Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Era Main-main Sudah Selesai

    Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Era Main-main Sudah Selesai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung langkah tegas Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang memecat puluhan pegawai karena pelanggaran etik dan integritas.

    Purbaya menegaskan bahwa tindakan bersih-bersih di internal otoritas pajak merupakan bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

    “Jadi mungkin dia [Bimo Wijayanto] nemuin orang-orang yang menerima uang, yang nggak bisa diampunin lagi, ya dipecat, ya biar aja. Kita lakukan pembersihan di situ,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Bendahara negara itu menekankan bahw pesan dari langkah itu jelas: tidak ada lagi toleransi terhadap praktik penyimpangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

    “Message-nya [pesannya] adalah ke teman-teman pajak yang lain, zekarang bukan saatnya main-main lagi,” tegasnya.

    Adapun dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Yogyakarta pada Jumat (3/10/2025), Bimo Wijayanto mengaku telah memecat 26 pegawai karena pelanggaran disiplin berat sejak dirinya menjabat pada akhir Mei 2025. Bahkan, 13 pegawai lain masih dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik dan integritas.

    Sementara itu, Purbaya juga sudah mewanti-wanti para fiskus atau pegawai pajak, agar tidak ada praktik pemerasan kepada wajib pajak.

    Purbaya mengaku ingin menciptakan pelayanan yang adil. Oleh sebab itu, dia berjanji tidak hanya akan menagih kewajiban namun turut memastikan hak wajib pajak terpenuhi.

    Salah satu caranya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu ingin membuat saluran aduan khusus bagi wajib pajak korban pemerasan.

    “Kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali, dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras itu. Nanti saya akan buka channel [saluran] khusus untuk pengaduan masalah itu,” ungkap Purbaya di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

  • IKK September 2025 Anjlok 3,5 Poin, Harga Sembako Naik hingga Sulit Cari Kerja jadi Penyebabnya

    IKK September 2025 Anjlok 3,5 Poin, Harga Sembako Naik hingga Sulit Cari Kerja jadi Penyebabnya

    JAKARTA – Hasil survei Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan terdapat penurunan kepercayaan konsumen terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

    Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) LPS yang mencapai level 90,5 pada September 2025 atau 3,5 poin lebih rendah dibanding pada bulan sebelumnya.

    “Konsumen menghadapi kenaikan harga sembako dan kondisi lapangan kerja yang sulit, sehingga berkontribusi pada penurunan IKK pada bulan September lalu,” ujar Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono, dikutip Jumat, 3 Oktober.

    Dia melanjutkan, penurunan IKK juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti kegagalan panen dan harga pupuk yang mahal.

    Cuaca ekstrem yang masih melanda sejumlah wilayah, baik berupa curah hujan tinggi maupun kekeringan.

    “Ini menyebabkan kekhawatiran akan risiko kegagalan panen,” sambung dia.

    Seto menjelaskan, IKK menunjukkan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan rumah tangga.

    Level IKK di atas 100 menunjukkan konsumen lebih optimis terhadap kondisi ekonomi secara umum, ekonomi wilayah, kondisi lapangan kerja saat ini, dan prospeknya dalam enam bulan mendatang.

    Sementara itu, hasil Survei Konsumen dan Perekonomian (SKP) LPS pada bulan September 2025, masih menunjukkan sikap optimis konsumen dalam memandang prospek ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatannya di masa mendatang.

    Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi (IE) yang masih berada di atas 100, atau berada di level 109,0 pada bulan itu, meski menurun 2,0 poin dari posisi Agustus 2025.

    Pada periode yang sama, Indeks Situasi Saat Ini (ISSI) menurun 5,4 poin ke level 65,8, mencerminkan pelemahan persepsi konsumen dalam menilai kondisi ekonomi lokal dan lapangan kerja saat ini.

    Sedangkan Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada bulan September 2025 berada di level 77,3, sedikit menurun sebesar 1,6 poin dari posisi bulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pelemahan Indeks Intensitas Menabung (IIM) pada periode yang sama, yakni sebesar 3,6 poin ke level 67,1. Sementara itu, komponen Indeks Waktu Menabung (IWM) tercatat sedikit meningkat, yakni sebesar 0,4 poin ke level 87,4.

    Mengenai komponen IWM, persentase responden yang menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk menabung tercatat meningkat menjadi 26,1 persen pada September 2025 dari 24,5 persen pada Agustus 2025.

    Di samping itu, persentase responden yang menyatakan tiga bulan mendatang merupakan waktu yang tepat untuk menabung tercatat meningkat, yaitu menjadi 35,8 persen dari 31,6 persen pada periode yang sama.

    “Perkembangan ini mencerminkan intensitas menabung konsumen yang melandai seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan pada tahun akademik baru. Meski demikian, niat menabung konsumen masih terjaga, baik untuk saat ini maupun tiga bulan ke depan,” terang Seto.

    Selanjutnya, IMK pada beberapa kelompok pendapatan rumah tangga (RT) tercatat menurun di bulan September 2025.

    IMK kelompok RT berpendapatan di atas Rp1,5 juta–Rp3 juta/bulan mengalami kontraksi paling dalam (turun 6,1 poin), diikuti IMK RT berpendapatan di atas Rp3 juta–Rp7 juta/bulan (turun 1,9 poin), dan IMK RT berpendapatan di atas Rp7 juta/bulan (turun 0,4 poin).

    Meski menurun, IMK RT berpendapatan di atas Rp7 juta/bulan tetap berada di atas 100. Sebaliknya, terjadi peningkatan IMK pada kelompok RT berpendapatan kurang dari Rp1,5 juta/bulan (naik 21,8 poin MoM).

  • Mengancam Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya Tegaskan akan Basmi Rokok Ilegal

    Mengancam Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya Tegaskan akan Basmi Rokok Ilegal

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai di Indonesia menjadi masalah tersendiri. Selain mengancam industri tembakau, peredaran rokok ilegal itu juga mengancam pendapatan negara.

    Karena itu, pemerintah menegaskan akan terus berupaya hingga rokok ilegal di tanah air berhasil dibasmi.

    Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Dia memastikan, pemerintah tidak akan memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

    Menurutnya, langkah pemusnahan yang rutin dilakukan di berbagai daerah merupakan wujud ketegasan pemerintah dalam menjaga iklim usaha tembakau yang sehat sekaligus memastikan penerimaan negara dari cukai tetap optimal.

    “Kalau ada pengusaha yang taat membayar pajak, sementara yang lain bebas berjualan tanpa cukai, tentu merugikan yang patuh aturan. Itu sebabnya rokok ilegal harus dibinasakan,” ujar Purbaya seusai memimpin pemusnahan 235 juta batang rokok ilegal hasil sitaan di Jawa Timur, di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya, Kamis (2/10).

    Lebih lanjut, Purbaya menyebut, pemerintah tidak berniat mematikan industri hasil tembakau (IHT) yang legal. Sebaliknya, kebijakan penindakan justru dimaksudkan agar pelaku usaha resmi tetap terlindungi dan penerimaan negara terjaga.

    Purbaya lantas mengungkap rencana pengembangan kawasan industri hasil tembakau di sejumlah daerah yang diduga menjadi pusat produksi rokok ilegal.

    “Kami ingin menciptakan arena yang adil. Pelaku usaha resmi akan terus diberdayakan, tetapi konsekuensinya wajib bayar pajak. Kalau tidak, akan ada sanksi tegas,” ucap mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.

  • LPS: Indeks Menabung Warga Indonesia Turun, Simak Penyebabnya – Page 3

    LPS: Indeks Menabung Warga Indonesia Turun, Simak Penyebabnya – Page 3

    Di samping itu, persentase responden yang menyatakan bahwa tiga bulan mendatang merupakan waktu yang tepat untuk menabung tercatat meningkat, yaitu menjadi 35,8% dari 31,6% pada periode yang sama.

    “Perkembangan ini mencerminkan intensitas menabung konsumen yang melandai seiring dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan pada tahun akademik baru. Meski demikian, niat menabung konsumen masih terjaga, baik untuk saat ini maupun tiga bulan ke depan,” ujarnya.

    Selanjutnya, IMK pada beberapa kelompok pendapatan rumah tangga (RT) tercatat menurun di bulan September 2025. IMK kelompok RT berpendapatan di atas Rp 1,5 juta–Rp 3 juta/bulan mengalami kontraksi paling dalam (turun 6,1 poin), diikuti IMK RT berpendapatan di atas Rp 3 juta–Rp 7 juta/bulan (turun 1,9 poin), dan IMK RT berpendapatan di atas Rp7 juta/bulan (turun 0,4 poin).

    Meski menurun, IMK RT berpendapatan di atas Rp 7 juta/bulan tetap berada di atas 100. Sebaliknya, terjadi peningkatan IMK pada kelompok RT berpendapatan kurang dari Rp 1,5 juta/bulan (naik 21,8 poin MoM).

     

  • Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto hingga tahun depan.

    Hal tersebut tecermin dari besarnya anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. 

    Prabowo menyebut puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa pada 2026.

    Jumlah itu tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran Program MBG pada tahun ini senilai Rp71 triliun dan anggaran tambahan senilai Rp28 triliun.

    “Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.

    Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.

    Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

    “Rp335 triliun ini bisa melahirkan kekuatan ekonomi senilai Rp600–900 triliun,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan aspek kesehatan, dengan menertibkan seluruh dapur MBG melalui standar operasional ketat, peralatan modern, hingga kewajiban uji laboratorium sebelum distribusi makanan.

    “Ini langkah besar untuk rakyat kita, memberi harapan bagi petani, nelayan, dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak,” tegas Prabowo.

    MBG Dibayangi Kasus Keracunan

    Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program prioritas tersebut, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

    Belakangan maraknya kasus keracunan siswa menjadi catatan untuk program tersebut. Pasalnya, jumlah kasus keracunan siswa terjadi di banyak daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hingga Senin (29/9/2025) jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG tercatat mencapai 7.227 siswa.

    Jumlah tersebut tersebar dengan rincian Jawa Barat mencapai 3.463 siswa, Yogyakarta sebanyak 859 siswa, Jawa Tengah sebanyak 577 siswa, Bengkulu sebanyak 577 siswa, dan Bengkulu sebanyak 456 siswa.

    Sementara itu, kasus keracunan MBG juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan jumlah 355 siswa, Lampung sebanyak 318 siswa, Sumatra Selatan sebanyak 271 siswa, dan NTT sebanyak 246 siswa.

    Jawa Timur juga mengalami kasus keracunan dengan jumlah 234 siswa, NTB sebanyak 151 siswa, Sumatra Utara 100 siswa, Sulawesi Tenggara 56 siswa, Banten 55 siswa, Kalimantan Barat 35 siswa, Riau 26 siswa, Papua Barat 13 siswa, dan Sulawesi Selatan sebanyak 12 siswa.

    Seiring dengan hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah membuka peluang perombakan anggaran program MBG.

    Awalnya, anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun, kemudian naik menjadi Rp99 triliun. Lalu pada 2026, MBG memperoleh anggaran Rp268 triliun dengan dana tambahan Rp67 triliun, sehingga diperkirakan totalnya mencapai Rp335 triliun.

    “Saya pendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silahkan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi, kalau itu secara menyeluruh dilakukan pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran karena sasarannya adalah pejabat. Soalnya expertnya jadi dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi, yang punya sertifikat sanitasi dan higienis hanya 34 SPPG istilahnya dapur MBG,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).

    Di lain pihak, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 6 desakan darurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Para ekonom sebelumnya telah menyampaikan desakan itu kepada pemerintah melalui surat terbuka pada saat demo besar akhir Agustus 2025 lalu. Audiensi yang sama juga pernah dilakukan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 12 September 2025 lalu. 

    Desakan tersebut sebelumnya ditandatangani oleh 456 ekonom, profesional dan akademisi di bidang ekonomi. Sebanyak 262 profesional di bidang lainnya dari dalam hingga luar negeri juga ikut ikut bertanda tangan. 

    Salah satu perwakilan AEI, Vid Adrison yang juga merupakan peneliti LPEM Universitas Indonesia (UI), membuka diskusi dengan menjabarkan beberapa data yang menunjukkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

    Vid menyebut terdapat dua benang merah dari permasalahan perekonomian yakni misalokasi sumber daya yang masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. 

    “Kami mengapresiasi Menko Perekonomian dan Ketua LPS [Anggito] beserta jajarannya yang telah menyimak Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dan kami kembali menekankan penting dan gentingnya tindak lanjut yang serius dalam menanggulangi kondisi darurat ekonomi yang dialami masyarakat melalui implementasi kebijakan ekonomi yang amanah,” ujar ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, sebagai salah satu perwakilan AEI, dikutip dari siaran pers, Senin (29/9/2025). 

  • Purbaya Prediksi Ekonomi Kuartal IV/2025 Tumbuh di Atas 5,5%, Rupiah Segera Menguat

    Purbaya Prediksi Ekonomi Kuartal IV/2025 Tumbuh di Atas 5,5%, Rupiah Segera Menguat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan ekonomi kuartal IV/2025 akan tumbuh di atas 5,5% secara tahunan (yoy). 

    Optimisme itu disampaikan Purbaya setelah memprediksi bahwa pada kuartal sebelumnya atau kuartal III/2025, pertumbuhan ekonomi akan melambat. 

    Dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu, Purbaya meyakini aliran modal asing akan kembali masuk ke pasar keuangan dalam negeri dan membuat nilai tukar rupiah kembali menguat dari situasi beberapa hari belakangan. 

    “Kapan asing masuk? Ketika mereka melihat prospek ekonomi suatu negara bagus. Saya pikir triwulan tiga [2025] lebih lambat tapi triwulan keempat saya yakin akan lebih cepat dibanding triwulan-triwulan sebelumnya. Saya yakin di atas 5,5%, triwulan keempat ya,” jelasnya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Salah satu yang dilakukan oleh Menkeu pengganti Sri Mulyani Indrawati itu adalah mendorong penyerapan anggaran pemerintah. Purbaya sudah mulai melakukan ‘sidak’ ke kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar namun penyerapannya belum optimal, contohnya Badan Gizi Nasional (BGN) pekan lalu. 

    Purbaya juga blak-blakan menyebut akan merealokasi anggaran yang sudah ada saat ini di kementerian/lembaga, apabila belum dibelanjakan secara optimal hingga akhir Oktober 2025. 

    Hal itu tidak terkecuali anggaran untuk Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP), yang tidak dimanfaatkan secara optimal. 

    “Uangnya kita ambil dan kita bagi ke tempat lain yang lebih siap. Saya yakin akan mempercepat semuanya karena mereka tahu yang tidak siap, akan kita ambil [anggarannya],” jelas Purbaya. 

    Adapun mengenai nilai tukar rupiah, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini depresiasi terhadap dolar AS yang terjadi beberapa hari ini akan segera berbalik arah. 

    Sebab, Purbaya melihat investor pekan lalu sempat terpengaruh sentimen terkait dengan kebijakan Himbara menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. Padahal, Bendahara Negara itu mengakui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Sembari pemerintah mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Purbaya masih meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat. Utamanya setelah kementeriannya memastikan bahwa kebijakan Himbara itu bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    Purbaya meyakini investor tidak akan buru-buru menukarkan uangnya dari denominasi rupiah ke dolar atas iming-iming bunga deposito valas yang lebih tinggi.  

    “Jadi, seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat, artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” ucapnya. 

  • Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) tetap meyakini nilai tukar rupiah akan menguat setelah beberapa hari belakangan mengalami depresiasi akibat berbagai faktor. 

    Purbaya menyampaikan bahwa investor pekan lalu sempat terpengaruh sentimen terkait dengan kebijakan himbara menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. Padahal, Bendahara Negara itu mengakui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Sembari pemerintah mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Purbaya masih meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat. Utamanya setelah kementeriannya memastikan bahwa kebijakan himbara itu bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    Sehingga, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini investor tidak akan buru-buru menukarkan uangnya dari denominasi rupiah ke dolar atas iming-iming bunga deposito valas yang lebih tinggi.  

    “Jadi seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat… artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” jelas Purbaya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Purbaya menjelaskan bahwa investor akan melihat prospek perekonomian dalam suatu negara untuk berinvestasi. Untuk itu, dia meyakini investor akan kembali masuk ke Indonesia dengan aliran modalnya setelah prospek ekonomi Indonesia membaik. 

    Dia mencontohkan proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi seperti perumahan rakyat, yang baru saja dihadirinya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini proyek-proyek serupa akan memberikan sentimen positif kepada investor untuk kembali lagi ke dalam negeri. 

    “Asing akan mausk ke sini. Ya pada saat itu terjadi rupiah akan cenderung menguat,” terangnya. 

    Apabila mengacu pada data Bank Indonesia (BI), aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp2,71 triliun selama 22-25 September 2025. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memerinci bahwa investor tercatat keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,16 triliun dan Rp5,06 triliun. 

    Namun, terdapat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp4,51 triliun. Dengan demikian, modal asing keluar bersih menjadi sebesar Rp2,71 triliun. 

    Sejak awal tahun ini hingga 25 September 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp51,34 triliun dan Rp128,85 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp36,25 triliun. 

    Di tengah kondisi tersebut, premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia tenor 5 tahun tercatat meningkat dari 69,59 basis poin (bps) per 19 September menjadi 83,18 bps per 25 September 2025. 

    Kenaikan CDS mencerminkan persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap surat utang Indonesia di pasar global. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan. 

    “Nilai tukar rupiah dibuka melemah di level Rp16.750 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (26/9), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (18/9) yang berada di level Rp16.735 per dolar AS,” terang Ramdan. 

  • Purbaya Sidak Markas BNI, Bahas Polemik Deposito Valas 4%?

    Purbaya Sidak Markas BNI, Bahas Polemik Deposito Valas 4%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Pusat BNI di Pejompongan, Tanah Abang pada Senin (29/9/2025) pagi.

    Purbaya tidak menjelaskan secara mendetail maksud tujuannya kunjungi markas BNI itu. Dia hanya menekankan ingin memantau perkembangan salah satu bank BUMN itu.

    “Sidak ke BNI, kita mau lihat gimana kerja mereka. Mau rapat sama direksinya kalau ada rapat,” ujar Purbaya dalam video yang disebar internal Kemenkeu kepada awak media, Senin (29/9/2025).

    Terlihat, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan bersama jajaran menerima langsung Purbaya. Mereka terlihat berkumpul di sebuah ruang rapat.

    Adapun sidak ini terjadi usai polemik kebijakan kebijakan pemberian bunga jumbo sebesar 4% per tahun bagi deposito berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) di bank-bank BUMN.

    Sebelumnya, Purbaya membantah kebijakan tersebut merupakan arahan dari Kementerian Keuangan. Dia tidak menampik bahwa sempat mengumumkan akan beri insentif ke investor domestik agar tidak menempatkan uangnya dalam bentuk dolar AS di luar negeri.

    Hanya saja, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menekankan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perhitungan risiko.

    “Memang pernah ada diskusi kan waktu itu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif ke pemegang valas, supaya pindahin valas dari Singapura ke Indonesia kira-kira gitu. Cuman itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung,” ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak pernah memberikan arahan kepada Danantara atau bank-bank BUMN untuk menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) itu.

    Dia juga sudah mengkonfirmasi ke Bank Indonesia dan Danantara. Menurutnya, kedua lembaga itu juga tidak ada memberi arahan kepada bank.

    Bahkan, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan timnya untuk menghitung resiko dari kebijakan itu terlebih dahulu. Prabowo, sambungnya, memberikan waktu tim melakukan perhitungan selama dua pekan.

    Purbaya menjelaskan hasil laporan tim tersebut baru akan masuk ke Jumat (3/10/2025) pekan depan. Oleh sebab itu, dia bingung dengan keputusan bank-bank BUMN yang menaikkan bunga valas sebelum adanya hasil perhitungan risiko tim arahan Prabowo.

    “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank kali ya. Tapi kita lihat. Mungkin mereka merasa butuh atau nggak. Tapi yang jelas nggak ada instruksi dari kami, dari BI. Danantara juga biasanya mereka menekankan market base, artinya seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” jelasnya.

  • Purbaya Akui BI, OJK dan LPS Belum Diajak Bicara soal Penaikan Bunga Deposito Valas

    Purbaya Akui BI, OJK dan LPS Belum Diajak Bicara soal Penaikan Bunga Deposito Valas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belum diajak berkoordinasi terkait dengan penaikan bunga deposito valas oleh himbara. 

    Purbaya mengakui bahwa kenaikan deposito valas oleh himbara itu dilakukan saat pemerintah berencana merumuskan insentif dalam mendorong repatriasi dolar milik WNI dari luar negeri. 

    Akan tetapi, rencana insentif itu masih didiskusikan oleh tim yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas (ratas), Jumat (19/9/2025) di Istana Kepresidenan. Purbaya, yang ikut hadir pada rapat tersebut, mengungkapkan tim dimaksud masih diberikan waktu sampai Jumat pekan depan untuk memelajari instruksi Presiden itu. 

    Oleh sebab itu, Purbaya mengaku tidak tahu menahu soal keputusan himbara secara kompak menaikkan deposito valasnya hingga ke 4%. Hal itu sejalan dengan belum diajaknya Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk berkoordinasi. 

    “Bahkan, dari yang saya tahu kan harus disuruh pelajari dulu dua minggu, Jumat minggu depan. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada [koordinasi dengan KSSK], harusnya nanti kalau sudah [selesai dipelajari] baru didiskusikan dengan KSSK,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Purbaya juga menyebut Gubernur BI Perry Warjiyo belum diajak berdiskusi soal penaikan bunga deposito valas oleh himbara. Hal itu diketahuinya saat makan siang bersama Perry kemarin. 

    Mantan Ketua LPS itu juga meyakini, Danantara yang kini membawahi BUMN tidak akan langsung mengintervensi bank pelat merah untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar.

    “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank. Tapi kita lihat. Mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI, dan Danantara juga biasanya mereka menekankan market based. Artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” tuturnya. 

  • Menkeu Purbaya Duga Tim Presiden Belum Hitung Risiko Penaikan Bunga Deposito Valas

    Menkeu Purbaya Duga Tim Presiden Belum Hitung Risiko Penaikan Bunga Deposito Valas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal penaikan bunga deposito valas oleh himbara di tengah keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong repatriasi dolar WNI di luar negeri. Awalnya, Purbaya memastikan bahwa pihaknya tidak memberikan perintah kepada himbara untuk menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. 

    Dia meyakini bahwa Danantara tidak melakukan intervensi secara langsung, karena praktik bisnis yang didorong sesuai dengan kondisi pasar. 

    Adapun dia mengakui bahwa sebelumnya pemerintah memang tengah mempertimbangkan insentif untuk mendorong repatriasi dolar WNI yang ditaruh di luar negeri, salah satunya dari Singapura. Hal itu juga diungkapkan pertama kali oleh Purbaya usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025). 

    “Memang pernah ada diskusi kan waktu itu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif ke pemegang valas, supaya mindahin valas dari Singapura ke Indonesia, kira-kira gitu. Cuma itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung. Dan sepertinya pada waktu Presiden memerintahkan timnya untuk menghitung risiko yang mereka sebelumnya tidak hitung,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025). 

    Secara pribadi, Purbaya menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang pro pasar (pro market) sehingga kebijakan yang didorong olehnya bukan bunga rendah, melainkan untuk mendorong penambahan suplai uang di sistem perekonomian.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa keputusan himbara untuk menaikkan bunga deposito valas itu akan mendorong konversi deposito rupiah ke denominasi dolar. 

    Saat bunga deposito valas dinaikkan lebih tinggi ke 4%, di sisi lain LPS justru menurunkan suku bunga penjaminan rupiah. Terakhir, tingkat bunga penjaminan (TBP) sudah kembali dipangkas sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5%. 

    Purbaya mengklaim sudah mewanti-wanti tim Presiden Prabowo terkait dengan risiko tersebut. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut siapa tim yang dimaksud.  

    “Saya udah memberi masukan itu, jadi mereka harus hitung itu. Dulu saya selalu hitung sih, cuma saya enggak tahu kenapa keluar angka itu. Mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide Pak Presiden. Artinya belum dihitung dulu risikonya,” kata Purbaya.