Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPS

  • Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak takut dengan siapapun, karena dekat banyak para pengambil keputusan dari beberapa rezim.

    Purbaya mengaku sudah pernah membantu maupun menjadi bawahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, Menko Perekonomian 2009—2014 Hatta Rajasa, Menko Perekonomian 2014 Chairul Tanjung, hingga Menko Marves 2016—2024 Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi, saya sudah biasa bergaul dengan top-top thinker-nya di Indonesia. Saya enggak pernah takut sama siapa saja jadinya. Saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan,” ungkap Purbaya dalam forum Investor Daily Summit 2025, Jakarta, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Dia pun memuji Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo juga terampil mengambil keputusan.

    Purbaya bahkan cara kepala negara dan pemerintahan itu memilihnya menjadi menteri keuangan. Dia mengaku sempat ‘menakut-nakuti’ Prabowo akan terjadi pergantian kekuasaan apabila arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah.

    Dia mengaku sempat dipanggil Prabowo bersama sekitar empat orang lain ke Hambalang, Bogor pada Jumat (5/9/2025). Saat itu, sambungnya, Prabowo memberi pemaparan hingga tiga.

    Esoknya, Sabtu (6/9/2025), kepala negara dan pemerintah itu kembali memberikan pemaparan. Selama itu, Purbaya hanya diam tanpa menanggapi.

    Pada hari ketiga, Minggu (7/9/2025), Purbaya dan empat orang lainnya kembali berkumpul di Hambalang. Kala itu, dia tidak mau diam lagi.

    “Kalau hari Minggu, waktu itu saya enggak ngomong, ya sudah lah, enggak ada kans untuk bicara lagi. Waktu ketemu, rapatnya berlima. Begini, begini, begini, saya bilang tadi, saya takut-takuti, ‘Februari Pak [bakal pergantian kekuasaan],’ ‘Oh gitu ya?’ Nah itu, recipe to my success, kita takut-takutin dia,” ungkap Purbaya.

    Dia memberikan data-data ekonomi dari Presiden ke-2 Suharto hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dari waktu ke waktu, selalu ada masa ekspansi ekonomi sekitar tujuh tahun dan masa resesi atau penurunan ekonomi sekitar satu tahun.

    Purbaya menjelaskan jika otoritas salah mengambil keputusan pada saat masa penurunan atau krisis ekonomi maka bisa terjadi pergantian kekuasaan. Dia menilai itu yang terjadi waktu kejatuhan Presiden ke-2 Suharto dan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengklaim masa penurunan ekonomi Era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008—2009 dan Era Presiden ke-7 Jokowi pada 2016 bisa menghindari pergantian kekuasaan akibat dirinya memberi masukan ke pemerintahan saat itu.

    “Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa ekonomi akan ‘kering’ apabila pertumbuhan uang primer (M0) rendah. Oleh sebab itu, Purbaya selalu menganjurkan agar kebijakan moneter dan fiskal selalu mendukung likuiditas.

    Masalahnya, sambungnya, pertumbuhan uang primer mendekati 0% pada pertengahan 2025. Dia pun tidak heran apabila sempat terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar di Indonesia pada akhir Agustus lalu.

    “Kalau kita tidak berubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu. Semakin lama, semakin parah, dan penghitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan menjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu dari Presiden Prabowo, makanya saya dimasukin, ‘Yawudah lo betulin’,” ungkapnya.

    Ternyata setelah menyampaikan itu, esoknya atau Senin (8/9/2025), Prabowo melantiknya menjadi menteri keuangan, ganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat selama 14 tahun.

  • Sebulan Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Diusulkan Jadi Cawapres, Begini Responnya!

    Sebulan Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Diusulkan Jadi Cawapres, Begini Responnya!

    GELORA.CO  — Nama Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Tak butuh waktu lama, ekonom yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu langsung menjadi buah bibir di berbagai kalangan.

    Popularitasnya melonjak tajam, bahkan mulai disebut-sebut sebagai salah satu tokoh potensial untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu mendatang.

    Namun, Purbaya menanggapi isu tersebut dengan tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memikirkan peluang politik dan lebih memilih fokus menjalankan tugas barunya di bidang ekonomi.

    “Saya tidak terlalu peduli soal pencalonan atau urusan politik. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Menurutnya, peningkatan popularitas yang terjadi belakangan ini bukan karena faktor politik, melainkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren positif.

    Ia menilai, perbaikan indikator ekonomi seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta penguatan nilai tukar rupiah turut menarik perhatian publik terhadap kinerja pemerintah.

    “Orang mungkin melihat ekonomi sedang membaik, jadi perhatian terhadap kementerian keuangan meningkat. Itu hal yang wajar,” kata Purbaya.

    Ia menambahkan, tugas utama yang diembannya kini adalah memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi nasional.

    Sikap santai Purbaya dinilai mencerminkan karakter teknokrat yang lebih mengutamakan kinerja daripada pencitraan politik.

    Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai, kiprahnya selama di LPS dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda reformasi ekonomi.

    Meskipun demikian, wacana tentang peluang Purbaya di dunia politik praktis tetap mencuat.

    Sejumlah pihak menilai, sosoknya yang dianggap bersih dan berprestasi bisa menjadi representasi kalangan profesional dalam gelanggang politik nasional.

    Namun bagi Purbaya sendiri, sorotan itu tampaknya tak terlalu penting.

    “Saya fokus bekerja. Kalau ekonomi kuat, itu sudah kontribusi terbaik saya untuk negara,” ujarnya menutup pernyataan

  • Menkeu Purbaya Bersiap Potong Belanja Boros di APBN demi Kurangi Utang Indonesia, ASN Bersiap!

    Menkeu Purbaya Bersiap Potong Belanja Boros di APBN demi Kurangi Utang Indonesia, ASN Bersiap!

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan menerapkan strategi optimalisasi uang yang dimiliki sehingga tidak perlu menerbitkan utang baru.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bakal mencoba mengurangi penerbitan utang semaksimal mungkin. Dia menyebut meski akhirnya menarik utang, maka uang yang dipinjam akan dipastikan menciptakan pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin. 

    “Ke depan kita akan coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang enggak perlu-perlu, saya bisa mulai potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tetapi saya memotong program-program yang tidak efisien, yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian tadi diperoleh dari utang. Jadi akan kita menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan,” pungkasnya.

    Adapun secara terperinci, data terbaru DJPPR Kemenkeu itu menunjukkan realisasi utang pemerintah pusat per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun. Perinciannya utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. 

    Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun. 

    Menteri Purbaya mengklaim rasio utang pemerintah Indonesia masih dalam batas aman apabila dibandingkan dengan standar internasional. Dia menyebut rasio utang Indonesia masih di bawah 40% terhadap PDB atau tepatnya 39,86%.

    “Jadi acuannya bukan nilai absolut nominal saja, tapi dibandingkan dengan rasio ekonominya. Kita aman, masih di bawah 40%,” terangnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada acara Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengklaim rasio utang terhadap PDB di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat (AS) hingga Jepang melebihi 100%. 

    “Per akhir Juni [rasio utang] 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20,” terang Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, pada Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025). 

    Namun, apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun. 

    Sementara itu, utang pemerintah pusat pada 2023 per kuartal sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun, Rp6.913,98 triliun serta Rp6.079,17 triliun.

  • Purbaya Janjikan Insentif ke Pegawai Pajak jika Rasio Penerimaan Naik

    Purbaya Janjikan Insentif ke Pegawai Pajak jika Rasio Penerimaan Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan menindak tegas tanpa ampun para pegawai pajak dan bea cukai yang melanggar dan menyalahi profesinya. Sebaliknya, dia menjanjikan insentif bagi mereka apabila bisa meningkatkan realisasi penerimaan negara. 

    Purbaya menyampaikan bahwa ingin memperlakukan aparat pajak, sekaligus bea cukai, dengan adil sesuai dengan kinerjanya. Belum lama ini, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap telah memecat 26 pegawainya yang melanggar etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun. 

    Ke depan, Purbaya akan memberhentikan pegawai pajak maupun bea cukai yang melakukan kecurangan maupun menyalahi amanat profesinya. “Kalau ada yang macam-macam, enggak ada ampun,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada Media Gathering APBN 2026, Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindak kasus-kasus atau pelanggaran pada masa lalu, apabila sudah ada temuannya. Di sisi lain, dia ingin memberikan perlakuan yang adil dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang melaksanakan pekerjaannya dengan hasil optimal. 

    “Nanti kalau bagus sekali misalnya tax ratio-nya sekarang kan sekitar 10% ya, kalau bisa 12%, kita akan kasih insentif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” terang pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut bahwa pemecatan terhadap 26 pegawai pajak terkait dengan pelanggaran etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun. 

    Bimo mengungkapkan pemecatan itu memiliki hubungan dengan 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan. Dia mengakui para petugas pajak itu menangani langsung kasus ratusan penunggak pajak besar yang nilainya mencapai Rp60 triliun tersebut. 

    “Jadi di dalam setiap kita mengurai sebuah masalah, tentu ada memang kita temukan anggota-anggota yang melakukan kecurangan. Kalau sudah terbukti, ya kami berhentikan,” jelas Bimo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025). 

    Dia juga mengungkapkan masih ada 13 pegawai pajak lain yang masih dalam proses pemeriksaan. Bimo memastikan tidak akan segan-segan menindak fiskus yang melakukan penyelewengan. 

  • Bakal Terus Salurkan Stimulus, Pemerintah Umumkan Insentif Tambahan Bulan Ini

    Bakal Terus Salurkan Stimulus, Pemerintah Umumkan Insentif Tambahan Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan terus menambah stimulus kepada masyarakat guna memacu pertumbuhan ekonomi. Dia menyebut pemerintah bakal menambah bantuan stimulus pada bulan ini. 

    Saat ditemui di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Rabu (8/10/2025), Purbaya menyebut pemerintah telah menyalurkan berbagai stimulus ekonomi ke masyarakat. Beberapa di antaranya adalah 8 program akselerasi ekonomi 2025, serta yang berlanjut hingga 2026 maupun khusus untuk penciptaan lapangan kerja. 

    Purbaya mengatakan, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengumumkan stimulus tambahan dalam waktu dekat.

    “Yang gelombang 3 ada lagi yang belum diumumkan. Nanti biar pak Menko Perekonomian yang mengumumkan. Jangan tanya berapa. Bertambah terus, cukup,” ujarnya kepada wartawan di Equity Tower, Sudirman, Jakarta, dikutip Kamis (9/10/2025). 

    Purbaya enggan memerinci lebih lanjut berapa tambahan stimulus yang dimaksud olehnya. Dia juga tak memerinci apabila penambahan itu berupa program baru, atau penambahan anggaran terhadap program yang sudah ada. 

    Akan tetapi, dia memastikan tim teknis yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan membahasnya dalam pekan ini. 

    “Mungkin minggu depan bisa diumumkan, nanti enggak tahu apa Jumat depan depan 18 [Oktober] apa dikelurkan di situ sekaligus, saya enggak tahu. Mungkin paling lambat tanggal 17 diumumkan,” terangnya. 

    Pria yang pernah berkarier di sektor swasta maupun publik itu berharap, stimulus yang telah digelontorkan pemerintah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setidaknya optimisme masyarakat. 

    Salah satu stimulus yang diandalkan olehnya adalah program magang bagi lulusan baru atau fresh graduates, yang masuk dalam daftar 8 program akselerasi ekonomi 2025. 

    Dia berharap program itu bisa mengikis pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. 

    Pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2025 sebesar 115, atau mencapai titik terendah sejak 2022. Salah satu komponen yang masih menunjukkan pesimisme adalah indeks ketersediaan lapangan kerja.

    Menkeu yang baru genap sebulan menjabat itu menyampaikan, kuota awal untuk lulusan baru (fresh graduates) itu sebesar 20.000, dan akan ditambah 20.000 lagi seiring waktu sesuai dengan realisasinya. 

    “Sampai targetnya 100.000. Tapi saya enggak mau mengalokasikan dana terlalu banyak ketika programnya belum terserap atau belum banyak. Jadi itu dalam jangka pendek akan menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek,” ujarnya.

  • Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen terendah sejak 3 tahun terakhir. Rendahnya keyakinan konsumen itu terjadi karena masyakarat mulai pesimistis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan.

    Indeks ketersediaan lapangan kerja menjadi satu-satunya indikator yang berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan di level 92.

    Sementara itu, investasi yang digembar-gemborkan naik ternyata cukup lamban dalam menyerap tenaga kerja. Padahal, kalau merujuk kepada pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum lama ini, ada sekitar 7 juta warga negara Indonesia yang menganggur, belum lagi hingga Agustus 2025 lalu sekitar 44.333 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja PHK.

    Di sisi lain, alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah justru hanya menyediakan program magang bukan kepada mahasiswa tetapi kepada lulusan fresh graduate. Berbagai program deregulasi yang dimulai dari pemberlakukan Online Single Submission (OSS), implementasi Undang-undang Cipta Kerja, hingga berbagai kemudahan dari aspek fiskal, tidak mampu sepenuhnya menyerap angkatan kerja yang tersedia.

    Ironisnya, dari sekitar 7 jutaan pengangguran, kalau merunut pernyataan Menaker Yassierli, 1 juta di antaranya berstatus sebagai sarjana.

    Persoalan semakin pelik kalau melihat struktur tenaga kerja setidaknya sampai Februari 2025 lalu. Pekerja informal tetap mendominasi angkatan kerja Indonesia. Masih merujuk data BPS, statistik juga menunjukkan bahwa sebanyak 86,58 juta orang bekerja di sektor informal dari total angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Itu artinya, hampir 60% orang bekerja di Indonesia berada di sektor informal.

    Sebaliknya, pada periode tersebut juga, hanya 59,19 juta orang yang bekerja di sektor formal atau sebesar 40,60% dari total angkatan kerja. 

    Besaran persentase pekerja sektor informal pun naik dari periode Februari 2024 atau setahun sebelumnya, yakni dari 59,17%. Bahkan, pada Februari 2023 sempat menyentuh 60,12%. 

    Adapun kalau melihat data secara lebih rinci, jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pekerja yang berstatus sebagai buruh, pegawai atau karyawan juga mengalami penurunan secara persentase. Sekadar contoh, pada Februari 2025 lalu jumlah penduduk yang berstatus sebagai buruh, pegawai dan karyawan hanya sebesar 37,08%, turun dibandingkan Febuari 2024 yang tercatat sebesar 37,31%.

    1 dari 7 Anak Muda Menganggur

    Sementara itu, laporan Bank Dunia (World Bank) menyebut generasi muda Asia kesulitan mendapatkan pekerjaan layak termasuk di Indonesia, dengan banyak yang terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah. 

    Dalam laporan pembaruan ekonomi regional yang dirilis Selasa (7/10/2025), Bank Dunia mencatat adanya kesenjangan signifikan antara pekerja muda dan berpengalaman di sejumlah negara Asia. 

    Laporan tersebut memaparkan, di China dan Indonesia, satu dari tujuh anak muda masih menganggur. Lembaga tersebut juga memperingatkan bahwa jumlah penduduk yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan kini lebih besar dibandingkan kelas menengah di sebagian besar negara.

    “Secara umum tingkat ketenagakerjaan tinggi, tetapi anak muda kesulitan menemukan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat di Asia yang mencari kerja memang mendapatkannya, namun banyak yang terjebak di sektor informal atau berproduktivitas rendah,” tulis Bank Dunia.

    Partisipasi angkatan kerja juga masih rendah di negara-negara Pasifik dan di kalangan perempuan. 

    Data yang dipaparkan oleh Bank Dunia itu juga sejalan dengan data BPS, bahwa jumlah penduduk di usaia produktif misalnya 15 -59 tahun mewakili 19,2% dari total tingkat pengangguran terbuka.

    Apa Kata Pengamat?

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengaku tidak heran dengan perkembangan turunnya keyakinan konsumen yang salah satunya dipicu oleh pesimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja. 

    “IKK jatuh ke kisaran 115 karena mesin ekspektasi rumah tangga tertekan dari tiga sisi sekaligus: harga pangan merangkak, pasar kerja terasa sepi, dan porsi cicilan menyita pendapatan,” ujar Syafruddin kepada Bisnis, Rabu (8/10).

    Dia menjelaskan banyak laporan terdahulu yang sudah menunjukkan sinyal pelemahan ekonomi. Contohnya, IKK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merosot ke 90,5 pada September 2025 dengan alasan “harga sembako naik” dan “kondisi kerja sulit”.

    Selain itu, Bank Indonesia sudah memberi peringatan sejak Agustus: IKK turun ke 117,2, sedangkan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) berada di zona pesimis di sekitar 93, yang menandai persepsi bahwa lowongan menyempit.

    Pada saat yang sama, sambungnya, porsi pendapatan yang tersedot cicilan meningkat, sehingga rumah tangga menahan belanja besar. “Kombinasi tekanan biaya hidup, akses kerja yang dirasa makin sulit, dan ruang belanja yang mengecil mendorong konsumen menilai masa kini berat dan masa depan belum meyakinkan—cukup untuk menyeret IKK ke titik terendah dalam sekitar 3,5 tahun,” jelas Syafruddin.

    Dalam IKK, salah satu komponen yang dinilai adalah ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Sejak Mei 2025, indeks ketersediaan lapangan kerja (IKLK) terus berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan.

    IKLK berada di level 92 pada September 2025. Angka itu turun dari bulan sebelumnya atau Agustus 2025, yang berada di level 93,2. Padahal, pemerintah telah meluncurkan berbagai program stimulus untuk menjaga daya beli dan menciptakan lapangan kerja, seperti program magang fresh graduate, pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk sektor pariwisata dan padat karya, iuran JKK dan JKM untuk lepas, hingga Padat Karya Tunai.

    Syafruddin menilai program-program tersebut belum mengangkat ekspektasi ketersediaan kerja secara signifikan karena sebagian besar stimulus masih bersifat mereduksi biaya dan menyerap tenaga kerja sementara, bukan menambah pesanan produksi yang memicu perekrutan permanen.

    Dia mencontohkan, program Padat Karya Tunai memang membantu masyarakat berpendapatan rendah, tetapi bersifat harian dan jangka pendek sehingga tidak cukup kuat untuk mengubah persepsi peluang kerja di masyarakat. Begitu pula insentif PPh 21 DTP dan diskon iuran JKK/JKM yang menurunkan beban perusahaan dan pekerja, namun dinilai tidak otomatis mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja.

    “Tanpa lonjakan order yang jelas—entah dari ekspor, pariwisata, pengadaan pemerintah yang membeli output UKM, atau proyek bernilai tambah—perusahaan cenderung menunda kontrak baru. Hasilnya, publik masih membaca sinyal pasar kerja sebagai ‘ketat,’ dan IKLK bertahan di bawah 100 walau stimulus diumumkan,” tutup Syafruddin.

  • Menkes Budi Gunadi: Data Kasus Keracunan MBG Dipantau Harian

    Menkes Budi Gunadi: Data Kasus Keracunan MBG Dipantau Harian

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa data terkait kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terkumpul dan sedang dipantau secara harian oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Menurutnya, data tersebut akan dibuka untuk publik setelah dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta Pengucapan Sumpah/Janji Dewan Komisioner LPS di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

    “Sudah ada datanya, sudah kita share kepada BGN. Nanti yang mengeluarkan [data MBG] BGN. Tapi datanya kan kita tiap hari sudah masuk,” ujar Budi

    Dia menjelaskan sumber data utama yang dihimpun Kemenkes tetap berasal dari laporan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah atau puskesmas. 

    “Data dari Kemenkes, karena laporan ini kan masuk di puskesmas,” katanya. 

    Dia menambahkan Kemenkes kini tengah melakukan proses pencocokan antara data laporan puskesmas dan sekolah yang teridentifikasi dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

    “Kita dapatnya di puskesmasnya, kemudian kita sudah link ke sekolahnya karena kita screening SPPG-nya. Dan ini memang utamanya di BGN,” ujarnya.

    Terkait akses publik terhadap data tersebut, Budi memastikan pemerintah sedang menyiapkan mekanisme agar masyarakat dapat memantau perkembangan kasus secara transparan. 

    Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan kasus keracunan MBG dilakukan secara terbuka dan berbasis data, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

    “Nanti sama-sama kita atur biar bisa dibuka,” kata Budi.

  • Patriot Bond Bakal Untungkan Danantara karena Risikonya Kecil

    Patriot Bond Bakal Untungkan Danantara karena Risikonya Kecil

    GELORA.CO -Patriot Bond dapat memberikan keuntungan signifikan bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Hal itu diyakini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Menurutnya, risiko yang ditimbulkan kecil dan menguntungkan bagi Danantara. Ia menegaskan akan tetap mengawasi penggunaan obligasi tersebut, seiring dengan status Menkeu Purbaya selaku jajaran Dewan Pengawas Danantara.

    “Danantara mah untung kalau pakai Patriot Bond. Saya awasi saja dari jauh, tapi rasanya sih risikonya kecil dan menguntungkan untuk Danantara,” ujar Purbaya seusai melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Rabu malam, 8 Oktober 2025.

    Patriot Bond dikenal sebagai instrumen pembiayaan strategis yang umum digunakan di negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional. Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri dengan tenor lima dan tujuh tahun, masing-masing menawarkan imbal hasil sebesar dua persen.

    Purbaya sendiri mengakui bahwa ia belum membedah lebih detail lagi terkait dengan Patriot Bond. Penerbitan obligasi tersebut menjadi urusan antara Danantara Indonesia dengan investor.

    Patriot Bond diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri dengan jangka tenor lima tahun dan tujuh tahun, yang keduanya menawarkan imbal hasil sebesar dua persen.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, mengatakan skema pembiayaan Patriot Bonds saat ini sudah mengumpulkan dana sebesar Rp 50 triliun,yang akan digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).

  • Ini Alasan Menlu Sugiono Lantik Wakil Dubes untuk China

    Ini Alasan Menlu Sugiono Lantik Wakil Dubes untuk China

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan terkait penunjukan wakil duta besar di Beijing merupakan bagian dari penguatan struktur diplomatik Indonesia di Republik Rakyat China.

    Hal ini disampaikan olehnya usai menghadiri Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta Pengucapan Sumpah/Janji Dewan Komisioner LPS di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

    “Ya, karena Republik China merupakan satu negara yang besar. Kemudian banyak juga beban-beban pekerjaan yang kami kira perlu mendapatkan jabatan tambahan perkuatan. Dan kita juga akan membuka satu lagi konsulat jenderal di sana. Jadi saya kira secara organisasi harus dilakukan perkuatan,” jelasnya.

    Dia pun mengatakan bahwa para duta besar yang dilantik merupakan bagian dari 31 calon duta besar yang sebelumnya telah menjalani fit and proper test di DPR RI.

    “Ini bagian dari yang 31 dan rencananya nanti ini juga akan terus kita lakukan secara bertahap sesuai dengan agreement yang diberikan oleh masing-masing negara akreditasi. Karena semua sampainya itu tiba-tiba tidak bersamaan,” terangnya.

    Dia menambahkan, pelantikan para duta besar akan terus dilakukan secara bertahap seiring dengan selesainya proses persetujuan dari negara penerima.

    Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga tengah mempersiapkan usulan nama-nama calon duta besar untuk semester berikutnya guna mengisi posisi yang akan berakhir masa tugasnya.

    Termasuk, terkait posisi Kepala Protokol Negara, Sugiono memastikan jabatan tersebut sudah disiapkan penggantinya.

    “Sudah ada calonnya, karena itu kan dijabat oleh Dirjen Protokol dan Konsuler,” tandas Sugiono.

  • 3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
    Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
    Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
    Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
    Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
    Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
    Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
    Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
    Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
    Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
    Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
    Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
    Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
    Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
    1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
    Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
    Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
    Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
    Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
    Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
    Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
    Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
    Ketua merangkap anggota
    : Anggito Abimanyu
    Wakil Ketua merangkap anggota
    : Farid Azhar Nasution
    Anggota
    Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
    Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
    1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
    2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
    3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
    4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
    5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
    6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
    7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
    8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
    9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
    10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
    Wakil Duta Besar
    1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.