Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • KPK Wajib Bongkar Dugaan Korupsi Coretax?

    KPK Wajib Bongkar Dugaan Korupsi Coretax?

    GELORA.CO – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), merupakan langkah penyegaran. Namun masih ada yang mengganjal.

    Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, mengatakan, Presiden Prabowo resmi merombak jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) termasuk mengganti Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

    Di mana, Purbaya adalah mantan Ketua LPS ditunjuk sebagai pengganti Sri Muyani, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025.

    “Reshuffle ini menandai langkah penyegaran besar di tim ekonomi. Namun, publik menyoroti satu hal penting. Apakah Sri Mulyani akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi dalam pengadaan proyek sistem administrasi pajak Coretax, yang kabarnya menelan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun. Semuanya harus jelas,” paparnya, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Atas dugaan korupsi proyek Coretax, kata Rinto, IWPI resmi melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025. Laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab rakyat untuk mengawal uang pajak dari keringat rakyat, tidak disalahgunakan.

    “Kami sudah menyerahkan laporan resmi ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Coretax. Uang pajak adalah darah rakyat, bukan bancakan segelintir pejabat. Reshuffle boleh dilakukan, tetapi tanggung jawab hukum harus tetap ditegakkan. Sri Mulyani tidak boleh lepas tangan, hanya karena sudah tidak menjabat,” tegas Rinto.

    Dia bilang, Sri Mulyani meninggalkan kursi Menkeu di tengah gejolak sosial dan protes terhadap kebijakan pajak. Rumahnya bahkan sempat jadi sasaran amarah massa. “Di sisi lain, Purbaya langsung menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, masih mungkin dicapai dengan memperkuat sinergi swasta dan pemerintah. Kita tunggu saja gebrakan beliau,” ungkapnya.

    Pernah disebut sebagai motor reformasi fiskal, lanjut Rinto, reputasi Sri Mulyani kini tercoreng oleh Coretax. Publik mempertanyakan manfaat proyek yang sudah menelan dana besar, namun justru gagal memberikan sistem perpajakan yang efektif. “IWPI menilai, inilah bukti nyata kegagalan tata kelola, sekaligus alasan kuat agar KPK segera mempercepat proses hukum,” imbuhnya.

    “Reshuffle ini, membawa harapan baru di sektor ekonomi. Namun, publik juga menuntut kejelasan. Sri Mulyani harus tetap dimintai tanggungjawab hukum. Tanpa itu, reshuffle hanya akan dipandang sebagai langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah,” pungkasnya.

     

  • Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru pada hari ini, Senin (8/9/2025).

    Salah satu perubahan struktur kabinet ialah pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Seiring tranformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian.

    Jabatan baru ini merupakan amanat Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

    Prabowo pun melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Irfan dan Dahnil sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Haji.

    Di samping itu, Prabowo juga melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Perombakan kabinet ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Profil & Kekayaan Dahnil Anzar

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra dan tokoh pemuda PP Muhammadiyah.

    Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dahnil melaporkan kepemilikan harta senilai total Rp27,89 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 Desember 2024, atau saat menjabat Wakil Kepala BP Haji.

    Secara terperinci, dia memiliki lima item tanah dan bangunan senilai Rp10,2 miliar dengan luas bervariasi di dua lokasi, yakni Tangerang Selatan dan Medan.

    Dahnil kemudian melaporkan harta alat transportasi dan mesin sebesar total Rp3,29 miliar, terdiri dari empat mobil dan tiga motor. Beberapa di antaranya ialah mobil Toyota Alphard 2023 hasil sendiri senilai Rp1,2 miliar, mobil minibus tanpa keterangan merek senilai Rp800 juta, serta motor Vespa Solo 1974 senilai Rp50 juta.

    Selain itu, dokumen LHKPN Dahnil juga menyebutkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp1,4 miliar, serta harta kas dan setara kas senilai Rp13 miliar. Tidak terdapat entri pada kategori utang.

  • Menkeu Purbaya: Salah Besar jika Bilang Saya Tak Berpengalaman

    Menkeu Purbaya: Salah Besar jika Bilang Saya Tak Berpengalaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan sejumlah pengalamannya mengawal keuangan negara, usai dilantik menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore.

    Purbaya melihat ada sejumlah pihak yang menanyakan keputusan Prabowo mengangkatnya sebagai bendahara negara. Dia pun mengaku sudah memiliki banyak pengalaman di pemerintahan terutama terkait pengelolaan fiskal.

    “Jadi, kalau anda bilang saya nggak punya pengalaman, salah besar,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).

    Dia merincikan bahwa dia menjadi think tank alias lembaga kajian untuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008. Kemudian pada 2015, dia masuk ke Kantor Staf Presiden untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat kembali perekonomian yang sedang lesu.

    Pada 2020—2021, sambungnya, dia kembali lagi ke pemerintah untuk kembali membantu perekonomian yang terhambat pandemi Covid-19.

    “Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, ini ahli fiskal kita Pak Suahasil [wakil menteri keuangan]. Jadi saya enggak perlu waktu untuk belajar lagi,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menyampaikan bahwa Purbaya memang ekonom yang baik dan paham persoalan.

    Kendati demikian, dia menanyakan keputusan Prabowo yang melantiknya sebagai menteri keuangan karena pengalamannya yang kurang dalam mengurus keuangan negara. Padahal, sambungnya, banyak kandidat lain yang pengalamannya lebih banyak.

    “Dia belum memiliki pengalaman secara langsung mengelola fiskal dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan dia bukan pilihan terbaik, masih ada pilihan yang lebih baik, misalnya wamennya Suahasil,” ucap Fadhil, Senin (8/9/2025).

    Profil Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya memamg bukan nama baru dalam jajaran pejabat publik. Pemilik nama lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D ini telah menjabat sebagai ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanam (LPS) sejak 24 September 2020, setelah dilantik oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden RI kala itu.

    Sebelum berlabuh di LPS, Purbaya menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Selain kiprahnya di pemerintahan, Purbaya juga memiliki pengalaman di dunia korporasi. Purbaya pernah dipercaya menjadi salah satu komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID.

    Sebagaimana diketahui, Inalum merupakan holding BUMN pertambangan yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Timah Tbk. (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Freeport Indonesia. Posisi itu memperkuat keterlibatannya dalam sektor strategis perekonomian nasional, khususnya di bidang energi dan pertambangan.

    Kiprah Purbaya di level korporasi tersebut tidak lepas dari fondasi akademik yang kuat. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Teknik Elektro.

    Namun demikian, ketertarikannya pada bidang ekonomi kemudian membawanya melanjutkan studi doktoral di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Ph.D.

  • Sri Mulyani Kena Reshuffle, Maruarar Ungkap Nasib Stimulus Sektor Perumahan

    Sri Mulyani Kena Reshuffle, Maruarar Ungkap Nasib Stimulus Sektor Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap nasib kelanjutan paket stimulus ekonomi sektor Perumahan usai Sri Mulyani tak lagi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) akibat reshuffle kabinet.

    Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani.

    Menanggapi hal itu, Ara memastikan bahwa sejumlah paket kebijakan ekonomi pada sektor perumahan tidak akan terganggu. Khususnya, yang saat ini tengah bergulir prosesnya yakni rencana penyaluran KUR Perumahan.

    “NPL rumah subsidi sangat rendah sekarang, makanya [meski ada reshuffle] kita tetap genjot,” kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (8/9/2025).

    Selain itu, dia juga mengaku optimistis kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan tetap sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto.

    “Semua kan tim. Tim itu support tim semuanya anak buah Presiden. Tidak ada visi-visi menteri, yang ada visi-visi presiden,” ujarnya.

    Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel  juga memastikan bahwa pergantian Bendahara Negara tidak akan menghambat rencana penyaluran KUR Perumahan.

    Adapun, saat ini Penyaluran KUR Perumahan tengah dalam tahap sosialisasi sembari menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi diundangkan.

    “Segera, tapi di tahun ini harus di tahun ini. Karena supaya terserap optimal. [apakah pengundangan PMK bakal terkendala reshuffle] itu saya gak tau, harusnya enggak lah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Keputusan itu dibacakan oleh Prabowo dalam acara reshuffle kabinet yang dilakukan pada hari ini, Senin (8/9/2025). 

    “Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan,” ucap pembawa acara di Istana. 

    Adapun, reshuffle Kabinet Merah Putih itu tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

  • Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada sejumlah jabatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    Seiring pengesahan Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beberapa waktu lalu, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) kini bertransformasi menjadi kementerian.

    Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kepala dan Wakil Kepala BP Haji pun dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Adapun, perombakan kabinet yang termaktub dalam Keputusan Presiden RI No.86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 ini juga mencakup kementerian lainnya.

    Prabowo melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Profil Dahnil Anzar Simanjuntak

    Dahnil Anzar Simanjuntak banyak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra sekaligus tokoh pemuda organisasi keagamaan Islam terbesar kedua di Indonesia, yakni PP Muhammadiyah.

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil menempati jabatan baru sebagai Wakil Kepala BP Haji sejak 22 Oktober 2024 bersama Irfan Yusuf selaku Kepala BP Haji.

    Sementara itu, rekam jejaknya di Muhammadiyah antara lain ditandai dengan posisi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada 2014 hingga 2018.

    Pada 2018, dia menjadi koordinator juru bicara Prabowo dan Sandiaga Uno yang maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Setahun berikutnya, dia bergabung ke Gerindra dan kembali ditunjuk Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan sebagai salah satu juru bicara.

    Terkait pendidikannya, dia menamatkan gelar S-1 akuntansi di STIE Ahmad Dahlan pada 2005, meraih gelar magister di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), dan menempuh pendidikan doktor di Universitas Diponegoro (Undip). Dahnil lahir di Langkat pada 10 April 1982 atau berusia 43 tahun.

  • Purbaya pastikan pergantian menkeu tak ganggu penyusunan RAPBN 2026

    Purbaya pastikan pergantian menkeu tak ganggu penyusunan RAPBN 2026

    Jadi, saya pikir prosesnya tidak akan terlalu banyak berubah.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pergantian jabatan menteri keuangan tidak akan mengganggu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “[Prosesnya] Sama lah saya pikir,” kata Purbaya dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan, posisi menkeu merupakan jabatan politik yang bekerja dengan sistem politik.

    Artinya, pekerjaan menteri keuangan tidak hanya dikerjakan seorang diri. Terdapat wakil menteri keuangan serta staf Kementerian Keuangan lainnya yang turut menyusun RAPBN 2026.

    “Jadi, saya pikir prosesnya tidak akan terlalu banyak berubah,” katanya lagi.

    Purbaya pun mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah anggota DPR. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama membangun negara ini bersama-sama.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.

    Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020), Staf Khusus Bidang Ekonomi di berbagai kementerian, hingga Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015).

    Atas berbagai pengalaman itu, Purbaya percaya diri memiliki kemampuan yang memadai terkait fiskal.

    “Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa dapat menjaga kestabilan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

    “Intinya saya lihat Menteri Keuangan yang baru mempunyai tugas yang paling penting adalah menjaga kestabilan, sehingga dengan kestabilan itu pertumbuhan bisa tercapai,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Senin.

    Anindya mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Menkeu baru untuk bekerja dan menganalisa terlebih dahulu.

    “Kalau dari dunia usaha tentunya kami mengharapkan kestabilan. Dan kami juga mendukung program pemerintah supaya pertumbuhan bisa bangkit kembali. Karena kalau kita lihat pertumbuhan sudah baik 5,12 persen di kuartal II tapi mesti dilanjutkan,” katanya.

    Sedangkan program-program untuk government spending atau belanja dari pemerintah itu sedang ditingkatkan di paruh kedua ini. Dengan demikian, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menkeu baru bisa juga mengimbangi itu semua.

    Ditambah lagi juga dari konsumsi domestik tentu kita berharap ada kenaikan. Dari yang Kadin lihat di daerah di kuartal ketiga kelihatannya konsumsi domestik sudah mulai bergerak. Mungkin karena beberapa efisiensi telah dikurangi sehingga pergerakan di lapangan juga banyak.

    “Dan inilah yang Kadin fokuskan bagaimana Kadin Provinsi, Kabupaten, Kota bisa ikut mendukung program pemerintah sembari juga menggerakkan perekonomian lokal baik dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun nantinya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain,” kata Anindya.

    Selanjutnya Kadin juga berharap tentu Kementerian Investasi dan Kementerian Keuangan bisa bekerja sama untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu aman, kompetitif, dan terbuka bagi dunia usaha.

    Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.

    Pria kelahiran 1964 ini menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS), dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.

    Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggapi reaksi pasar, Menkeu Purbaya yakin stabilitas ekonomi terjaga

    Tanggapi reaksi pasar, Menkeu Purbaya yakin stabilitas ekonomi terjaga

    Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) segera pulih setelah terjadi koreksi pada penutupan perdagangan Senin ini.

    Purbaya mengatakan dirinya memiliki rekam jejak panjang di pasar modal sehingga optimistis kepercayaan investor akan segera kembali.

    “Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito (Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu) dulu,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin.

    Ia menerangkan tim di Kementerian Keuangan saat ini cukup kuat karena berisi sejumlah ekonom berpengalaman.

    Dengan instrumen yang ada, Purbaya yakin pemerintah mampu mengembalikan stabilitas pasar.

    “Jadi kalau membetulkan, diperbaikin, dioptimalkan, rasanya sih kita punya instrumen yang cukup untuk memperbaiki secara bersama-sama,” tuturnya.

    Adapun pelantikan Purbaya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

    Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebelum dipercaya Presiden Prabowo menakhodai Kementerian Keuangan.

    IHSG melemah sebesar 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada Senin, pada saat Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan perombakan kabinet (reshuffle).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya sudah setor surat “resign” dari DK LPS hari ini

    Purbaya sudah setor surat “resign” dari DK LPS hari ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menyerahkan surat pengunduran diri atau resign dari posisi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hari ini sebelum dilantik menjadi menteri keuangan.

    “Saya sudah resign ketika saya dilantik jadi Menkeu,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

    Saat ini, kata Purbaya, posisi Ketua DK LPS belum terisi. Namun, penjabat sementara (Pjs) segera akan ditetapkan.

    “Di sana masih ada anggota DK yang lain yang bisa menjalankan pekerjaan Ketua LPS,” tuturnya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.

    Pria kelahiran 1964 ini menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS), dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.

    Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020).

    Ia juga pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di berbagai kementerian, antara lain di Kemenko Maritim (2016-2018), Kemenko Polhukam (2015-2016), serta Kemenko Perekonomian (2010-2014).

    Selain itu, ia sempat menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menguak Harapan Netizen Pada Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Menguak Harapan Netizen Pada Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati di posisi tersebut. Posisi Purbaya sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 2020. Netizen pun menaruh harapan padanya.

    Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet.

    Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Melansir situs LPS, Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik dan ekonomi. Gelar sarjana diraih dari jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah itu, Purbaya melanjutkan studi di luar negeri dengan meraih Master of Science (MSc) dan gelar Doktor (Ph.D) di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

    Netizen sepertinya paling banyak membahas digantinya Sri Mulyani sebagai Menkeu, terbukti namanya berada di papan atas trending topic di linimasa X. Banyak yang menaruh harapan pada Menkeu yang baru.

    “Semoga pengganti Sri Mulyani ini bisa punya kebijakan yang lebih pro ke kelas menengah dan bawah,” demikian harapan seorang netizen. “Semoga Purbaya bisa kompeten dan tidak awur awuran,” tulis yang lain.

    “Pak Purbaya ini orang ITB ya, semoga dia bisa bawa ide tentang reindustrialisasi buat industri padat karya,” demikian harapan netizen akan terciptanya banyak lapangan kerja baru dengan padat karya.

    “Semoga pak Purbaya mikirin ekonomi mikro juga… Biar gerak ekonomi di bawah,” saran seorang warganet.

    “tbh, ada sedihnya. this is the best Menkeu in Indonesia so far. semoga penggantinya bisa lebih bagus. bagaimana dgn market impact ? lets see tomorrow,” harap sebuah akun di X.

    (fyk/fyk)