Kementrian Lembaga: MA

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memutuskan puasa Ramadan 1446 Hijriah di Indonesia dimulai pada Sabtu (1/3/2025), meski hilal tidak terlihat di mayoritas wilayah Indonesia pada Sidang Isbat, Jumat (28/2) petang.

“Diputuskan malam ini dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok, insya Allah, tanggal 1 Maret 2025,” ujar Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai sidang isbat.

“Mohon maaf kami terlambat. Harus menunggu bagian paling barat dari Indonesia, Aceh.”

Umat Muslim di Indonesia memang harus menunggu lebih lama untuk mengetahui hari pertama Ramdan tahun ini. Cuaca mendung di beberapa wilayah di Indonesia menjadi kendala utama yang menyebabkan hilal tidak bisa terpantau secara langsung.

Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi`i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua MUI Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad menyampaikan hasil sidang isbat di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (28/2/2025). (ANTARA/Asprilla Dwi Adha/tom)

Sementara itu Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, sejak 11 Februari 2025 telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025. Hal ini dipaparkan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti.

Muhammadiyah juga mengumumkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025.

Dilakukan Sejak 1950-an

Sidang Isbat memiliki sejarah yang signifikan dalam kehidupan keagamaan dan sosial di Indonesia. Sidang ini diselenggarakan untuk menetapkan awal bulan dalem kalender Hijriah, terutama yang berkaitan dengan ibadah penting umat Islam seperti Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.

Sidang Isbat bertujuan memberikan kepastian hukum dan keagamaan kepada masyarakat serta mengurangi perbedaan pendapat mengenai penetapan awal bulan. Perlu ada kerja sama antara pemerintah dan ulama untuk menciptakan kesatuan dan integrase di tengah masyarakat.

Seperti sidang Isbat tahun ini yang dilakukan secara tertutup, dihadiri pewakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), DPR, dan Mahkamah Agung (MA).

Agenda sidang mencakup pemaparan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi dan verifikasi hasil pengamatan hilal dari berbagai lokasi pantauan di seluruh Indonesia.

Sidang Isbat sendiri sudah dilakukan sejak era 1950-an, meski di beberapa sumber menyebut pertama kali pelaksanaannya pada 1962. Untuk menentukan awal Ramadan, sidang Isbat biasanya dilakukan pada 29 Syaban.

Umat Islam melaksanakan shalat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/2/2025). (ANTARA/Sulthony Hasanuddin/tom)

Mengutip laman Kementerian Agama, sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.

Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda, seiring dengan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan.

“Inilah yang menjadi nilai lebih bahwa keputusan diambil bersama, nilai-nilai demokrasi sangat tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang isbat,” tegas Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam, Adib.

Perbedaan Metode Dua Ormas 

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sering berbeda dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, terutama Ramadan, Syawal, Zulhijah.

Peneliti dari Kementerian Agama RI, Suhanah, menjelaskan penyebab perbedaan penetapan awal Ramadhan dapat ditinjau dari aspek metodenya. Muhammadiyah menggunakan metode hisab (perhitungan) dalam penentuan 1 Ramadan, sementara NU menggunakan metode rukyat (mengamati hilal secara langsung).

“Kedua kelompok ini sulit disatukan karena mempunyai alasan fikih masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Semarang, perbedaan tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi kalangan masyarakat awam,” katanya dikutip dari Jurnal Harmoni.

Mengutip laman MUI, hisab secara bahasa berarti menghitung. Seperti namanya, penentuan awal bulan menggunakan metode hisab mengandalkan hitungan falak atau ilmu astronomi.

Hasil dari perhitungan ini nantinya akan digunakan untuk memastikan wujud dari hilal. Dengan kata lain, penetapan awal bulan dengan metode hisab tidak perlu dilakukan dengan melihat hilal secara langsung, melainkan cukup menggunakan perhitungan sistematis.

Alasan Muhammadiyah menggunakan metode ini karena salah satunya mengacu pada Surah Ar-Rahman ayat 5 yang artinya “matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”.

Sementara itu, hilal untuk menentukan awal bulan baru meliputi lengkungan bulan sabit paling tipis yang ada pada ketinggian rendah. Posisi hilal berada di atas ufuk barat setelah matahari terbenam dan harus bisa diamati.

Dalam mengamati hilal menggunakan metode rukyat, ada tiga cara yang dapat dilakukan yaitu mengamati dengan mata telanjang, bantuan alat optik atau teleskop, hingga alat optik termutakhir yang terhubung dengan sensor atau kamera.

Metode rukyat untuk menetapkan awal bulan tercermin dalam sabda Rasululllah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Meski seringkali terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan melalui metode hisab dan rukyat, MUI menegaskan tidak ada yang salah dari dua metode tersebut karena keduanya berasal dari ijtihad para ulama.

Selain itu, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Fatwa tersebut mewajibkan warga negara Indonesia menaati ketetapan pemerintah ketika terjadi perbedaan pendapat soal awal Ramadan.

Ramadan 1446 H Berbeda dengan Negara Tetangga

Dalam konferensi pers setelah sidang isbat, Menag Nasaruddin Umar mengatakan hilal akhirnya ditemukan di provinsi paling barat di Aceh. Itu setelah kondisi objektif hilal dari Indonesia bagian timur, tengah, sampai bagian barat, di ekor pulau Jawa tidak dimungkinkan untuk menyaksikan hilal.

“Ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh hakim, dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu, ditambah dengan pengukuhan, oleh hakim agama setempat,” jelas Nassaruddin.

Untuk Ramadan 1446 H, baik Indonesia maupun Arab Saudi memulai puasa di tanggal yang sama, yaitu 1 Maret 2025. Namun demikian, sebelumnya dalam penentuan awal Ramadan atau Idulfitri di Indonesia seringkali berbeda dengan di Arab Saudi. Contohnya pada Ramadan tahun lalu, ketika pemerintah Arab Saudi menetapkan puasa pertama jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, sedangkan pemerintah Indonesia melalui menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Selasa, 12 Maret.

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin menuturkan, perbedaan penentuan tersebut bukan disebabkan oleh kriteria yang berbeda, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan keputusan antara pemerintah kedua negara.

“Prinsipnya semakin ke barat, negara-negara yang lebih barat itu lebih bisa melihat posisi bulan yang lebih tinggi dan jarak bulan yang lebih jauh dari posisi matahari,” kata Thomas dikutip dari Antara, Selasa (25/2/2025).

Siswa TK menjadi peserta Pawai Tarhib menyambut Ramadhan di Kota Palangka Raya, Selasa (21/3/2023). (ANTARA/Rendhik Andika)

Secara teori, kata Thomas, wilayah barat berpotensi melihat hilal lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur.

“Jadi sebenarnya wajar ketika di Arab Saudi itu sudah terlihat hilal, padahal di Indonesia belum (terlihat), itu wajar,” ujarnya.

Untuk tahun ini, baik Indonesia maupun Arab Saudi menetapkan 1 Maret 2025 sebagai 1 Ramadan 1446 Hijriah. Tetapi, awal puasa Ramadan di Indonesia berbeda dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang jatuh pada Minggu, 2 Maret.

Perbedaan tanggal awal puasa antara Indonesia dan negara-negara tetangga karena di tiga negara tersebut tidak terlihat hilal, serta tidak terpenuhinya kriteria rukyat (pengamatan hilal) yang berpedoman pada Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Dalam MABIMS, dijelaskan kriteria hilal minimum ialah berada di ketinggian tiga derajat dan elongasi 6,4 derajat.