Kementrian Lembaga: LPS

  • Daftar 5 Bank Diguyur Rp 200 Triliun, Masing-masing Dapat Segini

    Daftar 5 Bank Diguyur Rp 200 Triliun, Masing-masing Dapat Segini

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengguyur dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan. Penerima dana tersebut mencakup lima bank.

    Purbaya mengatakan dana tersebut akan diguyur ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.

    “(Ada yang lebih kecil) karena size bank-nya dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

    Purbaya menjelaskan dana tersebut diguyur ke bank dalam bentuk deposit on call alias simpanan yang dapat ditarik kapan saja setelah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.

    Purbaya optimistis dana itu tidak akan dibiarkan mengendap karena ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.

    “Mungkin bank-nya habis itu bingung menyalurkan kemana? Pasti pelan-pelan akan jadi kredit sehingga ekonomi bisa bergerak,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini.

    Purbaya juga mengingatkan bank tidak menggunakan dana tersebut untuk membeli surat berharga negara (SBN), melainkan untuk peningkatan penyaluran kredit.

    “Tujuannya itu menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak,” tegas Purbaya.

    (aid/fdl)

  • Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung melakukan gebrakan meski belum genap sepekan menggantikan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

    Purbaya sendiri dilantik menjadi menteri keuangan pada Senin (8/9/2025). Dia mengganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat sebagai menteri keuangan selama 14 tahun.

    Tidak butuh waktu lama, Purbaya langsung melaporkan langkah pertamanya  ke Presiden Prabowo. Dia menyampaikan ke Prabowo bahwa pemerintah mempunyai terlalu banyak kas yang terparkir di Bank Indonesia (BI) yaitu mencapai Rp400 triliun lebih.

    Oleh sebab itu, dia ingin menarik Rp200 triliun dana tersebut untuk ditempatkan ke sistem perbankan. Dengan demikian, likuiditas bank terjaga dan diharapkan bisa mendorong sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ungkap Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Pada Jumat (12/9/2025), Purbaya resmi menandatangani Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025 yang mengatur penempatan dana Rp200 triliun pemerintah ke lima bank yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Perinciannya, Bank Mandiri menerima Rp55 triliun, BNI menerima Rp55 triliun, BRI menerima Rp55 triliun, BTN menerima Rp25 triliun, dan BSI menerima Rp10 triliun.

    Purbaya meyakini gebrakan awalnya ini akan berdampak baik perekonomian di tengah perlambatan ekonomi pada kuartal III/2025. Oleh sebab itu, penempatan dana ke sistem perbankan itu diyakini bisa menstimulus perekonomian sehingga bisa kembali pulih pada kuartal IV/2025

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Tak sampai situ, Purbaya juga siap merombak RAPBN 2026 yang disusun oleh pendahulunya Sri Mulyani. Dia mengungkapkan siap meningkatkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain anggaran TKD turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Kendati demikian, Purbaya melihat banyak daerah menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemerintah daerah itu.

    Sejalan dengan itu, eks Kepala DK LPS itu mengakui pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Kita menyadari hal itu, dengan izin Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Hanya saja, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Akibatnya kenaikan anggaran TKD itu, dia tidak menampik bahwa kemungkinan besar ada perombakan dalam RAPBN 2026 yang salah satunya terkait defisit anggaran.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% dari produk domestik bruto. Kendati demikian, Purbaya menyatakan angka itu belum final.

    “Bisa berubah [desifit 2,48%], bisa naik, bisa turun,” ungkapnya.

  • Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Reshuffle Akhir Pekan Ini Ditunda, Prabowo Temui Emir Qatar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar terkait reshuffle lanjutan pada akhir pekan ini tertunda, sebab Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Doha, Qatar, untuk melakukan pertemuan langsung dengan Emir Qatar pada Jumat (12/9/2025).

    Kunjungan mendadak ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia menyusul serangan Israel ke ibu kota Qatar, yang terjadi pada Selasa lalu. Informasi ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi wartawan melalui pesan teks, Jumat (12/9/2025).

    “Iyaa betul, hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha (Qatar) untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, sore waktu setempat,” ujar Teddy.

    Padahal, informasi yang sempat beredar di Istana Negara yakni Prabowo berencana melakukan reshuffle lanjutan untuk mengisi dan memperkuat posisi Kabinet Merah Putih. 

    Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa keputusan Presiden untuk segera bertolak ke Doha merupakan respons cepat terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah dan menunjukkan dukungan penuh Indonesia terhadap Qatar.

    “Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca-serangan Israel ke Doha (Selasa kemarin). Ini adalah bentuk solidaritas & dukungan Indonesia secara langsung terhadap Pemerintah & rakyat Qatar,” tambahnya.

    Hingga saat ini, belum ada rincian resmi mengenai agenda lengkap pertemuan Presiden Prabowo dengan Emir Qatar. Namun, kunjungan ini diyakini menjadi langkah strategis dalam menjaga hubungan diplomatik serta menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

    Serangan Israel ke Doha pada Selasa lalu telah menuai kecaman internasional dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik lebih luas di kawasan Teluk. Meskipun Prabowo berangkat ke Doha isu reshuffle masih berseliweran.

    Reshuffle Menkeu, Menkop, Hingga Menambah Menteri Haji 

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. 

    Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Prosesi pelantikan Menteri dan Wakil Menteri dilakukan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Adapun, Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditetapkan sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Selain itu, Prabowo juga melantik Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. 

    Adapun, Budi Gunawan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olah Raga. 

    Daftar Menteri/Wamen yang Kena Reshuffle Kabinet  

    Berikut isi Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    “Dengan Rahmat Tuhan YME, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya:

    Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, masing-masing:
    1. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olah Raga

    Mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara:
    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI
    3. Fery Joko Juliantono – Menteri Koperasi
    4. Mochammad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Menurut Jokowi, nama Purbaya Yudhi Sadewa merupakan sosok yang telah lama dikenalnya. Sebelumnya ia merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani jadi kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat, saya kira indek harga saham gabungan juga kembali rebounf, kembali naik. Kemudian dollar terhadap Rupiah juga melemah, Rupiah menguat. Artinya, pasar bisa menerima,” ujar dia.

    Jokowi melanjutkan, jika pasar menerima artinya investor dan aliran uang akan kembali masuk ke negara Indonesia. Jokowi menilai kondisi yang sangat bagus.

    “Saya kira itu bagus,” ucapnya.

     

  • Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menekan biaya regulasi telekomunikasi yang tinggi di Industri.

    GSMA melaporkan beban biaya regulasi saat ini bisa mencapai 12,2% dari pendapatan kotor operator seluler di Indonesia. 

    Angka ini mencerminkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mematuhi berbagai aturan dan peraturan yang berlaku di industri telekomunikasi. 

    Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan rerata biaya regulasi global yang mencapai 7% dan rerata Asia Pasifik yang sekitar 8,7%.  

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan penurunan biaya regulatory charges akan sangat membantu industri yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi investasi maupun ekspansi jaringan.

    “Ya semoga biaya regulatory charges diturunkan. Itu yang sangat membantu industri telekomunikasi saat ini,” kata Marwan kepada Bisnis, Jumat (12/9/2025).

    Sebelumnya, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyoroti pentingnya langkah konkret dari Menkeu baru untuk mendorong debottlenecking berbagai aturan yang selama ini menghambat pergerakan industri digital nasional. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menilai sektor digital merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai lini, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang progresif.

    “Kami berharap Menkeu yang baru mulai memilih debottlenecking aturan yang menghambat industri digital bergerak. Saya yakin Menkeu sangat paham digitalisasi adalah enabler utama pertumbuhan ekonomi berbagai sektor,” kata Sarwoto. 

    Sarwoto menambahkan, industri digital sangat membutuhkan terobosan di bidang infrastruktur 5G, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga government technology (GovTech) yang membutuhkan dukungan insentif pemerintah. 

    Menurutnya, Mastel konsisten menyuarakan insentif berupa penurunan tarif, deferred payment, maupun keringanan formula agar beban regulasi, seperti biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan pungutan lain di tingkat pusat maupun daerah, dapat ditinjau ulang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025). Dalam perombakan tersebut, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

    Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Sementara itu, acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dilakukan pada Selasa (9/9/2025) di Jakarta.

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh dalam kisaran 6% sampai dengan 6,5% dalam kurun waktu 2 tahun, syaratnya kontribusi pemerintah (government) dan swasta (private) secara berdampingan. 

    Purbaya menjelaskan, mesin perekonomian Indonesia pincang karena dalam beberapa waktu terakhir hanya mengandalkan kontribusi dari belanja pemerintah. Utamanya pada periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan pembangunan infrastruktur secara masif. 

    Sebaliknya, pada periode sebelumnya yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan infrastruktur tidak semasif penerusnya. Purbaya, yang sebelumnya pernah menjabat di KSP hingga Kemenko Marves era Presiden Jokowi, mengakui bahwa ekonomi seperti direm. 

    “Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sector. Private sector-nya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%,” terangnya pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, kontribusi swasta terhadap perekonomian mencapai 90%, sedangkan pemerintah yakni 10%. Kemudian, pertumbuhan sektor swasta disebut rendah dalam beberapa tahun terakhir sedangkan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini baru berumur 10 bulan lebih. 

    Hal itu yang mendorong Purbaya menjalankan sejumlah program hasil cepat alias quick win untuk mempercepat pertumbuhan sektor swasta atau riil, salah satunya dengan menyuntik likuiditas kepada perbankan. Harapannya, industri keuangan itu bisa menyalurkan kredit ke sektor riil guna menggerakkan roda perekonomian. 

    Kemarin, Rabu (10/9/2025), dia mengumumkan pemerintah bakal memindahkan kas di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun untuk disuntikkan ke perbankan. Pada hari ini, dia menyebut dana itu akan efektif disalurkan ke enam himbara per Jumat (12/9/2025). 

    Dengan berjalannya pemerintah dan swasta, Purbaya memperkirakan perekonomian bisa tumbuh di atas 6% dalam waktu sekitar dua tahun ini. 

    “Jadi [pertumbuhan] 6,5% sampai 6,5% enggak susah-susah amat dalam satu tahun, dua tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Jadi itu satu modal utama kita,” paparnya. 

    Di sisi lain, pertumbuhan di atas 6% itu dinilai Purbaya bisa terwujud dengan mengatur permintaan domestik dan kebijakan fiskal. Beberapa faktor lain yang bisa mendorong hal itu adalah perbaikan sektor manufaktur.

    Dengan itu, dia menyebut target pertumbuhan 8% sebagaimana harapan Presiden Prabowo bisa semakin dekat. “Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, [pertumbuhan ekonomi 7%-8% sudah kelihatan di ujung sana,” terangnya.

  • Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

    Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut gaji yang diterimanya sebagai menteri lebih kecil dari saat menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Purbaya awalnya menyatakan bersyukur ditunjukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia menilai akan bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak sebagai Bendahara Negara ketimbang saat memimpin LPS. 

    “LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras,” terangnya. 

    Pria yang memimpin LPS sejak 2020 itu blak-blakan mengaku bahwa gaji yang diterima olehnya besar untuk memimpin institusi tersebut. Dia juga menyebut tidak ada bank besar yang bangkrut selama masa dia memimpin. 

    Purbaya kemudian berkelakar, bahwa sempat menanyakan gaji sebagai Menkeu kepada Sekjen Kemenkeu. Dia mengaku gajinya yang akan diterima sebagai menteri lebih kecil dari Ketua LPS. 

    “Jadi waktu dilantik [sebagai] Menteri Keuangan, saya tanya ke Sekjen. ‘Eh, gaji di sini berapa?’. [Dijawab] ‘Sekian’. Waduh turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil,” katanya sambil disambut tawa meriah dari peserta acara.

    Menkeu Kabinet Merah Putih itu lalu bercerita bahwa dia adalah lulusan Teknik Institusi Teknologi Bandung (ITB) yang belajar ekonomi. Dia bercerita sempat disebut sesat, dibandingkan lulusan Ekonomi yang bekerja di institusi ekonomi. 

    “Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju penumbuhan ekonomi 8%,” terangnya. 

    Untuk diketahui, Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua LPS sejak 2020. Pada 8 September 2025, dia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah memegang posisi tersebut sejak 2016. 

  • ​Menkeu Purbaya Kapok Tampil ala Koboi

    ​Menkeu Purbaya Kapok Tampil ala Koboi

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.

    Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

    “Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara. 

    Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.
     

    “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.

    “Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya. 
     
    Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

    Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
     
    “Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.
     
    Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.
     
    “Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pernyataannya yang menuai sorotan publik.
     
    Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, kemarin, Purbaya seketika langsung menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia berpendapat bahwa gerakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.
     
    “Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Purbaya saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Purbaya mengakui bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi setelah resmi menjabat sebagai bendahara negara. 
     
    Ia membandingkan kondisi saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menurutnya lebih tenang dan tidak banyak mendapat sorotan publik.
     

     
    “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.
     
    “Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini,” pungkas Purbaya. 
     

    Respons Purbaya soal tuntunan 17+8

    Sesaat setelah dilantik sebagai Menkeu yang baru, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
     
    “Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya.
     
    Ia optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.
     
    “Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” bebernya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Menkeu Purbaya Minta BGN Jumpa Pers Tiap Bulan Imbas Serapan Anggaran MBG Minim

    Menkeu Purbaya Minta BGN Jumpa Pers Tiap Bulan Imbas Serapan Anggaran MBG Minim

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih sangat rendah. Padahal, MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Purbaya menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan monitoring penyerapan anggaran MBG. Hal ini menjadi bagian dari strategi tata kelola fiskal guna menggerakkan roda perekonomian, baik melalui entitas swasta maupun pemerintahan.

    “Di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Menurut Purbaya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas permasalahan tersebut.

    Oleh karenanya, dia berencana mempertegas transparansi atas penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan paparan publik secara berkala.

    “Saya bilang, ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” ujar eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

    Di samping itu, Purbaya juga menegaskan akan menyisir program pemerintah lainnya yang memiliki penyerapan anggaran lambat, sembari mempelajarinya secara detail.

    Dia berujar bahwa Kemenkeu dapat membantu penyusunan kebijakan anggaran dan pelaksanaan program kerja dari kementerian/lembaga terkait apabila diperlukan.

    “Kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on a regular basis. Supaya anggaran yang banyak tadi, kalau lihat [besaran] anggaran kan sama saja dari tahun ke tahun, tetapi itu enggak ada dampaknya karena penyerapannya enggak dimonitor,” tutur Purbaya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap serapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp10,3 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp71 triliun.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, dari anggaran yang terserap itu telah menjangkau 20 juta penerima manfaat MBG, baik dari siswa, ibu hamil/menyusui dan balita.

    Adapun hingga saat ini, Dadan mengeklaim BGN telah memiliki 5.905 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi.

    “Badan Gizi sampai hari ini kami baru menyerap Rp10,3 triliun uang yang dianggarkan dari Rp71 triliun, belum ada menyentuh yang di-standby-kan Rp100 triliun,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Namun, Dadan menargetkan BGN hanya akan menyerap Rp50 triliun dari alokasi tambahan Rp100 triliun di akhir 2025. Adapun di sisa tahun ini, BGN tengah mengoptimalkan untuk menyerap anggaran APBN 2025 senilai Rp71 triliun.

    “Mungkin akan kami serap hanya Rp50 triliun tapi kami sekarang sedang menyerap untuk yang Rp71 triliun,” tuturnya.

    Adapun, pada 2026, Dadan menuturkan pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun, terdiri dari pagu indikatif Rp217 triliun dan tambahan anggaran Rp50,13 triliun.

    Sebagian besar anggaran BGN tahun depan diperuntukkan untuk program bantuan pangan bergizi, khususnya bagi anak sekolah serta kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita.

    “Penyediaan dan penyaluran makan bergizi untuk anak sekolah dan di seluruh Indonesia itu Rp223,558 triliun, 83,42% ini fungsi pendidikan,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/9/2025).