhadap Razman diterima dengan nomor STTL/70/II/2025/Bareskrim tertanggal 11 Februari 2025.

    “Atas kejadian Kamis, 6 Februari 2025, muncul pro dan kontra. Oleh karena itu, lembaga kami memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut,” ujarnya.

    Maryono tidak merinci jumlah terlapor terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan di muka persidangan.

    “Kami belum menghitung secara pasti berapa yang menjadi terlapor, tetapi setidaknya lebih dari dua orang,” katanya.

    Selanjutnya, penyidik yang memiliki kewenangan akan menangani laporan tersebut.

    PN Jakut melaporkan kejadian ini berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan merendahkan pengadilan atau contempt of court.

    “Ini bukan sekadar instruksi, melainkan ketetapan dari MA,” tegasnya.

    Sejumlah barang bukti, termasuk video kejadian saat kericuhan di persidangan, telah diserahkan ke Bareskrim.

    Razman Nasution dilaporkan dengan tiga pasal, yaitu:

    Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan,
    Pasal 207 KUHP tentang penghinaan,
    Pasal 217 KUHP tentang kegaduhan di pengadilan.
    Sebelumnya, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, Efran Basuning, menyatakan bahwa Advokat Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait keributan di ruang persidangan beberapa waktu lalu.

    “Razman dan Firdaus adalah pihak utama yang dilaporkan. Kami melaporkan semuanya,” katanya.

    Kronologi Kericuhan

    Kericuhan terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 antara Razman Nasution dan Hotman Paris Hutapea.

    Insiden tersebut menjadi viral di media sosial.

    Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika seorang pengacara dari tim Razman tertangkap kamera berdiri di atas meja sidang.

    Kericuhan bermula saat Razman mendekati Hotman yang sedang duduk di kursi saksi.

    Tim pengacara Hotman segera masuk untuk mengamankan dan membawa Hotman keluar dari ruang sidang.

    Namun, kericuhan tidak berhenti di situ. Adu mulut antara kedua tim pengacara terus berlanjut.

    Tindakan tersebut langsung mendapat protes keras dari tim Hotman, yang menilai aksi itu tidak pantas dilakukan di ruang sidang.

    Menyikapi insiden ini, Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi.

    “MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuhan yang terjadi di ruang persidangan PN Jakarta Utara,” ujar Juru Bicara MA, Yanto, dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

    “Karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas dan tidak tertib yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan (contempt of court),” sambungnya.

    Lebih lanjut, MA menegaskan bahwa siapa pun pelaku kegaduhan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik pidana maupun etik.

    MA juga telah memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta organisasi advokat terkait guna penindakan lebih lanjut.

    Terkait keputusan majelis hakim yang menetapkan sidang tertutup saat pemeriksaan saksi, Yanto menjelaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh hakim.

    “Meskipun dakwaannya bukan terkait kesusilaan, tetapi majelis hakim menilai bahwa materi sidang bersinggungan dengan kesusilaan, sehingga diputuskan untuk dilakukan secara tertutup,” tuturnya.

    Keputusan tersebut merupakan otoritas penuh Hakim yang dijamin oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai Pasal 152 ayat (2) jo. Pasal 218 KUHAP.

    Sikap ini juga selaras dengan kesepakatan dalam rapat pleno kamar pidana MA yang tertuang dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

    MA berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

     

  • Polri Mulai Penyelidikan Laporan PN Jakut Terkait Razman dan Firdaus – Page 3

    Polri Mulai Penyelidikan Laporan PN Jakut Terkait Razman dan Firdaus – Page 3

    Atas pelaporan tersebut, Razman mengaku santai. Menurut dia, laporan itu tidak akan berpengaruh apapun terhadapnya dan tim hukumnya.

    “Tanggapan saya dan tim terima kasih banyak, dan laporan itu terlalu kecil pasal yang dilaporkan itu ya. Jadi, bagi kami itu adalah sebuah tragedi hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengadilan tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” kata Razman kepada awak media, Rabu, 12 Februari 2025.