Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • Purbaya Ogah Lanjutkan Skema Burden Sharing dengan BI

    Purbaya Ogah Lanjutkan Skema Burden Sharing dengan BI

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan melanjutkan skema pembagian beban bunga (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

    “Saya semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Menurutnya, Istana Presiden tidak pernah meminta penerapan skema tersebut. Ia menilai kebijakan burden sharing berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter yang seharusnya dijaga secara independen.

    “BI dipisahkan dari pemerintah agar berdiri sebagai bank sentral independen. Dengan begitu, politik dan pergantian pemerintahan tidak akan memengaruhi kebijakan bank sentral yang berdampak jangka panjang,” jelas Purbaya.

    Meski demikian, mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui skema burden sharing dapat diterapkan pada kondisi krisis tertentu. Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga batas antara kebijakan fiskal dan moneter.

    “Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal,” tegasnya.

    Sebelumnya, pada September lalu, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sempat mengumumkan rencana penerapan burden sharing untuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan dalam program Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama (KB) tentang Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah untuk mewujudkan Asta Cita terkait ekonomi kerakyatan.

    Mekanisme burden sharing dilakukan dengan membagi rata biaya atas realisasi alokasi anggaran setelah dikurangi imbal hasil penempatan pemerintah di lembaga keuangan domestik.

    “Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 hingga program pemerintah tersebut berakhir,” tulis pernyataan bersama Kemenkeu dan BI, Senin (8/9/2025).

    Dalam praktiknya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI.

    Kemenkeu dan BI juga menegaskan, pelaksanaan skema ini akan menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

  • Purbaya enggan lanjutkan “burden sharing” dengan BI

    Purbaya enggan lanjutkan “burden sharing” dengan BI

    Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku enggan melanjutkan skema pembagian beban bunga (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI).

    “Saya semaksimal mungkin tidak akan memakai ‘burden sharing’ itu,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

    Menurut Purbaya, pihak Istana Presiden tidak pernah meminta penerapan skema “burden sharing”. Dia pun berpendapat skema ini berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter.

    Padahal, kata dia, BI sengaja dipisahkan dari pemerintah agar berdiri sebagai bank sentral yang independen sehingga politik maupun pergantian pemerintahan tak mempengaruhi kebijakan bank sentral yang dampaknya dirasakan dalam jangka panjang.

    Purbaya mengakui skema “burden sharing” bisa diterapkan dalam waktu tertentu, terutama ketika krisis.

    Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini meyakini terdapat aspek-aspek penting dalam kebijakan moneter yang tidak boleh diintervensi dengan kebijakan fiskal.

    “Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal,” tutur Purbaya.

    Pada September lalu, Kementerian Keuangan dan BI mengungkapkan rencana penerapan “burden sharing” untuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Kesepakatan “burden sharing” ini dituangkan dalam Keputusan Bersama (KB) tentang Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Mewujudkan Asta Cita Terkait Ekonomi Kerakyatan.

    Cara pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya atas realisasi alokasi anggaran untuk program pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan KDMP setelah dikurangi imbal hasil untuk penempatan Pemerintah terkait kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

    “Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 sampai dengan berakhirnya program pemerintah tersebut,” sebut Kemenkeu dan BI dalam pernyataan bersama di Jakarta, Senin (8/9).

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI.

    Kemenkeu dan BI sebelumnya menegaskan “burden sharing” atas program perumahan rakyat dan koperasi dilakukan dengan menerapkan kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Skema ini juga menerapkan kebijakan yang bertata kelola baik, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang Indonesia Kini Tembus Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini

    Utang Indonesia Kini Tembus Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku punya jurus jitu untuk membayar utang Indonesia yang kini menembus angka Rp9.138,05 triliun.

    Purbaya lantas mengaku angka utang tersebut masih dalam kategori aman. Sebab, utang tersebut setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam level yang aman.

    Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio, di mana rekor Indonesia berada di bawah standar kedua indikator tersebut.

    Eks Kepala LPS itu menyebut untuk defisit terhadap PDB, misalnya, Uni Eropa dalam perjanjian Maastricht Treaty menetapkan ambang batas sebesar 3 persen terhadap PDB.

    Sedangkan defisit Indonesia terjaga dalam level di bawah 3 persen, dengan catatan terakhir sebesar Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB per 30 September 2025.

    Sementara rasio utang Indonesia yang berada pada level 39,86 persen di bawah ambang batas rasio utang yang ditetapkan Maastricht Treaty sebesar 60 persen terhadap PDB. “Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, saya masih prudent,” ujar Purbaya, Selasa (27/10).

    Bendahara negara pun berjanji akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tidak melampaui ambang batas defisit 3 persen.

    “Dalam waktu dekat nggak akan berubah, nggak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini dan tahun depan,” katanya.

    Purbaya baru akan mengevaluasi kebutuhan penyesuaian pendapatan negara dan rasio utang bila perekonomian Indonesia sudah mampu mencetak pertumbuhan 8 persen.

  • Pro Kontra Gaya Koboi Purbaya, Dikritik Hasan Nasbi hingga Misbakhun

    Pro Kontra Gaya Koboi Purbaya, Dikritik Hasan Nasbi hingga Misbakhun

    Bisnis.com, JAKARTA — Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai sorotan banyak pihak. Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, adalah salah satunya. Dia meminta Purbaya tidak banyak banyak menyinggung kinerja menteri lainnya di ruang publik.

    Bagi Hasan Nasbi yang sekarang mendapat jatah kursi komisaris BUMN itu, pola komunikasi Purbaya itu mengesankan sedang menunjukkan kelemahan terkait soliditas internal pemerintah. Dia menyarankan supaya upaya koreksi termasuk kritik terhadap kementerian lainnya dilakukan dalam ruangan tertutup. 

    “Kalau dilakukan di ruang terbuka, kita nanti meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” ujar Hasan di akun Youtubenya. 

    Dalam catatan Bisnis, sejak awal menjabat sebagai menteri keuangan (Menkeu), Purbaya tidak hanya mengeluarkan kebijakan kontroversial, tetapi sikap dan perkatannya juga seringkali memicu sorotan. 

    Pada hari pertama menjadi menkeu, misalnya, Purbaya sempat bikin geger publik karena mengeluarkan pernyataan tentang demo Agustus 2025. Selain itu, Purbaya juga kerap mengkritik secara terbuka tokoh-tokoh publik lainnya entah kearena kinerja atau sebatas mengomentari ruangan kerja menteri. 

    Komentar-komentar inilah yang memicu kritikan dari banyak pihak. Selain Hasan Nasbi, kritik juga pernah disampaikan oleh Ketua Komisi XI Misbakhun, yang juga meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kementerian lain. “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden.” 

    Tanggapan Purbaya

    Sementara itu, Purbaya merespons santai kritikan yang dilontarkan oleh Hasan Nasbi. Purbaya meyakini saat ini kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

    Dia menuturkan bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia. 

    Purbaya kemudian menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

    Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025. “[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik,” ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

    “Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden,” kata Purbaya.

    Semobil dengan Misbakhun 

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun duduk dalam satu mobil saat menuju ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025). Keduanya membantah bahwa tengah bersilang pendapat. 

    Purbaya dan Misbakhun terlihat menumpang di dalam mobil dinas Menkeu. Keduanya turun di lobi Gedung Juanda, Kemenkeu, Jakarta. Menurut Purbaya, keduanya berdiskusi masalah dan kebijakan ekonomi serta koordinasi antara pemerintah dan DPR. Sebagaimana diketahui, Menkeu merupakan mitra kerja dari Komisi Keuangan DPR itu. 

    “Yang paling penting adalah, itu kan di media banyak keributan. Katanya saya sama pak Misbakhun ribut, padahal enggak pernah ribut apa-apa. Jadi tadi saling traktir lah. Saya makan, dia makan, oh dia makan, Pak Misbakhun pun makan. Jadi saya ditraktir Pak Misbakhun,” terangnya kepada wartawan sesampainya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/10/2025). 

    Purbaya pun menilai pertemuan dengan Misbakhun dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR tengah bertikai. Khususnya setelah kritik dari Misbakhun atas gaya komunikasi Purbaya yang dinilai menyoroti kinerja kementerian/lembaga lain. 

    “Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat. Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Jadi semuanya harus belanja kira-kira,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Sementara itu, Misbakhun mengemukakan bahwa hubungannya dengan Purbaya sangat baik. Dia menyebut Menkeu yang baru satu bulan lebih menjabat itu turut memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi selama dia menjabat Bendahara Negara. 

    Politisi Partai Golkar itu juga menyebut Purbaya selaku pembantu Presiden meminta dukungan DPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. “Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utamanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat,” terang Misbakhun.

    Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik komunikasi politik Purbaya. Pada suatu forum diskusi, pria yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR itu meminta agar pengganti Sri Mulyani Indrawati itu berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian/lembaga lain. 

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

  • Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saling berbalas pantun.

    Kali ini, Hasan menyinggung perjalanan karier Purbaya yang dinilai melesat tanpa proses panjang seperti tokoh-tokoh pemerintahan lainnya.

    “Itu Menteri Keuangan (Purbaya) dulu Kepala LPS dilantik oleh Pak Jokowi,” ujar Hasan dalam videonya yang beredar luas di media sosial (28/10/2025).

    Hasan menambahkan, Purbaya sebelumnya juga pernah menjadi staf di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi staff aja ngikut Pak Luhut, bertahun-tahun dari KSP malah gitu,” ucapnya.

    Ia menyebut perjalanan karier Purbaya dari satu jabatan ke jabatan lain sebagai deportasi politik.

    “Deportir, dari KSP ke Menko Marves, udah ada jenis,” sindirnya.

    Kata Hasan, tidak ada sosok hebat yang muncul tiba-tiba tanpa melalui proses panjang.

    “Jadi kalau kita apa, mau mutu sejarah atau apa gitu? Kan nggak ada orang tiba-tiba turun dari langit kemudian jadi hebat gitu loh,” imbuhnya.

    Hasan bilang, orang-orang yang pantas duduk di pemerintahan seharusnya adalah mereka yang tumbuh melalui proses panjang dan pengalaman yang teruji.

    “Orang hebat-hebat yang bisa masuk pemerintahan itu kan orang yang berproses panjang gitu. Kan nggak ada tiba-tiba muncul dari perut bumi ini hebat, ini kan nggak ada,” kuncinya.

    Hasan juga menilai gaya komunikasinya kerap baku tikam dengan pejabat lain dan bisa melemahkan soliditas pemerintahan.

    Menanggapi hal itu, Purbaya justru membantah dengan membawa data hasil survei yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.

  • Bukan China, Ternyata dari Sini Asal Pakaian Impor Bekas di Pasar Senen

    Bukan China, Ternyata dari Sini Asal Pakaian Impor Bekas di Pasar Senen

    Jakarta –

    Pedagang pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, dibuat kelimpungan oleh rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin menggalakkan lagi aturan pelarangan impor bal pakaian bekas. Imbas rencana ini stok pakaian bekas kian menipis, kapal pemasok sudah disetop, dan arus pembeli terancam ikut menguap.

    Di Blok III, seorang pedagang pakaian dalam bekas yang tak ingin disebutkan namanya bercerita, kini cuma bisa menjual sisa stok yang ada. Kapal-kapal yang biasa membawa bal-bal pakaian bekas luar negeri ke Indonesia sudah tidak lagi diizinkan bongkar muatan.

    “Sudah nggak ada lagi barang, sudah nggak ada barang masuk lagi. Mulai dipersulit, dari kapalnya sudah nggak boleh masuk lagi,” ucapnya saat ditemui detikcom, Senin (27/10/2025).

    Ia mengatakan pakaian-pakaian bekas ini utamanya berasal dari Korea dan Jepang. Namun ada juga pakaian bekas dari negara lain seperti Australia. Meski saat ini kapal-kapal pembawa bal pakaian bekas itu sudah tak dapat masuk lagi, diperkirakan sejak sebulan yang lalu.

    “Barang Korea, kalau sini dibilang barang dari Korea sama Jepang. Tapi barang Australia juga ada sih. Sudah ada sebulanan inilah barang nggak boleh masuk. Sudah satu bulan ini nggak ada masuk. Ini barang datang-datang sini. Barang sisa di gudang,” terangnya kepada detikcom, Senin (27/10/2025).

    Hal serupa juga disampaikan oleh pedagang jaket impor bekas yang juga tak ingin disebutkan namanya. Ia mengatakan area thrifting merupakan pendongkrak jumlah pengunjung di pasar.

    Sebab produk-produk pakaian impor bekas ini berasal dari importir atau supplier yang sama. Biasanya bal-bal pakaian bekas ini dengan berbagai jenis produk tekstil, baru dari sana para pedagang akan mengambil barang-barang sesuai kebutuhan tokonya masing-masing.

    “Satu produk dari sana, satu kapal gitu masuknya. Dalam satu pack itu ada 300 bal banyak macam isinya. Ada jaket, ada celana jeans, ada pakaian dalam,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal nasib pedagang Pasar Senen seiring rencananya menggalakkan lagi larangan impor bal pakaian bekas atau balpres. Pasar Senen merupakan salah satu pusat thrifting terbesar di Jakarta.

    Purbaya mengatakan, pedagang di Pasar Senen bisa mengganti produk jualannya dengan barang-barang produksi dalam negeri. Bendahara Negara menegaskan tak ingin melegalkan aktivitas jual beli barang ilegal yang telah membunuh industri dalam negeri.

    “Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produksi dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produksi dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapetnya (jualan produk dalam negeri). Kan mereka yang penting untung, kan?” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

    Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menambahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan melakukan razia ke Pasar Senen. Kemenkeu melalui Ditjen Bea Cukai bakal memperketat area pelabuhan tempat masuknya pakaian impor ilegal.

    “Saya nggak akan razia ke pasarnya, saya cuman di pelabuhan saja. Nanti otomatis kalau suplainya kurang kan dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan semuanya habis, kalau semuanya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri,” jelas Purbaya.

    Tonton juga Video Mendag Sita 19 Ribu Bal Baju Bekas Impor Ilegal dari Jepang-China

    (igo/fdl)

  • Purbaya Ancam Impotir Pakaian Bekas, Minta Pedagang Beli Buatan Lokal

    Purbaya Ancam Impotir Pakaian Bekas, Minta Pedagang Beli Buatan Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta para pedagang baju bekas alias thrifting supaya tidak melakukan importasi secara ilegal dan kembali membeli dari produsen dalam negeri.

    Purbaya menyampaikan keinginannya untuk kembali menghidupkan kembali industri tekstil dalam negeri. Oleh sebab itu, dia akan menindak tegas para importir balpres atau pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk karung padat.

    Bahkan, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku akan langsung memasukkan para importir balpres ke dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekspor-impor.

    “Ke depan kita akan tindak, sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya enggak bisa kaya dulu lagi,” ujar Purbaya usai menghadiri agenda di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

    Sejalan dengan itu, suplai pakaian bekas dari luar negeri ke pedagang dalam negeri akan terputus. Purbaya pun mendorong agar para pedagang mulai kembali menyuplai dari produsen dalam negeri sehingga industri tekstil kembali berkembang.

    “Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal [impor barang bekas], sementara produksi dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapetnya. Kan mereka yang penting untung, kan?” katanya.

    Purbaya tidak menampik selama ini ada kebocoran akibat peraturan terkait importasi masih memiliki kelemahan di sana-sini. Oleh sebab itu, dia akan perketat aturan dan pengawasan.

    Lebih lanjut, dia mengancam akan menindak pihak-pihak yang coba menentang langkahnya menindak importasi ilegal itu. Menurutnya, jika ada penolakan maka yang sampaikan penolakan itu merupakan pelaku impor balpres baju bekas itu sendiri.

    “Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu, saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear [jelas]. Malah untung saya. Coba, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan? Alhamdulillah,” kata Purbaya.

    Di samping itu, dia menggarisbawahi bahwa tidak akan menindak pedagang namun pelaku pelaku importir balpres baju bekas. Penindakan, sambungnya, hanya dilakukan di pelabuhan.

    Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menegaskan bahwa importasi barang bekas, termasuk baju bekas, merupakan praktik ilegal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menekankan bahwa baju impor bekas telah dilarang.

    Untuk itu, Moga menuturkan bahwa diperlukan kesadaran konsumen untuk tidak membeli baju impor bekas. Dalam hal penegakan hukum, lanjut dia, juga dibutuhkan sinergi seluruh aparat dan instansi sesuai dengan tugas kewenangan.

    Oleh sebab itu, Kemendag telah mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 (Permendag-18/2021) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag-40/2022) tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor (termasuk pakaian bekas).

    Di samping itu, Moga menyampaikan bahwa Kemendag telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importasi pakaian bekas di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai tindakan represif.

    Melalui kebijakan larangan impor ini, Kemendag berharap semua instansi terkait dan aparat penegak hukum (APH) dapat mengawal kebijakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, serta dapat bersinergi dengan melakukan pengawasan bersama terkait kebijakan larangan Impor pakaian bekas ini.

    “Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat berpartisipasi menekan peredaran pakaian bekas asal impor dengan bangga menggunakan produk dalam negeri dan menjadi konsumen cerdas,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

  • Deretan Masalah Coretax yang Diungkap Purbaya, Ditargetkan Tuntas Januari 2026

    Deretan Masalah Coretax yang Diungkap Purbaya, Ditargetkan Tuntas Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap masih ada sejumlah masalah terkait dengan sistem administrasi perpajakan, Coretax, yang perlu ditangani setelah satu bulan upaya intensifikasi pembenahan. 

    Pada Jumat (24/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa beberapa masalah Coretax yang sudah bisa diatasi sesuai target meliputi sejumlah keluhan yang kerap dialami pengguna. Misalnya, tidak bisa masuk atau login, timeout, blank dan tidak bisa mengunggah faktur serta bukti potong (bupot). 

    Namun demikian, Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu menjabarkan beberapa masalah yang masih butuh waktu untuk dituntaskan. Salah satunya permasalahan perangkat lunak yang disediakan oleh LG. Dia menyebut permasalahan itu ditargetkan tuntas pada Januari 2026, setelah perusahaan asal Korea Selatan itu menyerahkan source code aplikasi Coretax kepada tim Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. 

    “Saya bilang satu bulan, tetapi karena kendala tadi kami enggak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun empat tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu [source code] dikasih ke kami, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya,” terangnya kepada wartawan, dikutip Senin (27/10/2025). 

    Adapun mengutip laman resmi Ditjen Pajak, LG CNS-Qualysoft Consortium menjadi pemenang pengadaan sistem informasi Coretax senilai Rp1,2 triliun (termasuk pajak). LG CNS-Qualysoft Consortium yang beralamatkan di Jakarta ini menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut.

    Pembenahan Coretax adalah salah satu aspek yang menjadi fokus Purbaya setelah resmi dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. Setelah satu bulan upaya pembenahan, dia mengungkap turut mempekerjakan peretas atau hacker asal Indonesia untuk mengatasi IT Coretax. 

    Purbaya menyebut, peretas yang dipekerjakan olehnya itu menemukan bahwa programmer yang ditugaskan LG untuk menyusun sistem perangkat lunak Coretax adalah lulusan SMA. 

    “Dia [peretas] bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya memang Indonesia sering dikibulin asing, begitu asing ‘wah’. Apalagi K-Pop, wah K-Pop nih, tapi di bidang programmer beda ya, di K-Pop, di film sama di nyanyi, programming [red] beda,” terangnya.

    Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, infrastruktur maupun sistem keamanan Coretax sangat memadai. Pemerintah hanya perlu memaksimalkan pemanfaatannya. Dia pun menilai Ditjen Pajak sudah banyak mengidentifikasi masalah-masalah pada Coretax. 

    Selain software, sistem keamanan siber atau cybersecurity dari Coretax juga dinilai sebelumnya sudah kuno. Purbaya juga memastikan ke depan tidak akan bergantung kepada pihak asing untuk pengadaan-pengadaan serupa. 

    “On technique, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kami putus, apalagi kualitas jelek seperti itu. Jadi, pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan,” paparnya. 

  • Purbaya Boyong Hacker LPS Didikan Rusia untuk Perkuat Sistem Coretax: Sepertinya KGB Juga Dia

    Purbaya Boyong Hacker LPS Didikan Rusia untuk Perkuat Sistem Coretax: Sepertinya KGB Juga Dia

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat langkah berani.

    Ia berencana memboyong tim hacker andalan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk memperkuat dan memperbaiki sistem Coretax di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Langkah ini diambil setelah tim hacker tersebut terbukti memiliki kemampuan tinggi dalam memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan LPS.

    Menurut Purbaya, kepercayaannya terhadap tim ini bukan tanpa alasan.

    Para anggota tim disebut pernah menjalani pelatihan intensif selama enam bulan di Rusia, di sebuah tempat yang digambarkannya sebagai “khusus dan tertutup.”

    “Dia dilatih di Rusia enam bulan. Jadi kayaknya KGB juga dia,” ujar Purbaya sambil berseloroh dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025.

    “Saya percaya mereka. Saya bawa dari pertahanan, ke Maritim, ke LPS, dan sekarang ke Kemenkeu.” lanjutnya.

    Awalnya, Purbaya mengenal kelompok ini setelah sistem LPS yang dianggap aman justru berhasil dibobol hanya dalam waktu lima menit oleh mereka.

    Namun alih-alih memusuhi, Purbaya justru merangkul mereka untuk memperkuat sistem keamanan negara.

    “Saya bilang, kalau nggak bisa ngalahin, ya kita rangkul. Mereka ini semua merah putih, jadi kita kasih ruang untuk bantu,” ucapnya.

    Kini, tim hacker yang sama akan ditugaskan untuk memperbaiki sistem Coretax yang sempat bermasalah.

    Purbaya memastikan kemampuan mereka benar-benar mumpuni  dan bukan abal-abal.

    “Mereka jago-jago, orang Indonesia semua. Banyak talenta digital kita yang luar biasa,” tegasnya.

    Meski begitu, proses perbaikan masih terkendala karena sebagian sistem Coretax masih di bawah kontrak dengan perusahaan asal Korea Selatan, LG.

    Kemenkeu baru akan mendapatkan akses penuh ke source code pada Desember mendatang.

    “Saya kira satu bulan bisa selesai. Tapi karena kendala kontrak, kita belum bisa masuk. Begitu Januari-Februari nanti akses dibuka, sistem akan selesai diperbaiki,” ujar Purbaya optimistis.

  • Programmer LG yang Garap Coretax Ternyata Lulusan SMA, Purbaya: Kita Sering Dikibuli Asing

    Programmer LG yang Garap Coretax Ternyata Lulusan SMA, Purbaya: Kita Sering Dikibuli Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan salah satu masalah utama yang kerap menyebabkan gangguan pada sistem administrasi perpajakan Coretax adalah perangkat lunak atau software yang digarap LG CNS-Qualysoft Consortium.

    Pada Jumat (24/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim sebagian besar masalah Coretax dari sisi pengguna sudah bisa diatasi. Namun, salah satu isu yang saat ini masih belum dituntaskan adalah perangkat lunak atau software buatan LG.

    Adapun mengutip laman resmi Ditjen Pajak, LG CNS-Qualysoft Consortium menjadi pemenang pengadaan sistem informasi Coretax senilai Rp1,2 triliun (termasuk pajak). LG CNS-Qualysoft Consortium yang beralamatkan di Jakarta ini menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut.

    Pembenahan Coretax adalah salah satu aspek yang menjadi fokus Purbaya setelah resmi dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. Setelah satu bulan upaya pembenahan, dia mengungkap turut mempekerjakan peretas atau hacker asal Indonesia untuk mengatasi IT Coretax.

    Purbaya menyebut, peretas yang dipekerjakan olehnya itu menemukan bahwa programmer yang ditugaskan LG untuk menyusun sistem perangkat lunak Coretax adalah lulusan SMA.

    “Dia [peretas] bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya memang Indonesia sering dikibulin asing, begitu asing ‘wah’. Apalagi K-Pop, wah K-Pop nih, tapi di bidang programmer beda ya, di K-Pop, di film sama di nyanyi, programming [red] beda,” terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Sabtu (25/10/2025).

    Sampai dengan saat ini, penyelesaian masalah pada sistem software LG masih terhambat karena pemerintah dan perusahaan asal Korea Selatan itu masih berkontrak hingga pertengahan Desember 2025.

    Alhasil, tim dari Ditjen Pajak yang ditugaskan untuk membenahi Coretax belum bisa sepenuhnya masuk dan membenahi software dimaksud. Selepas batas akhir kontrak, maka nantinya pihak LG akan menyerahkan source code dari program Coretax ke pemerintah.

    “Jadi ini kan dibangun empat tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kami, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya,” kata Purbaya.

    Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, infrastruktur maupun sistem keamanan Coretax sangat memadai. Pemerintah hanya perlu memaksimalkan pemanfaatannya. Dia pun menilai Ditjen Pajak sudah banyak mengidentifikasi masalah-masalah pada Coretax.

    Selain software, sistem keamanan siber atau cybersecurity dari Coretax juga dinilai sebelumnya sudah kuno. Purbaya juga memastikan ke depan tidak akan bergantung kepada pihak asing untuk pengadaan-pengadaan serupa.

    “On technique, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kami putus, apalagi kualitas jelek seperti itu. Jadi, pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan,” paparnya.