Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • Komisi XI DPR RI Fit And Proper Tes Calon Ketua DK LPS, Ini Lima Tokoh yang Diusulkan Presiden Prabowo

    Komisi XI DPR RI Fit And Proper Tes Calon Ketua DK LPS, Ini Lima Tokoh yang Diusulkan Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin malam.

    Ketua DK LPS yang diseleksi itu untuk periode 2025-2030. Adapun sosok yang terpilih akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (23/9) besok.

    Ada lima calon Ketua DK LPS menjalani uji kepatutan dan kelayakan mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Fit and proper test itu dilakukan DPR menindaklanjuti surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait daftar nama calon ketua DK LPS periode 2025-2030.

    Nama yang terpilih akan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menkeu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal mengatakan hasil dari fit and proper test malam ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang rencananya akan berlangsung pada Selasa (23/9) atau besok.

    “Insya Allah (hasil fit and proper test dibawa ke paripurna besok),” kata Hekal, dilansir pojoksatu, Senin (22/9/2025).

    Adapun nama-nama sebagai calon Ketua DK LPS periode 2025-2030 antara lain Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

    Kedua, Ferdinan Dwikoraja Purba yang merupakan Komisaris Independen di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.

    Nama ketiga Agresius R Kardiman yang tercatat sebagai Direktur Kepatuhan di Bank CCB Indonesia.

    Keempat, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji yang merupakan salah satu anggota dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

    Nama kelima adalah Dwityapoetra Soeyasa Besar yang merupakan Direktur Eksekutif Surveilans Pemeriksaan dan Statistik LPS.

  • BI: Pemberian special rate jadi kendala penurunan suku bunga perbankan

    BI: Pemberian special rate jadi kendala penurunan suku bunga perbankan

    Kalau special rate ini bisa turun, berarti kan lebih cepat (penurunan suku bunga deposito dan kredit). Suku bunga pasar uang sudah turun, SBN sudah turun, suku bunga deposito itu kan bisa turun,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyoroti fenomena pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 25 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) sehingga dinilai menjadi kendala penurunan suku bunga perbankan.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin mencatat, jumlah DPK yang mendapatkan special rate atau bunga di atas penjaminan LPS mencapai Rp2.380,4 triliun.

    Kelompok pemerintah BUMN menjadi deposan yang mendapatkan special rate tertinggi di antara kelompok lainnya, yakni sebesar 6,30 persen per Agustus 2025.

    “Kenapa penurunan suku bunga (BI-Rate) dan likuiditas belum menurunkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, ini salah satu faktornya adalah adanya praktik special rate deposito, baik dari deposan besar maupun perbankan,” kata Perry

    Setelah deposan kelompok pemerintah BUMN, special rate tertinggi per Agustus 2025 secara berurutan diikuti oleh kelompok pemerintah non-BUMN sebesar 6,14 persen, swasta IKNB 6,11 persen, perseorangan 5,94 persen, swasta non-IKNB 5,72 persen, dan bukan penduduk 5,22 persen.

    Perry mencatat, special rate menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Berdasarkan data BI, rata-rata special rate pada 2024 sebesar 6,19 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,13 persen. Per Agustus 2025, rata-rata special rate mencapai 5,91 persen.

    Apabila special rate tersebut diturunkan ke tingkat yang setara dengan bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perry memperkirakan suku bunga cost of fund bisa turun sekitar 55 basis poin (bps) dan pada akhirnya suku bunga kredit juga turun dengan besaran yang sama.

    “Saya ibaratkan kalau 25,4 persen dana special rate itu sama dengan suku bunga yang sama dengan penjaminan LPS, suku bunga cost of fund-nya bisa turun sekitar 0,55 persen. Suku bunga kreditnya juga turun 55 bps, ini belum kalau ada efisiensi dari biaya overhead maupun margin, masalah ekspektasi persepsi,” jelas dia.

    Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps sejak September 2024 hingga Agustus 2025, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 16 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,65 persen pada Agustus 2025.

    Sementara itu, penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat yaitu sebesar 7 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 9,13 persen pada Agustus 2025.

    “Kalau special rate ini bisa turun, berarti kan lebih cepat (penurunan suku bunga deposito dan kredit). Suku bunga pasar uang sudah turun, SBN sudah turun, suku bunga deposito itu kan bisa turun,” kata Perry.

    Ia pun memastikan bahwa penurunan BI-Rate telah tertransmisikan dengan baik ke suku bunga pasar uang. Suku bunga INDONIA menurun sebesar 144bps dari 6,03 persen pada awal 2025 menjadi 4,59 persen pada 16 September 2025.

    Kemudian, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 210 bps, 213 bps, dan 219 bps sejak awal 2025 menjadi 5,06 persen; 5,07 persen; dan 5,08 persen pada 12 September 2025.

    Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 185 bps dari 6,96 persen pada awal 2025 menjadi 5,11 persen pada 16 September 2025, sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 94 bps dari tingkat tertinggi 7,26 persen pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,32 persen.

    Adapun pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September ini, BI baru saja memutuskan untuk memangkas BI-Rate sebesar 25 bps sehingga berada pada level 4,75 persen.

    Suku bunga deposit facility juga diputuskan turun sebesar 50 bps menjadi pada level 3,75 persen. Sementara suku bunga lending facility diputuskan untuk turun sebesar 25 bps menjadi pada level 5,5 persen.

    Dengan penurunan terbaru ini, maka BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak enam kali dengan total sebesar 150bps sejak tahun lalu. Penurunan terjadi pada September 2024, kemudian pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Plt Bos LPS Ungkap Tantangan Pengganti Purbaya

    Plt Bos LPS Ungkap Tantangan Pengganti Purbaya

    Jakarta –

    Plt Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Didik Madiyono, turut bicara ihwal transisi kepemimpinan LPS yang belakangan ramai dibicarakan. Diketahui, masa jabatan Didik di LPS resmi berakhir pada 23 September mendatang.

    “Ya, tentu saja harapannya pergantian pimpinan, transisi ini berjalan yang bagus, smooth, intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah,” ungkap Didik kepada wartawan di Kantor LPS, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Ia menyebut, LPS akan menghadapi tantangan ke depan, salah satunya menjadi penjamin polis asuransi pada tahun 2028. Karenanya, pimpinan LPS selanjutnya mesti memiliki kesiapan.

    “Jadi persiapannya segera dilaksanakan sehingga tadi pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi,” terangnya.

    Namun ketika disinggung sosok dan jadwal fit and proper test, Didik enggan menjawabnya. Adapun berdasarkan sumber detikcom, terdapat nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu.

    “Semuanya nanya saya, saya kan hanya Plt. Untuk itu jangan, ya nanyanya ke sana, ke pemerintah,” imbuhnya.

    Diketahui, saat ini pucuk pimpinan LPS dijabat oleh Plt Didik Madiyono. Kepemimpinan Didik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diketahui telah menyerahkan surat ke DPR RI terkait daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Berdasarkan sumber detikcom, salah satu nama yang masuk adalah Anggito.

    “Iya ada (nama Anggito),” kata sumber detikcom, Senin (22/9/2025).

    Selain Anggito, belum diketahui siapa lagi yang masuk daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Masuknya Anggito dalam bursa pimpinan LPS juga turut mendapat dukungan dari Purbaya.

    Purbaya mengatakan Anggito akan pindah menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS jika terpilih. Meski demikian, ia menyebut belum ada pembicaraan terkait pengganti Anggito. “(Anggito masuk bursa calon Ketua Dewan Komisioner LPS), ya sudah pindah ke sana jadi Ketua LPS. (Penggantinya) dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    (acd/acd)

  • Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    Lima calon Ketua LPS jalani “fit and proper test” malam ini

    semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah

    Jakarta (ANTARA) – Lima calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (22/9) mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono saat ditemui di Kantor LPS Jakarta, Senin, berharap hadirnya kepemimpinan baru dapat terus menjaga kinerja LPS ke depan.

    “Tentu saja harapannya penggantian pimpinan, transisi ini berjalan bagus, smooth. Intinya kepemimpinan yang baru, semoga semakin bisa meningkatkan kinerja LPS, sebagai lembaga yang terdepan dalam menjamin simpanan nasabah,” ujar Didik.

    Kelima nama calon anggota DK yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

    Dalam kesempatan ini, Didik mengingatkan bahwa Ketua LPS terbaru perlu mempersiapkan layanan Penjaminan Polis Asuransi yang ada di LPS untuk tahun 2028.

    “Jadi, persiapannya segera dilaksanakan, sehingga nanti pada saatnya siap untuk melaksanakan penjaminan polis asuransi,” ujar Didik.

    Sebelumnya, mantan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah ditunjuk menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan posisi Ketua DK LPS sementara waktu diisi oleh Didik Madiyono sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya dukung Anggito jadi Ketua LPS, belum siapkan pengganti

    Menkeu Purbaya dukung Anggito jadi Ketua LPS, belum siapkan pengganti

    Dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, soal ada penggantinya, sementara belum

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menduduki posisi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin, Purbaya menanggapi rumor terkait masuknya nama Anggito dalam bursa calon Ketua LPS.

    “Ya udah, (Anggito) pindah ke sana jadi Ketua LPS,” kata Purbaya.

    Terkait potensi kosongnya bangku Wakil Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan negara, Purbaya mengaku belum menyiapkan sosok pengganti.

    “Dalam waktu pendek belum ada pembicaraan seperti itu. Jadi, soal ada penggantinya, sementara belum,” tambahnya.

    Meski begitu, Purbaya menyampaikan bahwa dia mendukung peluang Anggito beralih ke jabatan yang pernah ia emban dulu. “(Dukung Anggito jadi Ketua LPS?) Dukung,” ujar Purbaya.

    Sebagai informasi, lima calon anggota Dewan Komisioner Lembaga (DK) Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada Senin (22/9) mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Adapun, kelima nama yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan, diantaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, dan Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

    Sebelumnya, mantan Ketua DK LPS telah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan posisi Ketua DK LPS sementara waktu diisi oleh Didik Madiyono sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Plt Bos LPS Minta Bank Hati-hati Salurkan Kredit Rp 200 T: Jangan Ngawur!

    Plt Bos LPS Minta Bank Hati-hati Salurkan Kredit Rp 200 T: Jangan Ngawur!

    Jakarta –

    Plt Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Didik Madiyono, mengingatkan agar perbankan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Hal ini ia ungkap menyusul kebijakan pemerintah yang menyalurkan dana Rp 200 triliun untuk perbankan.

    Didik menyebut, prinsip kehati-hatian penting dilakukan untuk menjaga posisi non-performing loan (NPL) atau rasio kredit macet perbankan.

    “Harus dengan asas-asas pemberian kredit yang sehat juga. Jangan ini juga, jangan ngawur, jangan itu. Jadi intinya ya, harus memperhatikan. Bankir lebih pintar dari saya lah, untuk melihat pemberian kredit yang itu mereka sudah pengalaman puluhan tahun, 30 tahun lebih,” ungkap Didik kepada wartawan di kantor LPS, Senin (22/9/2025).

    Meski begitu, ia memandang optimis guyuran dana Rp 200 triliun dari pemerintah ke perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena menurutnya, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

    “Ini kan salah satu cara dari Bapak Menkeu yang baru untuk mendorong kredit. Kita lihat mudah-mudahan berhasil, kan kita juga gak bisa skeptis, ‘oh ini pasti gagal atau apa’. Ya dicoba dulu, kalau saya prinsipnya sama, orang kalau sudah belum coba, sudah ngomong gagal ya, pasti gagal saja kan,” jelasnya.

    Selain itu, LPS juga menyebut, persaingan bunga antar bank dapat mereda usai implementasi kebijakan ini. Likuiditas perbankan ke depan juga disebut akan lebih kuat.

    “Tentu saja ini yang utama, barangkali ini bisa mempengaruhi tingkat bunga penjaminan tadi karena likuiditas ini persaingan mendapatkan bunga antar bank itu akan relatif lebih rendah, nggak ketat lagi. dan bargaining power dari pemilik-pemilik dana besar untuk mendikte suku bunga ke bank itu mungkin bisa berkurang,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • LPS Pangkas Bunga Penjaminan Simpanan Jadi 3,5%, Berlaku Oktober 2025 – Page 3

    LPS Pangkas Bunga Penjaminan Simpanan Jadi 3,5%, Berlaku Oktober 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen. Kebijakan ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia (BI) yang telah memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali sepanjang 2025, hingga berada di level 4,75 persen per September.

    “Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026,” ujar Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS, Didik Madiyono, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Selain bank umum, LPS juga menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 25 bps menjadi 6 persen, serta bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing (valas) sebesar 25 bps menjadi 2 persen.

    Menurut Didik, penurunan ini mencerminkan perbaikan indikator ekonomi nasional. Sejak LPS memangkas bunga penjaminan pada Mei 2025, tren suku bunga pasar keuangan juga ikut menurun.

    “Pada periode observasi September 2025, suku bunga pasar keuangan Rupiah sudah turun 8 bps menjadi 3,37 persen dibandingkan Agustus 2025. Sehingga, akumulasi penurunan sejak Mei 2025 mencapai 19 bps,” jelasnya.

     

  • LPS Turunkan Bunga Penjaminan Simpanan Jadi 3,5% Berlaku 1 Oktober 2025

    LPS Turunkan Bunga Penjaminan Simpanan Jadi 3,5% Berlaku 1 Oktober 2025

    Foto Bisnis

    Andhika Prasetia – detikFinance

    Senin, 22 Sep 2025 18:30 WIB

    Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas tingkat bunga penjaminan simpanan dari 3,75% jadi 3,5%. Hal ini berlaku mulai 1 Oktober 2025-31 Januari 2026.

  • LPS pangkas tingkat bunga penjaminan bank jadi 3,5 persen

    LPS pangkas tingkat bunga penjaminan bank jadi 3,5 persen

    Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah di Bank Umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen.

    Kebijakan ini mengikuti langkah Bank Indonesia (BI) yang telah menurunkan suku bunga acuannya sebanyak lima kali pada tahun ini menjadi 4,75 persen per September 2025.

    “Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026,” ujar Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Selain itu, LPS juga memutuskan penurunan tingkat bunga penjaminan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 25 bps menjadi sebesar 6 persen.

    Kemudian, menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing (valas) sebesar 25 bps menjadi sebesar 2 persen.

    Didik mengatakan bahwa penurunan ini mengikuti indikator ekonomi nasional yang telah membaik, yang mana sejak LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan pada Mei 2025 lalu, suku bunga pasar keuangan juga telah turun.

    Pada periode observasi September 2025, Ia mengatakan LPS melihat suku bunga pasar keuangan Rupiah sudah turun 8 bps menjadi 3,37 persen dibandingkan periode observasi Agustus 2025.

    “Sehingga, akumulasi penurunan sejak bulan Mei 2025 mencapai 19 bps,” ujar Didik.

    Ia melanjutkan, ruang penurunan suku bunga pasar cukup terbuka setelah pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI), ditambah adanya tambahan likuiditas dari sisi penempatan dan belanja fiskal.

    “Faktor likuiditas perbankan yang memadai dan strategi pengolahan dana deposan besar, berpotensi mempengaruhi arah lanjutan penurunan suhu bunga pasar,” ujar Didik.

    Dalam kesempatan ini, Ia menjelaskan tingkat bunga penjaminan merupakan batas maksimum dari suku bunga simpanan agar produk simpanan tersebut dapat memenuhi salah satu kriteria layak bayar program penjaminan simpanan.

    “Kami juga meminta Bank secara transparan dan terbuka menyampaikan kepada masyarakat mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini,” ujar Didik.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Plt Bos LPS Ungkap Tantangan Pengganti Purbaya

    Ada Wamenkeu Anggito, Ini 5 Nama Calon Ketua LPS yang Diputuskan Besok

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sudah menyerahkan surat ke DPR RI terkait daftar nama calon Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Ada lima nama yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR RI malam ini.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal mengatakan hasil dari fit and proper test malam ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang rencananya akan berlangsung pada Selasa (23/9).

    “Insya Allah (hasil fit and proper test dibawa ke paripurna besok),” kata Hekal kepada detikcom, Senin (22/9/2025).

    Tercatat ada lima nama yang masuk sebagai calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Di antaranya adalah Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

    Kedua, Ferdinan Dwikoraja Purba. Namanya tercatat sebagai Komisaris Independen di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.

    Nama ketiga sebagai calon Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 adalah Agresius R Kardiman, yang tercatat sebagai Direktur Kepatuhan di Bank CCB Indonesia. Keempat, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji yang merupakan salah satu anggota dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

    Nama kelima adalah Dwityapoetra Soeyasa Besar, yang merupakan Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia (BI).

    (kil/kil)