Kementrian Lembaga: MA

  • Eksepsi eks Pejabat MA Zarof Ricar Tidak Diterima, Sidang Pemufakatan Jahat Ronald Tannur Berlanjut – Halaman all

    Eksepsi eks Pejabat MA Zarof Ricar Tidak Diterima, Sidang Pemufakatan Jahat Ronald Tannur Berlanjut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak menerima eksepsi atau nota keberatan eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait kasus pemufakatan jahat kasasi terdakwa Ronald Tannur.

    Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti menyebut bahwa dalam menguraikan surat dakwaan, Jaksa dinilai telah melakukannya dengan cermat.

    Terutama perihal tindak pidana pemufakatan jahat yang dilakukan Zarof dengan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat untuk menyuap Hakim Agung Soesilo guna mempengaruhi putusan kasasi di Mahkamah Agung.

    “Mengadili, satu, Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Zarof Ricar tidak dapat diterima,” ucap Hakim Rosihan saat bacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Atas dasar itu Hakim pun menilai bahwa surat dakwaan yang telah diuraikan oleh Jaksa dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan dalam tahap persidangan.

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa Zarof Ricar berdasarkan surat dakwaan penuntut umum,” jelas Hakim.

    Adapun sebelumnya dalam sidang pembacaan eksepsi, Zarof Ricar meminta agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membebaskannya dari tahanan atas kasus pemufakatan suap perkara Gregorius Ronald Tannur di tingkat kasasi.

    Adapun hal itu diungkapkan Zarof melalui tim penasihat hukumnya ketika menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “(Meminta agar majelis hakim) mengeluarkan terdakwa dari tahanan,” ucap tim penasihat hukum Zarof di ruang sidang.

    Selain itu Zarof juga meminta agar hakim tidak menerima surat dakwaan baik dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu dan atau kedua dan dakwaan kumulatif kedua yang dikeluarkan oleh Jaksa.

    “Atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut batal demi hukum,” jelasnya.

    Penasihat hukum menjabarkan, bahwa dalam dakwaan kumulatif alternatif kesatu, Jaksa hendak menguraikan bahwa uang Rp 5 miliar ada sesuatu yang dijanjikan terhadap hakim kasasi.

    Namun dalam dakwaan tersebut, menurut penasihat hukum, penuntut umum tidak dapat menyebutkan jika uang itu akan dijanjikan untuk Hakim Soesilo yang kala itu bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim kasasi Ronald Tannur.

    “Sebagaimana hakim yang ditujukan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadilinya,” kata tim hukum.

    Tak hanya itu dalam eksepsinya menurut tim hukum, dalam dakwaan kumulatif alternatif kesatu tersebut, Jaksa justru menjelaskan bahwa Zarof meyakinkan Lisa Rachmat soal kemungkinan menyampaikan ke Hakim Soesilo untuk mempengaruhi putusan kasasi.

    Akan tetapi dalam dakwaan tersebut tim hukum beranggapan, Jaksa juga tidak menjelaskan kapasitas dari Zarof sehingga bisa mempengaruhi Hakim Soesilo saat mengambil putusan kasasi terhadap Ronald.

    “Yang mana dalam uraian dakwaan dengan jelas diketahui jika terdakwa memang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah sebagaimana seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif tersebut,” pungkasnya.

     

    Didakwa Janjikan Rp 5 Miliar untuk Hakim Kasasi

    Sebelumnya, Eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang Rp 5 miliar untuk diberikan kepada majelis hakim yang tangani kasasi perkara Gregorius Ronald Tannur.

    Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (Jpu) menyebut bahwa Zarof bersama pengacara Ronald, Lisa Rachmat hendak memberikan uang tersebut kepada tiga majelis hakim kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur.

    Jaksa menyebutkan, bahwa uang Rp 5 miliar itu akan diberikan ke tiga hakim kasasi melalui Hakim Soesilo yang dalam sidang tersebut bertindak sebagai Ketua majelis hakim.

    “Yaitu dengan maksud untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut untuk menjatuhkan putusan Kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya,” ucap Jaksa di ruang sidang, Senin (10/2/2025).

    Adapun pemufakatan itu bermula ketika Lisa melakukan pengurusan perkara Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.

    Untuk memuluskan niatnya, Lisa pun menghubungi Zarof agar dikenalkan dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu yakni Rudi Suparmono dan Zarof pun mengakomodir permintaan tersebut.

    Setelah itu Lisa pun menindaklanjutinya dengan melakukan pendekatan dengan majelis hakim PN Surabaya yang dikenalnya melalui Ketua PN Surabaya.

    Dalam pendekatannya itu Lisa Rachmat mempengaruhi Hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo untuk memutus bebas Ronald Tannur dari kasus pembunuhan.

    Ketiga hakim itu pun kemudian menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024.

    Dalam putusan itu hakim menilai bahwa Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

    Menyikapi vonis itu, Penuntut umum saat itu pun lantas mengajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung pada 6 September 2024.

    Adapun susunan majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara Ronald Tannur yakni Ketua Majelis Soesilo dan dua anggota majelis yaitu Sutarjo dan Ainal Mardhiah.

    Selanjutnya pada September 2024 Lisa mengetahui terkait susunan majelis kasasi tersebut.

    Setelah mengetahui hal itu, Lisa kembali menghubungi Zarof dan melakukan pertemuan di kediaman terdakwa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    Dalam pertemuan tersebut, Lisa Rachmat menyampaikan kepada terdakwa
    bahwa salah satu Hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur adalah Soesilo.

    Lisa pun meminta agar Zarof untuk mempengaruhi Sosilo agar memperkuat putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

    “Kemudian sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi sesuai keinginan Lisa Rachmat maka Lisa Rachmat akan memberikan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan pembagian Rp5.000.000.000,00 untuk Majelis Hakim Kasasi sedangkan Rp1.000.000.000,00 untuk terdakwa ZAROF RICAR dimana atas penyampaian tersebut maka terdakwa ZAROF RICAR menyetujui,” jelas Jaksa.

    Setelah mendapat tawaran itu Zarof pun menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan dengan Hakim Soesilo dalam sebuah acara pengukuhan guru besar di Universitas Negeri Makassar.

    Saat itu Zarof memastikan pada Soesilo bahwa dirinya benar merupakan majelis hakim yang tangani kasasi Ronald Tannur.

    Soesilo yang kemudian membenarkan hal itu lalu ditawarkan Zarof untuk membantu kasasi Ronald dengan memperkuat putusan PN Surabaya.

    “Selanjutnya Susilo menanggapi dengan menyampaikan akan melihat perkaranya
    terlebih dahulu,” ujarnya.

    Kemudian Lisa dan Zarof pun selanjutnya aktif berkomunikasi terkait kepengurusan perkara tersebut.

    Hingga akhirnya Lisa Rachmat menyerahkan uang total sebesar Rp 5 miliar secara bertahap kepada Zarof dan disimpan oleh eks Pejabat MA itu di rumahnya di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Majelis Hakim Kasasi yang terdiri dari Susilo (Ketua), Ainal Mardhiah (anggota I) dan Sutarjo (anggota II) menjatuhkan putusan Kasasi GREGORIUS RONALD TANNUR dimana terhadap putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh hakim Susilo yang pada pokoknya menyatakan GREGORIUS RONALD TANNUR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum,” pungkasnya.

    Akibat perbuatannya itu Zarof pun diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo.Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Prabowo Apresiasi para Presiden Indonesia Pendahulunya Saat Peluncuran Danantara

    Prabowo Apresiasi para Presiden Indonesia Pendahulunya Saat Peluncuran Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyinggung peran besar presiden pendahulunya dalam membangun sektor-sektor strategis, sehingga akhirnya sampai pada hari peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Prabowo menyampaikan, tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Sukarno mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno juga membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) agar Indonesia bisa menguasai teknologi.

    “Presiden kedua meneruskan pembangunan, dan semua presiden-presiden kita telah membawa kita sampai hari ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia. Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo, semua telah memberi peran dan sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, dan sekarang jatuhlah kepada kami untuk mengamankan pondasi-pondasi yang telah dibangun dan untuk meneruskan mencapai cita-cita menjadi negara sejahtera, rakyat kita makmur dan aman dalam keadilan,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara peluncuran Danantara.

    Dalam acara tersebut, hadir juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. 

    Seusai menandatangani keppres tentang BP Danantara, Prabowo bersama SBY dan Jokowi menuju lokasi acara peluncuran dengan menaiki mobil golf. Mereka disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Boediono, Jusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin.

    Pada saat acara peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto, SBY dan Jokowi juga ikut menekan tombol tanda Danantara resmi diluncurkan.

    Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Indonesia terdahulu akan dilibatkan dalam BPI Danantara sebagai penasihat.

    “Mantan-mantan presiden nanti akan diajak menjadi penasihat Danantara agar lembaga ini dikawal oleh figur-figur yang penuh integritas dan cinta Indonesia,” kata Hasan Nasbi terkait peluncuran Danantara.

  • Prabowo Bersama SBY, Jokowi, dan Mantan Wapres Kompak di Peluncuran Danantara

    Prabowo Bersama SBY, Jokowi, dan Mantan Wapres Kompak di Peluncuran Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Momen bersejarah dan penuh keakraban terlihat dalam acara peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengundang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

    Seusai menandatangani keppres tentang BP Danantara, Prabowo bersama SBY dan Jokowi menuju lokasi acara peluncuran dengan menaiki mobil golf. Mereka disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Boediono, Jusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung peran besar presiden pendahulunya dalam membangun sektor-sektor strategis. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Sukarno mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno juga membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) agar Indonesia bisa menguasai teknologi.

    Prabowo juga menyinggung peran besar Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo bagi bangsa Indonesia, sehingga sampai pada hari peluncuran Danantara. 

    “Yang kita luncurkan ini bukan sekedar dana investasi, melainkan alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat indonesia,” kata Prabowo.

    Dalam acara peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto, SBY dan Jokowi juga ikut menekan tombol tanda Danantara resmi diluncurkan.

    Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Indonesia terdahulu akan dilibatkan dalam BPI Danantara sebagai penasihat.

    “Mantan-mantan presiden nanti akan diajak menjadi penasihat Danantara agar lembaga ini dikawal oleh figur-figur yang penuh integritas dan cinta Indonesia,” kata Hasan Nasbi.

  • Momen Jokowi dan Gibran Satu Panggung di Peluncuran Danantara

    Momen Jokowi dan Gibran Satu Panggung di Peluncuran Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di satu panggung yang sama dalam peluncuran BPI Danantara, Senin (24/2/2025)

    Momen tersebut menarik perhatian karena ayah dan anak itu jarang terlihat berada dalam satu panggung.

    Berdasarkan pantauan Bisnis dalam seremoni peluncuran Danantara, nampak presiden dan wakil presiden pendahulu naik ke panggung yang sama saat Prabowo Subianto meneken peluncuran Danantara.

    Di sisi kanan dan kiri Prabowo terlihat ada Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, Gibran berdiri di samping kanan SBY, dilanjutkan oleh Wapres ke-11 Boediono dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Adapun, di bagian sisi Jokowi ada Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin dan Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Dalam hal ini, Prabowo meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi dan menjadi penasehat pengelolaan dana Danantara.

    “Saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa Danantara yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia baKal mengelola aset senilai lebih dari US$900 miliar atau setara Rp14.715 triliun.

    Menurutnya, dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. 

    Presiden Prabowo juga resmi mengumumkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar akan dikelola melalui lembaga Danantara.

    Dia menyatakan bahwa ketujuh BUMN ini akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

    Adapun tujuh BUMN tersebut di antaranya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

  • Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam acara peluncuran di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Dan organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara,” tuturnya.

    Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Selanjutnya Kepala Negara menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang Peengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara. Peluncuran dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih.

    Tekan Tombol Bersama Tanda Peresmian

    Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 Jokowi dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebelum menekan tombol tersebut, Prabowo Subianto memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presdien Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” katanya.

    Pada saat menekan tombol peresmian, Prabowo Subianto diapit olehJokowi di sisi kiri, dan SBY di sisi kanan. Setelah resmi diluncurkan, Jokowi pun langsung memberi selamat kepada Prabowo yang tengah bertepuk tangan atas peluncuran Danantara.

    “Selamat Pak, selamat,” ucapnya.

    Di atas panggung, ketiganya didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga mantan Presiden Republik Indonesia dilibatkan menjadi penasihat dan pengawas BPI Danantara.

    Saat ditanya soal ormas keagamaan akan dilibatkan menjadi pengawas, dia menjawab dengan singkat, ketika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Mungkin di penasihat ya,” ujar Hasan Nasbi.

    Dia juga menanggapi soal mantan Presiden yang juga kemungkinan menjadi dewan penasihat.

    “Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di penasihat,” kata Hasan Nasbi.

    Meski tidak ingin merinci soal mantan Presiden mana yang akan menjabat sebagai dewan penasihat, dia memaparkan soal tujuan pelibatan mantan Presiden dalam Danantara sebagai sovereign wealth funds (SWD) milik Indonesia itu.

    Menurut Hasan Nasbi, Danantara dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelibatan ormas keagamaan hingga mantan Presiden RI ini juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.

    “Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa itu, agar bisa juga comply dengan Santiago Principle maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” tuturnya.

    Tugas dan Kewenangan BPI Danantara

    Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Contohnya yaitu energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.

    Pemerintah menargetkan, investasi ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Danantara memiliki sejumlah tugas penting untuk menunjang perekonomian nasional.

    Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN, dengan beberapa kewenangan, di antaranya:

    Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN. Menyetujui penambahan/pengurangan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha. Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru. Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN. Mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) holding investasi dan operasional kepada DPR RI.

    Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara, yaitu:

    PT Pertamina (Persero) PT PLN (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk MIND ID (Mining Industry Indonesia).

    Prabowo Subianto sebelumnya meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni BPI Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Eksepsi Tak Diterima, Persidangan Zarof Ricar Tetap Dilanjutkan

    Eksepsi Tak Diterima, Persidangan Zarof Ricar Tetap Dilanjutkan

    loading…

    Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan eksepsi kubu eks Pejabat MA Zarof Ricar tidak dapat diterima. Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan eksepsi kubu eks Pejabat MA Zarof Ricar tidak dapat diterima. Akan hal itu, persidangan dengan terdakwa Zarof Ricar tetap dilanjutkan ke tahap perbuktian.

    “Mengadili, satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Zarof Ricar tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Zarof Ricar berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas,” ujarnya.

    Sekadar informasi, sidang dengan terdakwa Zarof Ricar akan dilanjutkan pada Senin (3/3/2025). Sidang tersebut dengan agenda pemeriksaan saksi.

    Sebelumnya, Zarof Ricar meminta agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membebaskannya dari tahanan atas kasus pemufakatan suap perkara Gregorius Ronald Tannur di tingkat kasasi.

    Hal itu sebagaimana disampaikan penasihat hukum Zarof saat menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “(Meminta majelis hakim) mengeluarkan terdakwa dari tahanan,” ucap tim penasihat hukum Zarof di ruang sidang.

    (rca)

  • Momen Prabowo Satu Mobil dengan SBY dan Jokowi saat Peluncuran Danantara

    Momen Prabowo Satu Mobil dengan SBY dan Jokowi saat Peluncuran Danantara

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan BPI Danantara di Jakarta, Senin (24/2/2025). Sebelum peluncuran, Prabowo satu mobil dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Foto: Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jakarta, Senin (24/2/2025). Peluncuran tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan.

    Sebelum peluncuran, Prabowo satu mobil dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Mereka satu mobil menuju tempat acara peluncuran.

    Setelah tiba, ketiganya telah ditunggu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin, dan Wakil Presiden ke-11 Boediono. Ketiganya saling sapa dan berbincang akrab.

    Peresmian tersebut ditandai dengan menandatangani Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

    “Pada hari ini Senin 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” ujar Prabowo.

    Tak hanya itu, Prabowo juga menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara. “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara,” katanya.

    (jon)

  • Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

    Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) bersama Wamen Hykum Edward Omar Sharif Hiariej (kedua kanan) dan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim (ketiga kanan) melepas peserta lomba lari Pengayoman Run 2025 di Pasar Festival Kuningan, Jakarta, Minggu (23/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/agr

    Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

    “Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada,” kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

    Supratman yang mengaku hadir langsung dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

    “Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar,” tuturnya.

    Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim agar menjaga integritas dan independensi demi tegaknya hukum dan keadilan.

    “Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan 150 lebih hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) sore.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

    “Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ kata Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

    Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Jakarta.

    Selain Yusril, pertemuan itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

    Sumber : Antara

  • AHY Kenang Upaya Kudeta Demokrat oleh Moeldoko: Kami Dulu Oposisi, Tidak Mudah!

    AHY Kenang Upaya Kudeta Demokrat oleh Moeldoko: Kami Dulu Oposisi, Tidak Mudah!

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang saat partainya menjadi oposisi pada pemerintahan Jokowi hingga dirinya nyaris dikudeta oleh Jenderal (Purn) Moeldoko.

    Hal itu disampaikan AHY seusai menerima kunjungan para ketua DPD, dan ketua DPC se-Indonesia, serta pengurus dewan perwakilan luar negeri, hingga organisasi sayap Partai Demokrat di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

    Menurut AHY, dalam pertemuan yang turut dihadiri para petinggi DPP Demokrat itu, mereka turut membicarakan masa-masa kelam dialami Demokrat dalam lima tahun terakhir sejak kongres 2020.

    “Tadi kami berdialog mengingat-ingat kembali apa saja yang telah kita lalui suka duka, jatuh bangun, tantangan, dinamika lima tahun terakhir dimulai dari kongres tahun 2020,” kata AHY kepada wartawan.

    Ketika itu, lanjut AHY, pergerakan sangat terbatas karena kondisi sedang masa lockdown karena pandemi Covid-19. “Sehingga tidak mudah, mobilitas sangat terbatas, dan kita harus fokus pada bantuan kemanusiaan yang bisa kita lakukan untuk masyarakat,” ujarnya.

    AHY mengatakan Demokrat saat ini menghadapi tantangan lain berupaya upaya kudeta dirinya melalui Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

    “Ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara inkonstitusional dan kami semua tentunya bersatu menghadapi dan melawan, karena kami ingin menjaga kedaulatan partai sekaligus menjaga demokrasi di Indonesia,” tutur AHY.

    Tolak tarik kepemimpinan Demokrat kubu AHY dan Moeldoko saat itu berujung pada gugatan hukum hingga tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. AHY akhirnya menang setelah MA menolak PK Moeldoko.

    “Setelah itu ada fase-fase politik lain yang juga tidak mudah, penuh dengan tantangan. Kami dulu sebagai oposisi, tidak selalu mudah untuk mendapatkan peluang-peluang atau peran-peran yang baik di pemerintahan,” kenang AHY.

    AHY bersyukur Demokrat kini telah kembali menjadi bagian dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami mensyukuri takdir Tuhan yang telah menuntun kami pada kondisi hari ini, menjadi bagian penting dalam kemenangan pemilihan presiden 2024 dan bersama Pak Prabowo Subianto,” kata AHY.

    AHY menegaskan komitmen Demokrat mendukung pemerintahan hingga lima tahun ke depan.

    “Mudah-mudahan ini menambah semangat kita semuanya untuk Demokrat yang semakin kokoh ke depan, dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat,” katanya.

  • Profil Sigit Pamungkas, Bupati Sragen yang Rumahnya Sederhana dan Masih Beralaskan Semen – Halaman all

    Profil Sigit Pamungkas, Bupati Sragen yang Rumahnya Sederhana dan Masih Beralaskan Semen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menjadi sorotan lantaran ia memiliki rumah yang sangat sederhana.

    Rumah tersebut terletak di Dukuh Ngembat, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    Dikutip dari TribunSolo.com, Rumah tempat tinggal Sigit itu sama seperti rumah-rumah ala rumah pedesaan di Sragen lainnya.

    Bagian utama rumah sudah berlantai keramik, sementara area dapur masih menggunakan lantai semen.

    Dinding dapur pun masih berupa susunan batu bata tanpa pelapis tambahan.

    Secara keseluruhan, rumah tersebut tampak sederhana tanpa adanya perabotan mewah di dalamnya.

    Halaman rumah cukup luas dan tidak dikelilingi pagar, sehingga terbuka.

    Di teras, terdapat kursi panjang yang digunakan untuk menyambut tamu.

    Sedangkan area di sisi kiri dan depan rumah Sigit masih berupa tanah pekarangan yang belum dimanfaatkan.

    Lingkungan di sekitar rumah masa kecil Sigit Pamungkas terasa tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

    Masyarakat di sekitarnya juga hidup dengan penuh kebersamaan dan keharmonisan.

    Hal itu terlihat saat Sigit unggul dalam hitung cepat Pilkada 2024.

    Sehari setelah pemungutan suara, beberapa warga masih berada di dapurnya untuk memasak, mengingat banyak tamu yang terus berdatangan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunSolo.com, rumah sederhana tersebut kini tinggali oleh kakak-kakak Sigit.

    Pasalnya, setelah lulus SMA, Sigit merantau ke Yogyakarta untuk berkuliah, lalu diterima sebagai dosen PNS di Fisipol Universitas Gadjah Mada.

    Kemudian ia berhijrah ke Ibukota karena terpilih menjadi anggota KPU RI.

    Sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati Sragen, Sigit juga pernah menjabat sebagai staf ahli di Kantor Staf Presiden.

    Lantas, seperti apakah Sigit Pamungkas?

    Berikut profilnya.

    Profil Sigit Pamungkas

    Sigit Pamungkas lahir di Sragen pada 4 April 1976.

    Melansir TribunJatim.com, ia mengenyam pendidikan dasar di SDN Mojorejo 1 Karangmalang, SMPN 2 Kedawung, dan SMA Negeri 1 Sragen.

    Sigit melanjutkan pendidikannya jenjang Sarjana pada bidang Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Pria berusia 48 tahun itu meraih gelar Master of Arts (MA) dari Kampus yang sama, yaitu UGM, pada tahun 2010.

    Ia mengawali karir akademiknya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada tahun 2002.

    Kemudian, pada tahun 2005, Sigit bergabung sebagai dosen tetap di UGM dan mengajar berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan politik serta demokrasi.

    Sigit kemudian melebarkan sayapnya ke bidang birokrasi.

    Ia tercatat pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI termuda, memimpin penyelenggaraan Pemilu 2014 dengan anggaran 16 triliun rupiah. 

    Selain itu, ia sempat berkarier di Kantor Staf Presiden (KSP), menangani isu strategis seperti politik, hukum, dan keamanan.

    Sigit Pamungkas juga dikenal sebagai pengamat pemilu yang telah berpartisipasi dalam pemantauan pemilu di berbagai negara, termasuk Ekuador, Sri Lanka, dan Korea Selatan, serta melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Rusia, dan Kanada.

    Setelah itu, ia berhijrah ke dunia politik.

    Sigit maju dalam Pilkada Sragen 2024 untuk mengakhiri dominasi politik keluarga dalam pemerintahan Kabupaten Sragen.

    Ia pun berhasil terpilih bersama pendampingnya, Suroto sebagai Wakil Bupati, dengan perolehan 330.830 suara.

    Sigit juga diketahui aktif dalam berorganisasi.

    Ia menjadi anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI dan Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI).

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunJatim.com/Ignatia) (TribunSolo.com/Septiana Ayu Lestari)