Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • LPS sebut manajemen buruk penyebab likuidasi 3 bank di Sumatera Barat

    LPS sebut manajemen buruk penyebab likuidasi 3 bank di Sumatera Barat

    Sebagian besar likuidasi bank ini karena ‘mismanagement’ atau pengelolaan bank yang kurang baik

    Padang (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjelaskan manajemen yang buruk atau mismanagement menjadi penyebab tiga bank perekonomian rakyat (BPR) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dinyatakan dilikuidasi oleh otoritas terkait.

    “Sebagian besar likuidasi bank ini karena mismanagement atau pengelolaan bank yang kurang baik,” kata Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan M. Yusron di Padang, Sumbar, Jumat.

    Pada periode 2024 LPS I Medan membayarkan Rp10,4 miliar uang nasabah terhadap tiga bank yang dinyatakan dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Ketiga bank itu yakni PT BPR Sembilan Mutiara di Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang beralamat di Lubuk Begalung Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang dan PT Pakan Rabaa Solok Selatan.

    “Selain itu, likuidasi suatu bank juga kerap berkaitan dengan tindak pidana perbankan,” kata Yusron.

    Namun, khusus kasus ketiga BPR di Provinsi Sumbar LPS belum mendapatkan informasi pasti apakah ada atau tidak tindak pidana yang dilakukan oleh manajemen bank tersebut.

    “Khusus yang tiga bank di Sumbar itu, saya kurang mengetahui kondisi tindak pidananya seperti apa,” ujar dia.

    Yusron menjelaskan setelah ketiga BPR itu dinyatakan likuidasi selanjutnya LPS bersama bank terkait akan mengumumkan simpanan yang layak bayar.

    Kemudian para nasabah datang ke bank yang sudah ditunjuk LPS dengan membawa dokumen untuk mencairkan uang mereka.

    Tambahan informasi, pencabutan izin PT BPR Sembilan Mutiara dilakukan pada 2 April 2024 dan pembentukan tim likuidasi 16 April dengan masa periode likuidasi 16 April 2024 hingga 16 Juli 2025.

    Kemudian PT BPR Lubuk Raya Mandiri izin usahanya dicabut pada 23 Juli 2024, pembentukan tim likuidasi 1 Agustus 2024 dan periode likuidasi 1 Agustus 2024 hingga 31 Mei 2025.

    Terakhir, PT Pakan Rabaa Solok Selatan izinnya dicabut pada 11 Desember 2024 dengan periode likuidasi 23 Desember 2024 hingga 22 Desember 2025.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS bayarkan Rp10,4 miliar penanganan tiga bank likuidasi di Sumbar 

    LPS bayarkan Rp10,4 miliar penanganan tiga bank likuidasi di Sumbar 

    Padang (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelontorkan biaya hingga Rp10,4 miliar untuk membayarkan uang nasabah di tiga Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sumatera Barat (Sumbar) yang mengalami likuidasi.

    “Sepanjang 2024 ada tiga BPR di Sumbar yang izin usahanya dicabut oleh otoritas terkait. LPS bergerak cepat melaksanakan penjaminan simpanan untuk para nasabah ketiga bank tersebut,” kata Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan M. Yusron di Padang, Jumat.

    Ketiga BPR itu yaitu PT BPR Sembilan Mutiara yang izin usahanya dicabut pada 2 April 2024. LPS menetapkan simpanan layak bayar sebesar Rp3,42 miliar atau 98,47 persen dari total penetapan simpanan yakni Rp3,47 miliar dari 2.603 rekening layak bayar.

    Kedua PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang izin usahanya dicabut pada 23 Juli 2024 dengan simpanan layak bayar sebesar Rp2,30 miliar, atau 99,98 persen dari total penetapan simpanan sebesar Rp2,301.3 miliar dari 727 rekening nasabah.

    Terakhir, simpanan layak bayar sebesar Rp4,69 miliar atau 99,81 persen dari total penetapan simpanan sebesar Rp4,70 miliar dengan 1.254 rekening nasabah di PT Pakan Rabaa Solok Selatan. Otoritas terkait mencabut izin usaha BPR ini pada 11 Desember 2024.

    Yusron menjelaskan simpanan layak bayar merupakan simpanan yang memenuhi persyaratan untuk dijamin oleh LPS. Syarat yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi atau terbukti melakukan tindak pidana perbankan (fraud).

    Sementara, untuk pembayaran klaim penjaminan di Sumbar hingga 31 Maret 2025, LPS telah menangani penjaminan simpanan terhadap 22 BPR/BPR Syariah di provinsi setempat yang izin usahanya dicabut.

    Total LPS membayarkan Rp85,17 miliar dari simpanan layak bayar sebesar Rp86,66 miliar setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan sebesar Rp2 miliar.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Unika Atma Jaya Kukuhkan Tiga Profesor Bidang Strategis dari Keuangan hingga Kekayaan Intelektual – Halaman all

    Unika Atma Jaya Kukuhkan Tiga Profesor Bidang Strategis dari Keuangan hingga Kekayaan Intelektual – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya mengukuhkan tiga Profesor.

    Mereka yakni Prof. Dr. Siti Saadah, S.E., M.T. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., dan Prof. V. Selvie Sinaga, S.H., LL.M., Ph.D. dari Fakultas Hukum. 

    Prosesi pengukuhan dilangsungkan dalam Sidang Terbuka Senat Guru Besar di Gedung Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi, Unika Atma Jaya. 

    Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), mengatakan ketiga Profesor ini memperkuat barisan akademisi. 

    “Semoga pengukuhan ini semakin mendorong terciptanya budaya akademik yang unggul demi kemajuan bangsa,” ujar Yuda melalui keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Siti Saadah mengangkat isu krusial bertajuk “Konglomerasi Keuangan dan Potensi Risiko Sistemik”. 

    Dirinya menyoroti betapa pentingnya kewaspadaan terhadap keterkaitan antar lembaga jasa keuangan dalam satu konglomerasi, yang dapat menjadi pemicu krisis sistemik bila tidak diawasi dengan ketat.

    “Dalam situasi interkonektivitas tinggi antar lembaga keuangan, satu gangguan bisa merambat cepat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengawasan berbasis risiko terhadap konglomerasi keuangan sangatlah mendesak,” ujar Siti.
     
    Studi Siti menggunakan metode generalized vector autoregressive untuk mengukur volatility spillover antar entitas dalam konglomerasi dan telah memperoleh penghargaan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas kontribusi risetnya.

    Sementara Prof. Natalia dalam orasi ilmiahnya mengusung topik “Sustainable Climate Resilience: Pendekatan Holistik Integratif Hukum Internasional dalam Penanggulangan Bencana”. 

    Dirinya menekankan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan hukum internasional yang menyeluruh dan terintegrasi.

    “Bencana iklim bukan lagi isu lokal, tetapi krisis global yang memerlukan respons lintas negara dengan sinergi regulasi, kebijakan, dan peran masyarakat. Hukum internasional harus menjembatani semua ini secara integratif,” ujar Prof. Natalia.

    Dalam orasinya, Prof. Natalia menjelaskan bahwa ketahanan iklim berkelanjutan harus dibangun melalui kerangka hukum. 

    Lalu dalam orasi ilmiahnya, Prof. Selvie mengangkat tema “Sistem Paten di ASEAN dan Perbandingannya dengan ARIPO, OAPI, dan EU”. 

    Dirinya menyoroti kesenjangan harmonisasi sistem paten antar negara-negara ASEAN dan membandingkannya dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh organisasi regional seperti ARIPO, OAPI, dan EU.

    “ASEAN memerlukan integrasi sistem paten yang lebih solid agar dapat bersaing secara global dalam ranah inovasi teknologi. Harmonisasi ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan politik dari setiap negara anggotanya,” ujar Prof. Selvie.

    Prof. Selvie juga menjelaskan bahwa belum mudah bagi ASEAN untuk menyusun satu peraturan yang berlaku di semua negara anggota terkait pendaftaran paten maupun untuk mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ASEAN.

  • LPS: Likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025

    LPS: Likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025

    Persaingan selalu ada, tetapi tidak seperti sebelumnya yang berada di level mengkhawatirkan. Sekarang sudah amat baik kondisi perbankannya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025.

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis, Purbaya menjelaskan, sejumlah bank menunjukkan kenaikan suku bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan LPS pada Desember tahun lalu.

    Kondisi itu menunjukkan adanya persaingan yang cukup tinggi dalam mencari dana pihak ketiga (DPK).

    Namun, kata Purbaya, situasinya berangsur membaik ketika memasuki 2025.

    Mulai Januari, Februari, hingga Maret 2025, tingkat bunga deposito mulai turun ke level yang lebih rendah, dan kondisi likuiditas perbankan juga membaik sehingga persaingan mendapatkan DPK turut menurun.

    Dalam catatan LPS, rata-rata suku bunga yang dihimpun bank berada di atas 4,25 persen, atau melampaui tingkat bunga penjaminan LPS. Namun, pada Januari hingga Maret, suku bunga ini sudah turun sekitar 13 basis poin (bps) di bawah tingkat bunga penjaminan, yaitu di bawah 4,25 persen.

    “Artinya, kondisi likuiditas perbankan sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujar Purbaya.

    Sementara itu, suku bunga deposito rupiah untuk tenor 1 bulan dan 3 bulan sepanjang 2025 mengalami penurunan masing-masing sebesar 5 dan 9 bps.

    “Persaingan selalu ada, tetapi tidak seperti sebelumnya yang berada di level mengkhawatirkan. Sekarang sudah amat baik kondisi perbankannya,” tutur dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

    Hal itu didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

    Tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Maret 2025 yang berada di level tinggi yakni sebesar 25,43 persen. Sementara likuiditas perbankan pada Maret 2025 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 116,05 persen dan 26,22 persen, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPJKI dan BPKH nilai penting pemahaman pengelolaan dana investasi

    PPJKI dan BPKH nilai penting pemahaman pengelolaan dana investasi

    Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan Praktisi Jasa Keuangan Indonesia (PPJKI) bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menilai pemahaman terkait dengan pengelolaan dana investasi sangat penting bagi seluruh kalangan.

    Ketua Dewan Pembina PPJKI sekaligus Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tito Sulistio menilai saat ini tantangan dan peluang investasi begitu terbuka lebar di tengah disrupsi teknologi di berbagai sektor keuangan.

    “Hal ini mendorong perlunya seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan untuk membekali diri dengan berbagai informasi global, seperti melalui Seminar ini,” ujar Tito ​​​​​dalam seminar bertajuk “Investasi dan Keuangan Nasional” di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan sama, Praktisi Keuangan Prof Roy Sembel mengingatkan perlunya memberdayakan investor ritel dan Institusional lokal untuk menumbuhkan pasar keuangan Indonesia, di tengah potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

    “Agar ini bisa terjadi, Indonesia perlu berpacu dalam menghasilkan SDM yang dapat memiliki daya saing agar dapat menciptakan Indonesia yang adil, makmur serta bermartabat,” ujar Roy.

    Anggota BP BPKH Indra Gunawan mencontohkan terkait keberhasilan BPKH dalam mengelola dana haji yang mencapai Rp171 triliun di tengah gejolak perekonomian global saat ini.

    BPKH mencatatkan kinerja luar biasa dengan nett return tertinggi sepanjang sejarah yakni Rp11,6 triliun atau nett return hampir 7 persen per tahun pada 2024.

    Selain itu, juga tata Kelola Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diraih enam kali berturut- turut sejak awal.

    Menurutnya, BPKH dapat menjadi acuan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang dapat menjadi model “Sovereign Halal Fund”.

    Hal itu seiring dengan gagasan Menteri Agama yang memiliki visi mengkonsolidasikan dana umat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta potensi dana umat lainnya

    Ia menyebut, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia perlu bertindak lebih strategis dalam merancang arah pengelolaan investasi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.

    Lanjutnya, tidak terkecuali terhadap pengelolaan investasi negara melalui instrumen Sovereign Wealth Fund (SWF), yang mana saat ini Indonesia telah mendirikan BPI Danantara sebagai lembaga pengelola SWF.

    Sejak 2018 sampai 2023, BPKH konsisten meraih laporan audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut dari BPK RI.

    “Keberhasilan BPKH menjadi fondasi kuat bagi visi Sovereign Halal Fund, yang dapat menggerakkan ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa,” ujar Indra.

    Pengelolaan dana haji BPKH sepenuhnya berbasis syariah sesuai arahan DSN-MUI melalui penempatan perbankan dan investasi via BPS-BPIH.

    Portofolio didominasi instrumen berisiko rendah hingga menengah (minimal idAA), seperti SBSN yang Sovereign-risk-free, dan deposito bank syariah dengan kualifikasi Kesehatan bank yang baik.

    Total Nilai Manfaat Virtual Account jemaah haji yang menjadi inovasi sejak adanya BPKH telah mencapai Rp18,3 triliun, dengan total Nilai Manfaat BPIH sebagai penambal biaya Jamaah total mencapai sebesar Rp41,6 triliun.

    Keamanan deposito jemaah dijamin oleh LPS sesuai UU No. 4/2023 tentang PPSK, dan pengecualian pajak atas instrumen deposito dan instrumen investasi ditegaskan melalui Peraturan No.18/PMK.03/2021 dan UU No. 4/2023 tentang PPSK.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS Jamin 99,96 Persen Rekening Nasabah Bank di Papua, Edukasi Literasi Keuangan Digelar di Sorong – Halaman all

    LPS Jamin 99,96 Persen Rekening Nasabah Bank di Papua, Edukasi Literasi Keuangan Digelar di Sorong – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SORONG – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin sebanyak 99,96 persen rekening nasabah bank di wilayah Papua per 31 Maret 2025.

    Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan LPS Media Meet Up yang digelar oleh Kantor Perwakilan LPS III di Kota Sorong, Kamis (24/4/2025).

    Mengusung tema Diskusi, Komunikasi, dan Kolaborasi Media dalam Pengembangan Literasi Keuangan, kegiatan ini bertujuan menjalin kolaborasi antara LPS dan media dalam mendukung edukasi masyarakat terkait fungsi penjaminan simpanan serta resolusi bank.

    Kepala Kantor Perwakilan LPS III, Fuad Zaen dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Menurutnya, pengetahuan keuangan yang baik akan membuat masyarakat lebih rasional dalam mengambil keputusan terkait simpanan maupun transaksi keuangan lainnya.

    “Dengan mengetahui adanya LPS sebagai lembaga yang menjamin simpanan masyarakat di Bank dan penanganan Bank, maka masyarakat tidak perlu ragu menyimpan uangnya di Bank,” ujar Fuad di hadapan para jurnalis dari berbagai media di Kota Sorong.

    Dalam sesi sosialisasi, Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan LPS, Dadi Hermawan menjelaskan bahwa dari total rekening simpanan di wilayah Papua, sebanyak 6,43 juta rekening dijamin penuh oleh LPS.

    Tangani 20 Bank Selama 2024

    Sepanjang tahun 2024, LPS telah menangani pencabutan izin usaha terhadap 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS). Dengan demikian, total bank yang telah dilikuidasi LPS sejak 2005 hingga 23 April 2025 mencapai 142 Bank, terdiri dari 1 Bank Umum dan 141 BPR/BPRS.

    “Seluruhnya dilakukan sesuai mekanisme resolusi Bank yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan,” jelas Dadi.

    Di wilayah Papua, LPS telah melikuidasi dua bank yakni PT BPRS Muamalat Yotefa yang berkantor di Sentani, Kabupaten Jayapura, dan PT BPR Arfak Indonesia (BDL) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Khusus BPR Arfak Indonesia, izin usahanya dicabut pada 17 Desember 2024 lalu.

    Total klaim penjaminan nasabah yang telah dibayarkan LPS sejak 2005 hingga April 2025 tercatat mencapai Rp2,78 triliun dari total Simpanan Layak Bayar sebesar Rp3,21 triliun, setelah melalui proses setoff dan penanganan keberatan nasabah.

    LPS Dorong Kepercayaan Masyarakat terhadap Bank

    Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa keberadaan LPS memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menabung di bank.

    “Dengan adanya LPS maka tidak perlu ragu menabung di Bank karena simpanan nasabah aman dijamin. Menabung di Bank juga mendukung perekonomian karena dana yang dihimpun bisa disalurkan untuk pembiayaan produktif,” ungkapnya.

    LPS berharap kolaborasi aktif dengan media dalam kegiatan edukasi seperti ini dapat terus ditingkatkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

    “Kegiatan ini adalah wujud nyata peran media sebagai mitra strategis LPS dalam mendukung pelaksanaan resolusi Bank dan meningkatkan literasi keuangan di masyarakat,” kata Fuad.(tribunsorong.com/ismail saleh)

  • Sri Mulyani Ungkap Risiko Buruk Perang Tarif Mulai Terjadi di Kuartal II 2025 – Halaman all

    Sri Mulyani Ungkap Risiko Buruk Perang Tarif Mulai Terjadi di Kuartal II 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I tahun 2025 tetap terjaga, meski di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan sekalian Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    “Kami memulai dengan melaporkan bahwa situasi dari sistem keuangan yaitu stabilitas sistem keuangan pada triwulan I 2025 tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa ketidakpastian perekonomian global dipicu oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan perang tarif dan diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik perekonomian Amerika Serikat maupun perekonomian Tiongkok yang dianggap sebagai negara berhadapan dengan Amerika dan perekonomian secara global.

    “Memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antar negara,” papar dia.

    Sri Mulyani bilang, hal tersebut berpotensi memunculkan eskalasi perang dagang yang akan dimulai pada triwulan II tahun 2025.

    “Down side risk dari global terpantau masih tinggi, sehingga perlu terus dicermati dan diantisipasi ke depan,” jelas dia.

    Karenanya, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK yang kedua untuk tahun 2025.

    Sri Mulyani bilang bahwa rapat tersebut diselenggarakan pada hari Kamis 17 April 2025, dan menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga anggota KSSK.

    “KSSK berupaya untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global dan sekaligus meningkatkan upaya untuk memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri,” ungkap Sri Mulyani.

     

  • LPS Gandeng HKHSK Kerja Sama Tingkatkan Kapasitas Hukum Sektor Keuangan

    LPS Gandeng HKHSK Kerja Sama Tingkatkan Kapasitas Hukum Sektor Keuangan

    JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dan Ketua Umum HKHSK Kukuh Komandoko.

    MoU ini bertujuan memperkuat kerja sama strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang LPS.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas, dan wewenang LPS, termasuk mandat baru yang diberikan kepada LPS dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK, yaitu sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi,” ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar, Rabu, 23 April.

    Dia menambahkan, dengan semakin kompleksnya tantangan yang LPS hadapi, kolaborasi strategis dengan para profesional hukum seperti HKHSK menjadi sangat penting, terlebih dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki para anggota HKHSK diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi LPS dalam menjalankan mandat secara kredibel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua Umum HKHSK Kukuh Winandoko menjelaskan mengenai kesiapan HKSHK terkait kerja sama dengan LPS, terutama terkait dengan sudah diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023 silam.

    “Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan tentu saja kami sudah melakukan perubahan standar profesi serta menyiapkan kode etik yang baru, dikarenakan ini sudah mencakup seluruh sektor keuangan, dan tentu saja dalam hal ini kami juga butuh masukan dari LPS untuk juga bisa saling bersinergi dalam membuat stabilitas di sektor keuangan,” jelasnya.

    Nantinya, kerja sama antara LPS dengan HKHSK akan meliputi berbagai aspek, antara lain sosialisasi kebijakan dan program kerja, asistensi penanganan dan penyelesaian bank dan perusahaan asuransi, penelitian dan kajian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

    Kerja sama ini juga menunjukkan kepada publik bahwa kerja sama hukum dan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.

  • Update Pembangunan IKN: Kawasan Istana dan Kemenko Selesai Juni 2025, 17 Tower Hunian ASN Tersedia – Halaman all

    Update Pembangunan IKN: Kawasan Istana dan Kemenko Selesai Juni 2025, 17 Tower Hunian ASN Tersedia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berlanjut. 

    Otorita IKN memprioritaskan pembangunan ekosistem penunjang seperti perkantoran, hunian, transportasi, serta sarana dan prasarana sosial untuk ASN yang akan pindah ke IKN.

    Saat ini, pembangunan di Kawasan Istana meliputi Istana Negara, Istana Garuda, termasuk lapangan upacara, dan bangunan Sekretariat Presiden sudah fungsional dilengkapi bangunan pendukungnya. 

    Lalu, secara keseluruhan, kompleks Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi tempat ASN bekerja dapat menampung 9.465 pegawai.

    Saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4/2025), Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto mengungkapkan bahwa kawasan perkantoran akan selesai pada Juni 2025.

    “Progres di Kawasan Istana, Kemenko, dan Kemensesneg serta ekosistemnya yang ditargetkan seluruhnya akan selesai pada bulan Juni 2025,” kata Bimo dikutip dari siaran pers pada Rabu (23/4/2025).

    Untuk melengkapi ekosistem perkantoran, Bimo menjelaskan bahwa saat ini di IKN sudah terdapat minimarket, restoran, ATM, vending machine, dan kantor pos, yang telah tersedia di beberapa lokasi perkantoran dan hunian.

    Kemudian, terkait kesiapan hunian bagi ASN yang akan pindah ke IKN, sudah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan 17 tower hunian ASN.

    Selain itu, telah siap pula 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang telah fungsional.

    “Prinsip penyiapan hunian ini siap dihuni secara fungsional. Kalau 47 tower ini sudah selesai semua akan menampung sekitar 8.410 pegawai, dengan rencana nanti ke depan pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN (sebanyak) 30 tower ASN ke depan hingga tahun 2028 dapat menampung sekitar 5.400 pegawai sehingga totalnya itu sekitar 13.810,” ujar Bimo.

    Bimo mengatakan bahwa seluruh pegawai Otorita IKN sejak awal Maret 2025 telah bekerja secara penuh di IKN. Pegawai Otorita IKN saat ini menempati kompleks hunian ASN 1.

    Para pegawai diwajibkan menggunakan bus listrik untuk moda transportasi di IKN dengan waktu tempuh perjalanan kurang dari 10 menit dan jarak tempuh sekitar 3 km.

    Saat ini, layanan bus listrik perkotaan yang disediakan sejak September 2024 untuk melayani kunjungan masyarakat dan antar jemput pegawai sudah terdapat 4 rute yang dilalui dengan armada sebanyak 10 unit bus.

    Ketersediaan Air Baku

    Bimo menjelaskan bahwa air baku disediakan dari Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, selain itu terdapat 21 embung dan 4 kolam retensi di KIPP.

    Sarana dan Prasarana penyediaan air minum sudah terbangun dan dapat diakses pada seluruh kantor pemerintahan dan hunian.

    Adapun sarana terbangun berupa 1 IPA kapasitas 300 lps dan bangunan reservoir induk dengan kapasitas 2 x 6.000 m3.

    Lalu, jaringan yang terpasang berupa 15,87 km pipa transmisi, 9,75 km pipa interkoneksi, 22,633 km JDU (Jaringan Distribusi Utama) dan JDP (Jaringan Distribusi Pembagi) di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).

    Kesiapan Sarana dan Prasarana Sosial

    Kemudian, untuk sebaran fasilitas kesehatan di dalam KIPP sudah terdapat beberapa rumah sakit yang siap melayani.

    Di antaranya, RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan. Selain itu, di sekitar KIPP terdapat 2 unit rumah sakit dan 7 Puskesmas.

    Untuk fasilitas pendidikan di sekitar KIPP terdapat 2 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama.

    Sementara fasilitas peribadatan di KIPP sudah tersedia 5 lokasi masjid yang dapat digunakan secara fungsional. 

  • Keseruan "Alley Cat Run", Pemanasan Menuju Monas Half Marathon 2025 Megapolitan 19 April 2025

    Keseruan "Alley Cat Run", Pemanasan Menuju Monas Half Marathon 2025 Megapolitan 19 April 2025

    Keseruan “Alley Cat Run”, Pemanasan Menuju Monas Half Marathon 2025
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Mentari pagi belum tinggi saat suara semangat mulai menggema di area Decathlon Alam Sutera, Tangerang, Sabtu (19/4/2025).
    Lengkap dengan
    running gear
    atau pakaian lari, 110 pelari dari berbagai komunitas olahraga mengikuti ”
    Alley Cat Run
    “, rangkaian acara dari
    Monas Half Marathon
    2025 yang akan diselenggarakan pada Minggu (15/6/2025) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Monas Half Maraton bekerja sama dengan Harian Kompas.
    Kegiatan lari sejauh empat kilometer itu dimulai dari halaman parkiran Decathlon Alam Sutera dan berakhir di lapangan basket Decathlon Alam Sutera.
    Tidak hanya lari, mereka juga ditantang untuk melewati setiap pos yang disiapkan. Di pos pertama, sebelum mulai lari, meraka diminta untuk melewati tantangan yang diwakili oleh para ketua komunitasnya untuk lomba pasang sepatu.
    Para ketua diminta untuk melepas sepatu lari dan diletakkan tiga meter di depannya. Kemudian setelah suara pluit berbunyi, mereka harus mencari sepatunya dan dipakai kembali.
    Bagi yang selesai lebih awal, diperbolehkan untuk mulai lari bersama satu komunitasnya dan melewati pos selanjutnya.
    Ada empat pos yang harus mereka lewati dengan jarak masing-masing pos sejauh satu kilometer. Di setiap pos juga terdapat mini games yang disiapkan oleh panitia.
    “Jadi mereka ini enggak cuma lari saja, berpikir sambil bermain juga di setiap posnya. Jadi mereka benar-benar harus mecahin teka-tekinya itu sendiri untuk sampai ke tempat yang ada
    games
    -nya,” ujar Tim Creative LPSMHM, Vanya Valeria saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu (19/4/2025).
    Kemudian, kegiatan tersebut juga menjadi ajang pemanasan yang bukan hanya memacu keringat, tetapi juga mempererat ikatan antarkomunitas lari di Jabodetabek.
    ”
    Alley Cat Run
    ini lebih dari sekadar olahraga. Ini tentang kebersamaan, strategi, dan
    fun.
    Kami ingin membangun antusiasme menuju
    main event
    Monas
    Half Marathon
    nanti,” kata dia.
    Kegiatan ini merupakan bagian dari delapan rangkaian acara bertajuk “
    Run The Ground
    ” yang diadakan di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok.
    Seluruh rangkaian ini menjadi jalan menuju acara puncak Monas Half Marathon 2025 yang bakal digelar di Monas, Jakarta Pusat dengan tema Time To Rise dan target 6.000 pelari.
    Diselenggarakan oleh Harian Kompas bekerja sama dengan LPS dan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, Monas Half Marathon tahun ini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan.
    Lewat kegiatan ini, panitia berharap bisa menjangkau lebih banyak komunitas dan membawa pesan semangat untuk bangkit melalui olahraga.
    “Sekarang semakin banyak banget yang hobi lari, pengen nantang diri sendiri, lari di Jakarta, kalau maraton, apalagi kalau yang mau bikin
    personal best
    , di Jakarta enak banget,” kata dia.
    “Lewat
    event
    ini, kami ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan merayakan semangat kebangkitan,” sambung dia.
    Adapun kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 06.00 WIB, para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang dimulai dari registrasi,
    briefing
    permainan, hingga lari berkelompok.
    Hal itu karena banyaknya tawa dan seruan yang membuat mereka terlihat jadi lebih semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut.
    Salah satu pesertanya, Fahrudin Jamil (26), mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena bisa melibatkan teman satu komunitasnya.
    “Saya ikut kegiatan ini mungkin karena ramai juga ya, teman komunitas pada ikut, banyak door prize nya juga terus kebetulan saya juga ikut LPS yang 21 km, mungkin ada hal-hal baik atau info dari kegiatan ini buat nantinya,” kata Fahrudin.
    Bagi dia, kegiatan tersebut tersebut bukan hanya tentang lari tapi tentang pengalaman dan koneksi yang terbentuk di sepanjang jalan.
    Maka dari itu, ia mengaku sangat senang bisa ikut kegiatan bersama teman satu komunitasnya.
    “Kalau ada
    event
    yang mengajak komunitas kayak gini, diusahakan pasti hadir karena kan kalau lari itu lebih seru bareng-bareng dibandingkan sendiri. Banyak
    games
    -nya juga tuh kayak tadi. Kalau lari sendiri pasti bosenlah,” jelas dia
    Rangkaian
    Alley Cat Run
    ditutup dengan pengumuman pemenang
    games,
    hiburan musik, dan sesi makan siang bersama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.