Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPP

  • Prabowo dan Erdogan Sepakati 13 Kerja Sama, Ini Daftarnya

    Prabowo dan Erdogan Sepakati 13 Kerja Sama, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyepakati sejumlah kerja sama setelah melaksanakan pertemuan High Level Strategic Council dengan Presiden Turki, Recep Tayyib Erdogan.

    Prabowo mengatakan bahwa dalam diskusi bersama Erdogan dan delegasi pertemuan berlangsung sangat intensif, dan produktif. Kedua Negara pun memiliki komitmen yang sama untuk memperkokoh kemitraan.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdoğan usai melaksanakan pertemuan High Level Strategic Council di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025).

    “Kemitraan ini adalah untuk kemakmuran rakyat kedua negara, dan juga untuk bekerja demi tatanan dunia baru yang lebih baik mengarah ke perdamaian dan stabilitas dunia,” ucapnya dalam forum itu.

    Prabowo memerinci bahwa dalam bidang ekonomi dan perdagangan kedua Negara berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dengan saling menguntungkan kedua negara juga mempercepat finalisasi kesepakatan CEPA.

    Prabowo dan Erdogan pun sepakat guna memperluas akses pasar bagi produk-produk kedua negara.

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa Indonesia dan turki akan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan. Termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerja sama intelejen, dan kontra terorisme. 

    “Kami sepakat untuk juga tingkatkan produksi bersama dan kerja sama di industri pertahanan di bidang kesehatan kami juga ingin tingkatkan kerja sama,” katanya. 

    Lalu, dia melanjutkan bahwa di bidang hubungan internasional, kedua negara menegaskan bahwa indonesia dan turki berpandangan tetap bahwa solusi perdamaian di Palestina, Suriah, dan Ukraina serta Rusia. Khususnya, Palestina melalui kemerdekaan dengan solusi dua negara atau two state solution. 

    “Saya sangat gembira bahwa kunjungan ini sangat produktif. Kunjungan presiden Erdogan adalah babak baru dalam kemitraan strategis kami dan akan menjadi momentum sejarah menuju 100 tahun kemitraan indonesia dan turki pada 2050,” pungkas Prabowo.

    Berikut 13 Kesepakatan Antara Pemerintah Indonesia dan Turki:

    1. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Agama dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turki Tentang Kerja Sama Di Bidang Layanan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan.

    2. Memorandum Kerja Sama Antara Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM Turki di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

    3. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi Antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan Dewan Pendidikan Tinggi Republik Turki

    4. Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki pada Kerja Sama bidang Kesehatan dan Ilmu Kedokteran

    5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Strategis di Bidang Industri Pertahanan Antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turki

    6. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perdagangan Republik Turki Tentang Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan

    7. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki tentang Kerja Sama di Bidang Pertanian

    8. Surat Pernyataan Kehendak Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki tentang Promosi dan Fasilitas Investasi

    9. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Industri dan Teknologi Republik Turki tentang Pembentukan Komite Bersama Untuk Kerja Sama Industri.

    10. Perjanjian Joint Venture Antara Republikorp dan Baykar Untuk Pembuatan Pabrik Drone Di Indonesia

    11. Protokol Kerja Sama Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI (LPP TVRI) di Bidang Televisi

    12. Nota Kesepahaman Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Bidang Keradioan

    13. Perjanjian Kerja Sama Antara Anadolu Ajansi  (AA) dan Kantor Berita Antara Indonesia

  • Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai

    Komisi VII tegaskan efisiensi anggaran tak boleh memecat pegawai

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh menimbulkan pemecatan terhadap para pegawainya, maupun pegawai honorer atau pegawai lepas.

    Permintaan itu disampaikan Komisi VII DPR RI ketika menggelar rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI dan LPP RRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, saat adanya isu pegawai yang dirumahkan imbas efisiensi. Para legislator yang membidangi sektor penyiaran itu pun meminta pegawai TVRI dan RRI yang dirumahkan, kembali bekerja dan berpenghasilan.

    “Jadi kalau ada nanti terjadi ‘perumahan’ pegawai, ini berarti Bapak melanggar kesepakatan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.

    Dia mengatakan bahwa restrukturisasi yang kembali menambah anggaran yang diblokir itu seharusnya tidak mengganggu anggaran belanja pegawai. Sehingga, kata dia, jangan sampai pemotongan anggaran dilakukan terhadap hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa pemotongan anggaran dari kebijakan efisiensi itu justru bisa menjadi hikmah dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena efisiensi itu akan menimbulkan paradigma baru bahwa anggaran yang digunakan harus tepat sasaran.

    Menurut dia, pemerintah pun sudah menginstruksikan agar pemotongan anggaran dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu, contohnya alat tulis kantor dan perjalanan dinas. Untuk itu, dia pun meminta agar pemotongan anggaran tetap berada di dalam koridor tersebut, bukan justru memotong anggaran belanja pegawai yang menimbulkan pemecatan.

    “Bahwa perjalanan Bapak-Bapak yang mungkin tadinya dikurangi, ya itu fungsi efisiensi, kita tahu efisiensi ada berbagai komponennya,” kata Lamhot.

    Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno memastikan bahwa tidak akan lagi mengeluarkan kebijakan yang memutuskan hubungan kerja atau “merumahkan” pegawainya. Dia mengatakan hal itu akan disampaikan ke seluruh Kepala Stasiun TVRI daerah, agar para pegawainya bisa kembali bekerja dan berpenghasilan.

    Dia mengungkapkan bahwa ada sekitar 100 orang kontributor atau jurnalis lepas yang sempat “dirumahkan” karena efisiensi, dari total 402 orang kontributor yang dimiliki.

    “Memang ini hanya terjadi di daerah, kalau di pusat tidak ada. Kami tidak melakukan apapun terkait outsourcing, driver, satpam, tidak ada. Jadi memang adanya di daerah,” kata Iman.

    Senada dengan Iman, Direktur LPP RRI I Hendrasmo memastikan bahwa pihaknya memutuskan bakal meniadakan pemutusan hubungan kerja dengan para kontributornya. Dia pun meminta setiap kepala satuan kerja RRI agar lebih kreatif dalam menanggulangi pemangkasan anggaran.

    “Karena masih ada pos-pos yang bisa digunakan untuk membiayai kontributor, misalnya dari perjalanan dinas,” kata Hendrasmo.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKB Minta TVRI dan RRI Jamin Nasib Pegawai Terdampak PHK Akibat Efisiensi – Page 3

    PKB Minta TVRI dan RRI Jamin Nasib Pegawai Terdampak PHK Akibat Efisiensi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian kontributor daerah mereka akibat kebijakan efisiensi. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Eva Monalisa menyatakan dukungannya terhadap pegawai kontributor RRI dan TVRI yang terdampak.

    “Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang harus dilakukan. Tapi kami meminta agar hak-hak kontributor tetap terjamin. Kami meminta ada kepastian kompensasi yang layak bagi kontributor yang terkena PHK baik dalam bentuk pesangon, program bantuan, atau peluang kerja di sektor lain,” kata Eva dalam keterangan diterima, Selasa (11/2/2025).

    Eva mengamini, PHK karyawan merupakan hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kendati demikian PHK harus dilakukan dengan pertimbangan manusiawi, contohnya adakan semacam Latihan keterampilan bidang lain agar bisa menjalani proses transisi.

    “Kontributor yang terdampak PHK dapat menerima pelatihan atau program transisi sehingga memiliki kesempatan untuk beralih ke pekerjaan lain dalam industri penyiaran atau sektor terkait,” saran Eva.

    Selama ini, lanjut Eva, kontributor adalah bagian penting dalam keberlangsungan RRI dan TVRI dalam penyebaran informasi ke berbagai daerah di Indonesia. Meski kontributor berstatus tenaga lepas yang berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN), maka hal itu menjadi rentan terkena efisiensi ketika terjadi situasi pemangkasan anggaran.

    “Sebagai tenaga lepas, kontributor memang tidak berstatus ASN tapi mereka memainkan peran vital dalam memproduksi berita, peliputan di daerah,” tegas Eva.

     

  • Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Massal Karyawan RRI

    Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Massal Karyawan RRI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di lingkungan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia (RRI).

    Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menunggu laporan tersebut dari lembaga penyiaran tersebut.

    “Kita sedang menunggu laporannya, kita tunggu ya,” kata Yassierli kepada Bisnis, Senin (10/1/2025).

    Juru Bicara RRI Yonas Markus Tuhuleruw sebelumnya mengungkap, anggaran LPP RRI tahun ini dipangkas sekitar Rp300 miliar atau sepertiga dari pagu 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Salah satu komponen yang paling banyak dipangkas yakni biaya operasional.

    Akibat adanya pemangkasan biaya operasional, pihaknya mempertimbangkan untuk tidak menggunakan jasa para tenaga lepas. Mengingat, postur anggaran untuk pembayaran pekerja lepas bersumber dari biaya operasional.

    Namun, hal tersebut menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh oleh RRI, mengingat para pekerja lepas sudah bekerja cukup lama untuk lembaga penyiaran tersebut.

    “Kami prihatin juga dengan kondisi itu. Namun demikian itu adalah pilihan terakhir nantinya,” kata Yonas kepada Bisnis, Senin (10/2/2025).

    Kendati terdapat sejumlah satuan kerja (satker) di daerah yang memilih menghentikan sementara para pekerja lepas imbas anggaran yang terbatas, Yonas menilai kebijakan yang diambil bertujuan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin bakal terjadi di masa depan.

    Saat ini, lanjut dia, sejumlah satker daerah tengah mengupayakan adanya subsidi silang dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), sehingga tenaga-tenaga lepas ini akan diseleksi kembali untuk bisa menempati posisi seperti kontributor, pengisi acara siaran, dan lainnya. 

    Di sisi lain, Yonas menegaskan bahwa tenaga lepas tidak dikategorikan sebagai pegawai kontrak. 

    “Jadi mereka bukan pegawai kontrak bulanan, tidak. Mereka adalah tenaga lepas yang pekerjaannya itu dibayar per jam, atau per kegiatan. Setelah mereka bekerja selesai, mereka bisa bekerja di tempat lain,” jelas Yonas. 

    Dia juga menegaskan, aparatur sipil negara dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tidak terdampak efisiensi anggaran. 

    “Kami yakinkan bahwa dua pegawai ini yang disebut dengan ASN, PNS dan P3K, tidak terkena dampak apapun,” tegasnya.

    Yonas juga menjamin adanya pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi kualitas program-program RRI.

    “Prinsipnya, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah tetap ditindaklanjuti oleh RRI dengan tidak mengabaikan siaran konten-konten kita untuk layanan publik. Kami jamin layanan publik tetap jalan,” pungkasnya.

  • ANTARA terima penghargaan partisipasi dukungan sosialisasi Pemilu 2024

    ANTARA terima penghargaan partisipasi dukungan sosialisasi Pemilu 2024

    Jakarta (ANTARA) – Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menerima penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas partisipasi dukungan sosialisasi pada Pemilihan Umum serentak 2024.

    Penghargaan itu diterima Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi dalam “Launching Indeks Partisipasi Pemilu dan Apresiasi Multipihak pada Pemilu 2024” di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

    Irfan Junaidi mengatakan penghargaan dari KPU itu diperuntukkan kepada seluruh insan ANTARA yang sudah memberikan dedikasi untuk menyukseskan Pemilu 2024.

    “Tadi pagi kan kita terima penghargaan itu. Tentu ini adalah penghargaan untuk seluruh insan ANTARA yang sudah menyumbangkan dedikasinya dalam menyukseskan pemilu serentak yang cukup besar,” kata Irfan.

    Dia menilai Pemilu 2024 memang tidak mudah dipersiapkan lantaran merupakan pemilu yang terbesar di dunia. Pasalnya, dalam satu tahun Indonesia menjalankan pesta demokrasi lima tahunan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan kepala daerah.

    “Memang ini adalah hajatan yang mungkin pasti tidak mudah untuk dipersiapkan, tapi kita saksikan bersama dengan beberapa catatan, walaupun ada beberapa catatan, tapi pemilu ini bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Kendati demikian, ANTARA sebagai instrumen kenegaraan yang bertanggung jawab dalam bidang penyebaran informasi, memiliki panggilan untuk menyumbangkan perannya dan turut menyukseskan pemilu dengan baik dan lancar.

    Selain itu, ANTARA juga ikut memantau agar proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.

    Irfan menyampaikan bahwa ANTARA percaya proses demokrasi yang baik akan membawa hasil yang baik bila prosesnya dijalankan dengan baik tanpa ada manipulasi atau kecurangan.

    “ANTARA ingin sekali memastikan dengan kita menerjunkan tim di seluruh pelosok tanah air untuk bisa memantau mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, kemudian penghitungan, dan lain-lain, supaya hasil dari proses ini juga akan membawa kebaikan dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara,” ungkap Irfan.

    “Kita semakin bersemangat, kita semakin bekerja semakin profesional, dan ANTARA juga semakin tinggi menjunjung tugas kenegaraannya sebagai infrastruktur informasi,” katanya.

    Ia berharap penghargaan yang diberikan KPU RI tidak membuat insan ANTARA cepat berpuas diri. Hal ini justru harus menjadi pemicu untuk semakin bersemangat menjalankan jurnalisme yang baik agar ruang publik masyarakat semakin jernih.

    “ANTARA ingin sekaligus juga sebagai lembaga yang menjadi tempat merujuk ketika masyarakat ingin memastikan informasi yang diterimanya benar atau salah atau sering kita sebut antara ingin juga berperan sebagai clearing house,” katanya.

    KPU RI memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta atas pemberian dukungan sosialisasi pada Pemilu 2024.

    Berikut daftar K/L, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menerima penghargaan dari KPU RI

    Kementerian/Lembaga:
    1. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
    2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
    3. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
    4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
    5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
    6.Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
    7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
    8. Tentara Nasional Indonesia
    9. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

    BUMN:
    1. LPP TVRI
    2. LPP RRI
    3. PT Bank Tabungan Negara
    4. PT Bank Mandiri
    5. PT Bank Negara Indonesia
    6. PT Bank Rakyat Indonesia
    7. PT Bank Syariah Indonesia
    8. PT Garuda Indonesia
    9. PT Citilink
    10. PT Pertamina
    11. PT Kereta Api Indonesia
    12. Perum Damri
    13. PT Pos Indonesia
    14. PT Telkom Indonesia
    15. PT Jasa Marga
    16. PT Angkasa Pura Indonesia
    17. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
    18. BPJS Kesehatan
    19. BPJS Ketenagakerjaan
    20. Kantor Berita Indonesia Antara

    BUMD:
    1. PT TransJakarta
    2. PT MRT Jakarta
    3. PT Pembangunan Jaya Ancol
    4. Taman Margasatwa Ragunan
    5. Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional

    Perusahaan Swasta :
    1. PT Snack Vidio
    2. PT Djarum

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • TVRI tingkatkan kualitas cegah korupsi untuk wujudkan zona integritas

    TVRI tingkatkan kualitas cegah korupsi untuk wujudkan zona integritas

    pada tahun 2023, TVRI mendapat skor 65,2 kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,91

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sungguh-sungguh bertekad untuk meningkatkan kualitas pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan zona integritas.

    “Berdasarkan hasil penilaian SPI (Survei Penilaian Integritas) Nasional Tahun 2024, TVRI telah menunjukkan upaya yang signifikan meski kami menyadari masih banyak yang harus diperbaiki,” kata Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menanggapi hasil SPI Nasional 2024 yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Iman menjelaskan TVRI akan senantiasa terbuka dan berupaya maksimal dalam memperbaiki kualitas pencegahan korupsi.

    “Dapat dilihat dari peningkatan skor SPI yang terus diraih setiap tahunnya yang menunjukkan progres nyata dan keseriusan TVRI dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ucapnya.

    Dia menambahkan pada tahun 2023, TVRI mendapat skor 65,2 kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,91.

    “Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), TVRI berkomitmen untuk menjaga integritas dengan membangun Zona Integritas yang ditargetkan tercapai tahun ini, serta menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” ucapnya.

    Sementara itu, menanggapi hasil SPI Nasional 2024, pengamat kebijakan publik dan korupsi dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro mengapresiasi hasil yang dicapai TVRI.

    “TVRI terbukti memiliki progres yang sangat baik dalam pencegahan korupsi seperti hasil SPI 2024 tersebut yang dinilai memuaskan dan meningkat ini bukti direksi TVRI mampu bekerja optimal pada aspek tertib keuangan dan administrasi,” ucap Riko.

    Sebelumnya KPK telah merampungkan SPI 2024 dan berdasarkan survei tersebut Indeks Integritas Nasional (IIN) 2024 mengalami kenaikan menjadi 71,53 poin.

    “Hasil daripada SPI untuk tahun 2024 ini, IIN berada di angka 71,53. Angka ini mengalami kenaikan 0,56 poin dari tahun sebelumnya (2023), di mana tahun sebelumnya adalah 70,97,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

    Setyo menerangkan SPI adalah instrumen untuk mengukur upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur integritasnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PBNU dukung optimalisasi hilirisasi sawit melalui peremajaan sawit rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) mendukung optimalisasi hilirisasi sawit. Lewat Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU, PBNU berharap dengan memperkuat ekonomi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

    “Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, kata Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk kemandirian ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (04/02).

    FGD yang merupakan rangkaian Harlah NU ke-102, FGD yang diselenggrakan  menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto ketika hadir dalam acara puncak di Istora Senayan pada 05 Februari 2025. 

    “LPPNU sangat konsern terhadap agenda hilirisasi sawit, karena lebih dari 67% lahan sawit mandiri dimiliki oleh warga Nahdliyin. Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, tambahnya.

    Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) menyampaikan bahwa dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama, tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit tapi juga para praktisi dan akademisi.. “Saya kira ini juga momentum, bagi Indonesia apalagi sekarang Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negative Uni Eropa. Kita harus merespon perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal Sawit. Oleh karenanya LPPNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit terhadap industry kelapa sawit,” paparnya.

    Di tempat yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Martono menyebut Industri Sawit dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder. Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkembunan berkembang di Indonesia.

    ”Selama ini dalam berusaha, sering kali kita mendapatkan kampanye hitam, untungnya kita sudah berhasil membuktikan bahwa sawit kita tidak bermasalah” sebutrnya. 

    Edi juga berpandangan bahwa Pengusaha Sawit berharap Pemerintah meningkatkan eksport CPO dibanding kan tahun tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menyentuh 21,6 juta ton. Volume ekspor tersebut turun 17,33% dibandingkan pada 2023. Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US$20,01 miliar atau setara dengan Rp325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp16.280/US$).

    “Penurunan ini sering dikaitkan dengan agenda hilirasasi dalam kerangka ketahanan energi, padahal lebih selain menurunnya permintaan, sebenarnya lebih kepada menurunnya produksi sawit. Kita sangat mendukung adanya energi biodiesel sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi perlu optimalisasi potensi sawit Dimana masih banyak yang belum terkelola dengan baik termasuk oleh petani mandiri. Oleh karenanya penting untuk pemerintah memberikan perhatian kepada Peremajaan Sawit Rakyat”, tandasnya

    Menurut data pemerintah, program Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2025 ini akan direalisasikan 180 ribu Ha melalui Dinas, dan 20ribu Ha melalui kemitraan dengan Perusahaan Sawit di Indonesia.

    FGD yang dilakukan di Hotel Sahid, juga hadir sebagai pemantik, Guru Besar IPB Prof Dr. Ir Sudarsono MSc, Ketua PBNU KH Miftah Faqih dan Sekjen APKASINDO.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Publikom Gama Serukan Kedaulatan Komunikasi di Era Prabowo-Gibran

    Publikom Gama Serukan Kedaulatan Komunikasi di Era Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Di tengah derasnya arus digitalisasi, Indonesia menghadapi paradoks besar: menjadi bangsa yang terkoneksi, tetapi kehilangan kendali atas ruang komunikasinya sendiri. Seperti kapal besar yang mesinnya dikendalikan pihak asing, mayoritas interaksi digital masyarakat kini bergantung pada platform global – dari media sosial hingga kecerdasan buatan.

    Dalam menghadapi tantangan ini, Paguyuban Alumni Ilmu Komunikasi UGM (Publikom Gama) menyerukan perlunya “kedaulatan komunikasi” sebagai tameng utama Indonesia di era Prabowo-Gibran. Rekomendasi strategis ini disampaikan langsung ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan diterima oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di kantornya di Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Ketua Umum Publikom Gama, Agus Sudibyo, menegaskan bahwa tanpa kedaulatan komunikasi, demokrasi Indonesia ibarat rumah tanpa pagar – rentan disusupi kepentingan asing.

    “Jagat komunikasi yang bermartabat dan beretika harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata Agus.

    Menurutnya, arus informasi dan komunikasi harus berpijak pada nilai-nilai demokrasi, good governance, serta etika publik. Oleh karena itu, Publikom Gama menekankan pentingnya penerapan hukum positif Indonesia seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Data Pribadi, serta Perpres Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Right) guna melindungi ekosistem media dan informasi nasional.

    Publikom Gama juga menyoroti kedaulatan digital sebagai elemen krusial bagi masa depan ekonomi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia hanya akan menjadi ladang eksploitasi digital bagi raksasa teknologi global.

    “Kita harus memastikan arus data nasional tetap berada dalam kendali kita. Infrastruktur digital seperti pusat data, jaringan internet, dan teknologi komunikasi harus dikuasai secara mandiri,” jelas Agus Sudibyo, yang juga Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI.

    Regulasi yang mengatasi monopoli dalam industri media, informasi, dan teknologi juga dinilai penting agar ekonomi digital Indonesia dapat berkembang tanpa ketergantungan berlebihan pada korporasi asing. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi pemain utama di sektor teknologi global.

    Sementara itu, dalam menghadapi revolusi kecerdasan buatan (AI), Publikom Gama mengingatkan bahwa teknologi ini bisa menjadi alat pembebasan atau justru menjadi belenggu baru.

    “AI adalah pedang bermata dua. Tanpa literasi yang memadai, kita bisa terjebak dalam jerat algoritma yang mengancam privasi, menyebarkan hoaks, hingga melumpuhkan industri kreatif lokal,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Publikom Gama, Imam Wahyudi, yang – bersama lima kolega lainnya – ikut hadir dalam pertemuan dengan Wamen Nezar Patria.

    Publikom Gama b

    Sebagai solusinya, lanjut Imam Wahyudi, Publikom Gama mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan panduan AI yang praktis dan aplikatif bagi mahasiswa, wartawan, peneliti, dan kreator konten. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi global, tetapi juga pencipta inovasi digital yang mandiri.

    Era digital adalah medan perang baru, dan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pion dalam permainan teknologi global. Terkait itu, Publikom Gama menyerukan langkah konkret untuk memastikan kedaulatan komunikasi dan digital benar-benar menjadi pilar utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Jika data adalah minyak baru, maka kedaulatan komunikasi adalah kunci untuk menjaga energi bangsa tetap menyala. Kita tidak boleh menyerahkan kendali masa depan kita kepada pihak luar,” ujar Imam Wahyudi, jurnalis senior yang mantan anggota Dewan Pers ini.

    Agus Sudibyo menambahkan, rekomendasi strategis yang diserahkan Publikom Gama merupakan hasil serial workshop yang diselenggarakan pada November-Desember 2024. Dalam workshop – daring maupun luring – tersebut, para anggota Publikom Gama yang memiliki latar belakang berbeda menyampaikan pemikiran dan usulannya masing-masing.

    Pemikiran dan usulan berdasarkan kompetensi dan pengalaman para alumni itu kemudian didiskusikan bersama, lalu dirangkum dalam tujuh poin rekomendasi untuk disampaikan ke Pemerintah c.q. Kabinet Merah Putih dan DPR RI periode 2024-2029.

    “Kami ingin memastikan Indonesia memiliki regulasi dan kebijakan yang mampu mengantisipasi tantangan di era digital, melindungi kepentingan nasional, serta menjaga ekosistem komunikasi yang sehat dan demokratis,” kata Agus Sudibyo.

    Nezar Patria menyambut baik rekomendasi ini. Ia menyatakan, Kementerian Komdigi akan menelaahnya lebih lanjut untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.

    “Masukan dari akademisi dan praktisi seperti Publikom Gama sangat berharga dalam membangun regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Nezar.

    Menurut Wamen Komdigi, masukan Publikom Gama datang di saat yang tepat, di kala Pemerintah memang sedang konsen dengan isu kedaulatan digital.

    “Komdigi akan memperhatikan benar masukan Publikom, dan meminta Publikom untuk selalu siap bekerja sama dengan Pemerintah terkait isu kedaulatan komunikasi,” pungkas Nezar Patria. [beq]

  • Sinergi OJK dan Perbankan Blokir Ribuan Rekening untuk Perangi Judi Online

    Sinergi OJK dan Perbankan Blokir Ribuan Rekening untuk Perangi Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah konkret memerangi praktik ilegal judi online dengan memperkuat kerja sama bersama perbankan. Hal itu guna meningkatkan efektivitas penanganan judi online yang meresahkan masyarakat.

    Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi, menyatakan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir ribuan rekening yang terindikasi terkait judi online.

    “OJK meminta pelaku perbankan untuk memblokir kurang lebih 8.500 rekening terkait tindak pidana judi online sepanjang 2024. Hal ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi),” katanya kepada wartawan pada Jumat (3/1/2025).

    Ismail menambahkan bahwa OJK juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan efektif

    “Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) lain, termasuk dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.

    Selain itu, OJK mendorong perbankan untuk melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dalam mendukung aktivitas judi online.

    Sementara, Pemerintah Kota Pariaman turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan judi online. Asisten I Pemko Pariaman Yaminu Rizal mengatakan, fenomena judi online merupakan persoalan nasional yang membutuhkan pendekatan menyeluruh.

    “Saya rasa jalan terbaik adalah kembali kepada ajaran agama, karena tidak ada cara lain yang lebih efektif,” ujarnya.

    Menurutnya agama dengan tegas melarang praktik perjudian yang tidak memberikan manfaat sama sekali.

    “Judi itu haram dalam agama, dan tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari judi,” imbuhnya.

    Pemko Pariaman berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat.

    “Kami akan terus mengingatkan di setiap kesempatan bertemu dengan tokoh agama, adat, dan masyarakat,” tambah Yaminu Rizal.

    Langkah-langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memerangi judi online yang berdampak buruk pada masyarakat dan ekonomi.

    Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan elemen masyarakat diharapkan dapat mengurangi prevalensi praktik judi online secara signifikan.

  • Berantas Judi Online, OJK Blokir 8.500 Rekening Sepanjang 2024

    Berantas Judi Online, OJK Blokir 8.500 Rekening Sepanjang 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) M Ismail Riyadi menyatakan bahwa pihaknya meminta pelaku perbankan untuk memblokir kurang lebih 8.500 rekening terkait tindak pidana judi online selama 2024.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, ia mengatakan bahwa upaya pemblokiran tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) lain, termasuk dengan aparat penegak hukum,” katanya.

    Hal tersebut karena OJK merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang telah dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring tertanggal 14 Juni 2024.

    Ismail menyatakan bahwa pihaknya juga meminta para pelaku perbankan untuk melakukan Enhance Due Diligence (EDD) serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Enhanced Due Diligence (EDD) adalah tindakan Customer Due Diligence (CDD) lebih mendalam yang dilakukan pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) terhadap calon nasabah, walk in customer, atau nasabah, yang berisiko tinggi termasuk politically exposed person dan/atau dalam area berisiko tinggi.

    Sementara Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pengguna LAPMN untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau walk in customer.