Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • Kemenkeu Baru Terima Rp5,1 Triliun dari Total Rp60 Triliun Nilai Penunggak Pajak Jumbo

    Kemenkeu Baru Terima Rp5,1 Triliun dari Total Rp60 Triliun Nilai Penunggak Pajak Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru menerima Rp5,1 triliun dari penunggak pajak besar yang perkaranya sudah inkrah di pengadilan.

    Padahal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan nilai penunggak pajak besar yang akan ditagih Kemenkeu mencapai Rp60 triliun. Asalnya, dari 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan.

    Purbaya menjelaskan 200 penunggak pajak jumbo itu sebagian besar merupakan perusahaan perseorangan, bukan orang pribadi maupun korporasi.

    “Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai 5,1 triliun. Ini akan kita kejar terus sampai tahun udah clear [selesai] lah. Yang jelas mereka enggak bisa lari lagi sekarang,” jelas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum punya rencana untuk menaikkan tarif pajak untuk orang super kaya. Hanya saja, dia meminta kelompok masyarakat super kaya agar patuh membayar kewajiban pajaknya.

    “Kita pastikan aja mereka comply [mematuhi] ke peraturan yang ada dulu. Jangan kabur-kabur, itu saja. Jadi, kita enggak naikin tarif dan lain-lain,” ujarnya.

    Bendahara negara itu memastikan orang-orang super kaya itu tidak diganggu petugas pajak apabila membayar pajak sesuai aturan. Bahkan, Purbaya akan membuka langsung saluran pengaduan apabila ada pemerasan wajib pajak oleh fiskus.

    Sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga memperingatkan kepada para penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan untuk melunasi kewajibannya. Dia menyatakan jika mereka tidak segera menyetor kewajiban pajaknya itu maka kehidupannya di Indonesia tidak ada yang tenang.

    “Pasti masuk [Rp60 triliun ke kas negara tahun ini]. Kalau enggak, dia susah hidupnya di sini,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (23/9/2025).

  • Peringatan Purbaya ke Orang Super Kaya RI: Patuh Bayar Pajak, Jangan Kabur-Kabur

    Peringatan Purbaya ke Orang Super Kaya RI: Patuh Bayar Pajak, Jangan Kabur-Kabur

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta kelompok masyarakat super kaya agar patuh membayar kewajiban pajaknya.

    Purbaya mengaku belum punya rencana untuk menaikkan tarif pajak untuk orang super kaya. Kendati demikian, dia ingin memastikan agar mereka patuh menyetor pajaknya.

    “Kita pastikan aja mereka comply [mematuhi] ke peraturan yang ada dulu. Jangan kabur-kabur, itu saja. Jadi, kita enggak naikin tarif dan lain-lain,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Bendahara negara itu memastikan orang-orang super kaya itu tidak diganggu petugas pajak apabila membayar pajak sesuai aturan. Bahkan, Purbaya akan membuka langsung saluran pengaduan apabila ada pemerasan wajib pajak oleh fiskus.

    “Nanti [laporan masuk] ke kami, ke saya langsung. Tapi bukan saya yang baca ya, capek. Nanti ada tim saya yang monitor itu sehingga kalau ada yang nakal-nakal, bisa saya tangani langsung,” ungkapnya.

    Sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga memperingatkan kepada para penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan untuk melunasi kewajibannya.

    Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi 200 penggelap pajak besar yang memiliki kewajiban menyetor ke pemerintah hingga Rp60 triliun. Dia menyatakan jika mereka tidak segera menyetor kewajiban pajaknya itu maka kehidupannya di Indonesia tidak ada yang tenang.

    “Pasti masuk [Rp60 triliun ke kas negara tahun ini]. Kalau enggak, dia susah hidupnya di sini,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (23/9/2025).

    Pada 2026, sambungnya, Kementerian Keuangan bersama aparat penegak hukum akan terus menyisir para penunggak pajak besar demi memaksimalkan penerimaan negara. Bahkan, Purbaya sudah mengidentifikasi penggelap pajak yang nilainya sangat besar. Kendati demikian, dia belum mau membukanya.

  • Ekonom Singgung Pemilihan Ketua LPS Baru, Bukan soal Sosok Tapi Mekanisme – Page 3

    Ekonom Singgung Pemilihan Ketua LPS Baru, Bukan soal Sosok Tapi Mekanisme – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Kepastian ini membuatnya harus melepas jabatan sebagai wakil menteri, karena aturan jelas melarang rangkap jabatan di posisi strategis pemerintahan.

    “Ya intinya tidak boleh rangka jabatan jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada presiden,” kata Anggito usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Anggito mengaku tidak mengetahui apakah posisinya di Kementerian Keuangan akan segera diisi oleh orang lain setelah ia menjadi ketua DK LPS. Menurut dia, yang terpenting adalah menjalani proses fit and proper test hingga akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna.

    “Saya enggak tahu. Pokoknya saya diberikan tugas untuk menjadi calon, dan saya jalani fit and proper, dan alhamdulillah sudah diputuskan melalui rapat paripurna. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada pak presiden, kepada pak menteri keuangan, sudah memberi kesempatan saya untuk mengabdi di posisi seperti yang sekarang ini,” jelasnya.

  • Top 3 News: Duduk Satu Meja dengan Prabowo dan Erdogan, Donald Trump Sebut Kita akan Akhiri Perang di Gaza – Page 3

    Top 3 News: Duduk Satu Meja dengan Prabowo dan Erdogan, Donald Trump Sebut Kita akan Akhiri Perang di Gaza – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Itulah top 3 news hari ini.

    Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa 23 September 2025 itu hanya dihadiri terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

    Selain Indonesia dan Amerika Serikat, hadir pula Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Sementara itu, sejak dilantik menjadi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menampilkan gestur ceplas-ceplos. Bebeda dengan pendahulunya, Sri Mulyani, hingga Purbaya disematkan istilah ‘gaya koboi’.

    Merespons hal itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ambil pusing. Menurut dia, Purbaya dapat menangkap apa yang diinginkan presiden.

    Luhut mengungkap, cara Purbaya dengan menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke bank himbara menjawab kebutuhan perputaran uang untuk masyarakat. Dia pun mengapresiasi keputusan yang diambil mantan kepala lembaha penjamin simpanan (LPS) tersebut.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait korban keracunan massal akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat mencapai angka 631 orang siswa. Jumlah tersebut merupakan korban keracunan pada 22 September dan 24 September 2025.

    Kasus keracunan terbaru yakni dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Pasirsaji, Desa Negladari, Cipongkor, Bandung Barat, dengan korban di antaranya dari SMK Karya Perjuangan. Jumlah sementara korban dari pukul 11.30 WIB hingga 13.00 WIB, yaitu 220 orang siswa.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 24 September 2025:

    Presiden Prabowo Subianto disambut hangat saat tiba di salah satu hotel Kota New York pada Sabtu, 20 September 2025.

  • Hotman Paris Protes Bunga Deposito Turun, Ini Jawaban Menohok Menkeu Purbaya – Page 3

    Hotman Paris Protes Bunga Deposito Turun, Ini Jawaban Menohok Menkeu Purbaya – Page 3

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa Anggito Abimanyu telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan setelah mendapatkan penunjukan dari Presiden untuk menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Purbaya menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di LPS, tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan. Oleh karena itu, Anggito akan sepenuhnya berkonsentrasi dalam memimpin LPS. “Enggak, dia akan ketua LPS saja. Karena di LPS nggak boleh merangkap,” ungkap Purbaya setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/9/2025).

    Dengan penunjukan Anggito sebagai Ketua LPS, secara otomatis ia harus mundur dari jabatan Wamenkeu. Purbaya menekankan bahwa langkah ini merupakan penugasan resmi dari Presiden.

    “Mundur dari Wamenkeu. Ini penugasan dari Presiden,” tegasnya.

    Keputusan ini tentunya akan membawa perubahan dalam struktur kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Anggito, yang sebelumnya berperan dalam koordinasi di bidang fiskal, kini akan sepenuhnya fokus pada tugasnya di LPS.

  • Purbaya Soal Tarif Cukai Rokok 2026: Jangan Matikan Industri Domestik, China Justru Hidup

    Purbaya Soal Tarif Cukai Rokok 2026: Jangan Matikan Industri Domestik, China Justru Hidup

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menjaga kelangsungan industri rokok domestik. Di sisi lain Purbaya juga menuinggung suplai rokok dari China. 

    Purbaya mengemukakan bahwa menjadwalkan pertemuan dengan asosiasi pengusaha dalam waktu dekat. Dia menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak perlu menaikkan tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan. Dia mengaku ingin menjaga industri rokok tetap hidup.

    “Kita mau ketemu asosiasi rokok, seperti apa langkah yang terbaik untuk cukai rokok ini. Yang penting adalah kita ingin menjaga, jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di China hidup, gara-gara mereka yang mensuplai kita,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Menurutnya, pertemuan tersebut bisa berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan. Jika tidak memungkinkan Purbaya menyatakan akan menelpon langsung asosiasi rokok tersebut.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu meminta setiap bersabar terkait keputusan soal tarif cukai rokok untuk 2026. Dia ingin mendengar penjelasan asosiasi pengusaha rokok terlebih dahulu.

    “Nanti saya biar ketemu dengan mereka dulu, biar mereka janji sama saya apa gitu,” ungkap Purbaya.

    Banggar Nilai Tarif Tinggi

    Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah melihat tarif cukai rokok memang cenderung tinggi. Di sisi lain, sambungnya, pemerintah mempunyai target penerimaan dari cukai hasil tembakau yang juga tinggi.

    Pada 2025, pemerintah menargetkan penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp230,09 triliun. Angka itu setara 94,22% dari total target penerimaan cukai sebanyak Rp244,2 triliun.

    Kendati demikian, Said meyakini pemerintah bisa mensiasatinya berdasarkan layer atau lapisan tarif yang ingin dinaikkan atau diturunkan. Adapun layer tarif cukai rokok dibedakan berdasarkan jenis produk, skala produksi, maupun harga jual eceran per batang.

    “Kalau layernya semakin dibuka lebar, maka kemudian yang menengah ke bawah itu akan hidup. Tapi kalau layernya dia dipersempit, yang di bawah kan gerakannya susah. Tapi yang di atas, yang sudah the biggest [paling besar] ini, yang hanya hidup, walaupun hidupnya sekarang katanya turun,” jelas Said di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (23/9/2025).

  • Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

    Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

    Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara Hotman Paris mengaku pernah memberikan usulan terkait
    tax amnesty
    atau pengampunan pajak kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Hotman mengatakan, perbincangan ini terjadi pada Desember 2024 di Istana Bogor.
    “Saya mengatakan kepada Pak Prabowo,
    tax amnesty
    adalah cara paling tepat menghasilkan uang untuk uang-uang yang tersembunyi,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    Hotman menjelaskan yang dimaksud dengan uang yang tersembunyi adalah harta-harta yang selama ini tidak bisa didapatkan oleh petugas pajak.
    Jika uang ini tidak dapat ditemukan oleh petugas pajak, uang tersebut tentu tidak masuk dalam kas negara.
    Ia mengeklaim, pemberlakuan
    tax amnesty
    akan memberikan pendapatan yang signifikan bagi negara.
    “Ya kalau tidak dapat oleh pemeriksa pajak berarti kan negara tidak akan pernah dapat uang pembayaran pajak. Tapi, dengan
    tax amnesty
    bisa dapat minimum 7-8 persen,” lanjutnya.
    Hotman menambahkan,
     tax amnesty
    sudah memberikan hasil yang nyata, misalnya saat diberlakukan pada tahun 2016 dan tahun 2022.
    Diketahui, pada periode
    tax amnesty
    jilid II, Kemenkeu mendapatkan tambahan perolehan pajak hingga Rp 61 triliun.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak
    (tax amnesty
    ) yang sebelumnya sempat diberikan oleh Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani.
    Ia menilai, lewat kebijakan
    tax amnesty
    , insentif justru diberikan kepada pengemplang pajak.
    Terlebih, jika kembali diberlakukan, jeda waktu tax amnesty baru dua tahun.
    “Saya enggak tahu saya bisa nolak apa enggak, nanti saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuma begini, kalau dua tahun ada
    tax amnesty,
    itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025) malam.
    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebutkan bahwa para pengemplang pajak itu justru hanya akan memanfaatkan
    tax amnesty,
    bukan berubah menjadi wajib pajak yang taat.
    Mereka bakal berpikir tidak perlu taat membayar pajak tepat waktu lantaran pemerintah bakal memberikan tax amnesty setiap dua tahun sekali.
    “Karena dia akan pikir, dua tahun lagi ada
    tax amnesty
    lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” beber dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Sebut Ekonomi RI Berbasis Soemitronomics, Berkaca ke Singapura hingga China

    Purbaya Sebut Ekonomi RI Berbasis Soemitronomics, Berkaca ke Singapura hingga China

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh tokoh ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo.

    Sebagaimana diketahui, Soemitro dikenal sebagai tokoh yang membangun konsep perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Dia pernah menjabat di sejumlah pos menteri baik di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Ekonom legendaris itu juga dikenal sebagai ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Pada rapat paripurna DPR hari ini, usai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Purbaya mengatakan bahwa Indonesia menerapkan strategi berbasis pada konsep Soemitronomics untuk menjadi negara maju.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Soemitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama,” jelas Purbaya di hadapan DPR, di ruang rapat paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).

    Tiga konsep Soemitronomics yang disebut Purbaya meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

    Untuk menjalankan tiga pilar tersebut, lanjutnya, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras.

    “Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan ekonomi investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama,” paparnya.

    Adapun Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% (year on year/YoY) dalam jangka menengah. Pada tahun ini, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,2% (YoY), dan melesat lebih tinggi sebesar 5,4% (YoY) pada 2026.

    Indonesia, kata Purbaya, berkaca pada Korea Selatan dan Singapura yang ekonominya tumbuh di atas rata-rata 7,5% selama 10 tahun sebelum menjadi negara maju. RI juga berkaca kepada China sebagai benchmark, yang ekonominya bisa tumbuh melampaui 10% (YoY) selama periode 2003—2007 serta 2010. 

    “Target ini tidak mudah, namun tidak berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia. Sejarah menunjukkan, sebelum krisis keuangan Asia pada 1997—1998, ekonomi Indonesia tumbuh di atas rata-rata 6%,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Untuk mencapai target tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan fiskal atau keuangan negara. Mantan ekonom di Danareksa itu mengatakan, APBN akan berperan sebagai katalis dalam mendukung sektor swasta sebagai motor utama penggerak pertumbuhan.

    Sektor-sektor usaha yang menjadi fokus yakni pertanian, industri manufaktur, serta padat karya.

    Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 untuk mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan menyederhanakan proses dan mempercepat layanan yang terintegrasi.

    Tidak hanya itu, ungkap Purbaya, pemerintah akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Tugasnya yakni untuk memonitor, mengevaluasi, dan menangani debottlenecking dunia usaha secara lintas sektor.

    “Satgas itu juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis riil,” jelasnya. 

  • Purbaya Tegaskan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan: Ini Penugasan Presiden

    Purbaya Tegaskan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan: Ini Penugasan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Anggito Abimanyu tidak boleh rangkap jabatan dan harus meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

    Anggito sendiri telah resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPR, Selasa (23/9/2025). 

    “Dia akan Ketua LPS saja. Karena di LPS nggak boleh merangkap. Mundur dari Wamenkeu. Ini penugasan dari Presiden,” ujar Purbaya.

    Adapun Anggito membenarkan bahwa pengesahannya sebagai Ketua DK LPS otomatis membuatnya tidak lagi sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), jabatan yang dipegangnya sejak Oktober 2024.  

     “Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan, jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada Presiden,” terangnya.  

    Anggito tidak tahu apabila akan ada orang yang mengisi jabatannya yang kini kosong itu. Dia hanya memastikan bahwa telah diberikan tugas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya juga calon Ketua LPS 2025–2030, untuk mengikuti proses seleksi oleh panitia seleksi (pansel).

     “Alhamdulillah sudah diputuskan melalui rapat paripurna. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pak Presiden, kepada pak Menteri Keuangan, sudah memberi kesempatan saya untuk mengabdi di posisi seperti yang sekarang ini,” jelasnya.   

    Kini, Anggito tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo yang nantinya akan dibacakan saat pelantikan di Istana Kepresidenan. Namun, saat ini Prabowo masih melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS), Kanada dan Belanda.  

    Alurnya, keputusan di DPR akan diserahkan kepada Presiden usai pengesahan DK LPS di rapat paripurna.  Namun demikian, pria yang pernah menjabat staf khusus hingga Kepala Badan Kebijalan Fiskal Kemenkeu itu mengaku, surat pengunduran dirinya disiapkan oleh kantor sehingga dia tidak mengetahui hal tersebut.  

    Anggito menekankan dengan komitmennya untuk tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara di posisi strategis, maka dia telah melepaskan jabatan Wamenkeu. 

     “Saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila kalau nanti terpilih menjadi ketua atau dewan komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum [ada] Keppres jadi saya masih libur dulu ya,” pungkasnya.  

  • Anggito Abimanyu Pastikan Tak Rangkap Jabatan Usai Lolos jadi Ketua DK LPS – Page 3

    Anggito Abimanyu Pastikan Tak Rangkap Jabatan Usai Lolos jadi Ketua DK LPS – Page 3

    Meski begitu, proses administratif pengunduran dirinya sebagai Wamenkeu masih menunggu keputusan presiden. Anggito menjelaskan, saat ini DPR baru menyerahkan keputusan pengangkatan dirinya kepada presiden untuk ditetapkan dalam Keppres.

    Soal surat pengunduran diri, Anggito mengatakan mekanisme itu sudah berjalan otomatis. Ia pun sudah menandatangani pakta integritas sejak awal, yang menyatakan siap mundur bila terpilih sebagai Ketua LPS.

    “Karena sebenarnya secara otomatis karena tidak boleh rangkap jabatan. tu saya sadari sejak awal, saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila kalau nanti terpilih menjadi ketua atau dewan komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum keppres jadi saya masih libur dulu ya,” pungkasnya.