Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MA

  • Jack Ma Damai dengan Xi Jinping, Alibaba Gaspol

    Jack Ma Damai dengan Xi Jinping, Alibaba Gaspol

    Beijing –

    Raksasa e-commerce China, Alibaba Group, mengungkapkan bahwa mereka akan menginvestasikan USD 53 miliar untuk komputasi awan dan kecerdasan buatan atau AI selama tiga tahun ke depan. Ini akan jadi salah satu investasi teknologi terbesar perusahaan, melampaui investasinya di sektor-sektor ini dalam 10 tahun terakhir.

    Langkah ini dilakukan karena Alibaba, bersama beberapa perusahaan teknologi China, pendapatannya menguat dan kembali mendapat kepercayaan investor. Terlebih ada pertemuan antara presiden Xi Jinping, dan pendiri Alibaba, Jack Ma, yang memperbarui harapan investor bahwa pemerintah China akan lebih mendukung sektor teknologi.

    Eddie Wu, CEO Alibaba menekankan bahwa Alibaba telah fokus pada AI akhir-akhir ini, yang telah mendorong pertumbuhan perusahaan. Dia menyoroti potensi AI dalam membentuk kembali industri di seluruh dunia.

    “AI adalah jenis peluang transformasi industri yang hanya muncul sekali tiap beberapa dekade. Kami bertujuan terus mengembangkan model yang memperluas batasan kecerdasan dan AI akhirnya dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap atau bahkan menggantikan 50% PDB global,” katanya yang dikutip detikINET dari Asian Times, Kamis (27/2/2025).

    Hal itu didukung kembalinya Jack Ma yang saat bertemu Xi Jinping duduk di barisan depan dan Xi menjabat tangannya. Itu membuat para investor berbondong-bondong membeli saham di China dengan antusiasme yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun.

    “Pemandangan itu menunjukkan salah satu pengusaha terhebat di dunia yang masih hidup, kembali ke dalam kebaikan. Itu adalah sinyal yang menggembirakan bagi bisnis swasta,” kata analis Bill Bishop.

    Alibaba sendiri telah lama menjadi simbol global perusahaan teknologi China. Sedangkan Jack Ma adalah pengusaha teknologi China yang paling populer.

    (fyk/fay)

  • Ratusan Santri Ikuti Festival Sambut Ramadan 1446 H Bertajuk Alif Fest yang Digelar Lazis Safara – Halaman all

    Ratusan Santri Ikuti Festival Sambut Ramadan 1446 H Bertajuk Alif Fest yang Digelar Lazis Safara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Sahabat Dhuafa Nusantara (Lazis Safara) menggelar kegiatan menyambut bulan Ramadan bertajuk Alif Fest di Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025) lalu.

    Acara yang diikuti sekira 300 santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) se-Wonogiri.

    Ketua panitia Alif Fest, Dian Purnomo, menjelaskan kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda dalam menunjukkan bakat serta kecintaan mereka terhadap agama.

    “Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan harapan bagi orang tua yang khawatir dengan kemerosotan pendidikan saat ini, serta membuka ruang bagi anak-anak untuk berkembang dan menginspirasi lingkungan sekitar,” ujar Dian.

    Menurutnya, festival ini lahir sebagai respons terhadap keprihatinan terhadap generasi muda yang sering kali tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. 

    Sebagai bentuk motivasi, festival ini menghadirkan piala bergilir untuk TPA yang berpartisipasi. 

    Berbagai lomba digelar dalam festival ini, di antaranya lomba tahfiz, tartil, azan, serta lomba mewarnai tingkat SD dan TK. 

    Ia berharap kegiatan ini memacu semangat TPA dan anak-anak untuk berlomba dalam kebaikan.

    Sejumlah juri dihadirkan dalam Alif Fest, di antaranya Ustaz Khoirul Mujahid, lulusan Ma’had Aly Baitul Qur’an; Ustaz Agus Tri Bintoro, Ketua Dewan Pengurus Area Komunitas ODOJ (One Day One Juz) Kabupaten Wonogiri; dan Reza Armando Wibowo, Owner Chibify Design Studio.

    Sebanyak 18 santri terbaik berhasil meraih juara pada ajang ini.

    Adapun Rumah Qur’an Al Maghfiroh, Pule, Selogiri keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai tertinggi dan berhak atas piala bergilir Alif Fest 2025.

    “Semoga ini menjadi langkah awal dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Wonogiri, khususnya melalui TPA, serta menciptakan progresivitas yang lebih baik di masa depan,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, berikut daftar lengkap pemenang Alif Fest 2025. 

    Cabang Tahfiz A (Kategori TK)
    – Juara 1 Salwa Ashter Esa | TPQ Nurul Ilmi
    – Juara 2 Faishal Ahmad Haidar | TPQ Asy Syafaat
    – Juara 3 Fairus Istiqomah Nur Inayah | TPQ Nashir Muhammad

    Cabang Tahfiz B (kategori SD)
    – Juara 1 Arfida Bilqis Berlianawati | TPQ Al Ittihad
    – Juara 2 Farahiyah Najla Setyani | RQ Al Maghfiroh
    – Juara 3 Umar Amrullah | TPQ Lemah Ireng

    Cabang Tartil A (kategori 1-3 SD)
    – Juara 1 Asyifa Khoirunisa Mahendra | TPQ Baitul Qur’an 
    – Juara 2 Muhammad Hafidz AlFahrizi | TPQ An Nur Islam
    – Juara 3 Azizah Khairatul Hidayah | RQ Al Maghfiroh

    Cabang Tartil B (kategori 4-6 SD)
    – Juara 1 Alula Farzana Aulia Az Zahra | TPQ Al Muawanah
    – Juara 2 Ayu Kurnia Ramadhani | RQ Al Maghfiroh
    – Juara 3 Asfa | RQ Al Maghfiroh

    Kategori Azan
    – Juara 1 Rasyid El Karim | TPQ Al Mukarromah
    – Juara 2 Gibran Abdu H | TPQ Al Hidayatullah Pengkol
    – Juara 3 Danesh | TPQ Al Manshuroh Giriwono

    Kategori Mewarnai
    – Juara 1 Fatiha | RQ Al Maghfiroh
    – Juara 2 Haura Nusaibah | TPQ Ar-Rahman Jurug
    – Juara 3 Fattan Haidar Al Ghifari

    (Tribunnews.com)

  • Bertemu Puan di Acara Danantara, Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Bertemu Puan di Acara Danantara, Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua DPR Puan Maharani saat menghadiri peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Namun, pertemuan tersebut berlangsung singkat dan tidak membahas membanyak hal, tetapi ia sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, kalau ketemu Mbak Puan, pasti yang ditanyakan itu (kabar Megawati),” kata Jokowi di Kota Solo, Rabu (26/2/2025).

    Diungkapkan Jokowi, dirinya berkawan baik dengan Puan, sehingga pasti akan saling menyapa apabila bertemu.

    “Ya, saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja,” kata Jokowi.

    Acara peluncuran BPI Danantara di Istana Negara menjadi momen bersejarah dengan kehadiran para mantan presiden dan wakil presiden Indonesia. Presiden Prabowo Subianto turut mengundang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

  • Sempat Viral, Pendaki Nekat Naik Gunung Semeru yang Sedang Tutup Minta Maaf, Akui Lewat Jalur Ilegal – Halaman all

    Sempat Viral, Pendaki Nekat Naik Gunung Semeru yang Sedang Tutup Minta Maaf, Akui Lewat Jalur Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sempat viral di media sosial, sebanyak tujuh orang pendaki nekat mendaki Gunung Semeru yang sedang ditutup akhirnya meminta maaf.

    Video yang memperlihatkan rombongan pendaki itu, berada di puncak Gunung Semeru viral setelah diunggah oleh akun Instagram @jejakpendaki, Selasa (21/1/2025).

    Dalam narasinya, pendaki tersebut, nekat mendaki gunung lewat jalur ilegal dan diperkirakan terjadi pada Sabtu (18/1/2025).

    Adapun ketujuh oknum pendaki itu, yakni pria berinisial S asal Yogyakarta, IM asal Pasuruan, TR dari Klaten, JS dari Boyolali, TS dari Sukoharjo, SR dari Karanganyar, dan MA dari Solo.

    Sekitar satu bulan berlalu, mereka yang diduga mendaki melalui jalur ilegal Gunung Semeru ini muncul ke publik.

    Rombongan itu, memenuhi panggilan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) untuk menyampaikan klarifikasi pada Selasa (25/2/2025).

    Mereka juga mengakui mendaki melewati jalur ilegal saat pendakian Gunung Semeru ditutup.

    Mereka mendatangi kantor BB TNBTS Malang untuk menyampaikan permintaan maaf dan mengaku siap untuk menerima konsekuensi atas tindakan yang melanggar aturan tersebut.

    “Kami bertujuh melakukan pendakian ke Gunung Semeru melalui jalur ilegal. Kami menyesal atas tindakan kami tersebut. Tindakan kami tidak benar dan tidak patut dicontoh,” katanya saat menyampaikan klarifikasi, Selasa (25/2/2025).

    Yang bersangkutan juga meminta maaf kepada seluruh pihak terkait, serta kegaduhan yang timbul atas perbuatan mereka.

    Untuk itu, mereka akan melakukan aksi tanam pohon sebagai bentuk tanggung jawab mereka.

    “Sebagai bentuk tanggung jawab kami, kami akan melakukan penanaman 20 bibit pohon per orang,” tuturnya.

    Hal ini dibenarkan oleh Pranata Humas BB TNBTS, Endrip Wahyutama melalui pesan singkat.

    “Berdasarkan hasil keterangan para oknum, mereka mengakui memang telah melakukan pendakian ke Puncak Gunung Semeru melalui jalur ilegal, melanggar batas aman pendakian (Puncak Gunung Semeru), dan membuat informasi tidak benar serta menyebarkannya di media sosial,” ungkapnya, Rabu (26/2/2025).

    Sebelumnya, pihak pengelola TNBTS sudah menghubungi yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.

    “Sampai saat ini kami terus melacak akun dan Nomor HP tersebut untuk meminta klarifikasi terkait kegiatan itu,” ujar Endrip ketika dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    “Kami sudah mengirimkan pesan singkat dan menghubungi tapi belum ada tanggapan dari yang bersangkutan,” lanjutnya.

    Dia memastikan, pendakian Gunung Semeru ditutup hingga 8 Februari 2025.

    Penutupan sementara dilakukan untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan akibat cuaca ekstrem dan aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

    Sementara itu, jalur pendakian resmi oleh TNBTS yakni melalui rute Ranupani, Senduro, Kabupaten Lumajang.

    Lebih lanjut, pihaknya mengaku kecewa lantaran penutupan pendakian Gunung Semeru ini dilakukan demi keselamatan pendaki.

    “Kami sangat menyayangkan dengan postingan tersebut di tengah kondisi pendakian tutup dan kondisi Semeru yang saat ini sangat berbahaya untuk melakukan pendakian ke puncak Semeru,” jelas Endrip.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Viral Pendaki Nekat Naik Gunung Semeru yang Ditutup, Diduga Lewat Jalur Ilegal, Pengelola Bertindak.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunJatim.com/Erwin Wicaksono, Kompas.com/Imron Hakiki)

  • Razman Yakin Tak Langgar Hukum soal Ribut di Ruang Sidang

    Razman Yakin Tak Langgar Hukum soal Ribut di Ruang Sidang

    Razman Yakin Tak Langgar Hukum soal Ribut di Ruang Sidang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara
    Razman Arif Nasution
    yakin bahwa ia dan pengacara Firdaus Oiwobo tidak melanggar hukum terkait keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membuatnya dilaporkan ke polisi.
    Hal ini disampaikan Razman seusai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri terkait laporan PN Jakut soal keributan yang melibatkan Razman dan Firdaus.
    “Pertanyaan itu tadi sekitar 24 pertanyaan. Dan, kami juga setelah melihat video, apakah itu dari CCTV, apakah itu video resmi dari pengadilan, kok kayaknya, ya unsurnya sulit untuk dikatakan bahwa kami melanggar di tiga pasal itu,” ujar Razman saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
    Razman mengakui, dalam video tersebut, ia terekam kamera menaikturunkan tangannya ke atas meja.
    Namun, ia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah masalah.
    “Kami lihat betul, saya pun kaget tadi, saya kaget tadi, begitu runutnya video itu. Dan memang saya cuma gini ke meja itu gitu (gerakan tangan naik turun, pelan),” kata Razman.
    Razman menegaskan, dia dan Firdaus tidak bermaksud untuk menyerang institusi manapun, baik itu institusi kehakiman, kejaksaan, maupun polisi.
    Namun, ia hanya ingin melakukan koreksi terhadap oknum-oknum yang tidak mau ia sebutkan namanya.
    “Kalau bicara oknum itu adalah sebuah koreksi di mana harus memang dilakukan. Apalagi berdasarkan keterangan dari penerima pengaduan di Komisi Yudisial bahwa ada oknum. Dari yang, ya, menangani banyak perkara saat ini juga pernah dilaporkan. Tapi enggak usah sebut nama, tapi saya kira ini koreksi,” kata Razman.
    Dalam kasus ini, Razman dan tim hukumnya telah menyiapkan sejumlah ahli, yaitu ahli bahasa dan ahli pidana.
    Sebelumnya, Razman dan tim kuasa hukumnya dilaporkan oleh
    PN Jakarta Utara
    pada 11 Februari 2025 atas perintah Mahkamah Agung.
    Hukum yang menjerat Razman dkk adalah Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.
    Keributan itu terjadi ketika Hotman Paris dihadirkan sebagai saksi korban dalam kasus pencemaran nama baik yang menempatkan Razman sebagai terdakwa.
    Saat itu, Razman protes keras karena sidang digelar secara tertutup, padahal sidang-sidang sebelumnya diadakan terbuka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Sidang Isbat untuk Tentukan Awal Ramadan 1446 H – Page 3

    Menanti Sidang Isbat untuk Tentukan Awal Ramadan 1446 H – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bulan Ramadan selalu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh mayoritas warga Muslim di Indonesia. Sebagai bulan yang penuh berkah, umat Islam menjalani ibadah puasa, memperbanyak amalan baik, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan penuh ketakwaan.

    Indonesia pun sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, memiliki tradisi unik dalam menentukan awal bulan Hijriah, terutama untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Hal ini dilakukan melalui Sidang Isbat, forum yang melibatkan ulama, ahli falak, dan perwakilan ormas Islam.

    Kementerian Agama (Kemenag) pun akan mengadakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025. Di mana akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad seperti dilansir dari laman Kemenag, Rabu (26/2/2025).

    Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian dalam Sidang Isbat awal Ramadan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

  • Link Live Streaming Sidang Isbat Kemenag Penentuan 1 Ramadan 1446 H

    Link Live Streaming Sidang Isbat Kemenag Penentuan 1 Ramadan 1446 H

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat, 28 Februari 2025.

    Adapun sidang dijadwalkan akan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (10/2), dikutip dari situs Kemenag.

    Kemudian nantinya dalam sidang tersebut akan dilakukan tiga rangkaian kegiataan, yang pertama pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.

    Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Kemudian yang ketiga musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

    Pihaknya pun berharap puasa tahun ini akan dilangsungkan berbarengan dengan Muhammadiyah yakni pada 1 Maret 2025.

    Di sisi lain, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menambahkan, berdasarkan data hisab awal Ramadan 1446 H, ijtimak terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.

    Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

    “Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat. Namun, keputusan akhirnya kita tunggu berdasarkan hasil sidang isbat yang akan diumumkan Menteri Agama,” sebut Arsad.

    Data hisab ini akan dikonfirmasi melalui proses pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kemenag bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag di berbagai daerah akan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia.

    Hasil hisab dan rukyat akan dipaparkan pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama.

    Link Live Streaming Sidang Isbat

    Sidang Isbat yang dilaksanakan oleh Kemenag dapat disaksikan dalam siaran live streaming yang diakses melalui situs resmi dan Youtube.

    Berikut link live streaming sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 H:

    Link 1
    Link 2

  • Efisiensi Anggaran, Bupati Banyumas Pilih Pakai Mobil Dinas Pejabat Lama Regional 26 Februari 2025

    Efisiensi Anggaran, Bupati Banyumas Pilih Pakai Mobil Dinas Pejabat Lama Regional 26 Februari 2025

    Efisiensi Anggaran, Bupati Banyumas Pilih Pakai Mobil Dinas Pejabat Lama
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Bupati
    Banyumas
    yang baru dilantik, Sadewo Tri Lastiono memilih menggunakan
    mobil dinas
    pejabat sebelumnya.
    Sadewo tidak meminta pengadaan mobil dinas baru karena saat ini sedang dilakukan efisiensi anggaran untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.
    Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Banyumas Amrin Ma’ruf mengatakan, penggunaan mobil dinas pejabat lama juga sebagai bentuk kesederhanaan.
    “Karena efisensi anggaran, Pak Bupati memilih menggunakan mobil dinas lama meski (sebagian besar) sudah berumur lebih dari lima tahun,” kata kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

    Pejabat sebelumnya memiliki empat mobil dinas.
    Tiga mobil digunakan untuk bupati yaitu, Toyota Camry, Fortuner, dan Innova Zenix.
    Sedangkan satu mobil lainnya digunakan istri bupati sebagai ketua Tim Penggerak PKK yaitu, Innova Zenix tipe standar.
    Amrin melanjutkan, Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti juga melakukan hal yang sama.
    Ia akan menggunakan mobil dinas pejabat sebelumnya.
    “Untuk Ibu Wabup juga seperti itu. Bu Wabup akan menggunakan Innova Zenix dan Toyota Altis eks Pak Sekda. Kemudian untuk suaminya ketika masuk kepengurusan PKK ada Innova Reborn eks istri bupati sebelumnya,” jelas dia.
    Amrin mengatakan, kendaraan yang ada tersebut dinilai masih layak untuk mendukung kegiatan sehari-hari bupati dan wakil bupati.
    “Semuanya kami efisiensi, mudah-mudahan (mobil dinas yang ada) masih bisa untuk menjangkau pelayanan pimpinan kepada masyarakat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapat Bersama Komisi II DPR, Perludem Beri 10 Catatan soal Pilkada 2024

    Rapat Bersama Komisi II DPR, Perludem Beri 10 Catatan soal Pilkada 2024

    Rapat Bersama Komisi II DPR, Perludem Beri 10 Catatan soal Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (
    Perludem
    ) menyampaikan 10 catatan kritis terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (
    Pilkada
    ) Serentak 2024, dalam rapat dengar pendapat bersama
    Komisi II DPR
    RI, Rabu (26/2/2025).
    Anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan, penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) dan
    pilkada
    pada tahun yang sama sangat membebani penyelenggaraan pemilu.
    Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak kepada keprofesionalan penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan tahapan demi tahapan.
    “Kalau bicara Pilkada serentak nasional 2024, maka ini adalah Pilkada yang diselenggarakan di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres. Hampir semua mengakui adanya beban berat akibat himpitan tahapan pemilu dan pilkada, yang kemudian mengganggu profesionalitas penyelenggara,” kata Titi di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2025).
    Di samping itu, Titi juga menyoroti dampaknya terhadap peserta pemilu dan masyarakat.
    Sebab, masyarakat pada akhirnya lebih banyak menaruh perhatian pada pilpres, sehingga kurang fokus dalam mengawal pileg dan pilkada.
    “Fokus peserta serta konsentrasi dan orientasi masyarakat atas proses pemilu dan pilkada,” ujar Titi.
    Dalam paparannya, Titi pun mengungkapkan 10 catatan yang menjadi perhatian Perludem terkait pelaksanaan
    Pilkada Serentak 2024
    :
    1. Beban Berat Penyelenggara dan Peserta Pemilu
    Perludem menilai pelaksanaan pilkada di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres menimbulkan beban berat bagi penyelenggara dan peserta pemilu. Hal ini mengganggu profesionalitas penyelenggara serta fokus masyarakat dalam mengawal proses pemilu dan pilkada.
    2. Kampanye Tidak Optimal Mengangkat Isu atau Permasalahan Lokal
    Kampanye pilkada juga dinilai cenderung tidak optimal dalam mengangkat isu lokal karena terpengaruh residu pilpres.
    Banyak calon lebih menonjolkan branding koalisi politik nasional dibanding politik gagasan dan program daerah.
    3. Perbedaan Pengaturan UU Pemilu dan Pilkada Membuat Kerancuan
    Perludem berpandangan, adanya perbedaan aturan dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menyebabkan kebingungan serta inkonsistensi dalam pelaksanaannya.
    Beberapa penyelenggara bahkan menyamakan aturan Pilkada dengan Pemilu hanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.85/PUU-XX/2022.
    4. UU Pilkada Kerap Diuji di Pengadilan
    Sejak 2016, Undang-Undang Pilkada belum mengalami perubahan signifikan, sehingga banyak aturan yang dianggap tidak relevan.
    Akibatnya, aturan tersebut sering diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA), memicu ketidakpastian hukum dan polemik di masyarakat.
    5. Penyelenggara Tidak Utuh memahami Putusan MK dan Masih Ada Ketidakpatuhan
    Perludem melihat masih adanya beberapa penyelenggara yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi putusan MK, terutama dalam penyusunan aturan teknis Pilkada. Contohnya, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengaturan periodisasi masa jabatan dan syarat pencalonan mantan terpidana.
    6. Adanya Ketidaksepahaman atau Perbedaan Tafsir antara KPU dan Bawaslu
    Ketidaksepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menafsirkan aturan Pilkada mengakibatkan kekacauan dalam tahapan penyelenggaraan. Contoh kasus terjadi dalam pencalonan terpidana di Pilkada Gorontalo Utara.
    7. Masih Terjadi Rekrutmen Calon Anggota KPU di Tengah Tahapan Krusial Pilkada
    Perekrutan anggota KPU di tengah tahapan Pilkada dinilai Perludem mengganggu jalannya proses pemilu.
    Contohnya, seleksi calon anggota KPU Provinsi Lampung dan beberapa kabupaten/kota di Lampung dilakukan pada Oktober-November 2024, yang bertepatan dengan tahapan krusial Pilkada.
    8. Penegakan Hukum Pilkada Tidak Optimal
    Menurut Perludem, kerangka waktu penanganan pelanggaran dalam Pilkada masih terlalu sempit, sehingga tidak efektif dalam memberikan keadilan pemilu maupun efek jera bagi pelanggar.
    9. Gangguan Cuaca karena Pemungutan Suara Jelang Akhir Tahun
    Pemungutan suara yang dijadwalkan pada bulan November berpotensi terganggu oleh faktor cuaca. Gangguan distribusi logistik dan kendala saat hari pemilihan dapat terjadi di berbagai daerah, seperti Sumatera Utara dan Pekalongan.
    10. Tingginya Suara Tidak Sah
    Di sejumlah daerah, angka suara tidak sah cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya “protest voting” dari pemilih.
    Fenomena ini menunjukkan keterputusan hubungan antara aspirasi pemilih dengan pasangan calon yang bertarung dalam pilkada.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besaran Dana PIP yang Cair 2025, Penuhi Kriteria Ini untuk Jadi Penerima Bantuan

    Besaran Dana PIP yang Cair 2025, Penuhi Kriteria Ini untuk Jadi Penerima Bantuan

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tahun 2025, pemerintah kembali menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk bantuan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

    Bantuan dalam bentuk uang tunai pada PIP 2025 akan diberikan kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK).

    Proses pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah.

    Besaran Dana PIP 2025

    Setiap jenjang pendidikan memperoleh bantuan dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Rincian bantuan PIP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

    Siswa SD/MI: Rp450.000 per tahun, dengan Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir. Siswa SMP/MTs: Rp750.000 per tahun, dengan Rp375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir. Siswa SMA/MA/SMK: Rp1.800.000 per tahun, dengan kisaran Rp500.000 – Rp900.000 bagi siswa baru dan kelas akhir.

    Dana ini ditujukan untuk membantu berbagai kebutuhan pendidikan siswa, termasuk pembelian perlengkapan sekolah, buku, seragam, serta biaya transportasi ke sekolah.

    Syarat dan Kriteria Penerima PIP 2025

    Tidak semua siswa berhak menerima bantuan ini. PIP hanya diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

    Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah. Berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, termasuk anak-anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Anak yatim piatu, anak panti asuhan, korban bencana alam, serta siswa penyandang disabilitas. Siswa yang tidak bersekolah (drop out) yang ingin melanjutkan pendidikan. Cara Mengecek Penerima dan Pencairan Dana PIP 2025

    Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk dalam daftar penerima PIP 2025, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

    Kunjungi situs resmi PIP di https://pip.dikdasmen.go.id/. Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Isikan hasil penjumlahan angka yang tertera pada kolom yang tersedia. Klik tombol “Cek Penerima” dan tunggu hingga sistem menampilkan informasi status penerimaan.

    Jika terdaftar sebagai penerima, pencairan dana dapat dilakukan melalui bank mitra pemerintah seperti Bank BRI, BNI, dan Mandiri.

    Bagi penerima yang sudah memiliki rekening, dana akan langsung ditransfer, sementara bagi yang belum memiliki rekening, pencairan dapat dilakukan dengan membawa Kartu KIP, KTP orang tua, dan Kartu Keluarga (KK) ke bank yang ditunjuk.

    Dengan adanya Program Indonesia Pintar ini, diharapkan siswa dari keluarga kurang mampu dapat terus menempuh pendidikan tanpa terbebani masalah biaya, sehingga mereka dapat meraih masa depan yang lebih baik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News