Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPP

  • KSP dan RRI dukung implementasi astacita

    KSP dan RRI dukung implementasi astacita

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) mengimplementasikan visi dan misi Kabinet Merah Putih, terutama dalam mewujudkan astacita yang menjadi landasan pemerintahan saat ini.

    Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto mengatakan bahwa KSP bertugas mengawal jalannya kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

    “Sebagai referee unit Presiden, KSP bertugas untuk mengawal implementasi visi dan misi pemerintahan Kabinet Merah Putih dengan astacita sebagai misi untuk mencapai visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” kata A.M. Putranto dalam forum diskusi bertajuk Kolaborasi RRI News dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk Penguatan Komunikasi Publik Menuju Astacita di Jakarta, Jumat.

    Salah satu inisiatif strategis yang dia soroti adalah kebijakan delapan program percepatan. Kedelapan kebijakan tersebut termasuk penyediaan makanan bergizi gratis dan pembentukan badan penerimaan negara untuk meningkatkan pendapatan nasional.

    Ia juga mengungkapkan bahwa KSP telah melakukan transformasi dengan membentuk lima kedeputian yang masing-masing membawahi kementerian-kementerian terkait.

    Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang lebih terkoordinasi dan efektif.

    Wijaya juga mengapresiasi forum tersebut sebagai upaya untuk membangun kolaborasi dalam pemberitaan melalui RRI News online.

    Dengan demikian, kata dia, program dan kegiatan serta kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PTPN buat “Inkubator Agripreneur Tebu” tingkatkan ketahanan pangan

    PTPN buat “Inkubator Agripreneur Tebu” tingkatkan ketahanan pangan

    Ini bagian dari ekosistem yang kami bangun, dimana kami memanggil Gen Z yang punya semangat. Syaratnya punya semangat saja dan lulus seleksi

    Kediri (ANTARA) – PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan membuat kebijakan dengan program Inkubator Agripreneur Tebu sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk mewujudkan swasembada gula.

    Direktur Utama PTPN III Holding Perkebunan Moh Abdul Ghani mengungkapkan bahwa program Inkubator Agripreneur Tebu ini dimaksudkan mendidik mereka menjadi pengusaha di industri perkebunan khususnya di tanaman tebu.

    “Jadi, mereka menjadi petani entrepreneur yang akan mengelola 10-50 hektare lahan yang itu kerja sama dengan pabrik gula di lingkungan PT SGN (Sinegi Gula Nusantara). Mereka nanti akan mengelola sumber daya baik modal yang akan dibantu Himbara (Himpunan bank milik negara), dibantu juga ekosistem agropreneur oleh Pupuk Indonesia. Nantinya kolaborasi. Mereka menanam tebu, mengelola tebu dan hasilnya diolah di pabrik gula di SGN,” katanya dalam acara talkshow agripreneur tebu batch 2#Kediri di Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) bersama sejumlah kementerian telah meluncurkan gerakan menuju swasembada gula dengan kick off Program Menuju Swasembada Gula Nasional (Manis) di areal perkebunan tebu Pabrik Gula Djatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 20 November 2024. Dengan adanya kolaborasi bersama tentunya harapan untuk bisa mencapai swasembada pangan bisa terealisasi.

    Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) Mahmudi menambahkan agripreneur tebu menjadi satu bagian penguatan ekosistem tebu dengan melibatkan generasi generasi Z (Gen Z).

    “Ini bagian dari ekosistem yang kami bangun, dimana kami memanggil Gen Z yang punya semangat. Syaratnya punya semangat saja dan lulus seleksi,” kata dia.

    Ia menambahkan untuk ke depan mereka diharapkan bisa mengelola dan bukan sebagai petani. Ada lahan 50-100 hektare untuk 10-20 orang, yang artinya rasionya masing-masing satu orang 5 hektare.

    “Dengan penuh teknologi, mekanisasi, digitalisasi mereka hadir dengan mengelola tanaman ini dengan pendekatan teknologi. Yang kami harapkan ini menjamin keberlanjutan industri gula ke depan lebih baik lagi,” kata dia.

    Perusahaan saat ini melakukan proyek percontohan di tiga lokasi yakni Pekalongan, Jawa Tengah, kemudian Madiun dan Kediri, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena industri perkebunan tebu yang besar.

    “Lahan ada di Pekalongan, Kediri dan Madiun yang tentunya sesuai ketersediaan. Jadi, untuk fasilitasi mereka dan sudah penuh dengan dukungan. Ini juga sesuai arahan dari Menteri BUMN termasuk yang dari Pupuk Indonesia. Kami bersama-sama mendukung agripreneur ini, untuk memastikan tidak ada kendala di lapangan,” kata dia.

    Ia menegaskan bahwa untuk awal masing-masing dipilih 10 orang. Mereka akan diberi pendampingan selama satu tahun penuh, diberikan biaya hidup serta tempat berkumpul (basecamp). Nantinya di tahun pertama mereka bisa mendapatkan hasil dari yang sudah dikerjakan dan setelah itu bisa tumbuh sendiri.

    Para peserta akan mendapatkan berbagai pelatihan teknis, dukungan bisnis, serta pendampingan dari ahli, yang akan memperkuat kapasitas mereka dalam membangun usaha tani yang berdampak positif pada sektor pertanian Indonesia.

    Program ini terdiri dari beberapa tahapan antara lain seleksi awal, bootcamp, pelatihan lapangan, pendampingan ahli, inkubasi usaha, serta pendanaan dan kemitraan. Keseluruhan dari tahapan tersebut saling mendukung untuk menghasilkan petani muda yang siap bersaing dan berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional.

    Sebelumnya, PT Sinergi Gula Nusantara bersama dengan PT LPP Agro Nusantara juga telah sukses menyelenggarakan serangkaian program inkubator Agripreneur Tebu Batch 1 di Pekalongan. Pada batch ini terpilih 10 peserta terbaik sebagai calon agripreneur tebu yang dilantik langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifi Hasan.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan

    Komisi VII DPR dorong ANTARA-RRI tingkatkan kreativitas pemberitaan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong agar lembaga penyiaran dan kantor berita, mulai dari LKBN ANTARA, LPP TVRI, dan LPP RRI, untuk meningkatkan kreativitas produk pemberitaan.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim berharap lembaga milik negara itu mampu bersaing dengan lembaga pemberitaan lainnya dengan produk pemberitaan dan program yang kreatif dan diminati masyarakat.

    “Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Chusnunia saat membacakan kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan ketiga lembaga tersebut juga perlu menyusun tantangan dan hambatan terkait pengembangan program dan peningkatan kualitas baik secara regulasi, birokrasi, maupun anggaran yang hasilnya diserahkan kepada Komisi VII DPR RI.

    Di samping itu, dia meminta agar ANTARA, TVRI, dan RRI untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI tersebut.

    Adapun sejumlah masukan dari para legislator itu mulai dari usulan agar ketiga lembaga itu digabung menjadi satu guna menghindari program yang serupa. Selain itu, ada juga usulan agar lembaga-lembaga penyiaran itu bisa mencari pendapatan mandiri tanpa mengandalkan APBN.

    Menurut dia, Komisi VII DPR RI juga menerima penjelasan mengenai alokasi pagu anggaran LKBN ANTARA Tahun Anggaran 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, di mana target pendapatannya pada tahun 2025 sebesar Rp547,99 miliar.

    “Komisi VII DPR RI meminta LPP TVRI, LPP RRI, dan Perum LKBN ANTARA Untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama lima hari,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR minta ANTARA, TVRI, dan RRI tak memikirkan kompetisi dengan swasta

    DPR minta ANTARA, TVRI, dan RRI tak memikirkan kompetisi dengan swasta

    Rasanya kurang pas kalau memosisikan diri atau berkompetisi dengan tv swasta, radio swasta, ataupun dengan media ‘online’ (dalam jaringan), karena menurut saya tidak ‘apple to apple’ (sama, red.)

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI) untuk tidak memikirkan kompetisi dengan swasta dalam menjalankan tugasnya.

    “Rasanya kurang pas kalau memosisikan diri atau berkompetisi dengan tv swasta, radio swasta, ataupun dengan media online (dalam jaringan), karena menurut saya tidak apple to apple (sama, red.),” kata Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Menurut Putra, baik ANTARA, TVRI, dan RRI lebih baik berfokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing, yakni dampak dan pengaruh kontennya terhadap masyarakat Indonesia.

    “Saya tidak ingin mendengar rating, share-nya, programnya, tetapi apa yang sudah dibuat, ini ada tiga shaf (ANTARA, TVRI, dan RRI), terhadap masyarakat, konstituen, kesejahteraan, literasi, menekan tayangan pornografi, judi online, dan sebagainya. Itu lebih ke sana sebenarnya,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, dia meminta ANTARA, TVRI, dan RRI untuk menjelaskan pengaruh konten yang sudah diproduksi terhadap masyarakat kepada Komisi VII DPR RI.

    “Terutama agar kami bisa memonitor di dapil (daerah pemilihan, red.) kami. Contohnya Jakarta Timur, tolong dong kasih, kirim ke saya kalau diizinkan oleh pimpinan, apa dampak dan pengaruh yang sudah dibikin di Jakarta Timur, Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR usul ANTARA, TVRI dan RRI digabung jadi satu lembaga

    Komisi VII DPR usul ANTARA, TVRI dan RRI digabung jadi satu lembaga

    “Ketiga ini perlu digabung sehingga tidak ada redundant program. Apa yang dilakukan RRI tidak dilakukan TVRI, tapi sepanjang tak digabung maka akan ada redundant (pengulangan) program,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan LPP RRI, digabung menjadi satu lembaga.

    Menurut dia ketiga lembaga itu perlu digabung dan difungsikan menjadi satu fungsi sebagai lembaga penyiaran yang bisa mempunyai daya saing dengan lembaga penyiaran swasta.

    “Ketiga ini perlu digabung sehingga tidak ada redundant program. Apa yang dilakukan RRI tidak dilakukan TVRI, tapi sepanjang tak digabung maka akan ada redundansi (pengulangan) program,” kata Lamhot saat rapat dengar pendapat dengan ANTARA, TVRI, RRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa penggabungan tersebut perlu dibahas secara detil dalam rapat dengar pendapat selanjutnya. Menurut dia, portofolio ketiga lembaga tersebut juga perlu dikaji karena terdiri dari satu lembaga BUMN dan dua non BUMN.

    Jika berbicara mengenai pemberitaan soal kebangsaan, menurut dia, lembaga penyiaran swasta juga melakukannya. Bahkan dalam kunjungan-kunjungan Presiden, sering kali media yang dicari adalah media nonpemerintah.

    Maka dari itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah itu harus bisa kompetitif seperti yang dimiliki negara lain. Selain itu, dia mengusulkan lembaga penyiaran itu perlu diberi porsi untuk beroperasi secara komersil.

    “Porsinya harus diberi lebih besar ke arah lebih komersil, sehingga bisa lebih adaptif, diberi ruang komersil, sehingga bisa menutup operasional,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir mengaku bakal mengikuti apapun yang nantinya bakal menjadi keputusan pemerintah, khususnya terkait penggabungan tiga lembaga itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi

    Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi

    “Selebihnya kami punya rencana tapi belum mampu secara korporasi membiayai sendiri, harapan kami pemerintah bisa mencari model bagaimana kami bisa memperkuat koresponden kami di luar negeri, seperti sebelum era Reformasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengusulkan agar koresponden luar negeri bisa kembali diperkuat seperti sebelum era reformasi, karena pengaruhnya saat itu sudah diakui.

    Ketika masih berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara (Setneg) dan belum menjadi korporasi, dia mengatakan ANTARA memiliki 15 perwakilan di luar negeri. Namun sejak menjadi Perum (perusahaan umum), Kantor ANTARA untuk biro luar negeri menjadi “drop”.

    “Selebihnya kami punya rencana tapi belum mampu secara korporasi membiayai sendiri, harapan kami pemerintah bisa mencari model bagaimana kami bisa memperkuat koresponden kami di luar negeri, seperti sebelum era Reformasi,” kata Munir ketika memaparkan program kerja.

    Saat itu, dia mengatakan ANTARA memiliki koresponden atau perwakilan di negara-negara besar, mulai dari Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Portugal, Inggris, Australia, hingga Mesir. Namun saat ini, kata dia, hanya ada tiga perwakilan ANTARA di luar negeri, yaitu Malaysia, China, dan Jepang.

    Dia menjelaskan bahwa sejak berdiri pada tahun 1937, Kantor Berita ANTARA memproduksi berita teks, foto, video, hingga terus mengembangkan produk-produk jurnalistik kekinian untuk menyesuaikan kebutuhan publik di jaman yang sedang berkembang.

    Menurut dia, pewarta ANTARA tersebar di sekitar tiga per empat kabupaten/kota di Indonesia. Setiap tahunnya, ANTARA pun memproduksi sebanyak 250 ribu berita yang terdistribusi ke kanal-kanal kekinian.

    “Kami masuk ke lini-lini yang memang menjadi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Mungkin bapak-bapak sering melihat media digital kami, media robot kami, serta videotron kami di jalan, di Bogor, Jawa Barat, di rumah sakit, bandara, stasiun, itu bagian kanal kami kepada publik,” kata dia.

    Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI guna membahas program kerja Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI memiliki ruang lingkup yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi.

    Selain dengan LKBN ANTARA, RDP tersebut juga mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan LPP Radio Republik Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Global Berlomba Kembangkan AI, Wamenkomdigi: Seperti Persaingan Bikin Nuklir

    Global Berlomba Kembangkan AI, Wamenkomdigi: Seperti Persaingan Bikin Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut negara-negara global tengah berlomba mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Mirip dengan perlombaan pembuatan senjata nuklir saat perang dingin atau Cold War

    Cold War sendiri adalah periode ketegangan politik dan militer yang terjadi antara Dunia Barat dan Dunia Komunis setelah Perang Dunia II. Pada saat itu, negara-negara global membangun nuklir untuk memperkuat posisi.

    “Sekarang AI itu mirip kayak perlombaan menciptakan senjata nuklir pada waktu cold war. Hampir mirip,” kata Nezar dalam Seminar dan Launching Buku Kagama AI di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Tidak hanya soal perlombaan senjata nuklir, Nezar menjelaskan perkembangan AI juga berkesinambungan dengan regulasi yang ada di sebuah negara.

    Nezar menyebut jika terdapat regulasi tentang AI sudah diadopsi oleh masyarakat global, maka pembuat regulasi tersebut akan menjadi pemain dominan yang besar.

    “Itu yang terjadi pada waktu penyusunan undang-undang soal nuklir misalnya,” ujarnya.

    Nezar menuturkan hal tersebut pernah terjadi dengan undang-undang ruang angkasa. Dimana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa syarat untuk meluncurkan sesuatu ke ruang angkasa.

    Salah satunya adalah soal teknologi yang digunakan dan sejumlah aturan-aturan yang dibuat secara global sebelum meluncurkan sesuatu ke ruang angkasa.

    “Nah jadi ada undang-undang itu. Nah AI sekarang ini menjadi satu wilayah bagaimana diperdebatkan di tingkat global. Apa itu yang disebut dengan responsibly AI,” ucapnya.

    Adapun, pada hari ini Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) melalui Komunitas Kagama Artificial Intelligence atau Kagam AI meluncurkan buku tentang AI, Kamis (28/11/2024).

    Buku tersebut berjudul Memahami AI Sebuah Panduan Etik yang ditulis langsung oleh Agus Sudibyo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI.

    Dalam sambutannya, Agus menyebut pentingnya dualitas sikap dalam menghadapi AI. Dua sikap tersebut adalah optimistis sekaligus skeptis dan bersukacita sekaligus waspada.

    “AI suatu teknologi hari ini yang disambut begitu gegap gempita. Euforia terhadap AI seharusnya dibarengi dengan sikap waspada,” ucapnya.

  • Mary Jane hingga Bali Nine

    Mary Jane hingga Bali Nine

    Jakarta –

    Indonesia bakal memindahkan sejumlah narapidana ke negara asalnya. Mereka yang dipindah itu terdiri dari terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dan lima anggota geng narkoba Bali Nine.

    Pemerintah menyebut tidak ada grasi yang diberikan ke para terpidana itu. Para terpidana itu diserahkan ke negara asalnya dengan proses transfer of prisoners.

    Mary Jane Dipulangkan ke Filipina

    Pemulangan Mary Jane pertama kali disampaikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong. Dia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena Mary Jane yang ditangkap dan dihukum di Indonesia akan dipulangkan.

    “I extend my heartfelt gratitude to President Prabowo Subianto and the Indonesian government for their goodwill (Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Indonesia atas niat baik ini),” tulis Bongbong di akun Instagram resminya seperti dilihat, Rabu (20/11/2024).

    Dia mengatakan pemulangan Mary Jane merupakan cerminan persahabatan Indonesia dan Filipina. Dia mengatakan Indonesia dan Filipina sama-sama bersatu dalam komitmen terhadap keadilan dan kasih sayang.

    Bongbong menegaskan Mary Jane bersalah berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia. Namun, katanya, Mary Jane juga merupakan korban dari keadaan lingkungannya di Filipina.

    Dia mengaku bersyukur diplomasi dapat menunda cukup eksekusi mati Mary Jane yang ditangkap pada tahun 2010. Dia mengatakan Filipina siap menyambut Mary Jane.

    “After over a decade of diplomacy and consultations with the Indonesian government, we managed to delay her execution long enough to reach an agreement to finally bring her back to the Philippines (Setelah lebih dari satu dekade diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusinya cukup lama untuk mencapai kesepakatan untuk akhirnya membawanya kembali ke Filipina),” ujar Bongbong.

    Penjelasan Yusril

    Namun, Yusril menyebut kebijakan itu tetap bisa dilakukan. Dia mengatakan kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden dapat menjadi dasar pemulangan narapidana ke negara asal.

    “Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain”, kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

    Yusril mengatakan setiap presiden di belahan dunia manapun berwenang dalam merumuskan kebijakan hingga mengambil keputusan yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan hingga menjaga hubungan antarnegara. Keputusan itu, kata Yusril, kadang belum secara spesifik diatur dalam suatu undang-undang.

    “Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini,” kata Yusril.

    Yusril mencontohkan kerja sama bidang hukum yang pernah terjadi melibatkan pemerintah Indonesia dan Australia. Kala itu, katanya, pemerintah Australia melakukan penyitaan aset dari pemilik Bank Harapan Sentosa (HBS), Hendra Rahardja, terkait kasus kredit likuiditas Bank Indonesia. Lewat metode MLA, penyitaan aset itu dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia.

    “Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia,” ujar Yusril.

    “Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu,” kata Yusril.

    Yusril berharap kebijakan pemulangan Mary Jane ke Filipina mendorong adanya undang-undang khusus yang mengatur terkait pemindahan dan pertukaran narapidana. Dia menyebut masih banyak narapidana Indonesia yang saat ini mendekam di sejumlah negara lain.

    “Ke depannya itu kita harapkan pemerintah maupun Badan Legislasi DPR, nanti ketika rapat menyusun prioritas rancangan undang-undang untuk dibahas dengan DPR, maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini,” ujar Yusril.

    Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemindahan Mary Jane masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Prabowo. Dia mengatakan Prabowo akan mengambil keputusan terbaik.

    “Sementara kami pelajari bersama dengan Pak Menko, Prof Yusril. Nanti kami komunikasikan, konsultasikan kepada Presiden sebelum keputusan itu akan diambil, mana yang terbaik,” ujar Supratman.

    Aktivitas Mary Jane saat berada menjalani hukuman di LPP Jogja. Foto diunggah Kamis (21/11/2024). (dok. LPP kelas IIB Jogja).

    Supratman mengatakan pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) tak hanya Mary Jane saja. Dia menyebut duta besar dari Prancis dan Inggris telah mengirimkan surat kepada Prabowo terkait permohonan pengalihan narapidana.

    “Karena bukan hanya soal Mery ya, ada yang warga negara Prancis, juga ada beberapa warga negara UK ya, Inggris,” ujar Supratman

    “Para duta besarnya sudah bermohon surat kepada kami dan ditunjukkan nanti kepada Presiden menyangkut soal permohonan untuk pengalihan,” sambungnya

    Supratman mengatakan pemerintah berharap WNI yang menjadi narapidana di luar negeri juga dapat dipulangkan. Dia menyebut mekanisme upaya tersebut masih dikaji.

    “Kami juga meminta keluarga negara Indonesia yang ada di luar, sedapat mungkin juga itu bisa kalau terjadi pertukaran. Tapi kan mekanismenya lagi kami kaji nih,” ujar Supratman.

    Kasus Mary Jane

    Sebagaimana diketahui, Mary Jane Veloso ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin. Dia mengklaim narkoba tersebut dijahitkan di dalam kopernya tanpa sepengetahuan dirinya.

    Dilansir GMA Network edisi 8 April 2015, Mary Jane merupakan putri bungsu lima bersaudara dari keluarga tak mampu. Dia menikah pada usia 17 tahun dan memiliki dua anak. Dia bercerai dan mencoba bekerja ke Uni Emirat Arab pada 2009.

    Majikan Mary Jane saat itu mencoba memperkosanya hingga akhirnya dia keluar dan kembali ke Filipina. Setelah itu, teman yang dikenal keluarga Mary Jane menawarkan pekerjaan sebagai ART di Malaysia.

    Mary Jane baru diberi tahu kalau lowongan di Malaysia sudah tidak tersedia saat tiba di Malaysia. Dia kemudian diberi tahu ada lowongan ART di Indonesia. Mary Jane pun diminta terbang ke Indonesia.

    Sebelum terbang, ada orang yang disebut menitipkan koper dengan upah USD 500 ke Mary Jane. Sesampai di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, pada 2010, Mary Jane ditangkap dengan barang bukti heroin seberat 2,6 kilogram yang ada di kopernya.

    Setelah menjalani proses persidangan, Mary Jane dijatuhi hukuman mati. Grasi Mary Jane bersama 11 nama terpidana mati lain juga telah ditolak Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 30 Desember 2014.

    Tim pengacara Mary Jane bahkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua 27 April 2015. Saat itu, tinggal menghitung hari eksekusi mati yang ternyata jatuh pada 29 April 2015. PK Mary Jane pun ditolak.

    Mary Jane sudah dipindahkan dari LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ke LP Nusakambangan pada 24 April 2015 sekitar pukul 01.40 WIB untuk menjalani persiapan eksekusi mati. Namun, kisah hidupnya berubah di detik-detik terakhir.

    Eksekusi mati Mary Jane yang harusnya dilakukan 29 April 2015 mendadak dibatalkan. Mary Jane tak masuk daftar terpidana yang dibawa ke lokasi eksekusi di Lapangan Limus Buntu sekitar pukul 00.00 WIB. Dia keluar selnya dan dikembalikan ke LP Wirogunan. Kini, Mary Jane bakal pulang ke Filipina.

    Kini, Mary Jane mengaku senang akan dipulangkan ke Filipina. Mary Jane saat ini masih ditahan di Indonesia.

    “Saya sangat gembira mendengar ada peluang terbuka bagi harapan saya untuk kembali ke rumah dan bersama keluarga saya,” kata Veloso dalam pernyataan tertulis yang dibacakan oleh sipir penjara Evi Loliancy pada hari Kamis (21/11), dilansir kantor berita AFP.

    “Saya bersyukur dan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terus berusaha agar saya dapat kembali ke negara saya,” katanya.

    Wanita berusia 39 tahun itu mengatakan dirinya akan memanfaatkan keterampilan yang dia pelajari selama mendekam di penjara. Salah satunya ialah teknik pewarnaan kain lokal untuk mendapatkan uang bagi dirinya dan keluarganya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Mary Jane Bakal Dipulangkan ke Filipina, Lapas: Belum Ada Arahan Regional 20 November 2024

    Mary Jane Bakal Dipulangkan ke Filipina, Lapas: Belum Ada Arahan Regional 20 November 2024

    Mary Jane Bakal Dipulangkan ke Filipina, Lapas: Belum Ada Arahan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Perempuan terpidana mati asal Filipina
    Mary Jane
    Veloso disebut akan segera pulang ke negaranya. 
    Itu disampaikan Presiden Filipina Ferdinan Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024). 
    Merespons pengumuman itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy, mengatakan, pihaknya belum mengetahui terkait kabar itu. 
    Ia juga mengungkapkan, belum ada petunjuk dan arahan terkait pembebasan Mary Jane dari pemerintah pusat.
    “Kami sampaikan kami tidak tahu pemberitaan tersebut, dan memang belum ada pemberitahuan petunjuk atau arahan,” kata Evi saat dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu.
    Dikatakannya, hingga kini belum ada komunikasi khusus terkait Mary Jane dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kedutaan Filipina, maupun Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.
    Evi mengatakan, wewenang perihal perkara Mary Jane masih berada di Kejaksaan Tinggi DIY. 
    “Sampai hari ini Mary Jane dalam kondisi sehat dan sedang beraktivitas,” kata dia.

    Evi mengatakan, selama ini Mary Jane beraktivitas sama seperti warga binaan lain, seperti membatik, hingga beribadah.
    Terakhir Mary Jane dikunjungi perwakilan Kedutaan Filipina pada Agustus lalu.
    “Dari kedutaan Filipina, rutin mengunjungi Mary Jane dalam setahun dua sampai tiga kali datang,” kata Evi.
    Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam kasus penyelundupan narkoba.
    Ia ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa koper berisi 2,6 km heroin.
    Mary Jane tercatat mendapatkan penangguhan hukuman dari regu tembak pada menit-menit terakhir pada 2015, setelah seorang perempuan yang dicurigai merekrutnya ditangkap di Filipina.
    Kabar
    Mary Jane dipulangkan ke Filipina
    turut dibagikan Marcos Jr. di akun Instagram resminya @bongbongmarcos. Dalam postinganya, Marcos menegaskan bahwa Mary Jane akan pulang atas kesepakatan pemerintah Filipina dan RI. 
    Dari Jakarta, Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan ‘transfer of prisoner’ untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina.
    Yusril menyebut, pemulangan Mary Jane ini atas permintaan pemerintah Filipina.
    “Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes Philipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas,” ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu.
    “Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tingkatkan Kompetensi, Media Indonesia Gelar UKW Angkatan IV

    Tingkatkan Kompetensi, Media Indonesia Gelar UKW Angkatan IV

    Jakarta: Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Media Indonesia akan menggelar UKW Angkatan IV, pada 21-22 November 2024, di Gedung Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat. UKW ini akan diikuti puluhan jurnalis Media Group (Media Indonesia, Metro TV, dan Medcom.id) serta sejumlah jurnalis dari media lain.

    UKW akan dibuka oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, pada 21 November 2024. Sementara itu, Pra-UKW dijadwalkan pada 20 November 2024. Pra-UKW akan dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid dan sejumlah narasumber akan memberikan pembekalan, seperti Agus Sudibyo (Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI 2023-2028), Saur Hutabarat (Dewan Redaksi Media Group), Paulus Tri Agung Kristanto (Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers), serta Rahdhini Ikaningrum (Senior Produser Metro TV).

    Direktur Lembaga UKW Media Indonesia Gaudensius Suhardi mengatakan, UKW merupakan keharusan dan keniscayaan bagi jurnalis yang ingin meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. 

    “Tantangan bagi jurnalis semakin besar di era disrupsi dan era media sosial ini. Jurnalis yang tersertifikasi Dewan Pers memiliki tanggung jawab moral untuk selalu menciptakan jurnalisme yang berkualitas,” ujar Gaudensius, Sabtu, 16 November 2024.

    Adapun tema UKW Angkatan IV ini ialah “Peran Pers dalam Membangun Indonesia Maju.” Pers sebagai pilar demokrasi keempat, lanjut Gaudensius, tidak sekadar memberikan informasi, tetapi juga memberikan kontrol sosial dan edukasi kepada khalayak untuk berpartisipasi menciptakan kemajuan bagi bangsa dan negara. 

    Lembaga UKW Media Indonesia yang berdiri sejak 10 Agustus 2012 telah berkontribusi melahirkan banyak jurnalis profesional dalam beragam platform, baik media cetak, online, maupun televisi. Pada penyelenggaraan UKW kali ini, Lembaga UKW Media Indonesia bekerja sama dengan SKK Migas dan sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Jakarta: Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Media Indonesia akan menggelar UKW Angkatan IV, pada 21-22 November 2024, di Gedung Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat. UKW ini akan diikuti puluhan jurnalis Media Group (Media Indonesia, Metro TV, dan Medcom.id) serta sejumlah jurnalis dari media lain.
     
    UKW akan dibuka oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, pada 21 November 2024. Sementara itu, Pra-UKW dijadwalkan pada 20 November 2024. Pra-UKW akan dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid dan sejumlah narasumber akan memberikan pembekalan, seperti Agus Sudibyo (Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI 2023-2028), Saur Hutabarat (Dewan Redaksi Media Group), Paulus Tri Agung Kristanto (Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers), serta Rahdhini Ikaningrum (Senior Produser Metro TV).
     
    Direktur Lembaga UKW Media Indonesia Gaudensius Suhardi mengatakan, UKW merupakan keharusan dan keniscayaan bagi jurnalis yang ingin meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. 
    “Tantangan bagi jurnalis semakin besar di era disrupsi dan era media sosial ini. Jurnalis yang tersertifikasi Dewan Pers memiliki tanggung jawab moral untuk selalu menciptakan jurnalisme yang berkualitas,” ujar Gaudensius, Sabtu, 16 November 2024.
     
    Adapun tema UKW Angkatan IV ini ialah “Peran Pers dalam Membangun Indonesia Maju.” Pers sebagai pilar demokrasi keempat, lanjut Gaudensius, tidak sekadar memberikan informasi, tetapi juga memberikan kontrol sosial dan edukasi kepada khalayak untuk berpartisipasi menciptakan kemajuan bagi bangsa dan negara. 
     
    Lembaga UKW Media Indonesia yang berdiri sejak 10 Agustus 2012 telah berkontribusi melahirkan banyak jurnalis profesional dalam beragam platform, baik media cetak, online, maupun televisi. Pada penyelenggaraan UKW kali ini, Lembaga UKW Media Indonesia bekerja sama dengan SKK Migas dan sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (LDS)