Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • LPS bantu meningkatkan kinerja BPR/BPRS lewat transformasi digital

    LPS bantu meningkatkan kinerja BPR/BPRS lewat transformasi digital

    Langkah ini juga sekaligus dapat mempercepat peran LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkomitmen membantu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dalam meningkatkan kinerja melalui dukungan terhadap transformasi digital.

    Dukungan ini diberikan mengingat BPR/BPRS memiliki posisi yang strategis dalam ekosistem keuangan nasional.

    Langkah ini juga sekaligus dapat mempercepat peran LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan sistem informasi bagi BPR/BPRS.

    “Kami akan menyediakan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaporan dan mendorong digitalisasi proses operasional secara keseluruhan,” kata Purbaya sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut, Purbaya menambahkan bahwa penyediaan sistem informasi akan segera dimulai pada tahun ini dengan melakukan pilot project terhadap beberapa BPR/BPRS.

    Dengan didahului pilot project, sistem tersebut bisa segera dievaluasi dan perbaiki serta secepatnya dapat LPS sebarkan kepada seluruh BPR/BPRS.

    Purbaya menyampaikan pentingnya transformasi digital dan pengembangan sistem teknologi informasi (IT) di BPR/BPRS agar ke depannya bisa memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang lebih komparatif yang belum tentu dimiliki oleh pelaku industri lain.

    Purbaya juga menyampaikan apresiasi kepada BPR/BPRS di seluruh Indonesia atas kepatuhannya selama ini dalam memenuhi kewajiban kepada LPS yaitu pembayaran premi penjaminan dan pelaporan tepat waktu.

    Menurutnya, kepatuhan ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

    Per Maret 2025, terdapat 15,58 juta rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin penuh oleh LPS. Jumlah tersebut setara dengan 99,98 persen dari total rekening di BPR/BPRS.

    Menurut LPS, angka tersebut menunjukan bahwa hampir seluruh nasabah BPR/BPRS dapat merasa aman dan tenang karena simpanannya berada dalam cakupan perlindungan penuh dari LPS.

    Adapun Munaslub Perbarindo di Yogyakarta pada Sabtu dihadiri oleh pimpinan DPP Perbarindo serta Direksi dan Komisaris BPR/BPRS seluruh Indonesia. Selain itu, turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dan pemangku kepentingan lainnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sederet PR Dirut Baru BSI

    Sederet PR Dirut Baru BSI

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menunjuk Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama (Dirut) melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar secara virtual pada Jumat (16/5/2025). Anggoro resmi terpilih menggantikan Hery Gunawan yang saat ini ditetapkan sebagai Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

    Diketahui, Anggoro merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang juga memiliki rekam jejak seorang bankir di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sejak tahun 1994 hingga 2020. Kemudian ditarik sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.

    Sementara untuk BSI sendiri, tercatat memiliki kinerja keuangan yang positif sepeninggalan kepemimpinan Hery Gunardi sejak 2021-2025. Teranyar, BSI membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun atau tumbuh 22,83% dengan total aset Rp 409 triliun sepanjang 2024.

    Namun begitu, BSI tak terlepas dari rekam jejak kelabu, yang signifikan mengganggu kinerja perseroan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kepemimpinan Anggoro. Lantas, kasus apa saja yang pernah menimpa BSI?

    Fraud BSI yang Melibatkan Karyawan (2023-2025)

    Berdasarkan catatan detikcom, BSI sempat terseret perkara penggelapan dana nasabah di Aceh Timur, Aceh, yang terjadi pada 20 Desember 2024. Pria berinisial AD (30), pelaku yang merupakan oknum karyawan BSI di Aceh, diduga menggelapkan dana deposito nasabah senilai Rp 700 juta.

    Dalam aksinya, AD terbukti membuat fraud dengan bukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan. Akibat aksinya, kerugian BSI ditaksir sebesar Rp 668,5 juta. AD pun dikenakan Pasal 63 dan 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Kasus serupa kemudian terjadi juga untuk BSI di cabang Bengkulu yang ditaksir menelan kerugian sebesar Rp 8 miliar. Terdakwa berinisial TKD merupakan karyawan BSI cabang Bengkulu, melakukan aksinya dengan membuat tabungan ganda yang ia lakukan sejak 2019 hingga 2024.

    TKD divonis sembilan tahun penjara dengan hukuman denda sebesar Rp 10 miliar akibat melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Pengalihan Dana Muhammadiyah (Mei-Juni 2024)

    Kendati tidak masuk dalam perkara pidana, polemik pengalihan dana secara besar-besaran yang dilakukan Muhammadiyah turut berdampak pada himpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI. Pasalnya, total pengalihan dana yang dilakukan Muhammadiyah ditaksir mencapai Rp 13 triliun pada per Juni 2024 silam.

    Pengalihan dana ini berlangsung secara bertahap menyusul terbitnya Memo Muhammadiyah Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana, yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024. Adapun pengalihan tersebut dilakukan untuk dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

    Dalam memo tersebut, Muhammadiyah dikabarkan mengalihkan dana tersebut ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan sejumlah bank syariah daerah lainnya yang juga memiliki kerja sama dengan Muhammadiyah.

    Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas kala itu mengatakan, pengalihan dana ini dilakukan agar meminimalkan persaingan antara bank-bank syariah lainnya. Sebab, selama ini pusat penyimpanan dana ormas tersebut terlalu terpusat di BSI, sedangkan di bank lain masih terbilang sedikit. Hal inilah yang dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk) dan bisnis.

    “Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kami inginkan,” kata Anwar, Jumat (7/6/2024).

    Serangan Ransomware LockBit 3.0 (Mei 2023)

    Nasabah BSI juga sempat diramaikan dengan isu peretasan data pada tanggal 8 Mei 2023. Kala itu, layanan perbankan digital BSI ambruk, bahkan transaksi di ATM tidak dapat dilakukan para nasabah dalam kurun waktu beberapa hari.

    Kemudian, persoalan layanan ini terungkap akibat serangan ransomware oleh kelompok peretas internasional bernama LockBit 3.0. Isu ini memicu kekhawatiran nasabah lantaran LockBit 3.0 mengklaim telah mengantongi data nasabah BSI hingga 1,5 terabyte.

    Tak hanya itu, kelompok peretas ini mengklaim berhasil mendapatkan informasi pribadi 15 juta nasabah dan 24.437 karyawan serta dokumen-dokumen internal perbankan tersebut. LockBit 3.0 sendiri dikabarkan meminta tebusan hingga US$ 8 juta.

    Namun kala itu, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman dan berkomitmen untuk memperkuat sistem keamanan digital. Keamanan data dan dana nasabah juga diperkuat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    (rrd/rrd)

  • KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Gedung Record Center sekaligus memulai pembangunan Gedung Restorasi Arsip, Gedung Serbaguna Arsip, dan Kawasan Terpadu Record Center & Data Center, di Bandung, Jumat (23/5/2025). Nantinya, proyek ini menjadi pengelolaan arsip secara terpadu yang terintegrasi dan profesional yang dimiliki KAI.

    Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito mengatakan, transformasi manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI sebagai institusi modern dengan performa tepat waktu yang mencapai 90%. Ia juga menilai, KAI berhasil meningkatkan pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional pada tahun 2022.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab. Dari sejarah Staatsspoorwegen hingga digitalisasi saat ini, semua tercatat dan dikelola dengan baik,” ujar Mego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

    Ia menilai, gedung yang diresmikan dan dibangun ini menjadi simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif perusahaan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas dan transparan dengan menjaga nilai kebangsaan.

    “Saya percaya bahwa arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi. Gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat arsip dan dokumen, menghormati sejarah, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Didiek.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, pembangunan gedung arsip ini bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan berbasis data. Melalui tata kelola arsip yang baik, ia menilai penyelamatan aset akan lebih baik dikelola.

    “Kami menyadari bahwa arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi instrumen penyelamat nilai guna, aset, dan legitimasi negara di masa depan. Ini adalah warisan strategis yang harus dikelola dengan presisi,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip, tapi juga memperkuat pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko hukum, dan pencatatan sejarah perusahaan dengan standar tertinggi. Gedung Record Center sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m².

    Fasilitas gedung meliputi ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip, ruang transit arsip, ruang pelayanan, ruang kerja, ruang instalasi teknis, ruang fumigasi, ruang pamer arsip, hingga ruang baca dan mushola. Adapun pembangunan ini dikerjakan oleh konsorsium PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Dengan diresmikannya gedung record dan pembangunan gedung arsip, KAI menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun rel fisik, tetapi juga merawat arsip bangsa. Anne menegaskan, transformasi digital dan tuntutan transparansi, kearsipan menjadi penguat legitimasi korporasi.

    “Peresmian ini menegaskan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola dokumen dan arsip sebagai bagian dari upaya perlindungan aset negara dan peningkatan akuntabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, sejak Tahun 2020 Unit Corporate Document Management yang saat ini dipimpin oleh Nathan Marihottua Siahaan sebagai Vice President of Corporate Document Management KAI, telah menerima kunjungan 69 instansi dalam rangka Benchmarking. Instansi tersebut antara lain meliputi:

    13 Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, OJK, LPS, BRIN, SKK Migas, BPJS Kesehatan.
    31 BUMN/BUMD, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, PT Jasa Marga, PT Pelindo, MIND ID Group.
    4 Perguruan Tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

    Sementara melalui Vice President of Corporate Document Management, KAI juga telah menjadi narasumber di 11 forum nasional, termasuk Arsip Nasional, Dinas Kearsipan DKI, BPOM, SKK Migas, hingga MIND ID Group, dalam tema strategis seperti Penyelamatan Arsip Aset BUMN dan Digitalisasi Kearsipan. Berikut prestasi kearsipan KAI:

    Akreditasi AA (Istimewa) dari ANRI (2022)

    Juara 1 Unit Kearsipan I BUMN Terbaik Nasional dari ANRI (2017)
    Juara 3 Unit Kearsipan I di tahun sebelumnya dari ANRI (2016)
    Juara I & II Arsiparis Teladan BUMN Nasional dari ANRI (2016 & 2017)

    (rrd/rrd)

  • LPS nilai perbankan alami perkembangan signifikan jelang medio 2025

    LPS nilai perbankan alami perkembangan signifikan jelang medio 2025

    ANTARA – Menjelang pertengahan tahun 2025, kondisi perbankan nasional dinilai mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan sepanjang 2024. Perbaikan ini tak lepas dari stabilnya pemerintahan dan mulai berjalannya berbagai kebijakan ekonomi usai transisi kepemimpinan nasional. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa di Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (22/5) (Achmad Saif Hajarani/Denno Ramdha Asmara/Gracia Simanjuntak)

  • Pemotor Tewas Terlindas Truk Sampah di Bubutan, DLH Surabaya Buka Suara

    Pemotor Tewas Terlindas Truk Sampah di Bubutan, DLH Surabaya Buka Suara

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menyebut, truk sampah yang terlibat kecelakaan dan mengakibatkan pemotor meninggal dunia di Jalan Bubutan, bukanlah milik pemkot, hari Rabu (21/5).

    Kecelakaan antara truk pengangkut sampah dan pemotor Yamaha Mio L 6349 JT itu terjadi, Senin (19/5) pukul 15.00 WIB, pemotor perempuan asal Menganti, Gresik meninggal terlindas roda truk di lokasi.

    Kepala DLH Surabaya, Dedik Irianto mengatakan, truk yang terlibat kecelakaan dengan pengendara motor tersebut milik swasta berplat nomor warna kuning, L 8841 UT.

    “Kalau melihat plat warna kuning, tentunya bukan truknya Dinas Lingkungan Hidup. Karena semua yang digunakan pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup platnya pasti plat dinas berwarnanya merah, itu pasti,” papar Dedik, Rabu.

    Dedik menjelaskan, untuk meminimalisir kejadian kecelakaan, DLH Surabaya telah melakukan sejumlah pelatihan terhadap sopir. Salah satunya test drive atau melatih keterampilan sopir ketika mengemudikan truk sampah.

    Pelatihan tersebut, lanjut Dedik, turut menggandeng PT Astra International untuk meningkatkan skil berkendara para sopir truk sampah DLH Surabaya. Selain itu, juga ada pengecekan kelaikan kendaraan secara rutin, ia menjelaskan, pengecekan atau pemeliharaannya DLH turut menggandeng Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

    “Setiap tahun itu kami ada safety driving ya, dari pihak Astra. Jadi, kami sudah antisipasi terkait kondisi kendaraan, dan pengemudinya, ini sudah kita antisipasi begitu,” jelas Dedik.

    Tidak hanya itu, DLH Surabaya juga menentukan jadwal pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Jadwal truk mengambil sampah dari Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) dimulai setiap pukul 04.00 WIB.

    “Karena ada LPS di pinggir jalan raya, kalau diambil siang itu mengganggu lalu lintas. Maka dari kami ambil pagi-pagi,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor Yamaha Mio L 6349 JT, perempuan, tewas kecelakaan dengan truk pengangkut sampah di simpang empat (perempatan) Jalan Bubutan, Surabaya hari Senin (19/5).

    Kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, saat kondisi jalan ramai dengan lalu-lalang kendaraan. Seorang saksi mata, Hariyono Suyono (67 tahun) mengatakan bahwa, kendaraan truk pengangkut sampah L 8841 UT waktu itu melaju sedang dari arah Barat Jalan Kranggan menuju ke arah Utara, Jalan Bubutan.

    Posisi berbelok, sementara seorang pengendara sepeda motor Yamaha Mio berada di depan truk dan terlindas. “Saat itu lampu jalan (traffic light) tidak menyala merah. Kendaraan banyak yang jalan dan korban tiba-tiba terlindas truk, sepeda motornya terseret,” terang Hariyono kepada beritajatim.com di lokasi, Senin (19/5) sore.

    Hariyono menambahkan, saat kejadian memang banyak kendaraan roda dua yang melintas lawan arus. Tapi ia memastikan bahwa, korban perempuan yang meninggal dunia tidak melawan arus. “Saya rasa mereka (korban) tidak melawan arus,” ujarnya. [kun]

  • DPR dan Detikcom Bahas Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi Global

    DPR dan Detikcom Bahas Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi Global

    Outlook Ekonomi DPR

    Grandyos Zafna – detikFinance

    Selasa, 20 Mei 2025 16:30 WIB

    Jakarta – DPR dan Detikcom gelar forum ekonomi bahas strategi Indonesia hadapi tantangan global. Acara ini dihadiri tokoh penting dari DPR, OJK, BI, LPS, dan swasta.

  • Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Bos OJK Buka-bukaan soal Rencana Asuransi di Program MBG

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

    Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

    “Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN,” kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

    “Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat,” sambungnya.

    Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

    Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

    Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

    “Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu,” ujar dia.

    Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

    “Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan,” kata Mahendra.

    Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

    “Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ,” jelasnya.

    Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

    (shc/ara)

  • Konsumen Semakin Percaya dan Rajin Menabung pada April 2025 – Page 3

    Konsumen Semakin Percaya dan Rajin Menabung pada April 2025 – Page 3

    Sementara itu, hasil SKP LPS terkini juga menunjukkan penguatan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada April 2025. IKK April 2025 tercatat 103,1, meningkat sebesar 1,6 poin MoM. Perkembangan ini menunjukkan persepsi positif konsumen yang kembali menguat terhadap kondisi ekonomi nasional dan di wilayahnya.

    Penguatan juga terlihat pada dua komponen IKK, yaitu Indeks Situasi Saat Ini (ISSI) maupun Indeks Ekspektasi (IE). ISSI meningkat ke level 81,9 dari posisi Maret 2025 yang tercatat sebesar 79,3. Di samping itu, IE turut menguat ke level 118,9 dari 118,2 pada Maret 2025.

    Peningkatan optimisme konsumen pada April lalu antara lain disebabkan adanya penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos) pada awal triwulan II 2025 (Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, bantuan beras 10 kg, Program Indonesia Pintar), serta berhasilnya panen raya tanaman pangan (padi dan jagung).

    Selain itu, perbaikan infrastruktur umum menjelang hari raya lalu dan kenaikan harga sembako selama puasa dan Idulfitri yang lebih terjaga turut mendorong persepsi positif masyarakat pada ekonomi di wilayahnya.

    Sebagai gambaran, inflasi komponen makanan, minuman, dan tembakau pada bulan Ramadan tahun 2025 (Maret 2025) mencapai 1,2% MoM, atau lebih rendah dibandingkan inflasi pada Maret 2024 yang sebesar 1,4% MoM.

    Ditinjau berdasarkan pendapatan rumah tangga (RT), IKK pada mayoritas kelompok RT menguat pada April 2025 dan naik ke atas level 100. Peningkatan terbesar terjadi pada IKK kelompok RT berpendapatan hingga Rp1,5 juta/bulan (naik 7,3 poin).

    Sementara itu, IKK RT berpendapatan di atas Rp1,5 juta–Rp3 juta/bulan dan RT berpendapatan di atas Rp3 juta–Rp7 juta/bulan masing-masing meningkat sebesar 2,5 poin dan 0,3 poin. Adapun IKK RT berpendapatan lebih dari Rp7 juta menurun terbatas sebesar 0,7 poin.

  • Koperasi MSI Magetan Dinyatakan Tidak Sehat Sejak 2021, Ada Sistem Mirip Skema Ponzi

    Koperasi MSI Magetan Dinyatakan Tidak Sehat Sejak 2021, Ada Sistem Mirip Skema Ponzi

    Magetan (beritajatim.com) – Kondisi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) MSI (Mitra Sejahtera Indonesia) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sudah tidak sehat sejak tahun 2021.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar siang ini antara Komisi B DPRD Magetan, Dinas Koperasi, Forum Koperasi, dan perwakilan MSI, serta Satreskrim Polres Magetan, di Ruang Banggar DPRD Magetan, Jumat (2/5/2025)

    Dari rapat tersebut, KSPPS MSI telah mengalami ketidaksehatan finansial sejak tahun 2021 lalu. Bukannya berbenah, koperasi ini justru terus menambah anggota tanpa transparasi kondisi keuangan koperasi yang jelas.

    Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita, menegaskan bahwa kondisi MSI sudah tidak sehat selama tiga tahun terakhir. “MSI ini sejak 2021 memang sudah tidak sehat. Dan yang bisa saya lakukan saat ini adalah menghimbau kepada warga masyarakat Magetan supaya berhati-hati pada saat menitipkan uang tabungannya,” ujarnya.

    Rita juga menyatakan pihaknya tidak dapat memberikan solusi instan atas kerugian yang dialami para anggota koperasi. Meski begitu, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Forkopimda, termasuk PJ Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim untuk menjaga situasi di Magetan tetap kondusif.

    Ia juga memberikan imbauan keras kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga tinggi. “Menitipkan uang tabungan atau deposito itu harus kepada bank yang sudah dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Itu akan lebih aman dan nyaman,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Magetan, Marga Dwi Setyawan, menyatakan bahwa hasil RDP hari ini mendorong Dinas Koperasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap MSI. Ia mengungkapkan bahwa MSI menyatakan komitmen untuk mengembalikan dana nasabah, namun meminta waktu untuk menyelesaikan hal tersebut.

    “Tadi sudah disampaikan MSI berkomitmen akan berupaya mengembalikan semua dana tabungan dari anggota koperasi MSI tersebut. Cuman mereka meminta waktu,” ungkap Marga.

    Dia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap proses pengembalian ini akan dilakukan maksimal, termasuk oleh aparat penegak hukum yang turut hadir dalam RDP.

    Komisi B dan Dinas Koperasi juga menegaskan pentingnya laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) disampaikan secara faktual tanpa manipulasi data. Posko-posko pengaduan akan dimaksimalkan di titik-titik cabang MSI untuk menampung keluhan masyarakat.

    Dalam RDP juga muncul indikasi bahwa sistem di MSI menyerupai skema Ponzi. Hal ini dilihat dari struktur pendapatan yang tidak seimbang antara gaji pokok karyawan dan tunjangan besar yang berasal dari persentase dana nasabah yang masuk. Namun, total dana nasabah belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap audit dengan melibatkan pihak appraisal independen.

    “Saat ini kita berupaya konfirmasi dengan ketua koperasi MSI untuk segera melakukan tindakan konkret. Salah satunya dengan melakukan penagihan kepada peminjam, melelang aset, dan membuka peluang investor untuk akuisisi koperasi,” terang Marga.

    Dinas Koperasi, sesuai tupoksinya, diminta untuk menjadi pihak pengawas utama terhadap proses realisasi janji pengembalian dana dari pihak MSI. Proses hukum juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

    Polemik yang terjadi pada koperasi MSI ini kembali menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menitipkan uang dan memastikan lembaga keuangan yang digunakan telah terdaftar dan diawasi secara resmi oleh OJK atau lembaga pengawas keuangan lainnya.

    Sementara itu, Tim Penyidik Satreskrim Polres Magetan Iptu Dedy Norawan mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi terkait kasus KSPPS MSI ini.

    “Upaya penyelidikan kami adalah untuk mencari dan menemukan dugaan tindak Kami belum tahu apakah nanti pidananya seperti apa. Apakah terkait dengan hukum penggelapan atau terkait dengan kejahatan korporasi,” kata Dedy.

    “Yang saya inginkan di sini adalah Bapak Ibu pengurus ini terbuka gitu loh. Jadi ini ada kerugian. Ada beberapa masyarakat yang saat ini enggak bisa diambil. Solusi ke depannya apa konkretnya itu?Saya kira ada solusi untuk pengembalian kerugian anggota,” lanjut Dedy dalam RDP tersebut.

    Dia lantas mengingatkan para anggota koperasi MSI agar tidak gegabah dalam bertindak. “Jangan sampai melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Harap bersabar. Kami usahakan agar kasus ini bisa segera ada solusi dari MSI. Kami mengimbau masyarakat agar tidak bertindak gegabah,” pungkas Dedy. [fiq/suf]

  • Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Jadi Ketua Panitia Seleksi Dewan Komisioner LPS – Halaman all

    Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Jadi Ketua Panitia Seleksi Dewan Komisioner LPS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto telah meneken aturan terkait tugas yang diemban Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Sri Mulyani ditetapkan sebagai Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (ADK LPS).

    Prabowo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

    Serta Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (ADK LPS).

    Sri Mulyani mengungkapkan, dua aturan itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. 

    UU LPSK telah beberapa kali diubah, terakhir perubahannya adalah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.

    Pada UU tersebut, pemilihan ADK LPS dilakukan melalui panitia seleksi atau pansel. 

    UU P2SK juga disebutkan pembentukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk memilih ADK LPS yang berasal dari dalam atau luar LPS. 

    “Susunan panitia seleksi terdiri atas Menteri Keuangan sebagai ketua serta anggota panitia seleksi yang diambil dari unsur pemerintah, unsur Bank Indonesia, unsur dari OJK, dan unsur dari industri perbankan dan atau asuransi di dalam menjalankan undang-undang ini, Bapak Presiden telah mengeluarkan surat Keppres nomor 42/P tahun 2025 yaitu mengenai anggota panitia seleksi,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring,  Senin (28/4/2025).

    Berikut daftar Pansel ADK LPS:

    Sri Mulyani Indrawati (Ketua merangkap Anggota)
    Thomas AM Jiwandono (perwakilan pemerintah)
    Aida S Budiman (Bank Indonesia)
    Dian Ediana Rae (OJK)
    Fauzi Ichsan (perwakilan profesional/komunitas perbankan)
    Rizal Bambang Prasetyo (perwakilan profesional/industri asuransi)

    Tugas Pansel

    Sri Mulyani menjelaskan, panitia seleksi memiliki berbagai tugas, yaitu:

    Menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (ADK LPS).
    Menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi calon ADK LPS
    Mengumumkan penerimaan calon ADKLPS
    Melakukan seleksi administrasi atau administratif calon ADK LPS dan kemudian
    Melakukan seleksi kelayakan dan kepatutan calon ADK LPS
    Melakukan penilaian dan pemilihan calon ADK LPS
    Menyampaikan dari hasil penilaian pemilihan calon ADK LPS
    Menyampaikan nama calon ADK LPS kepada Presiden paling sedikit tiga orang calon untuk setiap jabatan ADK yang dibutuhkan.

    Seleksi Wakil Ketua DK LPS akan Dimulai

    Sri Mulyani menjelaskan, pansel akan menyampaikan kepada Bapak Presiden tiga calon untuk jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS yang saat ini proses seleksinya akan dimulai.

    Panitia seleksi juga akan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bapak Presiden dan melakukan tugas lainnya dalam rangka menyelenggarakan seleksi calon ADK LPS.

    “Untuk proses seleksi pansel saat ini di dalam rangka untuk merekrut Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, jangka waktu seleksi adalah paling lama 20 hari kerja,” ungkapnya.

    Setelah tiga nama diserahkan, nantinya Presiden akan memilih dan meneruskan minimal dua nama untuk setiap jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam waktu maksimal 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya nama calon ADK LPS dari panitia seleksi.

    “DPR RI kemudian akan melakukan kembali proses uji kelayakan dan kepatutan untuk calon yang disampaikan
    oleh Bapak Presiden dan hasil dari proses uji kelayakan dan kepatutan DPR kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)