Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • Kapal Penumpang "Terbakar" di Selat Bali, Kesigapan Petugas Penyelamatan Diuji Surabaya 16 September 2025

    Kapal Penumpang "Terbakar" di Selat Bali, Kesigapan Petugas Penyelamatan Diuji Surabaya 16 September 2025

    Kapal Penumpang “Terbakar” di Selat Bali, Kesigapan Petugas Penyelamatan Diuji
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Asap berwarna putih dan jingga mengepul dari KMP Wicitra Dharma 2 yang tengah melintasi Selat Bali untuk melayani penyeberangan Ketapang Banyuwangi-Gilimanuk Bali pada Selasa (16/9/2025).
    Pelayaran yang sebelumnya terlaporkan aman dan terkendali mendadak berubah saat kru kapal yang sedang melaksanakan ronda keliling melihat percikan api dari salah satu kendaraan bermotor di geladak.
    Dengan sigap, petugas melakukan upaya pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) terdekat dengan lokasi kejadian.
    Sementara itu, petugas lainnya menekan tombol call point dan berkomunikasi dengan anjungan untuk melaporkan kebakaran di area geladak kendaraan.
    Situasi yang awalnya aman mulai memburuk ketika laporan menyebutkan bahwa upaya pemadaman api di geladak belum berhasil dan api membesar.
    Untuk menenangkan pelanggan yang mulai panik, nakhoda menerapkan prosedur crowd management dan memerintahkan agar pelanggan mengikuti arahan perwira kapal menuju muster station serta mengenakan life jacket yang tersedia di atas kapal.
    Di saat bersamaan, nakhoda juga melaporkan melalui komunikasi radio kepada LPS Ketapang dan Emergency Response Team (ERT) di Kantor Cabang dan Kantor Pusat PT Dharma Lautan Utama.
    Menerima laporan dari KMP Wicitra Dharma 2, LPS segera meneruskan informasi kepada BPTD Ketapang dan KSOP Tanjung Wangi untuk melakukan koordinasi penanganan kondisi darurat.
    Kobaran api yang semakin membesar memaksa nakhoda untuk mengambil keputusan sulit, yaitu melakukan prosedur abandonship atau meninggalkan kapal dengan terjun ke laut demi keselamatan seluruh pelanggan.
    Kegiatan ini merupakan skenario simulasi dalam kampanye keselamatan pelayaran 2025 yang diselenggarakan PT Dharma Lautan Utama, melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Lanal Banyuwangi, Polairud Polresta Banyuwangi, KPLP, dan Basarnas.
    “Terima kasih PT DLU. Kampanye keselamatan ini merupakan bagian dari menyadarkan semua stakeholder terhadap pentingnya keselamatan pelayaran,” kata Direktur Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Kementerian Perhubungan, Hendri Ginting.
    Ia juga menekankan pentingnya latihan untuk menjaga kemampuan stakeholder dalam merespons setiap insiden.
    Di tengah arus kuat Selat Bali, proses pemadaman kebakaran dan evakuasi pelanggan berlangsung dengan koordinasi cepat dan tepat dari seluruh unsur di wilayah satuan kerja KSOP Tanjung Wangi.
    Beberapa pengguna jasa, atas arahan perwira, mulai melaksanakan abandonship melalui beberapa area dari atas kapal.
    Sementara itu, seluruh armada kapal yang terlibat melaksanakan tugas masing-masing sambil terus berkoordinasi dan melaporkan perkembangan terkini kepada KSOP setempat.
    “Simulasi seperti ini sangat penting. PT DLU menjadi perusahaan role model hingga mendapatkan penghargaan. Simulasi ini menunjukkan semua yang berada di atas kapal harus siap siaga,” tandas Hendri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh politik di Istana Negara seakan tak sepi bergema. Setelah pelantikan kabinet pada Senin (8/9/2025) September 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merombak sebagian besar jajaran menteri, kini isu reshuffle kembali muncul.

    Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo telah lengser dari kursi menteri kabinet Merah Putih. Posisi mereka telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, hingga pejabat baru di Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, meski seremoni pelantikan berlangsung khidmat, publik tak benar-benar pulang dengan kepastian. Dua kursi strategis dibiarkan kosong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kekosongan itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: Benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, selepas pelantikan dua pekan silam.

    Sejak awal, kabar reshuffle tak berhenti berembus. Isyarat datang dari berbagai arah dari pidato Presiden, dari pertemuan internal partai, hingga bisikan di koridor Istana. Awalnya, publik memperkirakan reshuffle jilid dua akan terjadi pada Jumat (12/9/2025).

    Namun, rencana itu buyar. Prabowo justru terbang ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyusul serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu.

    Tertundanya reshuffle lanjutan membuat publik semakin penasaran. Apalagi, pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Banyak yang menduga, pengumuman kabinet baru akan dilakukan sebelum keberangkatan ke New York.

    Pergantian Sri Mulyani menjadi headline utama. Selama hampir 14 tahun, ia menjadi ikon stabilitas fiskal. Namun, Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dengan latar belakang lembaga penjamin simpanan, untuk menggantikannya.

    Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti membaca keputusan Prabowo sebagai kombinasi faktor pribadi dan politik.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujarnya.

    Tak kalah mengejutkan, pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Isu lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus disebut-sebut sebagai pemicu. Meski begitu, pengamat menilai ada lapisan politik lebih dalam Prabowo mulai membersihkan warisan Jokowi.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowinisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke gerindranisasi kabinet,” lanjut Ray.

    Dua kursi kosong yakni Menko Polkam dan Menpora kini jadi arena spekulasi politik. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, sementara dipegang ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, posisi ini dianggap terlalu vital untuk dibiarkan lama tanpa pejabat definitif.

    Sementara kursi Menpora, yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, justru memunculkan gosip segar. Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, masuk bursa calon kuat.

    Kabar di balik layar menyebut ada tujuh nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Dari politisi muda hingga tokoh serikat buruh, bahkan mantan lawan politik Prabowo. Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Airin Rachmi Diany, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut-sebut masuk radar. Tak ketinggalan nama Mahfud MD, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024.

    Partai- Partai Menunggu Isyarat dan di kubu partai politik, sikapnya beragam. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih berhati-hati dan menekankan bahwa keputusan itu merupakan wewenang penuh Kepala negara.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucapnya.

    PDIP, partai yang kini berposisi sebagai oposisi kritis, juga menjaga jarak dalam mengindahkan isu tersebut.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” ujar Aria Bima.

    Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tidak mengetahui adanya pembicaraan tersebut.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Kalkulasi Politik Prabowo

    Mengapa reshuffle kali ini terasa lebih dramatis dibanding periode-periode sebelumnya? Ray Rangkuti mengatakan pertama, Prabowo sedang membangun jarak dari bayang-bayang Jokowi. Dari 12 menteri warisan Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Kedua, reshuffle bukan sekadar pergantian orang, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan. Prabowo memerlukan tim yang benar-benar loyal sekaligus mampu menghadapi dinamika global, mulai dari krisis pangan hingga gejolak keamanan di Timur Tengah.

    Ketiga, ada kalkulasi internasional. Kehadiran Prabowo di panggung PBB pekan depan akan menjadi ujian citra. Kabinet yang solid dan berwajah baru akan memperkuat pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran global lebih aktif.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasakan ada babak yang belum ditutup. Dua kursi kosong menjadi tanda tanya besar. Prabowo sendiri memilih menggantung jawaban. Kapan nama-nama baru akan masuk ke dalam kabinetnya.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” kata Prabowo ketika ditanya soal pelantikan Menko Polkam dan Menpora.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Bahwa gelombang baru bisa saja datang dalam hitungan hari, sebelum Presiden terbang ke New York.

    Publik kini hanya bisa menunggu: apakah reshuffle jilid dua benar-benar akan diumumkan pekan ini, atau akan kembali ditunda hingga Presiden kembali dari Sidang PBB?

    Yang jelas, tanda tanya itu tetap menggantung, sedangkan ancang-ancang reshuffle lanjutan Prabowo mungkin masih terus berlanjut.

  • Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program hasil cepat rencana kerja pemerintah (RKP) 2025. 

    “Itu [Badan Penerimaan Negara] belum, itu belum saya sentuh,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Dia menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurutnya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi.

    Purbaya tidak menampik bahwa sepuluh tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) stagnan di kisaran 10%. Kendati demikian, dia menghitung penerimaan pajak akan tetap naik sekitar Rp100 triliun setiap pertumbuhan ekonomi naik 0,5%.

    Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berupaya menambahkan penerimaan negara dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Dia pun menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke sistem perbankan sehingga diyakini bisa menjaga likuiditas dan mendorong sektor riil.

    “Jadi saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. Bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat,” jelas Purbaya.

    Pembaruan Rencana Prioritas

    Adapun, Prabowo melakukan pemutakhiran RKP 2025 yang sudah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pemutakhiran itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 79/2025 yang ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam pemutakhiran itu, sejumlah konten dalam Perpres No. 109/2024 tentang RKP 2025 yang ditandatangani Jokowi berubah. Salah satu perubahan itu ada dalam program hasil cepat RKP 2025.

    Dalam beleid lama, ada delapan program hasil cepat yang tercantum dalam Lampiran I. Pertama, memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

    Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri.

    Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedelapan atau terakhir, optimalisasi penerimaan negara.

    Dalam beleid baru, Prabowo juga menempatkan delapan program hasil cepat. Perubahan mencolok hanya terdapat dalam program hasil cepat kedelapan terkait optimalisasi penerimaan negara.

    Kini, Prabowo merincikan program hasil cepat RKP 2025 itu adalah “mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.” Sebelumnya, dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi, tak ada disebutkan perihal Badan Penerimaan Negara.

  • Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Jakarta –

    Tidak lama setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa menjalankan sebuah kebijakan spektakuler. Ia menggelontorkan dana sebesar 200 T ke sejumlah bank.

    Untuk melancarkan kebijakan perdananya ini, ia juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Dalam aturan ini tertuang pembagian aliran dana tersebut. Seperti diketahui, penempatan uang negara dilakukan pada lima bank umum mitra, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Merangkum detikFinance, penempatan uang tersebut dilaksanakan dengan limit mitra kerja pada masing-masing bank umum mitra. Limit untuk BRI sebesar Rp 55 triliun, BNI sebesar Rp 55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

    “Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Purbaya dikutip dari detikFinance, Sabtu (13/9).

    Untuk mengontrol dan memantau aliran dana tersebut, Purbaya mewanti-wanti bank penerima dana untuk melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Kemenkeu setiap bulannya. Ia juga mengatakan jika pemerintah memberikan tenor 6 bulan dan dapat diperpanjang. Sementara itu dalam penggunaannya, Purbaya menegaskan, penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

    Pada hari pertama ia dilantik, Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Ia juga mengatakan jika Indonesia tidak akan susah mengejar pertumbuhan ekonomi 6% dalam waktu 1-2 tahun.

    “6% sampai 6,5% nggak susah-susah amat dalam waktu setahun, dua tahun,” kata Purbaya dalam acara Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Purbaya menyebut jika dirinya akan menyeimbangkan performa dua mesin ekonomi dari sisi fiskal maupun moneter. Sebab katanya, dalam beberapa tahun terakhir ini mesin ekonomi Indonesia berjalan pincang alias sendiri-sendiri antara sektor pemerintah dan swasta.

    Kembali ke soal pengguyuran dana ke sejumlah bank, bagaimana sebenarnya hal ini dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi? Apa risiko di balik kebijakan ini? Menghadirkan Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Berita Nusantara, detikSore akan mengulas Turis asal Belanda bernama Johannes Antoni (68) terjatuh di kawasan air terjun Lombongo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi korban yang mengalami patah kaki. Apa sebabnya? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.

    Jelang petang nanti detikSore akan menghadirkan musisi sekaligus motivator asal Amerika Serikat, Tony Memmel. Lewat musik, ia menyampaikan harapan dan kekuatan. Tony bermetamorfosis menjadi seorang pendidik dan pembicara motivasi yang menginspirasi banyak orang. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk menghadapi tantangan dan membalikkan keterbatasan menjadi peluang. Dengan musik, ia berusaha menggugah hati dan semangat orang-orang yang menghadapi keterbatasan fisik.

    detikSore akan menyelami perjalanan Tony mulai dari bagaimana ia menemukan suara dan kekuatannya melalui musik, serta pesan universal yang bisa kita ambil untuk menjalani hidup dengan ketabahan, kreativitas, dan keyakinan. Temui Tony di detikSore.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Media Singapura Sorot Menkeu Purbaya, Sebut Julukan Ini

    Media Singapura Sorot Menkeu Purbaya, Sebut Julukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Laman Singapura The Straits Times menyoroti Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Media tersebut memberi julukan ke Purbawa dengan menyebutnya menteri “cowboy style”.

    Hal ini terlihat dalam artikel analisisnya “Indonesia’s new ‘cowboy style’ finance minister bets big on growth”. Disebut bagaimana Purbaya optimis terhadap pertumbuhan ekonomi walau ada keresahan pasar dan kritik.

    “Menteri Keuangan baru Indonesia, Dr. Purbaya, menggantikan Dr. Sri Mulyani pada 8 September, memicu keresahan pasar dan kontroversi atas gaya komunikasinya yang “koboi”,” tulis laman itu dalam rangkumannya, dikutip Senin (15/9/2025).

    “Dr. Purbaya mengatakan ia menargetkan pertumbuhan 6 hingga 7% melalui belanja pemerintah yang lebih cepat, dan mengalihkan Rp 200 triliun dari bank sentral ke bank-bank komersial,” tambah The Strait Times.

    “Namun, para kritikus memperingatkan bahwa kebijakan “reflasi” Dr. Purbaya, yang didorong oleh ikatan politik, berisiko menimbulkan ketidakstabilan pasar meskipun ia berniat untuk menstimulasi perekonomian,” muatnya lagi.

    Sebelumnya, penunjukan Purbaya menggantikan Sri Mulyani memang telah menjadi fokus banyak media asing. Saat baru terpilih, laman Reuters, menyoroti profil Purbaya sebelum menduduki jabatan Menkeu. Dalam artikel berjudul “Indonesia Replaces Respected Finance Minister With Economist Promising Rapid Growth” yang terbit 8 September, dituliskan bahwa Purbaya sebelumnya merupakan kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Pemberitaan yang sama juga dikabarkan oleh media asal Channel News Asia (CNA). Dalam artikel berjudul “Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Removed as Prabowo Reshuffles Cabinet Following Weeks of Protest”, CNA menyoroti profil Purbaya di luar portofolionya sebelum menjadi kepala LPS.

    Laman Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), juga ikut mengabarkan hal ini dalam pemberitaannya berjudul “Can Indonesia’s Cabinet Reshuffle Restore Public Trust and Calm Protesters?”. SCMP membahas bagaimana Purbaya sempat memicu kontroversi kurang dari 24 jam setelah dilantik sebagai pengganti Sri Mulyani, saat berbicara kepada wartawan tentang protes baru-baru ini hanya mewakili ‘sebagian kecil dari rakyat kita”, namun kemudian meminta maaf.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Deretan Gebrakan Purbaya Sadewa Usai Sepekan Dilantik Jadi Menkeu

    Deretan Gebrakan Purbaya Sadewa Usai Sepekan Dilantik Jadi Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan sejumlah gebrakan kebijakan pada saat belum genap sepekan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Beberapa ada yang sudah langsung dilakukan dalam waktu hitungan hari, seperti penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di himbara. 

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya sebagai Menkeu, Senin (8/9/2025). Dia menggantikan Sri Mulyani yang sudah memegang jabatan tersebut sejak 2016 pada pemerintahan periode pertama Joko Widodo, dan sebelumnya juga sudah menjadi Menkeu 2005-2010 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

    Menariknya, belum genap sepekan menjabat, Purbaya langsung mengeluarkan gebrakan yang di antaranya memutar balik arah kebijakan pendahulunya. Misalnya, dia mengungkap rencana untuk menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada RAPBN 2026. 

    Bahkan, setelah dua hari menjabat Menkeu, Purbaya mengungkap di hadap Komisi Keuangan DPR bakal menyuntikkan dana pemerintah Rp200 triliun ke himbara untuk memacu kredit untuk sektor riil. Dana itu awalnya mengendap di bank Indonesia (BI). 

    Kini, lima bank himbara efektif menerima guyuran likuiditas itu per Jummat (12/9/2025). Bank penerima meliputi PT Bank Mendiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

    Berikut setidaknya tiga gebrakan Menkeu Purbaya yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik:

    1. Tebar likuiditas Rp200 triliun ke Himbara

    Secara terperinci, pemerintah menempatkan Rp55 triliun ke Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp55 triliun ke BNI, Rp25 triliun ke BTN dan Rp10 triliun ke BSI. 

    Terkait besaran dana tersebut, Purbaya menyebut pertimbangannya berdasarkan kapitalisasi masing-masing bank. Oleh sebab itu, pembagian tidak sama rata.

    Adapun BSI menjadi satu-satu bank non BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang ikut menerima dana segar dari pemerintah tersebut. Alasannya karena BSI bisa mengakses nasabah di Provinsi Aceh.

    “BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana,” ungkap Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025). 

    Adapun Purbaya meralat pernyataan bahwa bank yang akan menerima dana Rp200 triliun ada enam bank—ditambah Bank Syariah Negara (BSN). Kini, dia menyatakan yang resmi menerima hanya lima bank. Dana tersebut sudah disalurkan per Jumat siang lalu, dan diyakini bisa menggerakkan sektor riil.

    “Kalau dia enggak pakai, dia rugi sendiri. Kan ada cost [of capital] sekitar 4% ya, dia harus bayar uang itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” ungkap Purbaya.

    2. Bentuk tim pantau penyerapan anggaran

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa banyak kementerian-kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran. Hal itu kendati ada beberapa kementerian baru yang dinilainya masih belum bisa mengakselerasi belanja. 

    Oleh sebab itu, Purbaya menyebut dalam jangka pendek akan membentuk tim di kementeriannya untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian/lembaga. Bahkan, beberapa orang disebut akan diperbantukan ke kementerian/lembaga yang ditemukan lambat menyerap anggaran.

    Saat menghadiri rapat perdana di DPR, Rabu (10/9/2025), Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis. Dia lalu tidak menutup kemungkinan bakal langsung mendatangi kementerian/lembaga tersebut.  

    “Nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting sama mereka dan jumpa pers di depan teman-teman semua kenapa lambat. Supaya semuanya bergerak lebih cepat,” terangnya saat menghadiri rapat lanjutan di Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Kemudian, Jumat (12/9/2025), Purbaya menyebut akan membentuk tim dengan Menko Perekonomian dan Menteri Investasi untuk memastikan penyerapan anggaran program-program prioritas. 

    3. Tambah anggaran TKD

    Sejalan dengan hal tersebut, Purbaya mengungkap rencana untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada RAPBN 2026. Kendati rancangan postur anggaran dan asumsi dasar makro sudah disepakati oleh Komisi XI DPR dan Sri Mulyani saat itu, dia mengatakan bakal menaikan khusus anggaran TKD. 

    Pria yang pernah menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) itu menuturkan, alasan di balik keinginannya untuk kembali menaikkan TKD lantaran dampak terhadap pendapatan daerah. 

    Dia mengakui bahwa konsekuensi dari pemangkasan TKD tahun depan, dan yang sudah berjalan tahun ini imbas efisiensi, para pemda menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) secara besar-besaran. 

    “Nanti saya dengan Pak Misbakhun, dengan izin Pak Misbakhun, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah, tujuannya supaya tadi, keresahan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” ujarnya pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Untuk diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun. 

    Sebagai konsekuensi, Purbaya pun tak menampik bakal ada perubahan sedikit dari defisit APBN yang akan dipatok pemerintah tahun depan. Keputusan terakhir nantinya akan diketok saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

  • Menerka Arah Efisiensi Anggaran di Era Menkeu Purbaya

    Menerka Arah Efisiensi Anggaran di Era Menkeu Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana merombak sejumlah poin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang telah disusun pada era Sri Mulyani Indrawati. 

    Soal transfer ke daerah, misalnya, Purbaya bahkan mengeklaim pihaknya tinggal menunggu keputusan Badan Anggaran (Banggar). Dengan begitu, dia memastikan ada perubahan postur hingga defisit APBN tahun depan. 

    Purbaya sebelumnya telah mengatakan bahwa telah berdiskusi dengan Komisi XI DPR untuk meningkatkan anggaran TKD tahun depan usai penolakan dari banyak kepala daerah.

    Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun. 

    Selain itu, pada era Sri Mulyani, Kemenkeu juga telah menetapkan tata cara efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/2025, sebagai bagian dari langkah mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat tersendatnya penerimaan negara.

    Berdasarkan Pasal 17 ayat (1), efisiensi TKD diberlakukan terhadap alokasi yang digunakan untuk infrastruktur, dana otonomi khusus (otsus) dan keistimewaan daerah, dana yang belum dirinci per daerah dalam APBN tahun berjalan, hingga alokasi yang tidak digunakan untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan juga mencakup TKD lain sesuai arahan presiden.

    Sementara dalam Pasal 17 ayat (4) dan (5) diatur bahwa dana TKD hasil efisiensi akan dicadangkan dan tidak disalurkan, kecuali terdapat arahan lain dari presiden.

    Dijelaskan bahwa hasil efisiensi TKD dapat berbentuk alokasi per daerah maupun alokasi yang belum dirinci. Dana hasil efisiensi yang dicadangkan akan menjadi dasar penyesuaian rincian alokasi TKD per provinsi/kabupaten/kota atau per bidang, yang kemudian diadopsi dalam APBD masing-masing daerah.

    Selain itu, Pasal 19 mengatur mekanisme pergeseran anggaran TKD yang telah dicadangkan ke Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya. Proses ini dilakukan tanpa memerlukan reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan mempertimbangkan kebutuhan anggaran serta karakteristik masing-masing jenis TKD.

    Pemerintah juga membuka kemungkinan penggunaan dana hasil efisiensi untuk membiayai belanja pegawai, operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, layanan publik, maupun kegiatan prioritas presiden, dengan persetujuan menteri keuangan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 5 Agustus 2025.

    Sudah Lapor Presiden 

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sendiri telah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/9/2025), untuk melaporkan perkembangan pembahasan anggaran negara yang sebelumnya telah dibicarakan bersama DPR.

    Saat ditanya usai tiba di Istana, Purbaya mengungkapkan bahwa kedatangannya bertujuan menyampaikan hasil rapat dengan DPR kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Laporan kan di DPR tadi ngomongin anggaran apa, beberapa yang mesti dilaporkan ke presiden. Aman sih,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/9/2025)

    Lebih lanjut, dia menambahkan, pembahasan anggaran di DPR masih berlangsung, termasuk sejumlah usulan perubahan yang diajukan pemerintah.

    “Kan di DPR masih ada beberapa perubahan anggaran itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan seperti apa hasil sidang di DPR. Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan presiden,” jelasnya.

    Namun, Purbaya juga enggan merinci pos anggaran apa saja yang berpotensi mengalami perubahan.

    “Nanti deh kalau sudah keluar. Nanti saya dibilang bocorin lagi, hehehe,” katanya sambil berkelakar.

    Arah Menteri Purbaya

    Adapun Menkeu Purbaya menyebut beberapa kebijakan yang akan dikeluarkannya dalam jangka pendek di antaranya adalah meningkatkan kembali anggaran TKD. Hal itu berkaca dari respons daerah yang ramai menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemda. 

    Menkeu yang baru dilantik awal pekan ini oleh Presiden Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran TKD itu turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Karena anggarannya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menyadari hal itu, saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis lalu.

    Tujuan Purbaya untuk meningkatkan kembali TKD adalah untuk mengendalikan keresahan pemda. Dia berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya pemda bisa membangun ekonomi daerah dengan tenang. Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Namun, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga tetap berkomitmen rasio utang terjaga sebesar 39% terhadap PDB.  “Ya seperti itu. Masih kita menjaga fiscal prudency, kehati-hatian fiskal,” terangnya. 

  • Bekali Generasi Muda dengan Literasi Finansial, BRI Bagikan Tips Cerdas Kelola Keuangan

    Bekali Generasi Muda dengan Literasi Finansial, BRI Bagikan Tips Cerdas Kelola Keuangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menegaskan komitmennya untuk mendorong literasi finansial di tengah masyarakat, khususnya generasi muda yang lekat dengan teknologi. Melalui pendekatan edukasi yang sederhana dan aplikatif, BRI menghadirkan pemahaman keuangan yang mudah diterapkan guna membentuk perilaku finansial yang sehat sejak dini.

    Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan pentingnya membangun pemahaman dasar mengenai pengelolaan uang sejak usia muda sebagai langkah awal menuju kemerdekaan finansial. Ia menekankan pengelolaan keuangan perlu dimulai dengan langkah sederhana, seperti membuat klasifikasi pengeluaran.

    “BRI mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang terstruktur. Secara sederhana, alokasi pengeluaran dapat dikategorikan ke dalam empat pos utama, yaitu kebutuhan primer, investasi atau tabungan, hiburan, serta dana cadangan. Komposisi dari masing-masing pos dapat diatur sesuai kemampuan dan prioritas. Dengan adanya klasifikasi yang jelas ini, setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki tujuan yang terukur sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari pengeluaran yang kurang prioritas,” ujarnya.

    BRI senantiasa menyediakan layanan perbankan yang aman agar masyarakat dapat menabung dengan rasa tenang. Peningkatan sistem keamanan terus dilakukan untuk memastikan dana nasabah tersimpan dengan baik sekaligus memberi kenyamanan dalam bertransaksi.

    Sebagai bagian dari industri jasa keuangan yang highly regulated, BRI dituntut menjalankan standar perlindungan yang tinggi dan berkelanjutan. Kepercayaan tersebut semakin kuat karena BRI juga menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin dana masyarakat sesuai ketentuan. Di sisi lain, nasabah diimbau untuk tidak membagikan informasi seperti user ID dan password, serta rutin memperbarui kata sandi sebagai langkah perlindungan tambahan.

  • Generasi Melek Finansial: BRI Ajak Anak Muda Terapkan Pengelolaan Keuangan Cerdas – Page 3

    Generasi Melek Finansial: BRI Ajak Anak Muda Terapkan Pengelolaan Keuangan Cerdas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk konsisten memperkuat literasi finansial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang semakin dekat dengan teknologi digital. Melalui edukasi yang praktis dan mudah dipahami, BRI ingin menumbuhkan kebiasaan pengelolaan uang yang sehat sejak dini.

    Direktur Network & Retail Funding BRI, Aquarius Rudianto, menjelaskan bahwa dasar-dasar pengelolaan uang perlu dikenalkan sejak usia muda. Hal itu menjadi langkah awal dalam mencapai kemerdekaan finansial. Ia mencontohkan bahwa hal sederhana seperti membagi pengeluaran ke dalam beberapa kategori sudah bisa menjadi kunci awal.

    “BRI mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang terstruktur. Secara sederhana, alokasi pengeluaran dapat dikategorikan ke dalam empat pos utama, yaitu kebutuhan primer, investasi atau tabungan, hiburan, serta dana cadangan. Komposisi dari masing-masing pos dapat diatur sesuai kemampuan dan prioritas. Dengan adanya klasifikasi yang jelas ini, setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki tujuan yang terukur sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari pengeluaran yang kurang prioritas,” ujarnya.

    BRI senantiasa menyediakan layanan perbankan yang aman agar masyarakat dapat menabung dengan rasa tenang. Peningkatan sistem keamanan terus dilakukan untuk memastikan dana nasabah tersimpan dengan baik sekaligus memberi kenyamanan dalam bertransaksi. 

    Sebagai bagian dari industri jasa keuangan yang highly regulated, BRI dituntut menjalankan standar perlindungan yang tinggi dan berkelanjutan. Kepercayaan tersebut semakin kuat karena BRI juga menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin dana masyarakat sesuai ketentuan. Di sisi lain, nasabah diimbau untuk tidak membagikan informasi seperti user ID dan password, serta rutin memperbarui kata sandi sebagai langkah perlindungan tambahan.

    Aquarius menambahkan bahwa membangun kepercayaan terhadap layanan digital menjadi bagian penting dari penguatan industri perbankan modern. Digitalisasi memungkinkan layanan diberikan dengan lebih cepat, luas, dan mudah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

    “Di tengah tantangan keamanan digital, BRI menegaskan bahwa transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan. Kanal digital menjadi sarana penting bagi perbankan untuk menghadirkan layanan yang cepat, luas, dan mudah diakses, tanpa batasan waktu maupun tempat. Melalui BRImo, nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas, mulai dari transfer hingga pembelian produk investasi, kapan saja dan di mana saja. Inilah bentuk kemudahan layanan digital yang BRI hadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern”, pungkasnya.

    Sebagai super apps, BRImo mencatat pertumbuhan impresif sebesar 21,2% secara year-on-year sehingga total pengguna mencapai 42,7 juta user hingga akhir Juni 2025. Di tengah akselerasi digitalisasi, BRImo menjadi kanal utama layanan keuangan digital BRI yang menyediakan fitur lengkap dan terintegrasi, mencakup pembayaran QRIS, transfer antarbank, serta pembelian produk investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan reksa dana.

     

  • BRI Dorong Literasi Finansial Anak Muda, Hadirkan Tips Kelola Uang Sejak Dini – Page 3

    BRI Dorong Literasi Finansial Anak Muda, Hadirkan Tips Kelola Uang Sejak Dini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi finansial masyarakat, terutama generasi muda yang akrab dengan perkembangan teknologi. Dengan pendekatan edukasi yang sederhana dan aplikatif, BRI menghadirkan pemahaman seputar keuangan yang mudah diterapkan sehingga mendorong terciptanya kebiasaan finansial sehat sejak usia dini.

    Direktur Network & Retail Funding BRI, Aquarius Rudianto, menegaskan pentingnya membangun pemahaman dasar tentang pengelolaan uang sejak muda sebagai fondasi menuju kemandirian finansial. Menurutnya, pengelolaan keuangan bisa dimulai dari langkah kecil, seperti membuat klasifikasi pengeluaran.

    “BRI mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang terstruktur. Secara sederhana, alokasi pengeluaran dapat dikategorikan ke dalam empat pos utama, yaitu kebutuhan primer, investasi atau tabungan, hiburan, serta dana cadangan. Komposisi dari masing-masing pos dapat diatur sesuai kemampuan dan prioritas. Dengan adanya klasifikasi yang jelas ini, setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki tujuan yang terukur sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari pengeluaran yang kurang prioritas,” ujarnya.

    Untuk mendukung hal tersebut, BRI menghadirkan layanan perbankan yang aman, sehingga masyarakat bisa menabung dengan rasa nyaman. Peningkatan sistem keamanan terus dilakukan demi memastikan dana nasabah tersimpan dengan baik serta memberikan pengalaman transaksi yang lebih tenang.

    Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di sektor yang highly regulated, BRI senantiasa menjalankan standar perlindungan berkelanjutan. Kepercayaan masyarakat semakin kuat karena BRI juga menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memastikan dana nasabah tetap terjaga sesuai aturan. BRI juga mengimbau nasabah agar lebih waspada dengan tidak membagikan informasi pribadi seperti user ID dan password, serta secara rutin memperbarui kata sandi.

    Lebih lanjut, Aquarius menambahkan bahwa penguatan kepercayaan terhadap layanan digital menjadi bagian penting dari strategi perbankan modern. Digitalisasi memberi kesempatan untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan luas, sekaligus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari mana saja.

    “Di tengah tantangan keamanan digital, BRI menegaskan bahwa transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan. Kanal digital menjadi sarana penting bagi perbankan untuk menghadirkan layanan yang cepat, luas, dan mudah diakses, tanpa batasan waktu maupun tempat. Melalui BRImo, nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas, mulai dari transfer hingga pembelian produk investasi, kapan saja dan di mana saja. Inilah bentuk kemudahan layanan digital yang BRI hadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern”, pungkasnya.

    Hingga akhir Juni 2025, BRImo sebagai super apps mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 21,2% secara tahunan (year-on-year) dengan total 42,7 juta pengguna. Seiring percepatan digitalisasi, BRImo menjadi kanal utama layanan keuangan digital BRI dengan fitur terintegrasi, mulai dari pembayaran QRIS, transfer antarbank, hingga pembelian produk investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan reksa dana.