Kementrian Lembaga: LPS

  • Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Jakarta

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat investor harus bersikap pesimistis.

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Misbakhun lalu membeberkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur.

    “Retail memang masih mengalami kontraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” jelasnya.

    “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” ucapnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025. Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis.

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” imbuhnya.

    (maa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat  investor di bursa harus bersikap pesimistis.

    Misbakhun menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ yang diselenggarakan CNBC Indonesia di BEI, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3/2025) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu pun membeber data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Data tersebut sudah dibedah dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan LPS dan BI pada Rabu (19/3/2025) dan Kamis (20/3/2025). 

    Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur. 

    “Retail memang masih mengalami konstraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” tutur Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun juga membeber data dari BI. Menurut dia, sektor konsumsi rumah tangga memang terganggu.

    Namun, produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian yang tinggi. “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” imbuhnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan  Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif. 

    Per Kamis (20/3/2025), cadangan devisa Indonesia juga sangat tinggi karena mencapai USD 156 miliar. “The highest, tertinggi dalam sejarah devisa yang dimiliki Indonesia,” ucapnya.

    Angka inflasi, tambah Misbakhun, juga terkendali. “Dijaga tetap rendah,” katanya.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025.

    “Likuiditas perbankan memadai, NPL (non-performing loan, red ) tetap rendah. Kecukupan modal perbankan tinggi,” tambah Misbakhun. 

    Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). “Walaupun situasinya mengalami penurunan, volume transaksi QRIS tetap tumbuh tinggi,” katanya.

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis. 

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” katanya. (/*)

  • Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap warga negara memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Langkah ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud komitmen, pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Prabowo mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Jumat (21/3) kemarin. Masing-masing adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu, ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkapnya.

    Airlangga menyebut perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang di antaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • Ini arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

    Ini arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ini arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:36 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Sidang kabinet paripurna kedua pada tahun 2025 membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah dengan isi arahan lengkap, sebagai berikut:

    Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
    Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

    Saudara-saudara sekalian terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada Sidang Kabinet Paripurna ini, hari Jumat, 21 Maret 2025.
    Kita adakan Sidang Kabinet Paripurna sebagai persiapan menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah yang akan datang

    Yang saya hormati Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DEN, Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, Ketua OJK, Ketua LPS yang saya hormati yang kita undang hadir di sini

    Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah SWT, kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita hadir di sidang kabinet paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat.

    Saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita berkumpul untuk membahas persiapan menghadapi Idul Fitri yang akan datang. Kita akan melihat kondisi nyata yang akan kita hadapi dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan ini.

    Sidang Kabinet kita yang terakhir berada pada bulan Januari yang lalu dan banyak hal yang sudah kita laksanakan semenjak Sidang Kabinet Paripurna tersebut. Saudara-saudara sekalian, intinya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang saya pimpin ini. Di sana sini tentunya sebagai kabinet baru, relatif baru, 130, 140 hari, 150 hari pertama tentunya kita pasti memerlukan waktu penyesuaian.

    Tetapi saya merasakan ada kerja sama yang baik dan ada pekerjaan yang cepat, yang sangat intensif dan sungguh-sungguh dari saudara-saudara sekalian. Ini saya rasakan sebagai pimpinan saudara-saudara. Apa yang sudah kita capai tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja keras kita semua, tanpa kerja keras saudara-saudara sekalian sebagai tim.

    Kita adalah satu tim, tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerja sama tim yang baik. Ya mungkin kita masih prihatin Tim Nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang.

    Ini juga ada tim yang baru, ya kan pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting, karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa mana pun di dunia, termasuk terutama di hal-hal seperti olahraga.

     

     

    Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak Sidang Kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif.

    Ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Saya juga terus terang saja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan.

    Saudara-saudara, salah satu yang utama yang harus saya sampaikan adalah bahwa di saat bulan-bulan ini, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Saudara-saudara, ini jangan dianggap hal yang ringan. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita sangat besar.

    Dan bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu kuatir kita harus impor. Alhamdulillah tahun ini produksinya sangat baik. Dan saya monitor harga-harga sampai hari ini terkendali. Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun.

    Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali sekarang dokter melarang saya makan terlalu pedas. Yang muda-muda silahkan.

    Jadi kita bersyukur, semua pihak yang bekerja keras. Saya mau ucap terima kasih semua pihak di bidang pangan, pertanian yang mendorong hal ini. Pangan adalah yang paling utama.

    Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman, saudara-saudara. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara saudara-saudara.
    Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, mana Trenggono? Oh duduk sebelah kanan. Mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia. Ha ha ha Siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia enggak main saham dia. Dia enggak main saham, dia enggak main saham. Siapa lagi ini? Rosan. Rosan udah botak jadi enggak apa-apa.

    Jadi demikian saudara-saudara, kemudian kita juga boleh sekarang mulai bangga Makan Bergizi Gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya. Tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya.

    Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerimaan manfaat. Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tuanya yang nanya, Pak kami disini belum terima makan bergizi.

    Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, Bu kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika negara kita sangat besar. Mohon sabar.

    Tapi saya minta ya Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasian, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan.

    Tapi terima kasih apa pun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius. Dan paling besar usaha kita menangani ini.

    Kemudian salah satu yang luar biasa juga, kita berani meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia, semua dana, semua aset BUMN, kita konsolidasikan. Kita ingin mengelola dengan sebaik-baiknya, setransparansi mungkin dengan akuntabilitas yang sangat tinggi.

    Saya beri petunjuk kepada pimpinan Danantara, kalau perlu keputusan-keputusan itu diambil secara hati-hati. Dan kalau perlu tidak perlu terlalu cepat. Ini adalah kekayaan anak dan cucu kita. Harus dijaga dengan baik.

    Dan untuk itu saya minta pengawasan, oversight, penilaian risiko sangat berlapis-lapis. Dan saya minta tokoh-tokoh masyarakat ikut mengawasi. Dan saya tegaskan bahwa setiap saat pekerjaan dan semua kebijakan Danantara ini harus bisa diaudit, harus bisa diawasi, harus bisa dipertanggungjawabkan setiap saat, oleh siapa pun yang menginginkan.

     

     

    Saudara-saudara, tapi ini saya kira adalah terobosan yang sangat besar. Dengan demikian saya yakin manajemen semua aset di bawah Danantara akan lebih baik. Karena kita akan pakai manajemen yang berstandar internasional. Juga dengan beberapa penasihat-penasihat tingkat internasional, kita ingin mengajak.

    Saya juga melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di-roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia ya, Menteri Kesehatan, tidak semua negara punya program seperti ini.

    Kemudian kita juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, yaitu kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Bagi semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah dan yang menggunakan aset milik negara bersifat HGU atau Hak Pakai itu adalah aset negara.

    Dia terima, dia memanfaatkan aset negara, dia terima kredit, dia wajib hasil usahanya harus disetor di Republik Indonesia. Seratus persen dan minimal waktu 1 tahun. Ini saya diberi laporan kalau sudah berjalan ini akan menambah devisa kita 100 miliar dolar (AS), 1 tahun.

    Karena ini mulai berlaku 1 Maret jadi mungkin tahun ini baru sekitar 80 miliar dolar (AS) yang masuk. Jadi saya ucapkan terima kasih semua pihak yang berhasil sampai Danantara Indonesia diluncurkan. Cek kesehatan juga sudah berjalan dengan baik, devisa hasil ekspor juga berjalan.

    Kemudian kita juga sudah putuskan, kemarin saya resmikan juga peluncuran Bank Emas pertama di Republik Indonesia. Kita memiliki cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, ke-6 terbesar di dunia. Tapi kita baru punya Bank Emas baru tahun ini, berapa minggu lalu saya resmikan.

    Jadi terima kasih semua pihak yang akhirnya kita sekarang punya bullion bank, Bank Emas, sehingga rakyat bisa menyimpan emasnya di Indonesia dan tidak di negara lain. Ada negara lain tidak punya satu pun tambang emas tapi dia punya Bank Emas, kan aneh itu.

    Kemudian saudara-saudara, kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini. Kita harap segera akan dimulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama. Untuk SD, SMP, SMA berasrama dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu, khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung. Anak dan cucunya tukang pemulung, tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan.

    Ini rencana kita dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan seribu murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai seribu, tapi nanti saya berharap ya, Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen mungkin dalam 6 bulan bisa mencapai seribu murid masing-masing sekolah? Bisa?

    Bisa? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Dicatet! Loh iya harus bertanggung jawab itu. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ini sangat penting dan yang akan segera kita resmikan 53.

    Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul.

    Kita harap tiap tahun 200 sehingga dalam 5 tahun, kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini saya yakin bisa kita kerjakan. Nanti Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, kemudian mungkin Menteri Sosial akan sedikit kasih penjelasan singkat.

    Termasuk juga saya minta Ketua LPS menyampaikan kondisi ekonomi secara umum. Sehingga kita dapat gambaran real apa yang telah kita kerjakan. Dan kita akan nanti dapat bayangan betapa besar upaya bangsa Indonesia untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya

    Dan berkali-kali saya katakan, ini bukan hanya prestasi kita. Ini adalah kerja keras Presiden-Presiden sebelum kita, menteri-menteri kabinet sebelum kita. Tidak ada pembangunan bangsa yang bisa dikerjakan dalam 5-10 tahun.

    Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 1945 dan seterusnya ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing. Berkali-kali. Kita tidak mau menyalahkan siapa pun, tapi kita sering diganggu.

    Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar, dan sekarang kita semua, semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah, kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita.

     

     

    Saudara-saudara, kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis-berbasis lain.

    Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi. Dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar, keyakinan kami.

    Saudara-saudara, kita juga berhasil bekerja sama dengan swasta sehingga THR bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD bisa diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

    Tahun ini pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus Hari Raya. Ini karena kerja sama juga dengan pengusaha-pengusaha swasta. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerjaan.

    Tapi saya mengimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambah lah. Ini mengimbau, kalau mengimbau kan boleh, tidak ada paksaan kan? Tapi kalau Presiden mengimbau ya, menghimbau. Wartawan ya harus garis bawahi.

    Karena pengusaha harus tahu, kalau masa yang bagus dia untung-untung ya dia juga harus memperhatikan para pekerjanya. Justru para pekerja ini yang memberi keuntungan bagi dia.

    Juga THR dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara. Ini sudah kita umumkan. Juga untuk membantu masyarakat, kita berhasil untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13 persen penurunan. Ini berlaku untuk periode penerbangan 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025.

    Nanti Presiden juga akan menghimbau, kalau bisa ditambah. Tapi menghimbau. Ini sudah luar biasa. Kemudian penurunan tarif jalan tol sebesar 20 persen di berbagai ruas jalur mudik selama 2 minggu.

    Juga diskon 25 persen penurunan harga untuk tiket kereta api sesuai tanggal yang ditentukan. Juga saya ucapkan terima kasih, beberapa kementerian/lembaga mengeluarkan kebijakan untuk membantu mengurangi beban masyarakat dengan memberi bantuan mudik gratis hingga juga ada diskon mencapai 50 persen untuk provider seluler dari Kementerian Komdigi. Saya kira dengan demikian persiapan mudik saya harap benar-benar disiapkan dengan baik.

    Kemudian alur lalu lintas dijamin harus berjalan lancar melalui jalur darat, kereta api, udara, dan laut. Tentunya Menteri Perhubungan yang akan leading dalam pengendalian dan koordinasi hal ini semua. Menteri Perdagangan memantau terus ketersediaan bahan pangan dan harga bahan pokok.

    Juga kita antisipasi bahwa di sektor pariwisata ini juga akan meningkat dan perlu antisipasi dari Menteri Pariwisata hal-hal yang harus disiapkan. Tentunya segi keamanan Polri, TNI, BIN, Kemenhub, BUMN, dan kementerian lain ikut semuanya membantu untuk memantau keamanan. Di bidang industri dan tenaga kerja juga berjalan baik.

    Saya juga minta pelayanan publik terutama semua rumah sakit harus siap. Semua fasilitas kesehatan, juga sektor perbankan disiapkan dengan baik. Peringatan dan informasi cuaca saya juga mohon terus masyarakat diberi informasi terus menerus.

    Saudara-saudara sekalian saya kira demikian pengarahan saya, petunjuk-petunjuk saya tentang persiapan ke arah Hari Idul Fitri. Tapi pada garis besarnya saya ucapkan terima kasih kepada semua menteri, semua kepala badan yang telah bekerja keras. Dan saya kira untuk yang terbuka sudah selesai.

    Terima kasih, media sekarang adalah paparan dan pengarahan tertutup untuk konsumsi kita sendiri dalam rangka persiapan ke depan. Terima kasih, saudara-saudara sekalian.

    Sumber : Antara

  • Misbakhun minta KSSK perbaiki komunikasi kepada pelaku pasar

    Misbakhun minta KSSK perbaiki komunikasi kepada pelaku pasar

    Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki komunikasi kepada pelaku pasar.

    Menurut dia, komunikasi yang lebih baik dan jelas dapat mencegah sentimen negatif yang berlebihan di pasar.

    “Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat.

    Komunikasi yang tidak efektif dapat menciptakan spekulasi dan ketidakpastian di pasar. Ia mencontohkan bagaimana sentimen negatif terhadap pasar saham Indonesia dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 6 persen.

    Hal ini imbas dari kurang jelasnya pola komunikasi dari pemerintah dan otoritas terkait.

    Maka dari itu, Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah, khususnya anggota KSSK harus memiliki pola komunikasi yang terkoordinasi dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan ekonomi dan fiskal.

    Ia menambahkan bahwa transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi nasional sangat penting. Pasar yang sehat seharusnya bergerak berdasarkan fundamental ekonomi, bukan hanya sekadar rumor dan sentimen.

    “Kalau pasar yang makin lama makin dewasa seharusnya mereka bergerak berdasarkan fundamental, bukan bergerak memainkan rumor, bukan bergerak memainkan sentimen. Ini pasar yang dewasa, ini tantangan kepada semua pelaku pasar, apakah kita cukup dewasa untuk bisa merespon semua rumor yang ada,” ucapnya.

    Adapun Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menilai, anjloknya IHSG pada Selasa lalu (18/3) dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik yang menekan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia.

    Faktor pertama, dirinya menyoroti bahwa pasar saham Indonesia masih mengalami arus keluar atau foreign outflow yang cukup besar, menambah tekanan pada IHSG.

    Faktor kedua, kebijakan ekonomi yang memicu kekhawatiran. Rully menuturkan, berbagai kebijakan pemerintah turut memperburuk sentimen pasar.

    “Ditambah lagi berbagai kebijakan justru menimbulkan kecemasan, seperti pemangkasan anggaran, pembentukan Danantara, pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan melibatkan bank-bank BUMN, dan beberapa kebijakan lainnya,” tuturnya.

    Perkembangan terbaru yang memperbesar kekhawatiran pasar yakni adanya isu yang santer terdengar soal pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Hal ini berpotensi mengguncang kepercayaan investor, mengingat perannya yang selama ini mendapat kepercayaan tinggi dalam menjaga stabilitas fiskal.

    Faktor lain yang turut berdampak pada perdagangan bursa hari ini adalah pengaruh tarif dagang AS dan keputusan bank sentral AS (The Fed).

    Di sisi global, kebijakan tarif dagang AS terhadap mitra dagangnya turut memberikan tekanan, meski bukan faktor utama. Sebab, beberapa bursa regional justru menguat, menunjukkan bahwa pelemahan IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor domestik.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi XI DPR fokus bahas dua perubahan dalam revisi UU P2SK

    Komisi XI DPR fokus bahas dua perubahan dalam revisi UU P2SK

    Tapi semua masih membutuhkan pembahasan politik yang lebih mendalam

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) saat ini berfokus pada dua perubahan utama.

    Kedua pembahasan itu adalah penghapusan frasa “penyidik tunggal” dalam ketentuan penyidikan di sektor keuangan serta perubahan mekanisme penganggaran bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Tapi semua masih membutuhkan pembahasan politik yang lebih mendalam. Memang kita sedang melakukan proses itu (formulasi), tetapi item yang dua itu, yaitu item mengenai penyidik di sektor keuangan dan kemudian mekanisme anggaran LPS,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat.

    Revisi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengoreksi dua aspek dalam beleid tersebut.

    Dalam pembahasannya, Pemerintah berencana untuk menyesuaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan dengan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Sementara soal mekanisme penganggaran LPS, Misbakhun menjelaskan bahwa yang sebelumnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan kini akan ditetapkan oleh DPR.

    “LPS yang tadinya anggarannya itu melalui mekanisme penetapan di Kementerian Keuangan oleh menteri keuangan, kemudian diminta dibahas sebagai lembaga yang dimaknai bahwa LPS adalah lembaga independen, maka anggarannya harus ditetapkan seperti BI, OJK. Maka LPS penetapan anggarannya ada di DPR,” ujarnya.

    Menurutnya, revisi ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian UU P2SK dengan putusan MK yang dikeluarkan pada 3 Januari 2025.
    Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa menteri keuangan tidak dapat mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPS.

    Meskipun revisi ini pada dasarnya hanya menindaklanjuti putusan MK, Misbakhun mengakui adanya diskusi yang berkembang terkait kemungkinan penguatan peran Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Dirinya pun menekankan bahwa Komisi XI ingin memastikan pembahasan revisi UU P2SK tidak menjadi bahan spekulasi yang tidak berdasar.

    “Makanya kita tidak mau itu dijadikan spekulasi. (Pemerintah) sedang membicarakan, tapi belum memutuskan. Karena kita tadi seperti yang saya sampaikan kita ingin memperkuat peran Bank Indonesia itu lebih bold, lebih kuat lagi,” ucap Misbakhun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tips Hemat dan Smart Money Management Buat Gen Z dan Milenial

    Tips Hemat dan Smart Money Management Buat Gen Z dan Milenial

    JAKARTA – Di tengah dinamika ekonomi saat ini, mengelola keuangan pribadi terutama bagi gen Z dan milenial sangatlah penting. Banyak dari kita yang mungkin kesulitan untuk mengatur pengeluaran untuk sekadar kebutuhan sehari-hari dan rencana investasi untuk masa depan. Gaya hidup yang serba online dan keinginan untuk tetap update dengan tren terbaru membuat kita lupa untuk mengatur keuangan dengan lebih terencana.

    Padahal jika mengatur keuangan dengan cerdas, kita tidak hanya bisa menabung lebih banyak, tetapi juga punya kesempatan untuk berinvestasi. Dalam artikel ini kita akan membahas beberapa tips hemat dan smart money management yang dapat dipraktikkan. Mulai dari mengatur anggaran sehari-hari hingga memanfaatkan solusi finansial modern.

    1. Buat Anggaran dan Catat Semua Pengeluaran

    Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah dengan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Buatlah daftar pengeluaran rutin keseharian Anda seperti biaya transportasi, langganan streaming, hingga makan di luar.

    Dengan membuat pos-pos anggaran, Anda jadi tahu anggaran mana yang bisa dipotong atau dikurangi agar dana tersebut bisa dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Anggaran ini menjadi landasan keuangan Anda sebelum perencanaan finansial jangka panjang.

    2. Gunakan Aplikasi Keuangan untuk Mengelola Transaksi

    Banyak aplikasi keuangan yang dapat membantu Anda memantau pengeluaran Anda di era digital saat ini. Aplikasi ini tidak hanya memantau pengeluaran tetapi juga memberikan informasi tentang kebiasaan belanja Anda, sehingga dapat membuat anggaran pengeluaran Anda lebih cermat dan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menabung atau berinvestasi.

    3. Pertimbangan Opsi Pembiayaan untuk Kebutuhan Mendesak

    Ketika dana yang Anda miliki tidak cukup, mungkin ini saat yang tepat bagi Anda untuk memanfaatkan pinjaman modern. Jika Anda tidak memiliki aset berharga yang bisa menjadi jaminan kepada bank, jangan risau. Anda bisa memilih opsi pinjaman bank tanpa jaminan.

    Tak hanya itu, kini banyak bank yang menawarkan pengajuan pinjaman melalui aplikasi atau dengan kata lain pinjaman bank online. Selain prosesnya yang cepat dan mudah, prosedur yang diberikan juga cenderung lebih sederhana jadi bisa memudahkan dalam proses pencairan. Sebaiknya Anda membaca dengan saksama syarat dan ketentuan yang berlaku dari lembaga keuangan sebelum memutuskan.

    4. Bandingkan Penawaran secara Online

    Sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman, Anda perlu dengan cermat membandingkan produk pinjaman bank tanpa jaminan. Dengan membandingkan suku bunga, tenor, dan juga biaya administrasi, hal ini dapat membantu Anda dalam mengambil pinjaman yang benar-benar sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.

    Neo Pinjam, Solusi Layanan Pinjaman Bank dari neobank untuk Berbagai Kebutuhan Anda

    Bank Neo Commerce melalui aplikasi neobank menghadirkan solusi keuangan yang modern dan praktis. PT Bank Neo Commerce Tbk berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI), serta merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Dengan pendekatan digital yang canggih, salah satu layanan neobank yaitu Neo Pinjam memudahkan Anda untuk mendapatkan dana tanpa harus repot mengurus agunan. Layanan ini dirancang agar proses pengajuan pinjaman menjadi cepat dan efisien.

    Selain cepat dan efisien, pengajuan juga semakin praktis lagi karena nasabah bisa melakukannya melalui aplikasi neobank kapan saja dan di mana saja. Walaupun prosesnya mudah, setiap pengajuan tetap melalui evaluasi kelayakan sesuai prosedur yang berlaku.

    Ini berarti, sebelum Anda mengajukan pinjaman bank online ada baiknya untuk menilai secara meluruh kemampuan finansial, karena setiap peminjaman memiliki risikonya tersendiri. Neo pinjam menawarkan tenor dari 2 hingga 6 bulan dengan limit hingga Rp15 juta yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Instal aplikasi neobank sekarang dan mulai kelola keuangan Anda dengan lebih cerdas.

  • Jajakan PSK, 2 Mucikari di Pamekasan Ditangkap Polisi

    Jajakan PSK, 2 Mucikari di Pamekasan Ditangkap Polisi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan, menetapkan dua orang asal dua kabupaten berbeda di Jawa Timur, sebagai tersangka mucikari dalam kasus prostitusi di wilayah setempat.

    Kedua tersangka tersebut masing-masing inisial LPS (26) warga kecamatan Pamekasan, serta inisial I (30) warga Kecamatan Lerok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Keduanya tertangkap dalam Operasi Pekat Semeru 2025.

    “LPS ditangkap ketika menunggu pria hidung belang yang tengah berhubungan dengan perempuan berinisial EFM, warga Surabaya, Kamis (27/2/2025). Sedangkan I ditangkap di sekitar salah satu hotel di Pamekasan, Kamis (6/3/2025),” kata Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Dony Setiawan, Rabu (12/3/2025).

    Dari penangkapan kedua tersangka tersebut, Korp Bhayangkara mengamankan sejumlah barang bukti alias BB, di antaranya uang tunai sebesar Rp 1.142.000, serta dua alat kontrasepsi. “Kedua mucikari ini menjajakan PSK seharga Rp 300 ribu,” ungkapnya.

    “LPS dan I masing-masing memiliki satu orang pekerja (PSK), di mana setiap PSK mendapat upah cukup variatif. Satunya ada yang diberi (upah) Rp 200 ribu sebanyak berapapun ia kencan, satunya mendapatkan upah Rp 50 ribu setiap transaksi. Semua PSK yang dijajakan berasal dari luar Pamekasan,” jelasnya.

    Dari kedua tersangka, didapatkan informasi jika tindakan menjajakan diri yang dilakukan kedua PSK tersebut, dilakukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi. “Berdasar pengakuan tersangka, alasan menjual diri karena kebutuhan. Mereka masih berumur sekitar 25 tahun, dan keduanya sudah dipulangkan,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Revisi UU P2SK, DPR Akan Anulir Kewenangan Menteri Keuangan di LPS

    Revisi UU P2SK, DPR Akan Anulir Kewenangan Menteri Keuangan di LPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK, imbas putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XXII/2024.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa revisi UU P2SK akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa menteri keuangan tidak berhak mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “[Revisi terkait] putusan MK soal anggaran LPS yang sebelumnya melalui persetujuan Menkeu menjadi persetujuan DPR,” ujar Misbhakun kepada Bisnis, Selasa (11/3/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengungkap Komisi XI DPR sudah menggelar rapat panitia kerja atau Panja pada Senin (10/3/2025) malam. Panja itu nanti akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) P2SK sesuai putusan MK.

    Sebagai informasi, Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) dalam Pasal 7 angka 57 UU P2SK inkonstitusional bersyarat.

    Kendati demikian, Misbhakun belum mau mengonfirmasi apakah pasal-pasal yang akan direvisi dalam RUU P2SK adalah yang dianggap inkonstitusional bersyarat oleh MK.

    Pasal 86 ayat (4) itu sendiri menyatakan ketua Dewan Komisioner LPS wajib menyampaikan RKAT kepada Menkeu untuk mendapat persetujuan. Ayat (6) dan ayat (7) juga memuat frasa terkait dengan persetujuan Menkeu.

    Dalam amar putusan, Ketua MK Suhatoyo pun menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan DPR’.

    “Pembentuk undang-undang melakukan perubahan paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan,” kata Suhatoyo saat membacakan amar putusan, dikutip dari situs resmi MK, Jumat (3/12/2024).

    Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menambahkan bahwa keterlibatan Menkeu berupa persetujuan dalam penyusunan RKAT untuk kegiatan operasional LPS tidak tepat. MK menilai bahwa mekanisme tersebut berpotensi mengurangi independensi LPS dalam mengambil keputusan.

    Prinsip independensi ini turut berlaku di tengah kedudukan Menkeu sebagai Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang meliputi Ketua Dewan Komisioner LPS, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Meskipun Menteri Keuangan selaku Koordinator KSSK, tetapi tetap saja tidak boleh mengintervensi anggaran LPS sebagai lembaga independen dengan alasan checks and balances,” demikian dikutip lebih lanjut dari dokumen putusan.

    Itu sebabnya, Mahkamah menilai bahwa penyusunan anggaran LPS lebih tepat apabila berdasarkan persetujuan DPR yang memiliki fungsi penganggaran atau budgeting dan pengawasan.