Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • Pansel sampaikan nama-nama calon ketua dan anggota DK LPS ke Presiden

    Pansel sampaikan nama-nama calon ketua dan anggota DK LPS ke Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Seleksi (Pansel) telah menyampaikan tiga nama calon ketua dan tiga nama calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2025-2030 kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Penyampaian nama calon DK LPS itu tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-4/PANSEL-LPS/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Hasil Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Kedua Pemilihan Calon Ketua dan Anggota DK LPS Periode 2025-2030.

    “Panitia Seleksi telah menyampaikan Calon Ketua dan Anggota DK LPS Periode 2025-2030 yang lulus Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Kedua kepada Presiden Republik Indonesia,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Ketua Panitia Seleksi DK LPS dalam pengumuman tertulis di Jakarta, dikutip Jumat.

    Pada Kamis (31/7), Panitia Seleksi menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua. Keputusan Panitia Seleksi ini bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

    Berikut nama-nama calon DK LPS yang diajukan kepada Presiden.

    Calon Ketua DK LPS periode 2025-2030:

    1. Dwityapoetra Soeyasa Besar (Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS)

    2. Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji (Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan)

    3. Purbaya Yudhi Sadewa (Ketua DK LPS)

    Calon Anggota DK LPS yang membidangi Program Penjaminan dan Resolusi Bank periode 2025-2030:

    1. Agresius R. Kadiaman (Risk Management and Compliance Director PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk)

    2. Ferdinan Dwikoraja Purba (Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk)

    3. Teguh Supangkat (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan)

    Sebelumnya, Panitia Seleksi telah menyelenggarakan rangkaian seleksi yang dimulai dari tahap administratif, dengan 26 calon dinyatakan lulus. Tahap berikutnya yaitu seleksi kelayakan dan kepatutan periode pertama yang meloloskan 12 calon. Kini, nama-nama calon DK LPS mengerucut menjadi total enam orang.

    Adapun seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua terdiri dari asesmen kompetensi yang dilaksanakan pada 22 Juli 2025 serta wawancara pada 28-29 Juli 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani Pastikan BSU Rp10,7 Triliun Tetap Diberikan untuk 17 Juta Pekerja

    Sri Mulyani Pastikan BSU Rp10,7 Triliun Tetap Diberikan untuk 17 Juta Pekerja

    JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan anggaran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp10,72 triliun tetap diberikan kepada 17 juta pekerja atau buruh di seluruh Indonesia.

    “Pemerintah juga memberikan BSU dengan anggaran Rp10,72 triliun. Subsidi atau bantuan Rp600.000 untuk bulan Juni dan Juli bisa disalurkan pada bulan Juni 2025 kepada 17 juta pekerja dan buruh,” katanya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III 2025, di Kantor LPS, Jakarta, Senin, 28 Juli.

    Sri Mulyani bilang penerima BSU adalah pekerja atau buruh yang memiliki gaji sebesar Rp3,5 juta per bulan setara dengan upah minimum Kabupaten/Kota, atau provinsi.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, BSU juga disalurkan untuk guru atau pengajar di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

    “Pemerintah juga memberikan Rp600.000 kepada 288.000 guru Kemendikasemen dan 277.000 guru di Kementerian Agama,” katanya.

    Pada kesempatan ini, Sri Mulyani tak menyinggung mengenai pengurangan anggaran karena penurunan jumlah penerima BSU. Adapun pengurangan ini disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

    Pernyataan Sri Mulyani ini berbeda dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Dia mengungkap ada penurunan jumlah penerima BSU Juni dan Juli yang semula 17,3 juta menjadi 15,95 juta jiwa.

    “Itu masalah data saja, sudah kita verifikasi dan seterusnya, (totalnya sekarang) 15.950.593 penerima,” ujar Yassierli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Juli.

  • KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati untuk terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Berbeda dari penyampaian hasil rapat berkala sebelumnya, keempat pihak yang tergabung dalam KSSK—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—dalam konferensi pers kali ini berulang kali menegaskan fokus kebijakan sistem keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan respons bauran kebijakan ekonomi nasional akan terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk aktif menjajaki potensi kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.

    “Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam upaya memastikan agar SSK senantiasa terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025). 

    Dari sisi pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan countercyclical menjaga perekonomian dan shock absorber di tengah gejolak perekonomian global melalui beberapa kebijakan. Alat fiskal ini juga terus dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,0%, termasuk dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian.

    Pemerintah bahkan memberikan stimulus sepanjang tahun ini. Pada kuartal I/2025 senilai Rp30 triliun untuk menjaga daya beli di masa Ramadan dan Lebaran. Kemudian pada kuartal II/2025 senilai Rp24,4 triliun untuk mendorong konsumsi pada liburan sekolah. 

    Pada sisa tahun ini, pemerintah segera mengumumkan stimulus Paket Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendorong ekonomi akhir tahun nanti. 

    Bukan hanya pemerintah yang all out mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target di atas 5%, tetapi Bank Indonesia pun turun tangan mendorong kebijakannya agar ikut serta mengakselerasi peningkatan produk domestik bruto (PDB) tahun ini. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan menekankan bahwa seluruh kebijakannya, baik moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dirancang untuk menjaga stabilitas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    “Dengan sinergi erat bauran kebijakan ekonomi nasional, seluruh kebijakan kami, kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Usai memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 bps sejak tahun lalu, Perry menyampaikan bahwa ruang penurunan masih terbuka pada tahun ini. Harapannya, kredit pembiayaan dapat turun dan meningkatkan penyaluran kredit dari perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    OJK dan LPS Ikut Serta Dorong Ekonomi 

    Hal serupa juga disampaikan oleh OJK maupun LPS. Meski Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tidak secara langsung menyampaikan kebijakannya difokuskan mendorong ekonomi, tetapi pihaknya turut fokus mendukung program MBG yang diharapkan dapat mengakselerasi ekonomi di daerah. 

    “Saat ini pihak perbankan bersama pemerintah dan pelaku pasar keuangan tengah menyelesaikan finalisasi skema pembiayaan untuk mendukung operasional pelaksanaan MBG yang telah berjalan,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pihaknya terus menjaga cakupan penjaminan simpanan yang tinggi sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan, sekaligus mendorong stabilitas yang kondusif bagi pemulihan ekonomi.

    Di mana LPS menyesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) secara responsif untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional.

    “Pemantauan penjaminan simpanan dan evaluasi terhadap TBP terus dilakukan agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga simpanan, kondisi likuiditas perbankan, dan perkembangan ekonomi nasional,” ungkapnya. 

    Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian, mengingat pada kuartal I/2025, dengan momen Ramadan dan Lebaran, PDB tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). Angka tersebut di bawah target awal pemerintah yang berharap ekonomi dapat meningkat 5,2% pada tahun ini. 

    Pemerintah pun terus berupaya untuk menjaga daya beli. Maklum, kontributor utama PDB berasal dari konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah rajin memberikan stimulus sepanjang tahun ini. 

  • Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut terus memperbaiki skema pemungutan pajak guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah rendahnya realisasi pemasukan negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga Juni 2025, penerimaan pajak mencapai Rp837,8 triliun atau 38,0% dari target APBN 2025. Dalam target APBN pungutan pajak dirancang sebesar Rp2.189,3 triliun. Jumlah penerimaan pajak itu turun 6,2% (year on year/YoY) berbanding Juni 2024 senilai Rp893,8 triliun.

    “Kinerja pendapatan negara kuartal II telah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada kuartal I, meskipun masih kontraksi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Untuk mengejar target yang ditetapkan, Bendahara Negara itu menjelaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan sistem perpajakan maupun kepabeanan. Dia mencontohkan, pemerintah mengatur skema baru pungutan pajak e-commerce atau perdagangan daring dengan menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

    Menurutnya, skema baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/2025 itu memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha.

    “Tanpa ada tambahan kewajiban [pajak] baru. Jadi ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru,” katanya.

    Dari sisi kepabeanan, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah melakukan percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 hari kerja menjadi hanya 14 hari kerja. Sejalan dengan itu, sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai diintegrasikan agar arus barang dapat diperlancar, biaya logistik terus dikurangi, dan daya saing ekonomi produksi nasional ditingkatkan.  

    “Pemerintah akan terus melakukan reform perpajakan dan kepabeanan termasuk opsi penyesuaian tarif,” ungkapnya.

    Target Pajak Naik pada 2026

    Perkembangan lain, DPR dan pemerintah resmi menyepakati postur makro fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Salah satu poin kesepakatan adalah kenaikan target penerimaan perpajakan.

    Kesepakatan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid ketika membacakan laporan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2026 dan rapat kerja pemerintah (RKP) 2026 dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/7/2025).

    Jazilul menjelaskan bahwa awalnya dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan sebesar 10,08%—10,45% dari produk domestik bruto (PDB).

    Kendati demikian, dalam pembahasan antara pemerintah dengan Banggar, disepakati adanya kenaikan rentang target penerimaan perpajakan pada tahun depan yaitu menjadi 10,08%—10,54% dari PDB.

    Jazilul mengungkapkan bahwa Banggar dan pemerintah telah menyepakati empat arah kebijakan perpajakan pada tahun depan. Pertama, perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat.

  • Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen

    Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 19:44 WIB

    Elshinta.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meyakini perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan di atas 5 persen pada 2025.

    Hal itu merupakan hasil rapat KSSK pada 25 Juli 2025, yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin.

    Menurut Sri Mulyani, tiap instansi akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK.

    Salah satunya juga termasuk menjajaki potensi kerja sama secara aktif, baik kerja sama bilateral maupun multilateral.

    Sri Mulyani menyebut keberhasilan negosiasi Pemerintah Indonesia terhadap tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) diproyeksikan mendorong kinerja sejumlah sektor di Indonesia.

    Tarif resiprokal yang turun dari 32 persen menjadi 19 persen, misalnya, diperkirakan berdampak positif terhadap sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki dan furnitur.

    Kemudian, tarif impor 0 persen untuk produk AS diprediksi dapat mendorong harga produk minyak dan gas (migas) dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah.

    Di sisi lain, KSSK juga terus mencermati perkembangan rambatan risiko global, termasuk dampak terhadap kinerja sektor manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke posisi 46,9 pada Juni 2025 akan menjadi perhatian.

    KSSK pun mendorong peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dorongan itu akan dilakukan melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang makin optimal.

    “Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier effect (efek berganda) yang lebih besar,” tutur Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Genjot Rumah Subsidi pada Sisa Tahun 2025

    Sri Mulyani Genjot Rumah Subsidi pada Sisa Tahun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggenjot pembangunan rumah subsidi pada sisa tahun 2025 untuk mencapai target 350.000 unit.

    Pemerintah akan mengakselerasi pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada paruh kedua 2025 agar target tercapai.

    Sri Mulyani pun menjelaskan realisasi anggaran pada program ini mencapai Rp18,8 triliun sepanjang paruh pertama tahun ini atau Januari—Juni 2025. Dari realisasi anggaran tersebut, telah terbangun 115.930 unit rumah FLPP. Artinya, realisasi pembangunan sebanyak 115.930 unit baru setara 33% dari total target.

    “Lebih dari dua kali lipat [pembangunan rumah subsidi] harus diselesaikan di semester II/2025,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Dia menyebut bahwa target pembangunan rumah subsidi pada 2025 kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Dia berujar semula, target pembangunan rumah bersubsidi menyentuh 220.000 unit dan naik menjadi 350.000 unit. Penambahan target dan upaya percepatan pembangunan rumah subsidi ini sejalan dengan bagian dari ambisi mencapai pembangunan 3 juta rumah. Dia juga menyebut bahwa dari program ini pertumbuhan ekonomi bakal ikut terdorong.

    Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) optimistis tambahan kuota FLPP menjadi 350.000 unit akan terserap sepenuhnya pada tahun ini. Ketua Umum Apersi, Djunaidi Abdillah menjelaskan tengah mengebut pengadaan suplai untuk memanfaatkan penambahan kuota tersebut.

    “Ini kan sebenarnya penambahan kuota ini tugas berat kami semua. Artinya, menambah kota ya, suplai harus betul-betul kami imbangi di lapangan,” tegasnya saat ditemui di Kantor Apersi, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).

    Meski demikian, Djunaidi menyebut tambahan kuota tersebut belum direalisasikan lantaran kuota yang ada, yakni 220.000 unit belum terserap sepenuhnya. Dia menyebut tambahan kuota itu baru disalurkan apabila kuota 220.000 unit telah terserap seluruhnya.

     

  • Video: Dua BPR Ditutup, LPS Selamatkan Dana Nasabah

    Video: Dua BPR Ditutup, LPS Selamatkan Dana Nasabah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya telah menyematkan nasabah di dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang izin usahanya telah dicabut dan resmi ditutup operasinya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Saksikan di CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).

  • Sri Mulyani Pede Rupiah Bakal Menguat – Page 3

    Sri Mulyani Pede Rupiah Bakal Menguat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan nilai tukar rupiah akan tetap stabil dalam waktu ke depan. Proyeksi ini, kata Menkeu, tak terlepas dari langkah dan komitmen kebijakan stabilisasi yang terus dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) di tengah tekanan ekonomi global.

    “Ke depan nilai tukar (rupiah) diperkirakan stabil didukung oleh komitmen Bank Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK yang digelar di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin (28/7/2025).

    Menkeu menyampaikan, stabilitas rupiah selama kuartal kedua tahun 2025 sempat menghadapi tantangan berat. Ketidakpastian ekonomi global yang meningkat telah menekan nilai tukar di pasar offshore Non-Deliverable Forward (NDF).

    Namun, Bank Indonesia merespons cepat dengan melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing, termasuk di pasar offshore NDF secara berkelanjutan.

    “Seperti diketahui nilai tukar rupiah di pasar offshore Non diverable forward sempat mengalami tekanan tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global pada awal kuartal kedua. Sebagai respon Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas termasuk intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan,” ujarnya.

    Langkah Bank Indonesia ini dinilai efektif, hal itu tercermin dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan tren penguatan dalam beberapa pekan terakhir.

    Menurut Sri Mulyani, hal ini menjadi bukti konsistensi kebijakan stabilisasi yang dijalankan otoritas moneter di tengah ketidakpastian global yang belum reda.

    “Nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren penguatan didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi kebijakan Bank Indonesia di tengah masih tingginya ketidakpastian global,” ujarnya.

     

  • Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tetap Terjaga – Page 3

    Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tetap Terjaga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal II 2025 tetap dalam kondisi terjaga. Meskipun kondisi global sedang diliputi ketidakpastian, sistem keuangan nasional dinilai masih kokoh dan resilien. 

    Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK yang digelar di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin (28/7/2025).

    “Menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan atau kita singkat SSK pada triwulan ke-II2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” kata Menkeu.

    Dia menuturkan, hal ini membuktikan Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonomi meski tekanan global meningkat.

    KSSK mengedepankan sinergi lintas lembaga sebagai kunci menghadapi dinamika eksternal. Sri Mulyani menyebut koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengawasan sektor keuangan menjadi pilar utama stabilitas. Sinergi ini melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.

    “Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga, yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan payment system di tempatnya Pak Gubernur (Bank Indonesia), kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan di OJK serta lembaga penjamin simpanan,” ujarnya.

     

  • OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa

    OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No.199, Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

    Kepala OJK Malang, Farid Falatehan mengungkapkan pencabutan izin sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa.

    “Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.” kata Kepala OJK Malang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Jumat (25/7). 

    Ditambahkan kepala OJK Malang, sebelumnya pada 8 November 2024, OJK telah menetapkan PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, Cash Ratio rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir kurang dari 5 persen, dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Kurang Sehat”. 

    “Selanjutnya, pada 9 Juli 2025, OJK menetapkan PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.” ungkapnya.

    OJK mengimbau kepada nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Sumber : Radio Elshinta