Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • Bos Baru LPS Anggito Abimanyu di Mata Menkeu Purbaya

    Bos Baru LPS Anggito Abimanyu di Mata Menkeu Purbaya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030 hari ini, Rabu (8/10/2025).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, Anggito merupakan sosok cukup kompeten dalam memimpin LPS. Sebab, mantan Wakil Menteri Keuangan itu memiliki rekam jejaknya panjang di sektor ekonomi.

    “Dia kan sudah cukup senior juga. Harusnya nggak terlalu sulit untuk menjalankan tugasnya di LPS,” kata Purbaya, sebelum serah terima jabatan (Sertijab) Ketua DK LPS di Kantor LPS, Equity Tower, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Selain itu, Purbaya yang juga merupakan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini memastikan bahwa dirinya akan terus membersamai Anggito dalam di sektor keuangan.

    “Dan saya kan di KSSK juga, jadi dia akan lepas sendirian. Saya kendalikan dari sana juga. Kita diskusi di sana nanti di KSSK supaya semuanya bagus,” ujarnya.

    Selain itu, Purbaya mengingatkan agar LPS ke depan juga terus melakukan asesmen terhadap perbankan. Hasil asesmen harus tepat dan transparan, serta tepat waktu.

    “(Pesannya) tetap kreatif, laporan apa adanya, ases (assessment) kondisi perbankan dengan benar. Kalau nggak, nanti saya yang lebih tahu soalnya. Awas kalau mereka nggak tahu,” ujar Purbaya.

    Ia juga mengingatkan mengingatkan bahwa Anggito punya tantangan besar sebagai Ketua LPS yakni melaksanakan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi di tahun 2028. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    (shc/hns)

  • Anggito Abimanyu Bos Baru LPS: Saya Masih Belajar

    Anggito Abimanyu Bos Baru LPS: Saya Masih Belajar

    Jakarta –

    Anggito Abimanyu resmi menjabat Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Anggito pun sudah serah terima jabatan (sertijab) dari Plt Ketua DK LPS Didik Madiyono Kantor LPS, Rabu malam (8/10/2025).

    Usai sertijab, Anggito mengatakan dirinya belum bisa berkomentar banyak menyangkut perannya sebagai Ketua LPS. Ia juga meminta waktu untuk belajar terlebih dulu.

    “Saya masih belum ya, saya masih belajar, masih belajar dulu. Beri saya waktu untuk mempelajari, karena LPS ini kan masih baru ya buat saya,” kata Anggito di Kantor LPS, Equity Tower, Jakarta.

    Anggito mengatakan, dirinya harus belajar dulu bagaimana meningkatkan kualitas dari organisasi tersebut, khususnya dalam rangka untuk mendukung stabilisasi sektor keuangan.

    “Saya harus belajar dulu bagaimana meningkatkan kualitas dari organisasi ini dalam langkah untuk mendukung stabilisasi sektor keuangan, baik di perbankan maupun di asuransi,” ujar mantan Wakil Menteri Keuangan itu.

    Kemudian saat ditanya menyangkut Program Penjaminan Polis (PPP) yang menjadi mandat besar LPS pada 2028, ia juga belum dapat berbicara banyak. Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa skema yang dibahas dalam rangka pelaksanaannya ke depan.

    “Saya tahu sudah ada di UU P2SK, di materi itu, di penyusunan DPR juga sudah ada. Cuman kan pilihannya masih banyak ya, skenarionya. Tadi Pak Didik bilang ada yang stages, ada yang sekaligus, ada yang lain. Saya belum bisa mengertikan apa namanya posisi LPS,” terang Anggito.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah Anggota DK LPS periode 2025-2030 di Istana Negara, setelah dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2025. Anggito Abimanyu yang dulu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, dilantik Prabowo sebagai Ketua DK LPS.

    (shc/hns)

  • Ekspresi Anggito Abimanyu yang Resmi Jabat Bos Baru LPS

    Ekspresi Anggito Abimanyu yang Resmi Jabat Bos Baru LPS

    Foto Bisnis

    Andhika Prasetia – detikFinance

    Rabu, 08 Okt 2025 20:52 WIB

    Jakarta – Anggito Abimanyu resmi menjabat Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjadi Menkeu.

  • Siap-siap! Anggito Bos Baru LPS Bakal Hadapi Tantangan Ini

    Siap-siap! Anggito Bos Baru LPS Bakal Hadapi Tantangan Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan sekaligus Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tantangan yang akan dihadapi Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Purbaya mengingatkan bahwa pada tahun 2028 akan mulai dilaksanakan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Tantangan LPS kan sebentar lagi ada itu Program Penjaminan Polis tahun 2028,” kata Purbaya, ditemui di Kantor LPS, Equity Tower, SCBD, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Selain itu, ia juga mengingatkan agar LPS ke depan juga terus melakukan assesmen terhadap perbankan. Hasil asesmen harus tepat dan transparan, serta tepat waktu.

    “Mesti lihat terus kondisi perbankan seperti apa. Biasanya kadang-kadang agak telat. Kita harapkan ke depan lebih cepat dibanding sebelumnya,” ujarnya.

    Ia juga berpesan agar Anggito sebagai ketua LPS yang baru tetap kreatif dan transparan. Adapun transparan yang dimaksud ialah mengembangkan instrumen-instrumen menyesuaikan dengan kondisi perbankan dan perekonomian.

    “Instrumen-instrumen yang kita kembangkan untuk melihat kondisi perbankan dan perekonomian itu lebih advance dibandingkan tempat lain yang ada di KSSK. Nah itu harus dikembangkan terus ke depan, biar pegawai-pegawai tetap rajin, research dan mencari terobosan-terobosan baru untuk melihat gimana sih kondisi sistem perekonomian ke depan,” jelas Purbaya.

    Di sisi lain, Purbaya juga meyakini bahwa Anggito dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab, Anggito sendiri bukanlah orang baru di lingkungan tersebut.

    “Dia kan sudah cukup senior juga, harusnya nggak terlalu sulit untuk menjalankan tugasnya di LPS. Dan saya kan di KSSK juga, jadi dia akan lepas sendirian. Saya kendalikan dari sana juga. Kita diskusi di sana nanti di KSSK supaya semuanya bagus,” kata Purbaya.

    (shc/hns)

  • Istana: Tim Reformasi Polri Bentukan Prabowo Bakal Diumumkan Pekan ini

    Istana: Tim Reformasi Polri Bentukan Prabowo Bakal Diumumkan Pekan ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Komite Reformasi Polri tidak ikut dilantik bersamaan dengan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Dia menegaskan, pelantikan komite tersebut akan dilakukan pada hari khusus yang sudah disiapkan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Tunggu tanggal mainnya, nanti ada hari khususnya. Insyaallah pekan ini,” kata Prasetyo saat ditanya usai menghadiri pelantikan gubernur Papua, wakil menteri, kepala dan wakil kepala BP BUMN, serta Dewan Komisioner LPS.

    Prasetyo menyebutkan, Komite Reformasi Polri akan beranggotakan sembilan orang yang berasal dari beragam latar belakang. 

    “Ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian,” ujarnya.

    Komite Reformasi Polri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Pemerintah berharap kehadiran komite ini dapat memberi rekomendasi strategis terkait perbaikan struktur, fungsi, dan budaya kerja di tubuh Polri.

    Saat ditanya apakah ada mantan Kapolri yang masuk dalam susunan komite, Prasetyo enggan menjawab.

    “Nanti tunggu nama-namanya,” katanya.

    Mensesneg juga membantah kabar bahwa Presiden menolak nama-nama calon anggota yang diajukan Kapolri.

    “Kata siapa? Info dari mana? Pak Kapolri tidak pernah mengajukan nama dan tidak pernah kemudian ada penolakan,” tegasnya.

  • Tetap Kreatif, Laporan Apa Adanya

    Tetap Kreatif, Laporan Apa Adanya

    Jakarta –

    Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan Rabu malam ini (8/10/2025).

    Sertijab ini akan dilakukan oleh Plt. DK Ketua LPS Didik Madiyono kepada Ketua LPS yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Anggito Abimanyu.

    Sertijab disaksikan para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Salah satunya ialah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga merupakan Ketua KSSK dan mantan Kepala DK LPS.

    Terpantau di Kantor LPS di Equity Tower, SCBD, Jakarta, Anggito telah tiba di kantor barunya pada sekitar pukul 19.00. Tidak lama berselang, hadir pula Purbaya di lokasi.

    Sebelum masuk ke ruangan, Purbaya menyempatkan diri untuk menyampaikan sejumlah pesan untuk Ketua DK LPS yang baru.

    “(Pesannya) tetap kreatif, laporan apa adanya, asess (assessment) kondisi perbankan dengan benar,” ujar Purbaya, ditemui di lokasi.

    Purbaya juga memberi peringatan kepada Kepala DK LPS yang baru agar jujur dalam bekerja dan membuat pelaporan yang transparan.

    “Kalau nggak, nanti saya yang lebih tahu soalnya. Awas kalau mereka nggak tahu,” kata Purbaya sembari tersenyum.

    Dalam kesempatan tersebut, juga turut hadir beberapa perwakilan anggota KSSK lainnya, antara lain Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    Kemudian juga ada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sekaligus ex officio LPS, Dian Ediana Rae, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Fauzih Amro, Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Haika, hingga Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daniel Lumban Tobing.

    Sebagai informasi, pada siang hari ini Presiden RI Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah Anggota DK LPS periode 2025-2030 di Istana Negara, setelah dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2025.

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner (ADK) LPS yang terdiri dari:

    1. Anggito Abimanyu, sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS
    2. Farid Azhar Nasution, sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS
    3. Doddy Zulverdi, sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank
    4. Ferdinan D Purba, sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Polis
    5. Aida S Budiman, Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Bank Indonesia
    6. Suminto, Anggota Dewan Komisioner LPS LPS ex-officio Kementerian Keuangan

    Dengan pengangkatan ADK ini maka Dewan Komisioner LPS saat ini berjumlah 7 anggota dimana satu lagi, yaitu Dian Ediana Rae masih menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Otoritas Jasa Keuangan.

    Pengangkatan ADK ini untuk menggantikan pejabat yang sudah selesai masa tugasnya, yaitu Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, dan Luky Alfirman, Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan.

    Didik Madiyono juga merangkap sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS sejak pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa dari Ketua Dewan Komisioner LPS yang dilantik Presiden Prabowo menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 8 September 2025.

    (shc/hns)

  • Istana : Wamen Kartika Wirjoatmodjo Selesai Tugas Imbas Pembentukan BP BUMN

    Istana : Wamen Kartika Wirjoatmodjo Selesai Tugas Imbas Pembentukan BP BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Kartika Wirjoatmodjo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, tidak dicopot dari jabatannya, tetapi telah menyelesaikan tugasnya seiring dengan restrukturisasi kelembagaan BUMN.

    Hal itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” kata Prasetyo singkat saat ditanya soal status Kartika Wirjoatmodjo setelah pemerintah membentuk Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada hari ini melantik Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN serta Aminuddin Maruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Pembentukan lembaga baru ini sekaligus menandai pergeseran tata kelola BUMN, di mana fungsi pengawasan dan pengaturan akan lebih terpusat di BP BUMN, bukan lagi melalui kementerian.

    Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir pada periode Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, dan sempat melanjutkan tugasnya di awal Kabinet Merah Putih sebelum peralihan struktur kelembagaan dilakukan.

    Dengan terbentuknya BP BUMN, jabatan wakil menteri yang sebelumnya ada di Kementerian BUMN secara resmi tidak lagi digunakan.

    Melansir laman resmi Kementerian BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2024. Pria yang akrab disapa Tiko itu melanjutkan jabatan sebelumnya sebagai Wakil Menteri BUMN pada periode 2019-2024.

    Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, Tiko memimpin beberapa institusi keuangan ternama di Indonesia, yakni sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2016-2019, Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2015-2016, Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2014-2015, Presiden Direktur & CEO PT Indonesia Infrastructure Finance pada 2011-2013, serta pengalaman profesional lainnya di bidang keuangan.

    Kartika lahir di Surabaya pada 18 Juli 1973 dan menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia pada 1996. Tiko kemudian melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar MBA dari Erasmus University Rotterdam pada 2001.

  • Anggito Abimanyu Resmi Jabat Ketua Dewan Komisioner LPS, Intip Kekayaannya – Page 3

    Anggito Abimanyu Resmi Jabat Ketua Dewan Komisioner LPS, Intip Kekayaannya – Page 3

    Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggita Abimanyu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

    Ia telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 18 Januari 2025 untuk periode 2024 sebagai Wakil Menteri Keuangan. Dari laporan itu diketahui,total kekayaan Anggito Abimanyu mencapai Rp 21,45 miliar. Hal menarik yakni dia tidak memiliki utang.

    Berikut rincian kekayaan Anggito Abimanyu:

    A.Tanah dan Bangunan

    Anggito tercatat memiliki empat unit tanah dan bangunan senilai Rp 18,30 miliar.  Tanah dan bangunan itu merupakan hasil sendiri yang tersebar di Sleman, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

    B.Alat Transportasi dan Mesin

    Anggito memiliki mobil Nissan Serena tahun 20100 senilai Rp 70 juta

    C.Harta Bergerak Lainnya

    Ia tercatat tidak memiliki harta bergerak lainnya

    D.Surat Berharga

    Anggito memiliki surat berharga senilai Rp 1,88 miliar

    E.Kas dan Setara Kas

    Ia genggam kas dan setara kas senilai Rp 1,19 miliar

    F.Harta Lainnya

    Tercatat ia tidak memiliki harta lainnya.

    Dengan demikian, total kekayaan Anggito Abimanyu mencapai Rp 21,45 miliar.

  • 9 Lengkap! Ini 25 Pejabat dan 10 Dubes yang Dilantik Prabowo Hari Ini Nasional

    9 Lengkap! Ini 25 Pejabat dan 10 Dubes yang Dilantik Prabowo Hari Ini Nasional

    Lengkap! Ini 25 Pejabat dan 10 Dubes yang Dilantik Prabowo Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik 25 nama pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025).
    Pelantikan tersebut meliputi dua wakil menteri; gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2025-2030; pimpinan Badan Pengaturan (BP) BUMN; Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; dan Asisten Khusus Presiden.
    Prabowo juga melantik 10 Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk sejumlah negara sahabat.
    Adapun pelantikan dua wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Lalu, pelantikan dubes RI berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.
    Pelantikan Kepala Badan dan Wakil Kepala BP BUMN berdasarkan Keppres 109P Tahun 2025. Selanjutnya, pelantikan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua berdasarkan Keppres 110P Tahun 2025.
    Kemudian, pelantikan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keppres 111P Tahun 2025. Dan pengangkatan Asisten Khusus Presiden tertuang dalam Keppres 33M Tahun 2025.
    Berikut 25 pejabat negara dan 10 Dubes RI yang dilantik Prabowo pada Rabu (8/10/2025):
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto melantik 10 Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Duta besar tersebut sebelumnya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Prabowo Lantik 10 Duta Besar dan 1 Wadubes, Ini Daftar Lengkapnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

    Selain itu, Presiden juga menandatangani Keppres Nomor 113 P Tahun 2025 yang mengatur penugasan Wakil Duta Besar RI di Beijing, Republik Rakyat China (RRC). Prabowo menugaskan Irine sebagai tokoh yang mengisi posisi tersebut. 

    Sebelumnya, sejumlah tokoh sudah mulai berdatangan ke Komplek Istana Kepresidenan sejak pukul 12.30 WIB. Salah satunya Anggito Abimanyu yang dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Adapun 10 duta besar yang dilantik adalah:

    1. Berlian Helmy sebagai Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku)

    2. Kuncoro Giri Waseso sebagai Dubes RI untuk Mesir (Kairo)

    3. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Dubes RI untuk Qatar (Doha) 

    4. Lukman Hakim Siregar sebagai Dubes RI untuk Suriah (Damaskus)

    5. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    6. Adam Mulawarman Tugio sebagai Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    7. Hotmangaradja Pandjaitan sebagai Dubes RI untuk Singapura

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo sebagai Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur)

    9. Listyowati sebagai Dubes RI untuk Bangladesh, merangkap Nepal (Dhaka)

    10. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (Brussel)