Xcloud.id

Kementrian Lembaga: MA

  • Pengumuman OSN 2025 SMA Dirilis: Cek Hasil Seleksi Kabupaten/Kota di Sini! – Page 3

    Pengumuman OSN 2025 SMA Dirilis: Cek Hasil Seleksi Kabupaten/Kota di Sini! – Page 3

    Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan kompetisi sains tahunan yang sangat bergengsi di Indonesia. Ajang ini dirancang untuk mengasah minat dan bakat siswa dalam bidang riset dan inovasi, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta pemecahan masalah yang kompleks.

    Kompetisi ini terbuka bagi siswa SMA/MA/SMK/MAK sederajat dari seluruh Indonesia, termasuk siswa dari Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Partisipasi yang luas ini menunjukkan komitmen untuk menjaring talenta terbaik dari berbagai pelosok negeri.

    Terdapat sembilan cabang lomba yang dipertandingkan dalam OSN, mencakup berbagai disiplin ilmu. Cabang-cabang tersebut meliputi Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Geografi, Kebumian, dan Komputer. Setiap cabang lomba menguji kedalaman pemahaman dan kemampuan aplikasi konsep sains siswa.

  • Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan Pembubaran Departemen Pendidikan

    Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan Pembubaran Departemen Pendidikan

    Jakarta –

    Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) memberi lampu hijau kepada Presiden Donald Trump untuk melanjutkan pembubaran Departemen Pendidikan. Ada tiga hakim yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dengan putusan itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (15/7/2025), pengadilan mencabut penangguhan yang telah ditetapkan hakim distrik federal terkait PHK massal di departemen tersebut. Tiga hakim liberal dari sembilan hakim mengajukan pendapat berbeda dengan menyatakan ketidaksetujuannya.

    Selama kampanye diketahui Trump berjanji menghapus Departemen Pendidikan, yang dibentuk oleh Undang-Undang Kongres pada tahun 1979. Pada Maret lalu, dia juga memangkas hampir setengah jumlah pegawainya.

    Trump menginstruksikan Menteri Pendidikan Linda McMahon di non-job kan.

    Sekitar 20 negara bagian bergabung dengan serikat guru dalam menentang langkah tersebut di pengadilan, dengan alasan bahwa presiden dari Partai Republik melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dengan melanggar hak prerogatif Kongres.

    Pada Mei lalu, hakim distrik Myong Joun memerintahkan pemulihan jabatan ratusan pegawai Departemen Pendidikan yang dipecat. Namun, MA mencabut putusan itu tanpa memberikan penjelasan.

    Pendapat Berbeda Hakim

    Hakim Sonia Sotomayor, dalam perbedaan pendapat yang diikuti oleh Hakim Elena Kagan dan Hakim Ketanji Brown Jackson, mengatakan dalam putusan Pendidikan bahwa “hanya Kongres yang berwenang untuk menghapuskan Departemen tersebut.”

    Secara tradisional, pemerintah federal memiliki peran terbatas dalam pendidikan di Amerika Serikat, dengan hanya sekitar 13 persen dana untuk sekolah dasar dan menengah berasal dari kas federal, sisanya didanai oleh negara bagian dan komunitas lokal.

    Namun, dana federal sangat berharga bagi sekolah berpenghasilan rendah dan siswa berkebutuhan khusus. Dan pemerintah federal berperan penting dalam menegakkan perlindungan hak-hak sipil utama bagi siswa.

    Sebagaimana diketahui, pembubaran Departemen Pendidikan ini bagian dari kebijakan efisiensi pemerintahan Trump. Trump pada Januari lalu, memerintahkan badan-badan federal untuk menyiapkan rencana pengurangan tenaga kerja secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Trump juga telah mengambil langkah untuk memecat puluhan ribu pegawai pemerintah dan memangkas program-program — yang menargetkan inisiatif keberagaman dan menghapuskan Departemen Pendidikan, badan bantuan kemanusiaan AS USAID, dan lainnya.

    Lihat juga Video ‘Trump Harap Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Selesai Pekan Depan’:

    (zap/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Sulit Makzulkan Gibran

    Tak Sulit Makzulkan Gibran

    PARA jenderal purnawirawan kumpul. Di antaranya adalah seorang mantan Panglima TNI hingga sejumlah Kepala Staf Angkatan. Satu kesepakatan: “Makzulkan Gibran Rakabuming Raka”.

    Surat tuntutan pemakzulan No 003/FPPTNI/V/2025 sudah mereka tanda tangani. Bahkan sudah pula dikirim ke MPR pada 2 Juni 2025.

    Ketua MPR adalah Ahmad Muzani. Seorang tokoh yang sekaligus menjadi Sekjen Gerindra. Orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Apa ini kebetulan? Tentu saja tidak. Dengan sangat cerdas, semua sudah dipersiapkan.

    Surat tuntutan pemakzulan Gibran ada di meja Ahmad Muzani. Ketua MPR, sekaligus Sekjen Gerinda. Ini poin pentingnya. Apa artinya? Muzani pegang tombol. Kapan tombol dipencet? Terserah dia. Tentu atas petunjuk ketum Partai Gerindra.

    Kapan MPR mensidangkan usulan pemakzulan Gibran? Bergantung kapan ketua MPR memencet tombol itu? Nasib Gibran ada di tombol itu.

    Saat ini, posisi Gibran melemah. Kapan saja bisa dimakzulkan? Setiap saat, kasus hukum bisa dimunculkan. Ubedilah Badrun adalah salah satu aktivis yang pernah melaporkan Gibran ke KPK. Artinya, posisi Gibran rentan.

    Di Indonesia, tidak sulit mencari kesalahan para pejabat. Apalagi, pejabat yang sebelumnya cukup lama menjadi anak walikota, anak gubernur dan anak presiden. Akan selalu ada celah jika punya niat untuk mencari kesalahan.

    Di sisi lain, sang ayah, Joko Widodo, tak lagi berkuasa. Sebagai wakil presiden, Gibran tak ubahnya Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Apalagi, Gibran tak punya partai. Tak ada kekuatan politik yang bisa back up Gibran. PSI, partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tidak punya kursi di DPR. Jadi, memakzulkan Gibran bukan masalah yang sulit. 

    Ingat Tom Lembong? Ia adalah salah satu dari sekian banyak contoh pejabat, karena posisinya yang berseberangan dengan penguasa, ia harus hadapi tuntutan hukum.

     Pendukung Anies Baswedan ini hanya setahun menjabat sebagai Mendag. Posisinya saat ini jadi tersangka kaus korupsi. 

    Meski di persidangan, terbukti ia tidak menerima uang suap. Ini juga diakui sendiri oleh penuntut umum, yakni Kejaksaan. 

    Meski tak menerima uang suap dalam kasus korupsi yang dituduhkan, Tom tetap “harus” jadi tersangka. Tom dituntut 7 tahun penjara. Kenapa harus? Karena ada pihak yang mengharuskan Tom  dipenjara.

    Bagaimana dengan Gibran? Saat ini, Gibran wakil presiden. Selama posisi Gibran tidak menjadi ancaman buat Prabowo, Gibran aman. Aman sebagai wapres hingga 2029.

    Saat ini, apakah Gibran jadi ancaman bagi Prabowo? Disinilah tema utamanya.

    Jokowi bersedia memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Syaratnya? Gibran jadi wapres. Berapa lama? Ini pertanyaan bagus. 

    Masih ingat ungkapan Connie Bakrie, pengamat militer Indonesia yang sekarang bermukim di Rusia? Connie pernah bilang: “ada deal kalau Gibran akan menggantikan Prabowo di tahun ke-2. 

    Menurut Connie, informasi ini ia dapatkan dari Roslan Roeslani, ketua TKN (Tim Kemenangan Nasional) Prabowo-Gibran. Benarkah ungkapan Connie ini? Sulit diverifikasi faktanya. Tapi, tak berarti sulit dianalisis. 

    Bukti empirisnya, sulit Anda dapatkan. Itu rahasia. Bahkan super rahasia. Anda tidak akan bisa verifikasi dan validasi menggunakan data empiris.

    Di dunia politik, pembuktian empirisme tidak berlaku. Panggung belakang seringkali tak tersentuh oleh mata Anda. Tapi, Anda punya logika. Logika, kata filosof Perancis Immanuel Kant (1742-1804) mampu menembus ruang dan waktu. Logika memiliki kemampuan untuk menjangkau apa yang ada di panggung belakang.

    Mari kita mainkan logikanya. Jokowi menangkan Prabowo. Artinya, Jokowi menjadi faktor penentu kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin.

    Clear dan ini jangan dibantah. Lalu, Jokowi “menyiapkan” Gibran sebagai cawapres dengan semua dinamika dan dramanya di MK (Mahkamah Konstitusi).

     Pertanyaannya: “apakah Gibran hanya disiapkan untuk menjadi wakil presiden Prabowo hingga 2029? Atau Gibran disiapkan untuk menjadi presiden pengganti Prabowo?”. Coba Anda renungkan sebelum melanjutkan membaca tulisan ini.

    Kalau Gibran hanya disiapkan sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo hingga 2029, maka riwayat karir Gibran akan tamat. Mungkin juga karir semua keluarga Jokowi. Kenapa? 

    Pemilu 2029, Prabowo akan nyalon presiden untuk periode kedua. Gibran belum tentu jadi wakilnya. Tim Prabowo akan lihat survei. Di survei 2029, nama Gibran belum tentu jadi “Top Score” sebagai cawapres Prabowo. 

    Pilpres 2029 akan memunculkan banyak nama. Di antaranya Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Muhaimin Iskandar masih dalam posisi tawar yang seksi.

    Dalam posisi ketika tidak dipilih jadi cawapres Prabowo, apakah Gibran akan punya nyali untuk nyapres dan melawan Prabowo di Pilpres 2029? Gibran bukan tandingan Prabowo.

    Rekam jejak Gibran cukup kontroversial. Ini akan semakin menyulitkan posisi tawarnya di 2029. 

    Dari logika ini, kita bisa membaca bahwa Gibran tidak disiapkan untuk menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2029.  Rentan ! Apakah ini berarti bahwa “Gibran disiapkan Jokowi untuk mengganti Prabowo di tengah jalan”, sebagaimana informasi Connie Bakrie? Bagi publik, informasi Connie lebih masuk akal. Benar-tidaknya, selain Tuhan, hanya Prabowo dan Jokowi yang tahu.

    Kalau informasi Connie benar, realisasinya akan sulit. Apalagi posisi saat ini, Gibran tersandera oleh surat tuntutan pemakzulan. Nasib Gibran ada di meja ketua MPR yang juga merupakan sekjen Gerindra, orang kepercayaan Prabowo.rmol news logo article

    *) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

  • Febri Diansyah Sebut Jaksa Mengarahkan Seolah Uji Materi Jadi Awal Cerita Suap Hasto

    Febri Diansyah Sebut Jaksa Mengarahkan Seolah Uji Materi Jadi Awal Cerita Suap Hasto

    Febri Diansyah Sebut Jaksa Mengarahkan Seolah Uji Materi Jadi Awal Cerita Suap Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDI-P

    Hasto Kristiyanto
    ,
    Febri Diansyah
    menyebut, replik jaksa
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) mengarahkan seakan-akan tindakan uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) sebagai awal mula suap.
    Pernyataan ini Febri sampaikan guna menanggapi replik jaksa KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang menjerat Hasto.
    Febri memandang, tindakan jaksa tersebut dilakukan karena tim penuntut umum tidak berhasil membuktikan kliennya terlibat dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
    “Kami menilai ini bentuk ketidakmampuan penuntut umum membuktikan adanya perintah suap dari Pak Hasto, lalu diarahkan seolah-olah judicial review adalah perbuatan permulaan dari suap,” kata Febri saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).
    Padahal, kata Febri, tindakan PDI-P menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ke MA dijamin konstitusi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
    Langkah itu ditempuh PDI-P bukan untuk menguji undang-undang melainkan mengatasi kekosongan hukum menyangkut situasi di mana calon anggota legislatif yang menang pemilu meninggal dunia.
    Di sisi lain, kata Febri, dalam persidangan terungkap, skenario suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI direncanakan oleh eks kader PDI-P Saeful Bahri dan pengacara PDI-P, Donny Tri Istiqomah.
    “Saksi Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah dengan terang mengatakan bahwa skenario suap itu mereka buat sendiri. Tidak pernah ada arahan, perintah, atau laporan ke Pak Hasto,” ujar Febri.
    Mantan Juru Bicara KPK itu menyebut, fakta terkait perencanaan itu menjadi pembeda antara tindakan sah dilakukan yakni JR ke MA dengan tindak pidana suap yang telah menyeret Saeful menjadi terpidana.
    Ia juga mendapati sikap jaksa KPK terhadap dua putusan perkara suap Harun yang telah inkracht pada 2020 tidak konsisten.
    Jika perkara yang menjerat Hasto merupakan perkara baru, seharusnya KPK menggelar penyelidikan dari awal.
    Namun, pada kenyataannya kasus itu merujuk pada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) tahun 2019.
    Febri pun menyatakan tim kuasa hukum akan menjawab replik jaksa yang mengeklaim memperkuat bukti keterlibatan Hasto.
    “Yang pasti, penting bagi kita untuk memisahkan secara jernih mana perbuatan yang sah dan mana yang tidak sah,” kata Febri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • Pengumuman OSN Tingkat Provinsi untuk SMA/SMK Digelar 15 Juli 2025, Begini Caranya

    Pengumuman OSN Tingkat Provinsi untuk SMA/SMK Digelar 15 Juli 2025, Begini Caranya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengumumkan nama-nama peserta yang lolos Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat provinsi untuk jenjang SMA/MA/SMK/MAK pada 15 Juli 2025.

    Informasi resmi akan disampaikan melalui kanal Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

    Ajang kompetisi ilmiah bergengsi ini mempertandingkan sejumlah cabang ilmu seperti Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Geografi, Kebumian, dan Komputer. OSN menjadi wadah pengembangan minat dan bakat siswa dalam bidang riset serta inovasi sejak dini.

    Sebelumnya, pada 12 Juli 2025, telah diumumkan peserta OSN tingkat provinsi dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Kepala Pusat Prestasi Nasional Maria Irene menyampaikan bahwa sebanyak 6.550 siswa SD dan 6.899 siswa SMP dinyatakan lolos. Rinciannya, dari jenjang SD, bidang IPA diikuti oleh 2.177 peserta, IPS oleh 2.170 peserta, dan Matematika oleh 2.203 peserta. Sementara itu, untuk jenjang SMP, bidang IPA diikuti oleh 2.332 peserta, IPS oleh 2.236 peserta, dan Matematika oleh 2.331 peserta.

    “Tahun ini, OSN-K diikuti oleh 321.043 siswa jenjang SD/MI, dengan rincian: IPA 111.555 siswa, IPS 93.332 siswa, dan Matematika 116.156 siswa. Sementara 187.552 siswa SMP/MTs turut serta, terdiri atas IPA 61.958 siswa, IPS 63.175 siswa, dan Matematika 62.419 siswa,” kata Maria Irene dalam siaran pers Kemendikdasmen, Senin (14/7/2025).

    Peserta OSN-K berasal dari 38 provinsi dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Seluruh proses seleksi dilakukan secara daring melalui kerja sama antara Puspresnas, Puspendik, dan Pusdatin, serta dukungan penuh dari Dinas Pendidikan daerah dan satuan pendidikan masing-masing.

  • Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan politikus PKB
    Fathan Subchi
    resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (
    IKA PB PMII
    ) periode 2025-2030.
    Pengukuhan ini dilakukan dalam agenda Rakernas I PB IKA PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025) malam.
    Setelah resmi menjadi Ketum IKA PB PMII, Fathan meminta agar seluruh jajarannya menjadi kelompok yang solid dan tidak perlu merasa hebat sendiri.
    Dia mengingatkan bahwa tidak ada
    superman
    di dalam tim mereka.
    “Mari kita berkontribusi, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi. Tidak ada pribadi yang hebat, tidak ada
    superman
    , yang ada adalah tim yang hebat.
    Kerja kolektif
    , kerja berkelompok,” ujar Fathan.
    Fathan kemudian menyinggung pesan dari Ketua Majelis Pertimbangan PB IKA PMII, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait kerja sama dalam membangun organisasi.
    Cak Imin, kata Fathan, meminta seluruh kader PB IKA PMII yang notabene merupakan anak muda untuk terus berkontribusi dan bekerja.
    “Tadi Cak Imin bilang, ini bagus anak-anak muda, tapi harus bekerja, berkontribusi,” ucap dia.
    Fathan menilai bahwa era kepemimpinannya saat ini merupakan era baru dan
    era kebangkitan
    IKA PB PMII.
    Menurut dia, IKA PB PMII akan terus melakukan kerja-kerja dan peta jalan dalam mendukung serta mengawal program pemerintah yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Dengan kepengurusan baru ini, yang tadi hampir kalau dibacakan sekitar 420 orang luar biasa sekali, ini adalah era baru, era kebangkitan,” ujar Fathan.
    “Kita akan terus melakukan peta-peta jalan,
    roadmap
    yang bagus bagi kepentingan bangsa di negara,” imbuh dia.
    Dalam pengukuhan ini, turut hadir Menag Nasaruddin Umar, Menko PM Muhaimin Iskandar, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, Waketum Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Wamen Perindustrian Faisol Riza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN Nasional

    8 Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN Nasional

    Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) mengaku ngiler melihat para wakil menteri (wamen) ditunjuk menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Islam Indonesia (
    IKA PB PMII
    ) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025) malam.
    Mulanya, Cak Imin menyapa para wamen yang hadir di acara tersebut, mengingat mereka juga merupakan kader PMII, di antaranya
    Wamen BUMN
    Aminuddin Ma’ruf, Wamen Perindustrian Faisol Riza, dan Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk. Karena dulu saya tuh enggak pernah peduli dompet saya ada uang atau enggak, enggak peduli,” ujar Cak Imin.
    Lalu, barulah Cak Imin mengaku ngiler terhadap mereka yang menjadi wamen.
    Dia pun bertanya-tanya apakah dirinya juga bisa senasib seperti para wamen.
    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia.
    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka enggak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa enggak gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” imbuh dia.
    Meski begitu, Cak Imin memahami bahwa setiap manusia memiliki porsi rezekinya masing-masing.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Para Pegawai Kemlu AS Menangis Gara-gara Dipecat Trump

    Para Pegawai Kemlu AS Menangis Gara-gara Dipecat Trump

    Jakarta –

    Tangis pecah di lobi Gedung Kementerian Luar Negeri AS. Puluhan pegawai menangis sambil membawa kardus berisi barang pribadi, berpelukan, dan mengucapkan selamat tinggal kepada rekan kerja. Semua gara-gara kebijakan pemecatan massal Presiden Donald Trump.

    Mereka menjadi bagian dari 1.350 orang yang dipecat. Pemecatan massal ini merupakan bagian dari perombakan besar-besaran birokrasi diplomatik oleh Trump.

    Sebanyak 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai dinas luar negeri yang berbasis di AS kehilangan pekerjaan. Departemen Luar Negeri menyebut langkah ini sebagai upaya merampingkan operasi domestik agar fokus pada prioritas diplomatik.

    “Pengurangan jumlah pegawai telah dirancang dengan cermat untuk memengaruhi fungsi-fungsi non-inti, kantor-kantor yang duplikasi atau redundan, dan kantor-kantor yang mungkin memiliki efisiensi yang cukup besar,” terang departemen tersebut, dikutip dari Reuters.

    Total pengurangan diperkirakan akan menyasar hampir 3.000 orang dari total 18.000 pegawai berbasis di AS, termasuk yang mengundurkan diri sukarela.

    Langkah ini merupakan implementasi awal dari restrukturisasi yang digagas Trump untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan agenda “America First”. Namun, banyak pihak menilai langkah ini justru memperlemah posisi diplomatik AS.

    “Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Rubio sekali lagi membuat Amerika semakin tidak aman. Ini adalah salah satu keputusan paling konyol yang mungkin bisa diambil di saat China meningkatkan jejak diplomatiknya di seluruh dunia dan membangun jaringan pangkalan militer dan transportasi di luar negeri, Rusia melanjutkan serangan brutalnya yang telah berlangsung bertahun-tahun terhadap sebuah negara berdaulat, dan Timur Tengah terombang-ambing dari satu krisis ke krisis lainnya,” ujar Senator Demokrat dari Virginia, Tim Kaine, dalam sebuah pernyataan.

    Trump sebelumnya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk merombak kementerian tersebut dan menyesuaikannya dengan arah kebijakan pemerintahannya. Termasuk dengan membubarkan USAID dan meleburkan lembaga itu ke dalam struktur Kemlu.

    Meski reorganisasi dijadwalkan rampung pada 1 Juli 2025, prosesnya tertunda karena litigasi. Namun, setelah Mahkamah Agung memberi lampu hijau pekan ini, PHK massal pun berjalan. Sejak itu, Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia bergerak cepat memastikan semua proses sesuai hukum.

    (fdl/fdl)

  • Buldoser Israel Bongkar Rumah Warga Palestina di Kamp Pengungsi Tepi Barat

    Buldoser Israel Bongkar Rumah Warga Palestina di Kamp Pengungsi Tepi Barat

    Jakarta – Pasukan militer Israel mengerahkan buldoser untuk membongkar rumah-rumah milik warga Palestina di wilayah Tepi Barat. Ada ratusan rumah yang akan dibongkar sepihak oleh Israel.

    “Pasukan Israel terus melakukan pembongkaran rumah-rumah warga Palestina di kamp pengungsi Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki,” menurut kantor berita Wafa dilansir Al-Jazeera, Minggu (13/7/2025).

    Pembongkaran itu telah dilakukan sejak Sabtu (12/7) waktu setempat. Buldoser telah bekerja sejak pagi untuk menghancurkan lebih banyak bangunan tempat tinggal di lingkungan al-Foul dan al-Murabba’a, sebagai bagian dari rencana penghancuran 104 bangunan yang terdiri dari 400 rumah.

    Sejak pekan lalu, otoritas Israel mengumumkan rencana mereka untuk mulai menerapkan perintah pembongkaran skala besar di kamp Tulkarem. Langkah itu mengabaikan keputusan Mahkamah Agung Israel sebelumnya untuk membekukan perintah tersebut.

    Laporan dari Wafa mengatakan tentara Israel membakar beberapa rumah di kamp Nour Shams di Tepi Barat. Pasukan mencegah kendaraan pertahanan sipil mencapai kamp untuk memadamkan api.

    Para aktivis hak asasi manusia telah menyatakan kekhawatiran bahwa Israel mencoba meniru kebijakannya dari Gaza di Tepi Barat dalam upaya untuk akhirnya menggusur semua warga Palestina di wilayah yang diduduki.

    Selain pembongkaran rumah warga Palestina, militer Israel mengatakan sedang melancarkan serangan udara di Beit Hanoon di timur laut Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan bahwa puluhan jet tempur telah melancarkan serangan di wilayah tersebut, menyerang target-target Hamas.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini