Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • LPS memproyeksikan DPK tumbuh di kisaran 6-7 persen tahun ini

    LPS memproyeksikan DPK tumbuh di kisaran 6-7 persen tahun ini

    Jadi kita prediksi akan lebih sehat perekonomian dibandingkan sebelumnya dan daya beli pun akan membaik.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) akan berada pada kisaran antara 6 persen hingga 7 persen pada tahun 2025, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan ekonomi domestik mulai pulih (recover) pada pertengahan triwulan II, III, dan IV, karena program-program pemerintahan baru mulai berjalan. Ia juga berharap, kondisi global akan membaik.

    “Jadi kita prediksi akan lebih sehat perekonomian dibandingkan sebelumnya dan daya beli pun akan membaik. Kita prediksi DPK tumbuh antara 6-7 persen untuk tahun 2025,” kata Purbaya saat konferensi pers, di Jakarta, Kamis.

    Per Desember 2024, LPS mencatat bahwa DPK atau simpanan nasabah tumbuh sebesar 4,48 persen secara year on year (yoy). Menurut Purbaya, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya. Ia memandang, daya beli masyarakat yang rendah mulai berpengaruh ke pertumbuhan DPK.

    “Dulu waktu pertengahan tahun lalu, pertumbuhan DPK-nya masih sempat kencang. Sempat 9 persen. Terus pelan-pelan ke 8 persen, 7 persen. Kita prediksi tadinya hanya turun ke normalnya sekitar 6 persen. Tapi bulan Desember ternyata lebih buruk dari dugaan kita,” kata dia lagi.

    Purbaya mengatakan, tabungan masyarakat kelas menengah akan bergantung pada perkembangan perekonomian. Dengan asumsi ekonomi domestik tumbuh sebesar 5,1 persen, kata dia lagi, seharusnya tabungan kelas menengah juga akan tumbuh dengan laju yang cukup baik.

    “Perhitungan kita balik ke normal (pertumbuhan DPK) sekitar 6 persen. Karena biasanya, ketika ekonomi membaik atau bertumbuh, yang paling menikmati adalah kelas menengah,” kata dia pula.

    Adapun tabungan nasabah dengan saldo di bawah Rp100 juta, catat LPS, tumbuh sebesar 5 persen pada Desember 2024. Pertumbuhan ini membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,25 persen.

    Sedangkan tabungan nasabah dengan saldo di atas Rp5 miliar juga tercatat tumbuh, yakni sebesar 3,99 persen pada Desember 2024 dari sebelumnya 3,51 persen pada Desember 2023.

    Hasil survei LPS menunjukkan Indeks Ekspektasi Konsumen berada di zona optimis (115,5). Hal ini juga dikonfirmasi dengan tren Indeks Menabung yang menunjukkan perbaikan.

    LPS menilai, kinerja ekonomi domestik masih relatif solid. Perbaikan indikator ekonomi tersebut tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) yang kembali masuk ke zona ekspansi (51,2 pada Desember 2024) diikuti dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang masih tumbuh positif 1,0 persen yoy (220,3 pada Desember 2024).

    Dari sisi global, LPS memandang kinerja ekonomi global berada dalam tren pemulihan meski masih dibayangi risiko ketidakpastian. Hal ini menyebabkan terjadinya divergensi tingkat pemulihan lintas-negara.

    Sementara itu, tingkat inflasi yang melandai mendorong mayoritas bank sentral global melakukan pemangkasan kebijakan moneternya. Pada saat yang sama, perubahan ekspektasi pelaku pasar menyebabkan volatilitas di pasar keuangan global.

    “Ke depan, masih terdapat beberapa faktor risiko ketidakpastian yang perlu diantisipasi seperti kebijakan baru pemerintahan Trump, dan keberlanjutan pemangkasan Fed Rate yang berpotensi terhambat oleh peningkatan inflasi dan perluasan fragmentasi geopolitik serta geoekonomi yang mengarah pada peningkatan kompetisi antarnegara,” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS bayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Rp780 miliar

    LPS bayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Rp780 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang dicabut izin usahanya sekitar Rp780 miliar per Januari 2025.

    Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono mengatakan, LPS sebetulnya sudah menganggarkan klaim pembayaran simpanan Rp1,2 triliun pada 2023. Dengan klaim penjaminan untuk nasabah BPR sebesar Rp780 miliar, maka sisa anggaran masih mencukupi.

    “Jadi terkait itu, nasabah tidak usah khawatir dana klaim penjaminan untuk persiapan pembayaran nasabah BPR yang dicabut izin usahanya masih mencukupi. Dan kalaupun kurang juga pasti akan kita tambah anggarannya,” kata Didik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Didik mengatakan, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 20 BPR sepanjang tahun 2024. Secara total, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan daftar 21 BPR yang berada dalam resolusi kepada LPS. Namun, hanya satu BPR yang berhasil diselamatkan.

    Terkait dengan anggaran klaim penjaminan, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa anggaran tersebut pada dasarnya hanyalah indikasi awal. Dalam hal ini, LPS selalu menyiapkan dana setiap tahunnya sebagai antisipasi apabila terdapat bank yang dicabut izin usahanya.

    LPS juga tidak bisa memprediksi jumlah bank yang ditutup. Purbaya menegaskan, tugas LPS yaitu membayar klaim penjaminan simpanan nasabah dan melaksanakan likuidasi bank setelah izin bank dicabut oleh OJK.

    Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 20 BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK. Mereka antara lain PT BPR Arfak Indonesia, PT BPR Kencana, PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, PT BPR Duta Niaga, PT BPRS Kota Juang Perseroda, PT BPR Nature Primadana Capital, PT BPR Sumber Artha Waru Agung, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, PT BPR Bank Jepara Artha, dan PT BPR Dananta.

    Kemudian, PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPR Bali Artha Anugrah, PT BPR Sembilan Mutiara, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Madani Karya Mulia, PT BPRS Mojo Artho, serta Koperasi BPR Wijaya Kusuma.

    Terkait kinerja BPR/BPRS, Purbaya mengatakan bahwa kinerja bank skala kecil ini menunjukkan tren yang baik sejalan dengan kinerja perbankan nasional. Melihat hal itu, ia memproyeksikan kinerja BPR secara keseluruhan akan positif dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang cukup signifikan.

    “Mungkin tahun ini, 2025, diperkirakan berada di kisaran 6-7 persen pertumbuhan DPK-nya (DPK BPR/BPRS). Dan profitabilitasnya juga tidak akan jauh berubah dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya. Jadi kinerjanya akan masih tetap baik,” kata dia.

    Berdasarkan data per Desember 2024, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan s.d. Rp2 miliar) sebesar 99,98 persen dari total rekening atau setara dengan 15,82 juta rekening.

    Sementara pada bank umum, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan s.d. Rp2 miliar) sebesar 99,94 persen dari total rekening atau setara dengan 608,85 juta rekening.

    LPS menyampaikan, tingkat cakupan penjaminan simpanan LPS berada pada level yang memadai. Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU), LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

    “Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS yang sekurang-kurangnya sebesar 90 persen dan lebih tinggi di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80 persen,” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS Klaim Kebijakan DHE SDA Wajib Parkir 100 Persen Bakal Dongkrak Penguatan Rupiah – Halaman all

    LPS Klaim Kebijakan DHE SDA Wajib Parkir 100 Persen Bakal Dongkrak Penguatan Rupiah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat, kebijakan pemerintah soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang wajib parkir 100 persen dalam setahun akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    “Harusnya kalau ini (DHE) bisa dijalankan dengan baik, akan membantu cadangan devisa, nilai tukar rupiah, dan di perbankan juga. Karena dananya kan pasti akan masuk ke sini, dan sebagian pasti masuk ke perbankan nasional,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Kamis (23/1/2024).

    Menurut Purbaya, selama ini dana hasil ekspor Indonesia hanya ‘terparkir’ sebentar sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah meskipun kinerja neraca perdagangan mengalami surplus. 

    Di satu sisi, Purbaya berharap kebijakan DHE SDA 100 persen ini akan membawa dana hasil ekspor ke dalam sistem keuangan domestik yakni ke perbankan.

    “Hal ini akan meningkatkan likuiditas dan mendukung stabilitas sektor keuangan,” papar dia.

    Selan itu, Purbaya juga memprediksi bahwa dampak dari penerapan kebijakan ini akan menjaga suku bunga valas si pasar domestik tetap terkendali. Meski begitu, Purbaya meminta adanya pengawasan ketat lantaran kebijakan serupa sebelumnya yang mengalami kendala eksportir kerap tidak mengindahkan peraturan.

    “Jika kebijakan ini dijalankan dengan baik, dampaknya akan sangat positif. Namun keberhasilan ini sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah dan otoritas terkait mengawasi implementasi di lapangan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, aturan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) wajib memarkirkan sebesar 100 persen di dalam negeri minimal satu tahun.

    Bahkan menurutnya, aturan itu sudah disepakati oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Aturan ini justru lebih besar dari rencana sebelumnya yakni paling sedikit 30 persen.

    “Jadi satu tahun 100 persen,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (21/1/2025).

    Saat ini, aturan mengenai DHE SDA ini sudah diputuskan oleh pemerintah sehingga nantinya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih disusun.

    “DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan. harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan BI, OJK, perbankan,” jelasnya.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas DHE SDA pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemerintah memberikan insentif PPh kepada para eksportir yang memarkirkan dolarnya di perbankan dalam negeri.

    Tarif sebesar 0 persen, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan. Tarif sebesar 2,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan. Tarif sebesar 7,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan. 

    Serta, tarif sebesar 10% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan satu bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan.

    Meski begitu, Airlangga menyebut, pemerintah akan mewajibkan eksportir untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri dalam jangka waktu minimal satu tahun. Ini artinya akan lebih lama dari ketentuan sebelumnya yang minimal tiga bulan.

  • LPS memproyeksikan DPK tumbuh di kisaran 6-7 persen tahun ini

    LPS: Kinerja perbankan terjaga positif dengan membaiknya risiko kredit

    Pada periode Desember 2024, rasio NPL berada pada level yang rendah sebesar 2,08 persen dan rasio LAR berada di level 9,28 persen dari total penyaluran kredit,

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa kinerja perbankan terjaga positif didukung risiko kredit yang membaik, ketahanan permodalan relatif stabil, dan likuiditas yang masih relatif memadai.

    “Kinerja keuangan stabil, didukung fungsi intermediasi perbankan yang terjaga,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Per Desember 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 10,39 persen secara year on year (yoy), sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 4,48 persen secara yoy.

    Purbaya mengatakan, sektor korporasi masih memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar, baik dari sisi kredit maupun DPK, masing-masing sebesar 11,85 persen dan 15,17 persen secara yoy.

    Ketahanan permodalan juga tetap solid dan kuat sebagai buffer peningkatan risiko di sisi pasar dan kredit. Rasio permodalan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) industri terjaga di level 26,68 persen pada periode Desember 2024.

    Sementara itu, kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) berada pada level 112,87 persen serta Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,59 persen.

    “Jadi kondisi likuiditas dari indikator itu masih amat aman,” ujar Purbaya.

    Ia mencatat, meningkatnya kinerja intermediasi juga diikuti dengan perbaikan aspek pengelolaan kualitas kredit yang tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

    “Pada periode Desember 2024, rasio NPL berada pada level yang rendah sebesar 2,08 persen dan rasio LAR berada di level 9,28 persen dari total penyaluran kredit,” katanya.

    Purbaya juga menyampaikan mengenai pergerakan suku bunga simpanan. Menurut catatan LPS, suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah tercatat turun lima basis point (bps) ke level 3,53 persen dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2024.

    “Tren penurunan diperkirakan akan terus berlanjut menyusul pemangkasan suku bunga kebijakan BI-Rate,” kata dia.

    Sementara itu, imbuh Purbaya, kondisi likuiditas perbankan yang masih relatif memadai serta kebutuhan untuk penyaluran kredit yang tetap tinggi berpotensi mempengaruhi pergerakan suku bunga simpanan.

    Pada periode yang sama, suku bunga pasar simpanan valuta asing (valas) terpantau turun delapan bps ke level 2,06 persen dibandingkan periode penetapan TBP bulan September 2024.

    Purbaya mengatakan, ekspektasi penurunan suku bunga kebijakan The Fed yang cenderung dovish, permintaan kredit valas, dan kebutuhan transaksi yang meningkat akan mempengaruhi tren suku bunga simpanan valas ke depan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan di Level 4,25% – Page 3

    LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan di Level 4,25% – Page 3

    Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Data dan/atau Informasi di Sektor Perbankan, guna memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas pengawasan, penjaminan dan resolusi perbankan.

    “Melalui Juklak ini tercipta efisiensi sekaligus sinergi dalam pertukaran data dan informasi di sektor perbankan yang lebih terbuka. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan sistem perbankan dan keuangan yang kokoh, stabil, dan terpercaya dapat dicapai bersama,” ujar Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Didik menjelaskan, juklak ini disusun oleh tim OJK dan LPS melalui serangkaian proses yang cukup panjang sejak bulan Juni hingga Desember 2024, dengan melibatkan berbagai satuan kerja baik di OJK maupun di LPS.

    Menurutnya, juklak ini dipandang sangat penting sebab pada saat yang sama baik LPS dan OJK berada pada fase transisi proses bisnis dan tahap penyusunan berbagai peraturan turunan PP, POJK, dan PLPS amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023 (UUP2SK).

    Lebih lanjut, kehadiran juklak ini menjadi semakin penting, mengingat adanya perluasan tugas dan fungsi di masing-masing lembaga sesuai amanat UU P2SK. Perluasan tersebut menuntut koordinasi yang lebih intensif antara kedua lembaga, tidak hanya terkait sektor perbankan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

     

  • LPS ungkap alasan TBP tetap ditahan meskipun BI-Rate sudah dipangkas

    LPS ungkap alasan TBP tetap ditahan meskipun BI-Rate sudah dipangkas

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap alasan masih dipertahankannya tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia pada Januari ini dipangkas menjadi 5,75 persen.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa LPS memiliki metodologi untuk menentukan TBP salah satunya mempertimbangkan suku bunga pasar.

    “Walaupun BI-Rate turun, reaksi di pasar masih lambat sepertinya, jadi belum turun. Jadi kalau hitung-hitungan rumus kita, kita belum bisa turunkan bunga. Itu yang pertama,” kata Purbaya.

    Alasan selanjutnya, lanjut dia, LPS juga melihat kondisi pada sistem finansial secara umum. Saat ini ada tekanan ke nilai tukar rupiah. Pihaknya agak khawatir, apabila TBP juga diturunkan maka akan memberi sinyal yang negatif ketika semua pihak sedang mencoba menjaga sentimen ke nilai tukar rupiah.

    “Alasan yang ketiga, kita anggap kita tidak mengganggu kebijakan moneter karena suku bunga kita sudah di bawah suku bunga bank sentral. Jadi harusnya tidak ada masalah,” kata Purbaya.

    LPS pada Kamis memutuskan untuk tetap mempertahankan TBP simpanan rupiah di bank umum di level 4,25 persen. Adapun TBP simpanan valuta asing (valas) di bank umum juga tetap berada di posisi 2,25 persen serta TBP simpanan rupiah di BPR tetap di level 6,75 persen. TBP tersebut berlaku pada 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025.

    Ia menyampaikan bahwa LPS tidak hanya mencermati dinamika pasar keuangan melainkan juga dinamika kinerja perekonomian dan perbankan.

    Selain itu, keputusan penetapan TBP pada periode ini juga telah mempertimbangkan respon penurunan suku bunga simpanan yang masih terbatas serta kondisi likuiditas dan upaya memberikan ruang pengelolaan suku bunga.

    Tingkat cakupan penjaminan simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening) serta memperkuat stabilitas sistem keuangan dan antisipasi risiko terhadap volatilitas di pasar keuangan juga menjadi pertimbangan LPS.

    Ia mengatakan, TBP ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan atas suku bunga pasar, kinerja perbankan, dan kondisi perekonomian yang signifikan.

    Sebagai bagian untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai tingkat bunga penjaminan, LPS kembali menyampaikan bahwa TBP merupakan batas atas atau maksimal dari suku bunga simpanan agar produk simpanan yang dimiliki oleh nasabah perbankan dapat memenuhi salah satu kriteria program penjaminan.

    “Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengimbau agar bank secara transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini,” katanya.

    Hal tersebut, imbuh Purbaya, dapat dilakukan antara lain melalui penempatan informasi tingkat bunga penjaminan di kantor bank, area yang mudah diketahui oleh nasabah atau melalui media informasi serta seluruh channel komunikasi bank

    Menurut dia, dalam hal meningkatkan perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan secara luas, LPS meminta agar bank selalu memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana.

    “Selanjutnya, dalam jaringan operasional bank, bank juga diminta tetap mematuhi ketentuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia (BI),” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI Malang gelar `GunungSari 2025`

    BI Malang gelar `GunungSari 2025`

    Sumber foto: A Haris Sugihato/elshinta.com.

    BI Malang gelar `GunungSari 2025`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang di pertengahan Januari 2025 menggelar Talkshow Perekonomian Regional. Acara yang digelar ini diikuti sejumlah wali kota/bupati terpilih serta penjabat di lingkup daerah yang masuk dalam wilayah kerja BI Malang meliputi; Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo.

    Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Febriana mengungkapkan talkshow dihadiri sejumlah instansi meliputi OJK, LPS Jawa Timur dan KPPN serta pihak akademis serta pakar seperti Prof. Candra Fajri Ananda guru besar FEB Universitas Brawijaya Malang.

    “Ini merupakan Road to Sekartaji Gunungsari dimana pada tahun ini bertema arah kebijakan dan tantangan perekonomian regional 2025 sinergi untuk pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Febriana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto, Selasa (21/1).

    Ditambahkan, Febriana pada kegiatan ini dipaparkan perkembangan perekonomian utamanya daerah di wilayah kerja kantor perwakilan BI Malang pada tahun 2025 termasuk perkembangan ekonomi dunia internasional dan gejolak ekonomi dunia termasuk upaya yang dilakukan BI di wilayah kerjanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PAM Jaya Pasang Lebih dari 46.000 Sambungan Baru pada 2024

    PAM Jaya Pasang Lebih dari 46.000 Sambungan Baru pada 2024

    Jakarta –

    PAM Jaya berhasil memasang lebih dari 46 ribu sambungan baru di wilayah Daerah Khusus Jakarta pada 2024. Jumlah ini mencatat rekor pemasangan sambungan baru tertinggi yang pernah dicapai oleh PDAM mana pun di Indonesia.

    Prestasi ini memperkuat komitmen PAM Jaya dalam menyediakan akses air minum kepada masyarakat Jakarta serta mendekatkan langkah menuju target cakupan layanan 100% pada tahun 2030. Menurut Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin upaya ini merupakan kerja keras seluruh tim PAM Jaya yang tak kenal lelah dalam mewujudkan komitmennya untuk memberikan layanan air minum yang berkualitas kepada seluruh warga Jakarta.

    “Kami terus berupaya melayani masyarakat dengan baik serta berkontribusi untuk mencapai target cakupan layanan penuh di wilayah Jakarta,” kata Arief, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

    Menambah Pasokan Air Baku

    Selain sukses dalam memasang sambungan baru, PAM Jaya juga meningkatkan pasokan air baku untuk memproduksi air minum guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Tambahan pasokan air baku diperoleh dari berbagai sumber air baku strategis, serta melalui kerja sama dengan mitra-mitra strategis di sektor infrastruktur air minum.

    “Kami terus memastikan agar kebutuhan air minum warga Jakarta terpenuhi secara konsisten, terutama dengan meningkatnya jumlah pelanggan baru yang menggunakan layanan PAM Jaya. Peningkatan kapasitas produksi ini menjadi prioritas kami untuk menjaga stabilitas pasokan air minum di wilayah Jakarta,” tambah Arief.

    Tingkatkan Pelayanan di Tahun 2025

    Dalam menyambut tahun 2025, PAM Jaya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan layanan kepada pelanggan terus ditingkatkan. PAM Jaya akan terus melakukan optimalisasi jaringan distribusi air, termasuk pengembangan infrastruktur pipa yang lebih efisien dan merata di seluruh wilayah Jakarta.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan air dapat didistribusikan dengan baik ke seluruh pelanggan tanpa hambatan teknis yang berarti.

    Selain itu, PAM Jaya juga akan mengembangkan berbagai layanan digital dan memperkuat pusat layanan pelanggan untuk memberikan kemudahan akses kepada pelanggan. Langkah ini dilakukan dengan membangun aplikasi dan layanan berbasis website, yang memungkinkan pelanggan untuk mendaftar, membayar tagihan, hingga menyampaikan keluhan dengan lebih cepat dan mudah.

    Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, PAM Jaya akan meluncurkan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air minum perpipaan serta praktik hemat air. Program ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan media sosial agar lebih banyak masyarakat yang memahami pentingnya pengelolaan air secara bijak.

    Selain fokus pada kapasitas, PAM Jaya juga akan meningkatkan kualitas air minum dengan menerapkan standar-standar terbaru dalam pengelolaan air baku hingga distribusi ke pelanggan. Peningkatan kualitas ini sejalan dengan komitmen PAM Jaya untuk menyediakan air minum yang bersih dan aman untuk seluruh masyarakat Jakarta.

    Untuk mendukung stabilitas pasokan air yang lebih baik, PAM Jaya telah berhasil menyelesaikan pembangunan sejumlah Reservoir Komunal di berbagai wilayah pada sejak tahun 2023 hingga akhir 2024 terdapat lima Reservoir Komunal yang telah rampung, yaitu di Duri Kosambi, Taman Sari, Waduk Pluit, Marunda, dan Cilincing. Sementara itu, di tahun 2024, pembangunan reservoir terus berlanjut dengan penyelesaian di Tambora dan Gandaria.

    Beberapa proyek lainnya masih dalam tahap pengerjaan, seperti Reservoir Komunal di Rorotan, Semanan, Duri Kosambi, dan Asem Baris.

    Selain reservoir komunal, PAM Jaya juga sedang mempersiapkan pengoperasian Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru, termasuk rencana pengoperasian IPA Pesanggrahan pada September 2025 dengan kapasitas 250 Lps (Liter per second) dan IPA Ciliwung pada Mei 2026.

    Suplai Tambahan di Tahun 2024 dan 2025

    Sejumlah proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) juga akan memberikan suplai tambahan air minum di Jakarta dalam waktu dekat, di antaranya:

    ∙ SPAM Jatiluhur beroperasi mulai 18 Desember 2024 dengan kapasitas 520 Lps.
    ∙ IPA Citra beroperasi pada 23 Desember 2024 dengan kapasitas 60 Lps.
    ∙ Tirta Benteng Semanan beroperasi pada 16 Oktober 2024 dengan kapasitas 31 Lps.
    ∙ Tirta Benteng Pegadungan beroperasi pada 1 Juli 2024 dengan kapasitas 30 Lps.
    ∙ IPA Buaran 3 akan beroperasi secara komersial pada April 2025 dengan kapasitas 600 Lps.
    ∙ IPA Pesanggrahan akan beroperasi pada September 2025 dengan kapasitas 250 Lps
    ∙ SPAM Jatiluhur akan beroperasi Oktober – Desember 2025 dengan kapasitas 1520 Lps.

    Menuju Cakupan Layanan 100%

    Pencapaian yang diraih di tahun 2024 merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam mewujudkan target cakupan layanan 100% air minum di Jakarta pada tahun 2030. Dengan terus melakukan investasi pada infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, PAM Jaya optimistis dapat mencapai target ini sesuai dengan visi besar perusahaan untuk memastikan kedaulatan air bagi seluruh warga Jakarta.

    “Pencapaian rekor pemasangan sambungan baru di tahun ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk terus melayani warga Jakarta dengan sepenuh hati. Di tahun 2025, kami akan terus melangkah lebih jauh untuk memastikan setiap warga Jakarta mendapatkan akses air minum yang layak,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • PPN 12 Persen Khusus Barang dan Jasa Mewah, Ketua Dewan Komisioner LPS Yakin Membawa Dampak Positif

    PPN 12 Persen Khusus Barang dan Jasa Mewah, Ketua Dewan Komisioner LPS Yakin Membawa Dampak Positif

    “Cerita kebijakan ini berubah. Bukan hanya menaikkan pendapatan negara, tapi memberikan stimulus yang dapat menunjang daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, otomatis ekonomi tumbuh lebih cepat. Ini akan membawa dampak positif yang lebih kuat dibandingkan prediksi sebelumnya,” beber Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, dia juga memberikan pandangan tentang prospek Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di 2025. Konsolidasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BPR adalah langkah positif. Untuk memastikan hanya bank yang sehat yang tetap beroperasi.

    Dengan demikian, BPR yang tersisa nanti adalah yang betul-betul baik. Di sisi lain, BPR yang lainnya harus belajar jika manajemennya tidak jelas, OJK akan bertindak.

    “Ini positif dalam pengertian ada konsolidasi menuju ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

    Purbaya menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena LPS pasti menjamin dana mereka di bank BPR.

    “Masyarakat juga tidak usah takut, kan ada LPS. Pasti kita bayar. Uang kami masih cukup banyak untuk bayar dana-dana mereka di bank BPR,” celetuknya.

    BEI turut menyampaikan tambahan informasi atas penyesuaian tarif PPN di 2025. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024, tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah sebesar 11/12 dari nilai Invoice.

    “Tarif tetap sesuai UU (undang-undang) yaitu 12 persen. Nilai obyek pajak yg dikalikan 11/12. Jadi finalnya sama dgn PPN 11 persen. Karena menutut saya ini terkait konstruksi perundang-undangan,” terang Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy.

  • Embung Pemuda dinilai efektif kurangi delapan persen banjir di Jaksel

    Embung Pemuda dinilai efektif kurangi delapan persen banjir di Jaksel

    embung tersebut diapit oleh saluran penghubung (PHB) yakni Babakan atas dan bawah

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menilai Embung Pemuda I di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa efektif mengurangi delapan persen banjir di kawasan Jakarta Selatan.

    “Embung yang kita buat itu di Srengseng Sawah, itu akan bisa mereduksi banjir sekitar delapan persen,” kata Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan Santo saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Santo mengatakan ketika curah dan tinggi, aliran air di Embung Pemuda akan berhenti ke bawah.

    Hal ini mengingat embung tersebut diapit oleh saluran penghubung (PHB) yakni Babakan atas dan bawah.

    “Alhamdulillah, ini sudah terbangun, mudah-mudahan akan mengurangi permasalahan banjir di sekitarnya,” ujarnya.

    Dengan demikian, diharapkan langkah ini mampu menekan volume banjir di Jakarta Selatan saat hujan melanda.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Embung Pemuda 1 Srengseng Sawah, Embung SDN 01 Petukangan Selatan, dan Pusat Kendali Bukit Duri.

    Pembangunan ini untuk membantu saluran utama (makro) yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu mendukung apabila curah hujan dengan 150 milimeter (mm), sedangkan saluran pendukung mampu sekitar 100 mm per hari.

    Embung Pemuda 1 dengan volume efektif tampungan sebesar 13.440,52 meter kubik (m3) yang dapat mereduksi 8 persen volume banjir pada sistem saluran penghubung (PHB) babakan atas dan PHB babakan bawah.

    Kemudian, embung kedua yang terbangun adalah embung SD Negeri 01 Petukangan Selatan Seluas 2.062 M2 dengan kedalaman 2,6 meter dengan dilengkapi kolam olakan dan akan ditambahkan pompa kapasitas 2×500 liter per detik (lps).

    Embung ini untuk difungsikan sebagai pengendali genangan di Jalan Sakti, Komplek Sangrila.

    Kemudian, terbangunnya ruang pusat kendali di Kelurahan Bukit Duri yang diharapkan juga mampu mengatasi banjir di kawasan itu.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025