Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    “Kalau kita sekarang menetapkan (Wakil Ketua DK LPS), sementara tiga lainnya belum, maka mereka (LPS) tidak bisa membuat pembagian tugas. Maka, penetapan yang 1 orang ini (Wakil Ketua DK LPS) kita tunda sampai kemudian yang 3 orang kita pilih secepatnya,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 UU P2SK, Anggota DK LPS harus berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat setingkat eselon I Kemenkeu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; 1 orang anggota DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditunjuk oleh Ketua DK OJK; 1 orang anggota Dewan Gubernur BI yang ditunjuk oleh Gubernur BI; serta 4 orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.

    “Empat orang melalui proses (fit and proper test dan ditetapkan) di DPR. Empat orang itu, yang tadi saya sampaikan, itu harus melalui proses penetapan di internal mereka (seleksi oleh panitia seleksi terlebih dahulu sebelum nama calon diserahkan ke Presiden dan DPR),” jelas Misbakhun.

    Menurut ketentuan Undang-Undang, panitia seleksi (pansel) dibentuk oleh pemerintah yaitu melalui Menteri Keuangan. Komisi XI DPR RI segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk membentuk pansel dalam rangka memilih 3 Calon Anggota DK LPS.

    “Tadi saya mendapatkan mandat untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk segera membentuk pansel untuk 3 orang sekaligus. Karena 3 orang berikutnya ini harus segera, supaya LPS tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat komisioner,” kata Misbakhun.

    Sebagai informasi, jabatan Anggota DK LPS (Ex-Officio) yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan OJK telah diisi masing-masing yaitu Luky Alfirman, Aida S Budiman, dan Dian Ediana Rae.

    Sementara Anggota DK LPS yang tidak berasal dari tiga lembaga tersebut yakni Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat Ketua DK LPS serta Didik Madiyono yang menjabat Anggota DK Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank.

    Diketahui, Purbaya diangkat sebagai Ketua DK LPS pada September 2020. Sedangkan Didik resmi menjadi Anggota DK LPS sejak Oktober 2019. Dengan masa jabatannya ini, maka Purbaya dan Didik akan purnatugas dalam waktu dekat.

    Sebelum UU P2SK disahkan pada 2023, Anggota DK LPS total berjumlah 6 orang, termasuk 3 Ex-Officio. Namun, UU yang baru ini menambah jumlah Anggota DK LPS menjadi total 7 orang.

    Pada Rabu (2/7), Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan dua Calon Wakil Ketua DK LPS untuk menggantikan Lana Soelistianingsih yang sudah purnatugas pada Februari 2025. Pada hari yang sama, Komisi XI langsung melanjutkan Rapat Internal untuk menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.

    Adapun Pansel yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan 5 Calon Wakil Ketua DK LPS. Nama tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk dikerucutkan menjadi 2 calon. Dua calon yang dipilih dan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR tersebut yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Doddy Zulverdi membuat “LPS Super Apps” jika terpilih jadi Waka DK LPS

    Doddy Zulverdi membuat “LPS Super Apps” jika terpilih jadi Waka DK LPS

    apa yang mereka bisa dapatkan dari LPS, mereka bisa mendapatkan informasi itu hanya dengan akses apps itu

    Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Doddy Zulverdi menawarkan ide pembuatan “Super Apps” yang dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai LPS apabila dirinya terpilih menduduki jabatan di lembaga tersebut.

    “Intinya adalah kita ingin memanfaatkan teknologi AI yang sifatnya generatif untuk bisa kita gunakan dalam memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat jika mereka ingin mengetahui semua tugas LPS maupun apa yang mereka bisa dapatkan dari LPS, mereka bisa mendapatkan informasi itu hanya dengan akses apps itu,” kata Doddy saat mengikuti fit and proper test Calon Anggota DK LPS di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

    Informasi yang bisa diakses masyarakat melalui aplikasi mencakup program penjaminan hingga mekanisme klaim penjaminan apabila nasabah terdampak likuidasi lembaga keuangan.

    Doddy mengatakan pembuatan aplikasi ini sebenarnya bukan ide yang baru. Bank Indonesia mulai menerapkan super apps untuk kepentingan bidang sumber daya manusia (SDM) sehingga memudahkan pegawai untuk mengetahui kebijakan SDM, termasuk mengetahui kondisi kesehatan mereka.

    “Saya bayangkan ini juga bisa diterapkan di LPS sehingga keterbatasan kita untuk menjangkau masyarakat di berbagai pelosok mengenai berbagai hal yg berkaitan dengan LPS ini setidaknya bisa kita kurangi dengan kita memiliki teknologi ini. Tentu kemudian akan kami perdalam jika ini disepakati,” kata Doddy.

    Ide pembuatan super apps tersebut termasuk ke dalam salah satu inisiatif strategis pada area kelembagaan yang ditawarkan Doddy untuk lima tahun ke depan.

    Ia juga mengajukan inisiatif lainnya pada area kelembagaan yaitu pengelolaan keuangan yang prudent dan bertatakelola, transformasi organisasi dan membangun SDM yang memiliki kepemimpinan adaptif, serta mengedepankan prinsip integritas dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas.

    “Seluruh strategi tersebut perlu didukung dengan penguatan internalisasi budaya kerja LPS yaitu integrity, collaboration, accountability, respect, dan excellence atau disingkat ICARE, secara lebih mendalam dan meluas di semua area dan fungsi LPS,” jelas Doddy.

    Khusus pada area kebijakan, untuk memperkuat fungsi penjaminan simpanan dan fungsi resolusi bank, salah satu inisiatif strategis adalah penguatan resolusi bank.

    Menurut Doddy, LPS perlu merancang pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kerangka intervensi dini serta melakukan simulasi berkala terhadap berbagai opsi metode resolusi yang tersedia.

    Untuk memastikan implementasi program penjaminan polis asuransi berjalan sesuai roadmap, penguatan organisasi, pemenuhan kebutuhan SDM, dan peningkatan kompetensi pegawai di bidang asuransi perlu terus ditingkatkan.

    Doddy memandang LPS perlu meninjau dan menyempurnakan blueprint sistem informasi serta mengembangkan infrastruktur guna mendukung kebutuhan pengelolaan penjaminan polis asuransi.

    Selain itu, penguatan regulasi yang terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian integral dari strategi penguatan, termasuk peninjauan dan penyempurnaan ketentuan, pedoman, mekanisme pengambilan keputusan, dan juga pengendalian risiko.

    Kolaborasi dengan OJK dan BI yang bersifat pre-emptive dan forward-looking berbasis teknologi serta dilandasi intelligence sharing, dinilai perlu terus diperkuat guna memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi risiko sistemik di sektor keuangan.

    “Menurut kami, LPS juga perlu mengembangkan fungsi hubungan investor melalui pembentukan investor relation unit agar dapat menjalin kerja sama strategis dan memperkuat jaringan investor, baik itu investor domestik maupun asing, serta perusahaan manajemen aset, untuk mendukung proses resolusi perbankan dan nantinya juga asuransi,” kata Doddy.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Doddy Zulverdi dan Farid Azhar jalani uji kelayakan calon Waka DK LPS

    Doddy Zulverdi dan Farid Azhar jalani uji kelayakan calon Waka DK LPS

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak dua calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) untuk periode 2025-2030, yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution, menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI.

    Doddy dan Farid merupakan calon Wakil Ketua DK LPS yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    DPR RI akan memilih salah satu dari calon tersebut untuk menggantikan Lana Soelistianingsih yang sudah purnatugas pada Februari 2025.

    “Izinkan saya sebagai Ketua Komisi XI bersama dua pimpinan yang lain untuk membuka RDPU dengan Calon Anggota DK LPS Periode 2025-2030, dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat membuka fit and proper test Calon Anggota DK LPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dalam rangka fit and proper test ini memenuhi persyaratan kuorum yang dihadiri oleh 23 anggota, dengan 3 orang izin, yang mana semuanya berasal dari 8 fraksi.

    Uji kepatutan dan kelayakan digelar secara terbuka dan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.

    Calon Wakil Ketua DK LPS menjalani uji kelayakan secara individu, yang mana masing-masing calon diberikan waktu maksimal 30 menit untuk mempresentasikan makalahnya dan sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XI DPR RI.

    Dalam kesempatan pertama, Doddy mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Mewujudkan LPS sebagai Penjamin Simpanan dan Polis Asuransi serta Penjaga Stabilitas Keuangan Indonesia yang Kredibel”.

    Selanjutnya, Farid mendapatkan giliran kedua dengan mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Peran Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS dalam Pelaksanaan Amanat UU P2SK”.

    Sebelumnya, pada 20 Mei 2025, sebanyak lima calon lulus seleksi tahap kedua, yakni seleksi kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK LPS yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Selain Doddy dan Farid, calon lainnya seperti Andry Asmoro, Andy Samuel, serta Imansyah masuk ke dalam deretan nama yang lulus seleksi tersebut.

    Dari lima nama calon, Presiden RI Prabowo Subianto telah memilih Doddy dan Farid untuk diserahkan kepada DPR RI.

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan Anggota DK LPS dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden RI.

    Presiden RI telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI yang tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-28/Pres/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal Calon Anggota DK LPS, diusulkan dua nama untuk mendapat persetujuan DPR RI, satu orang di antaranya sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden.

    Doddy mengawali karier di bank sentral sejak 1993. Saat ini, ia menjabat Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI dengan posisi setingkat Asisten Gubernur.

    Di bank sentral, Doddy menempati berbagai jabatan strategis seperti Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2015), Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI (2015-2018), Kepala Departemen Internasional BI (2018-2022), Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur (dikukuhkan pada Mei 2023), hingga Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara (dikukuhkan pada 2022).

    Sementara itu, Farid merupakan satu-satunya calon yang memiliki rekam jejak di internal LPS.

    Ia memulai karier di LPS pada 2014 sebagai Kepala Divisi Investasi. Kemudian, Direktur Group Treasuri LPS pada 2017-2020 serta Direktur Hubungan Internasional LPS pada 2020. Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi LPS sejak 2023.

    Selain di LPS, Farid juga tercatat memiliki pengalaman di industri keuangan dan asuransi yang luas termasuk menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) pada 2021-2022 serta Direktur Keuangan dan Investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2020-2021.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS catat indeks menabung konsumen menguat pada Juni 2025

    LPS catat indeks menabung konsumen menguat pada Juni 2025

    Terkait dengan komponen IIM, sebanyak 73,3 persen responden Survei Konsumen dan Perekonomian (SKP) LPS menyatakan pernah menabung,

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Survei Konsumen dan Perekonomian (SKP) mencatat Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada Juni 2025 berada di level 83,8, menguat 4,8 poin dari posisi bulan sebelumnya.

    Hal ini sejalan dengan penguatan komponen Indeks Waktu Menabung (IWM) sebesar 2,4 poin pada periode yang sama ke level 95,3 dan Indeks Intensitas Menabung (IIM) sebesar 7,2 poin ke level 72,4.

    “Terkait dengan komponen IIM, sebanyak 73,3 persen responden Survei Konsumen dan Perekonomian (SKP) LPS menyatakan pernah menabung,” kata Direktur Group Riset LPS Seto Wardono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, catat LPS, terjadi penurunan pada persentase responden yang menilai bahwa nilai yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan yaitu dari 56,7 persen responden pada Mei 2025 menjadi 52,5 persen responden pada bulan Juni 2025.

    Mengenai komponen IWM, persentase responden yang menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menabung tercatat sedikit menurun menjadi 28,9 persen pada Juni 2025, dari 29,0 persen pada Mei 2025.

    Sebaliknya, persentase responden yang menyatakan bahwa tiga bulan mendatang merupakan waktu yang tepat untuk menabung tercatat meningkat, yaitu menjadi 42,6 persen dari 39,8 persen pada periode yang sama.

    “Perkembangan ini mencerminkan rencana dan intensitas menabung yang cenderung membaik, sejalan dengan pemberian stimulus ekonomi (diskon tarif transportasi selama libur sekolah, bansos, dan subsidi upah) yang membantu daya beli rumah tangga dalam jangka pendek,” jelas Seto.

    Pergerakan IMK pada sebagian besar kelompok pendapatan rumah tangga (RT) cenderung menguat pada Juni 2025.

    Peningkatan terbesar IMK terlihat pada kelompok RT berpendapatan hingga Rp1,5 juta per bulan (naik 14,7 poin month-to-month/mom) dan RT berpendapatan Rp3 juta-Rp7 juta per bulan (naik 7,2 poin).

    Lebih jauh, IMK kelompok RT dengan pendapatan di atas Rp7 juta per bulan masih konsisten berada di atas level 100 dan mencatatkan peningkatan (naik 7,2 poin).

    Khusus kelompok RT dengan pendapatan di atas Rp1,5 juta-Rp3 juta, IMK tercatat melemah terbatas (turun 1,0 poin).

    Tak hanya indeks menabung, hasil SKP LPS terkini juga mencatat Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang menunjukkan sedikit pelemahan pada Juni 2025 di mana IKK tercatat sebesar 99,4, turun 0,3 poin mom.

    Menurut LPS, perkembangan ini menunjukkan persepsi konsumen yang stabil, sejalan dengan membaiknya penilaian terhadap kondisi ekonomi lokal dan lapangan kerja saat ini, di tengah persepsi konsumen yang tetap optimistis terhadap prospek ekonomi dan pendapatannya pada masa mendatang.

    Ditilik dari komponennya, Indeks Ekspektasi (IE) pada Juni 2025 mencatat penurunan meski bertahan di atas level 100, yakni terkontraksi ke level 114,1 dari 114,9 pada Mei 2025. Sementara Indeks Situasi Saat Ini (ISSI) menguat ke level 79,9 dari posisi Mei 2025 yang tercatat sebesar 79,4.

    Ditinjau berdasarkan pendapatan rumah tangga (RT), IKK sebagian kelompok RT mengalami pelemahan pada Juni 2025.

    Penurunan terbesar terjadi pada IKK kelompok RT berpendapatan di atas Rp1,5 juta-Rp3 juta per bulan (-0,9 poin mom), diikuti kelompok RT berpendapatan di atas Rp3 juta-Rp7 juta per bulan (-0,3 poin).

    Sementara itu, kelompok RT berpendapatan hingga Rp1,5 juta per bulan justru mencatatkan penguatan paling tinggi (+2,6 poin).

    Khusus kelompok RT berpendapatan di atas Rp7 juta per bulan, IKK-nya tercatat konsisten bertahan di atas level 100 dengan penguatan sebesar 2,4 poin.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Gelar Uji Calon DG BI Selasa Pekan Depan, Wakil Ketua LPS Rabu

    DPR Gelar Uji Calon DG BI Selasa Pekan Depan, Wakil Ketua LPS Rabu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan rapat internal untuk penentuan jadwal uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk para calon anggota dewan gubernur Bank Indonesia (DG BI) serta Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, agenda fit and proper test untuk dua calon anggota DG BI yang nama-namanya telah diajukan Presiden Prabowo Subianto akan digelar pada Selasa pekan depan (1/7/2025). Sementara itu, untuk fit and proper test dua calon Wakil Ketua DK LPS akan dilakukan keesokan harinya (2/7/2025).

    “Jadi Selasa untuk (calon) BI, dan Rabu (calon) LPS,” kata Dolfie kepada CNBC Indonesia, Rabu (25/6/2025).

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menambahkan, hasil keputusan nama yang akan dipilih untuk menempati jabatan barunya itu akan dilakukan secara sekaligus pada 2 Juli 2025. “Setelah itu nanti baru diteruskan dalam sidang rapat paripurna terdekat,” tegasnya

    Sebagaimana diketahui, DPR RI telah menerima surat Presiden Prabowo Subianto terkait usulan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030.

    Masing-masing instansi tersebut memiliki dua kandidat yang diusulkan Prabowo melalui surat Nomor R22/Pres/05/2025 tertanggal 6 Mei 2025, dan R28/Pres/05/2025 yang tertanggal 20 Mei 2025.

    “(Masing-masing) 2 Orang,” kata Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal kepada CNBC Indonesia, Selasa (27/5/2025).

    Nama yang diusulkan untuk posisi Deputi Gubernur BI adalah Dicky Kartikoyono yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

    Kemudian yaitu Ricky Perdana Gozali yang merupakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

    Sementara itu calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS adalah Doddy Zulverdi, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia.

    Calon berikutnya adalah Farid Azhar Nasution, Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan.

    Daftar nama calon tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro. “Iya benar,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, pada hari ya sama.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR akan menggelar uji kelayakan atau fit and proper test untuk dua kandidat calon deputi gubernur Bank Indonesia pengganti Doni P. Joewono pada Selasa, 1 Juli 2025.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit membenarkan bahwa uji kelayakan tersebut sudah ditetapkan berdasarkan rapat internal yang pagi tadi dilakukan. 

    “[Fit and proper test BI] Selasa [1 Juli 2025],” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menambahkan bahwa fit and proper test tersebut berlangsung untuk Deputi Gubernur BI pada tanggal 1 Juli 2025 dan tanggal 2 Juli 2025 untuk uji kelayanan calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Fauzi juga menyampaikan bahwa nama-nama yang akan diuji sebagai calon pengganti Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono adalah Dicky Kartikoyono dan Ricky Perdana. “InsyaAllah tanggal 2 [Juli 2025] sudah ada keputusan dan nanti di bawa ke Paripurna,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Dicky Kartikoyono saat ini tercatat menjabat aktif sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) sejak 2023.  

    Dalam penelusuran Bisnis, minim informasi terkait Dicky. Menelisik data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dicky tercatat menduduki posisi penting sejak 2017 dengan menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI. 

    Saat masih menjadi Kepala Departemen SDM, Dicky tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp20,4 miliar. Sementara kekayaannya justru menurun pada laporan terakhir per 2024 menjadi Rp8,4 miliar. 

    Jika Dicky yang terpilih nanti menggantikan Doni, dirinya mengikuti jejak Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2022) sebelum menduduki jabatannya saat ini.

    Sementara itu, Ricky Perdana Gozali telah beberapa kali menjabat sebagai kepala perwakilan BI di sejumlah daerah dan pernah tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Sumatera Selatan.  

    Sebelum bertugas di Sumatera Selatan, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Kalimantan Timur. Pada 2020 dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Internasional BI.  Pada 2018 hingga 2020, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Gorontalo dengan kekayaan awal senilai Rp4,07 miliar.  

    Per 1 Juni 2025 lalu, dirinya bergeser jabatan sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Jakarta menggantikan petahana Arlyana Abubakar.

    Sebelumnya pun Ketua DPR Puan Maharani telah menyampaikan bahwa dalam masa sidang kali ini akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, salah satunya Deputi Gubernur BI. 

    “Pada masa sidang ini DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, antara lain Deputi Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner LPS,” ujarnya dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna DPR ke-20, Selasa (24/6/2025). 

  • Pendiri Databrick Gelontorkan Uang Pribadi RP1,6 T Demi Bangun Lembaga Riset AI

    Pendiri Databrick Gelontorkan Uang Pribadi RP1,6 T Demi Bangun Lembaga Riset AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri Databrick dan Perplexity Andy Konwinski melalui salah satu perusahaannya membentuk lembaga riset AI atau kecerdasan buatan anyar dengan dana mencapai US$100 juta dolar atau setara dengan Rp1,6 triliun (kurs Rp16.350 per US$1).

    Mengutip TechCrunch, lembaga yang didanai oleh Konwinski dari kantong pribadi itu memiliki fungsi mirip dengan dana investasi yang strukturnya menyerupai hibah. Dia menyebut hibah pertama dari institut ini senilai US$3 juta atau setara Rp49 miliar selama lima tahun.

    Rencananya, laboratorium AI Systems ini dibuka pada 2027 di UC Barkeley dan dirancang sebagai organisasi nirlaba dengan unit operasional berbentuk public benefit corporation, yakni perusahaan yang mengutamakan manfaat publik.

    “Laboratorium jangka panjang yang menangani tantangan di level spesies, seperti AI untuk penemuan ilmiah, diskursus sipil, layanan kesehatan, dan pelatihan ulang tenaga kerja,” kata dia dikutip pada Selasa (24/6/2025).

    Today, I’m launching a deeply personal project. I’m betting $100M that we can help computer scientists create more upside impact for humanity.
    Built for and by researchers, including @JeffDean & @jpineau1 on the board, @LaudeInstitute catalyzes research with real-world impact. pic.twitter.com/OAtMCVtcTG

    — Andy Konwinski (@andykonwinski) June 23, 2025

    Konwinski mencontohkan kolaborasinya dengan terminal-bench yang merupakan tolok ukur Stanford untuk menilai seberapa baik agen AI menyelesaikan tugas, dan telah digunakan oleh Anthropic.

    Juru bicara Laude menambahkan Konwinski juga terbuka terhadap investasi dari teknologi sukses lainnya.

    Sekadar informasi, pada Januari 2025 Databricks menutup putaran pendanaan senilai US$15,3 miliar. Sementara itu, Perplexity juga baru saja meraih valuasi sebesar $14 miliar bulan lalu.

    Selain Laude, Konwinski juga ikut mendirikan dana ventura berbasis keuntungan (for-profit) yang diluncurkan pada 2024 dengan lebih dari 50 peneliti terkemuka sebagai investor (LPs).

    Sebelumnya, Laude juga memimpin investasi senilai US$12 juta untuk startup infrastruktur agen AI bernama Arcade. Mereka juga secara diam-diam telah mendanai startup lainnya

  • Pendiri Databrick Gelontorkan Uang Pribadi RP1,6 T Demi Bangun Lembaga Riset AI

    Pendiri Databrick Gelontorkan Uang Pribadi Rp1,6 Triliun Demi Bangun Lembaga Riset AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri Databrick dan Perplexity Andy Konwinski melalui salah satu perusahaannya membentuk lembaga riset AI atau kecerdasan buatan anyar dengan dana mencapai US$100 juta dolar atau setara dengan Rp1,6 triliun (kurs Rp16.350 per US$1).

    Mengutip TechCrunch, lembaga yang didanai oleh Konwinski dari kantong pribadi itu memiliki fungsi mirip dengan dana investasi yang strukturnya menyerupai hibah. Dia menyebut hibah pertama dari institut ini senilai US$3 juta atau setara Rp49 miliar selama lima tahun.

    Rencananya, laboratorium AI Systems ini dibuka pada 2027 di UC Barkeley dan dirancang sebagai organisasi nirlaba dengan unit operasional berbentuk public benefit corporation, yakni perusahaan yang mengutamakan manfaat publik.

    “Laboratorium jangka panjang yang menangani tantangan di level spesies, seperti AI untuk penemuan ilmiah, diskursus sipil, layanan kesehatan, dan pelatihan ulang tenaga kerja,” kata dia dikutip pada Selasa (24/6/2025).

    Today, I’m launching a deeply personal project. I’m betting $100M that we can help computer scientists create more upside impact for humanity.
    Built for and by researchers, including @JeffDean & @jpineau1 on the board, @LaudeInstitute catalyzes research with real-world impact. pic.twitter.com/OAtMCVtcTG

    — Andy Konwinski (@andykonwinski) June 23, 2025

    Konwinski mencontohkan kolaborasinya dengan terminal-bench yang merupakan tolok ukur Stanford untuk menilai seberapa baik agen AI menyelesaikan tugas, dan telah digunakan oleh Anthropic.

    Juru bicara Laude menambahkan Konwinski juga terbuka terhadap investasi dari teknologi sukses lainnya.

    Sekadar informasi, pada Januari 2025 Databricks menutup putaran pendanaan senilai US$15,3 miliar. Sementara itu, Perplexity juga baru saja meraih valuasi sebesar $14 miliar bulan lalu.

    Selain Laude, Konwinski juga ikut mendirikan dana ventura berbasis keuntungan (for-profit) yang diluncurkan pada 2024 dengan lebih dari 50 peneliti terkemuka sebagai investor (LPs).

    Sebelumnya, Laude juga memimpin investasi senilai US$12 juta untuk startup infrastruktur agen AI bernama Arcade. Mereka juga secara diam-diam telah mendanai startup lainnya

  • KPK Panggil Politisi PDIP, PKS hingga Deputi BI di Kasus CSR

    KPK Panggil Politisi PDIP, PKS hingga Deputi BI di Kasus CSR

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI. 

    Dolfie dipanggil oleh tim penyidik KPK untuk untuk dimintai keterangan hari ini, Kamis (19/6/2025), bersama dengan tiga orang saksi lainnya. 

    Meski demikian, berdasarkan pengumuman KPK, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Sebagaimana diketahui, Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR bermitra dengan lembaga pemerintah seperti BI, OJK, LPS hingga Kementerian Keuangan, yang merupakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

    “Hari ini Kamis (19/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama DOF Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran OJK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/6/2025). 

    Selain Dolfie, penyidik KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR lainnya. Dia adalah Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Kemudian, dua orang saksi lainnya yang turut dipanggil adalah Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta serta Sahruldin, seorang karyawan swasta. 

    Adapun terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu anggota Dewan Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

  • BPR Perdana Punya Logo Baru, Ini Maknanya – Page 3

    BPR Perdana Punya Logo Baru, Ini Maknanya – Page 3

    PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) dalam rangkaian acara Munaslub Perbarindo 2025. Hal ini sebagai langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan informasi kredit dan analisa risiko yang lebih baik di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Melalui kerja sama ini, Perbarindo akan mendukung perluasan akses CLIK ke jaringan BPR di seluruh Indonesia, serta berkolaborasi dalam kegiatan pemasaran dan edukasi guna meningkatkan literasi penggunaan data kredit.

    Di sisi lain, CLIK akan menyiapkan layanan custom scoring model yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan dan karakteristik unik sektor BPR.

    “BPR memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan nasional, khususnya di daerah. Kerja sama ini kami harapkan dapat membantu BPR menilai risiko kredit dengan lebih akurat, sekaligus memperluas pemahaman akan pentingnya informasi kredit yang berkualitas,” ujar Chief Commercial Officer PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) Riza Kristanto dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Penandatanganan MoU ini turut disaksikan oleh para tokoh penting di sektor keuangan, yaitu Dian Ediana Rae, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Musthofa, Anggota Komisi XI DPR RI, Ony Suharsono, Direktur Utama Bank Jateng serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.