Kementrian Lembaga: LPS

  • Izin Usaha BPR Syariah Gayo di Aceh Dicabut, Ini Alasannya – Page 3

    Izin Usaha BPR Syariah Gayo di Aceh Dicabut, Ini Alasannya – Page 3

    Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat per Juli 2025 jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya hingga Rp 2 miliar mencapai 99,94%.

    “Sesuai amanat Undang-Undang LPS, LPS menjamin setiap rekening nasabah perbankan hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank. Berdasarkan Juli 2025, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai Rp 2 miliar mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 643,52 juta rekening,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, di kantor LPS, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Sementara, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya sampai Rp 2 miliar pada BPR/BPRS mencapai 99,97% atau setara dengan 15.707.607 rekening.

    LPS terus berupaya menjaga tingkat cakupan penjaminan simpanan sebagai bagian dari memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan.

    “Cakupan penjaminan simpanan nasabah secara konsisten dijaga melebihi batas minimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang LPS yakni paling sedikit 90% dari keseluruhan nasabah bank. Upaya ini merupakan bagian untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan stabilitas sistem perbankan secara luas,” jelasnya.

     

  • LPS tunjuk Didik Madiyono sebagai Plt Ketua DK untuk gantikan Purbaya

    LPS tunjuk Didik Madiyono sebagai Plt Ketua DK untuk gantikan Purbaya

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Selasa (9/9), memutuskan untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono sebagai Pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS terhitung efektif sejak 9 September 2025.

    Penunjukan itu menyusul pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan RI pada Senin (8/9).

    Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan penunjukan Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Keputusan penunjukan Plt Ketua Dewan Komisioner dalam Rapat Dewan Komisioner LPS itu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

    Di samping itu, mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) LPS yang mengatur tentang tata tertib, pelaksana tugas dan pengganti sementara Dewan Komisioner untuk memastikan kelancaran operasional LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang.

    “Selain itu ada pertimbangan bahwa saat ini Pak Didik Madiyono adalah satu-satunya Anggota Dewan Komisioner yang setiap hari berkantor di LPS sehingga akan memudahkan koordinasi dan operasionalnya,” kata Jimmy.

    Sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner, Didik Madiyono akan memimpin operasional LPS sampai masa tugasnya berakhir pada 24 September 2025.

    LPS menyampaikan bahwa proses pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS sedang berlangsung hingga nanti diputuskan oleh DPR dan dilantik oleh Presiden RI.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Purbaya dalam keterangan pers usai pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan mengatakan dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Ketua Dewan Komisioner LPS pada Senin sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan.

    Adapun proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS telah berlangsung sejak awal Juli 2025. Pada 31 Juli yang lalu, Panitia Seleksi (Pansel) memilih tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisioner LPS yang membidangi Program Penjaminan dan Resolusi Bank periode 2025-2030 untuk diajukan kepada Presiden dan nama Purbaya masuk di antaranya.

    Sementara seleksi untuk posisi wakil ketua Dewan Komisioner LPS telah berlangsung.

    Pada 2 Juli 2025, Komisi XI DPR RI telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution. Keduanya merupakan calon yang telah melewati seluruh tahap seleksi hingga diusulkan oleh Presiden.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Jakarta

    Sri Mulyani di-reshuffle dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pernah mengungkapkan merek dan tipe mobil pertama yang akan dibeli setelah pensiun dari jabatan menteri.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dari posisinya dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 2020.

    Mobil impian Sri Mulyani setelah pensiun dari jabatan menteri Foto: Andhika Akbarayansyah

    Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore kemarin. Pelantikan Purbaya juga dibarengi dengan pelantikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Haji dan Umroh, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh.

    Kembali ke Sri Mulyani, sosok perempuan yang pernah menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu pernah mengungkapkan kendaraan yang ingin dibelinya setelah tak lagi menjabat sebagai menteri.

    Keinginan tersebut pernah disampaikan Sri Mulyani ketika mengunjung booth Toyota-Astra Motor di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, ICE, BSD, di Tangerang (24/7/2019).

    Sri Mulyani mengaku akan membeli Toyota Prius PHEV setelah dia tak lagi jadi pejabat negara. “Boleh entar, kalau saya pensiun menteri naik ini (Prius Hybrid). Keren, ini mobil saya sesudah jadi menteri,” ungkap Sri.

    Saat itu, Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) menjadi salah satu model baru Toyota yang dipamerkan pada ajang GIIAS 2019. Prius PHEV mempunyai daya jelajah mode Electric Vehicle (EV) sepanjang 68,2 km.

    Mobil ini juga dilengkapi alat quick charger dan hanya membutuhkan charger AC 100 V (6A) sehingga meningkatkan tingkat kenyamanan karena pengisian listrik mobil ini tidak memerlukan instalasi sirkuit khusus.

    Toyota Prius PHEV generasi terbaru Foto: Dok. Toyota

    Sri Mulyani pada saat memberi sambutan di seminar internasional bertajuk ‘Indonesia Automotive Industry Readiness Towards Industry 4.0’, mengatakan bahwa Toyota Prius Hybrid menjadi tunggangannya saat tinggal di negeri Paman Sam.

    “Dulu waktu 6 tahun di Amerika Serikat, saya pakai Prius Hybrid,” ungkap Sri.

    Sebagai informasi, Sri Mulyani menjabat sebagai menkeu sejak 2016, era Presiden Joko Widowo. Sri Mulyani juga pernah menjadi menkeu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010.

    (lua/din)

  • Gantikan Purbaya, Didik Madiyono Ditunjuk sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS – Page 3

    Gantikan Purbaya, Didik Madiyono Ditunjuk sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS – Page 3

    Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggeser Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan. Stabilitas ekonomi kini berada di tangan mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

    Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai Purbaya Yudhi Sadewa perlu meraba kembali bidang fiskal yang akan ditanganinya. 

    “Memang Pak Purbaya tidak bisa dipungkiri masih harus menyesuaikan dengan pandangan fiskal yang menjadi bidang baru di kementerian yang sekarang baru dia akan pimpin,” kata Myrdal kepada wartawan, ditulis Selasa (9/9/2025).

    Dengan begitu, menurut dia, mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu harus menjalin koordinasi kuat bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan. Termasuk jajaran direktur jenderal lainnya dalam kaitannya di bidang fiskal.

    “Mau tidak mau melakukan koordinasi yang kuat dengan jajaran Wakil Menteri Keuangan maupun Eselon terkait implementasi kebijakan fiskal yang nanti akan dijalankan,” tuturnya.

    Myrdal mengamini Purbaya punya pengalaman di dalam pemerintahan. Lalu, perannya di sektor pasar keuangan yang juga dinilai cakap.

    “Jadi seharusnya, masih akan “market friendly”, sehingga kalaupun ada shock di sisi nilai tukar maupun pasar keuangan (saham, obligasi) hanya akan bersifat temporary,” ujar dia.

     

     

  • Full! Pernyataan Lengkap Menkeu Purbaya Usai Sertijab dengan Sri Mulyani

    Full! Pernyataan Lengkap Menkeu Purbaya Usai Sertijab dengan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Sadewa menyampaikan sambutan pertama setelah melaksanakan Serah Terima Jabatan(Sertijab) dengan pendahulunya, yakni Sri Mulyani Indrawati. 

    Purbaya mengatakan, dia bersyukur atas amanat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengakui bahwa ke depan tantangan ekonomi ke depan berasal dari global maupun dalam negeri, di antaranya bagaimana menjaga disiplin fiskal di tengah komitmen untuk mengawal program prioritas pemerintah. 

    Tidak hanya itu, pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut turut mengapresiasi Sri Mulyani yang dinilai telah menjaga stabilitas fiskal serta mentransformasikan kelembagaan Kemenkeu. 

    Lalu, Purbaya meminta dukungan Kemenkeu dalam memastikan belanja pemerintah efektif serta menjaga prinsip kehati-hatian fiskal. 

    Berikut pernyataan lengkap Purbaya usai sertijab:

    “Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat.

    Hari ini adalah momen yang bermakna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. 

    Saya merasa sangat hormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, dengan ada dunia dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi maupun perubahan iklim.

    Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan lurus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya, guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi tertinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati.

    Di bawah kepimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan menawal program-program prioritas pemerintah hingga ke APBN 2026. 

    Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, hingga pembentukan unit-unit baru adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan ke masa depan. 

    Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.

    Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. 

    Sebelum penyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar adalah pandemi Covid-19.

    Saya yakin semua masih ingat pandemi Covid-19 yang awalnya adalah kesehatan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, lalu ada juga Perang Ukraina yang membuat tantangan perekonomian global semakin berat. Di saat krisis tersebut, saya ingat kita berusaha sangat keras melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa perekonomian kita tetap bergerak, dan dikemas dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan APBN dan kepercayaan pasar.

    Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saat sibuk menghadapi krisis, Kementerian Keuangan juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural.

    Beberapa revisi undang-undang krusial lahir, diantaranya Omnibus Law Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

    Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga kerjaan rumah yang harus kita selesaikan. 

    Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya kenal yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi global saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar.

    Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia. 

    Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia.

    Oleh karena itu, jajaran kepentingan keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam isu kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis.

    Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal kementerian sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru.

    Setelah itu, tantangan perubahan iklim semakin nyata. 

    Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial. 

    RAPB 2026 dirancang untuk menjaga kesenambungan kebijakan fiskal dan disiplin sekaligus berpihak pada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, keleluasaan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. 

    Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaatnya bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

    Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, reliable, dan mampu menompang agenda pembangunan nasional. 

    Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Keuangan adalah institusi yang besar dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan yang kita lakukan.

    Setiap rupiah yang diketola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. 

    Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.

    Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

    Sebelum menutup pidato ini, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat pada negara.

    Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang saya percaya bahwa hanya dengan kerja sama, sinergi, dan ketulusan kita mampu menjalankan amanah besar ini.”

  • Luhut Buka Suara soal Purbaya Gantikan Sri Mulyani

    Luhut Buka Suara soal Purbaya Gantikan Sri Mulyani

    Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara merespons Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    “Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus,” ujar Luhut di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, dikutip dari 20detik Selasa (9/9/2025).

    Luhut meminta masyarakat melihat dulu kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini. Ia yakin mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mampu berbuat banyak untuk ekonomi nasional.

    “Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” ujar Luhut.

    Sebagai informasi, Purbaya merupakan salah satu orang terdekat Luhut. Purbaya pernah menjadi anak buah Luhut saat menjabat Menteri Koordinator di era Presiden Joko Widodo.

    Saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Purbaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).

    Kemudian saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Purbaya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016-Mei 2018). Di tempat yang sama, ia pernah sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Mei 2018-September 2020).

    (hns/hns)

  • Purbaya Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Tidak Maksimal

    Purbaya Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Tidak Maksimal

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih ada kebijakan ekonomi pemerintah yang sebelumnya berjalan lambat. Hal ini yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.

    Purbaya mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto mempercepat kebijakan-kebijakan yang berjalan lambat tersebut.

    “Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya,” sebut Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Ketika ditanya kebijakan lambat apa yang dimaksud olehnya, Purbaya mengatakan ada beberapa rencana belanja pemerintah yang kurang cepat dilakukan selama ini. Ketika ditanya program apa yang dimaksud, dia enggan menjelaskan.

    “Belanja. Utamanya belanja. Program maksud saya, belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Purbaya menambahkan ekonomi akan berjalan cepat bila belanja pemerintah dipercepat. Kebijakan itu yang diharapkan Prabowo bisa dilakukan oleh Purbaya.

    “Jadi harusnya ekonominya akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di sana di dalam,” pungkas Purbaya.

    (hal/hns)

  • OJK cabut izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda

    OJK cabut izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda

    Banda Aceh (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gayo Perseroda yang beralamat di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

    Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga di Banda Aceh, Selasa, mengatakan pencabutan izin usaha tersebut sesuai dengan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK tertanggal 9 September 2025.

    “Pencabutan izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga pekerjaan masyarakat,” kata Daddi.

    Ia menyebutkan OJK pada 4 Desember 2024 menetapkan BPR Syariah Gayo Perseroda dalam status penyehatan karena memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum kurang dari 12 persen.

    “Selain itu, rasio kas selama tiga bulan terakhir kurang dari lima persen,” kata Daddi.

    Selanjutnya, kata dia, OJK menetapkan BPR Syariah Gayo Perseroda dalam status resolusi. Penetapan status tersebut dengan pertimbangan OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pemegang saham dan pengurus melakukan penyehatan.

    Penyehatan bank tersebut meliputi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana dalam peraturan OJK tentang penetapan status dan tindak lanjut BPR dan BPR syariah.

    “Namun demikian, pemegang saham dan pengurus BPR Syariah Gayo Perseroda tidak melakukan penyehatan bank termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas,” katanya.

    Kemudian, berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK tertanggal 29 Agustus 2025, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan cara penanganan bank dalam status resolusi dengan melakukan likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda.

    Berdasarkan permintaan LPS, kata Daddi, OJK mencabut izin usaha BPR Syariah Gayo Perseroda. Dengan pencabutan izin tersebut, LPS menjalankan fungsi penjaminan proses likuidasi sesuai perundang-undangan.

    “Kami mengimbau nasabah BPR Syariah Gayo Perseroda tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Daddi.

    Pewarta: M Haris Setiady Agus
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Ekonom BCA Sebut Pasar Masih Tunggu ‘Gebrakan’ Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Kepala Ekonom BCA Sebut Pasar Masih Tunggu ‘Gebrakan’ Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku pasar maupun investor disebut masih menunggu langkah-langkah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru sehari menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, Senin (8/9/2025). Dia lalu resmi melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dengan Sri Mulyani pagi ini. 

    “Pasar masih menunggu langkah-langkah kebijakan Menkeu ke depannya seperti apa,” jelas Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual kepada Bisnis, Selasa (9/9/2025). 

    Menurut David, kondisi perekonomian Indonesia ke depan masih cukup menantang. Dia menyebut kondisi pasar setelah pergantian Sri Mulyani dari kursi Menkeu lebih dititikberatkan pada langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan Purbaya.

    “Kondisi ekonomi masih cukup menantang. Stabilitas makro dan fiskal harus tetap dijaga dan kebijakan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja,” ucapnya.

    Adapun pada acara sertijab pagi ini, Purbaya berpesan bahwa RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal, sekaligus keberpihakan dengan rakyat. Fokus keuangan negara menyasar pada program-program prioritas pemerintah seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, keleluasaan layanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

    Belanja pemerintah ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun pada RAPBN 2026 atau naik 9,8% (YoY) dari tahun sebelumnya. Purbaya memastikan belanja pada APBN tahun depan akan tetap efektif serta tetap dijaga kesehatannya.

    “Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, reliable, dan mampu menompang agenda pembangunan nasional,” terangnya di Aula Mezzanina, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Purbaya juga menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat, dan kementeriannya bertanggung jawab untuk memastikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya.

    “Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” ucapnya.

    Sebelumnya, RAPBN 2026 dirancangh dan telah disepakati saat Sri Mulyani masih menjabat Menkeu pada Agustus lalu bersama dengan Komisi XI DPR. Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumumkan postur RAPBN 2026 dalam pembacaan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 2,78%. Hal itu bisa terjadi dengan proyeksi pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi daripada laju kenaikan belanja negara.

    Prabowo menargetkan pendapatan negara pada 2026 mencapai Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% (year on year/YoY). Pendapatan negara itu terdiri dari target penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun (naik 13,5%), pendapatan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun (naik 7,7%), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp455 triliun (turun 4,7%).

    Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan Rp3.786,5 triliun, naik 7,3% (YoY). Belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.136,5 triliun (naik 17,8%) dan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun (turun 24,8%).

    Prabowo juga mendesain keseimbangan primer negatif Rp39,4 triliun pada 2026. Alhasil, defisit APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun.

    Target defisit APBN 2026 itu setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).

  • Ekonom: Menkeu diganti berpotensi geser pendekatan fiskal pemerintah

    Ekonom: Menkeu diganti berpotensi geser pendekatan fiskal pemerintah

    Pergantian menkeu dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih menandai potensi pergeseran pendekatan fiskal pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pergantian menteri keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi geser pendekatan fiskal pemerintah.

    “Pergantian menteri keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih menandai potensi pergeseran pendekatan fiskal pemerintah,” kata Yusuf Rendy, di Jakarta, Selasa.

    Selama ini, ujarnya pula, Sri Mulyani dikenal dengan kebijakan pengelolaan defisit secara ketat dan reformasi pajak bertahap.

    Adapun Purbaya, dengan pengalaman di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sektor keuangan, diperkirakan lebih menekankan pada aspek stabilitas sistem keuangan.

    Seiring pergantian yang terjadi, respons awal pasar disebut menunjukkan kehati-hatian. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sekitar 1,3 persen usai pengumuman pergantian menkeu, sedangkan kurs rupiah relatif stabil di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Pasar obligasi berpotensi menghadapi kenaikan yield apabila disiplin anggaran tidak dijaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal yang konsisten akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan investor,” ujar Yusuf.

    Dia menerangkan bahwa reshuffle berlangsung di tengah tekanan publik terhadap kebijakan fiskal, termasuk tuntutan efisiensi anggaran, transparansi pajak, serta subsidi lebih adil.

    Dengan defisit 2,5-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB), subsidi energi dan pangan yang mencapai Rp500 triliun per tahun, serta utang mendekati 40 persen PDB, ruang kebijakan fiskal dinilai semakin terbatas.

    Menurut dia, menkeu terpilih perlu menyeimbangkan antara mendukung program prioritas pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal.

    “Ke depan, keberhasilan pergantian ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dalam merespons dinamika pasar dan aspirasi publik. Keseimbangan antara pembiayaan program pembangunan dan pengelolaan risiko fiskal akan menentukan stabilitas ekonomi makro Indonesia,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.