Xcloud.id

Kementrian Lembaga: LPP

  • Komisi VII DPR ungkap pentingnya Antara, RRI dan TVRI

    Komisi VII DPR ungkap pentingnya Antara, RRI dan TVRI

    Bandung (ANTARA) – Tim kunjungan spesifik dari Komisi VII DPR RI yang Rabu ini melakukan peninjauan ke Bandung, Jawa Barat, mengungkapkan pentingnya Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), termasuk untuk wilayah Jawa Barat.

    Karenanya, kata Ketua Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan, pihaknya melaksanakan fungsi pengawasan pada ketiga lembaga ini dengan harapan semuanya tetap menjadi pilar utama dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif, dan seimbang bagi masyarakat, terutama di masa disrupsi teknologi saat ini.

    “Sebagai pilar utama dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, ketiga lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan tersedianya informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif di tengah era digitalisasi, dan disrupsi media yang semakin berkembang,” kata Evita di Stasiun TVRI Bandung, Rabu.

    Terlebih, kata dia, dengan perkembangan media sosial saat ini,di Indonesia jumlahnya mencapai 139 juta orang atau sekitar 49,9 persen dari total populasi, misinformasi sampai mengaburkan informasi, menyebabkan tantangan tersendiri bagi ketiga lembaga untuk melakukan penyeimbangan dan pelurusan dari berita-berita yang tidak benar untuk disampaikan kepada masyarakat.

    Kemudian, tantangan juga datang dari perubahan pola konsumsi media, persaingan dengan platform digital, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang menuntut inovasi dan strategi yang lebih progresif.

    “Sehingga tak bisa lagi bisnis as usual, kerja yang as usual gak bisa lagi. Lembaga penyiaran publik memiliki peran krusial dalam menjaga akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, mendidik, dan terpercaya,” ucapnya.

    Karenanya, kata dia, dilakukan kunjungan ini untuk peninjauan secara langsung terkait kinerja, tantangan, sampai capaian dari Antara, RRI, dan TVRI dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran publik.

    Karena keberadaan lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RNI, dan LKBN Antara menjadi sangat penting sebagai penyedia informasi yang bebas dari kepentingan komersial, kepentingan politik tertentu, mengedepankan kepentingan publik, edukasi masyarakat, pelestarian budaya dan identitas nasional.

    “Dan mereka memiliki jangkauan yang sangat-sangat luas, terutama ke daerah-daerah terpencil yang seringkali kurang mendapat akses informasi dari media sosial, media swasta. Jadi diharapkan peranannya itu lebih dipertimbangkan lagi di kawasan tertinggal, terluar dan terdepan. Dengan kunjungan ini kami ingin mendapat gambaran jelas untuk memberi rekomendasi demi memastikan keberlanjutan tiga lembaga ini,” ucapnya.

    Dalam kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Antara, TVRI dan RRI ini, Komisi VII DPR RI diwakili oleh tim yang terdiri dari Evita Nursanty (ketua tim), Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo (wakil ketua tim), Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), Putra Nababan (anggota), Nila Yani Hardiyanti (anggota), Ilham Permana (anggota), Beniyanto (anggota), Bambang Haryo Soekartono (anggota), dan Ma’ruf Mubarok (anggota).

    Lalu Kardaya Warnika (anggota), Yoyok Riyo Sudibyo (anggota), Rico Sia (anggota), Tifatul Sembiring (anggota), Rofik Hananto (anggota), Siti Mukaromah (anggota), Muhammad Hatta (anggota), Arizal Tom Liwa (anggota), dan Zulfikar Suhardi (anggota).

    Sementara, perwakilan dari tiga lembaga publikasi negara terdiri dari GNC Aryani GM Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA, Riza Fahriza Kabiro ANTARA Jabar, Isyati Putri Nastiti Asisten Manager Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA Biro Jabar, Agung Rajasa Korda Foto ANTARA Wilayah Jabar, Jateng, dan DIY.

    Kemudian A. M. Adhy Trisnanto Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Danang Sangga Buwana Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Iman Brotoseno Direktur Utama LPP TVRI, I. Hendrasmo Direktur Utama LPP RRI, Akhbar Sahidi Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat, serta
    Soleman Yusuf Kepala RRI Bandung.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petrokimia Gresik berkomitmen dukung swasembada gula nasional

    Petrokimia Gresik berkomitmen dukung swasembada gula nasional

    Petrokimia Gresik berupaya memperluas manfaat Program Makmur yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian

    Jakarta (ANTARA) – PT Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), berkomitmen mendukung swasembada pangan nasional khususnya produksi gula.

    Untuk mewujudkan komitmen itu Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik Robby Setiabudi Madjid menyatakan pihaknya telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah perusahaan gula yakni PT Sinergi Gula Nasional, PT Rajawali I, dan Perusahaan Gula (PG) Candi Baru di Gresik, Jawa Timur, pada 5 Februari 2025.

    Menurut dia, hal itu sebagai upaya memperluas target Program Makmur di lahan 190 ribu hektare yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya direalisasikan untuk komoditas tebu yang tiap tahunnya juga terus meningkat.

    “Melalui kerja sama ini, Petrokimia Gresik berupaya memperluas manfaat Program Makmur yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian sebagai komitmen perusahaan untuk mendukung swasembada pangan nasional,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Selain itu, lanjutnya, sekaligus menjadi dukungan perusahaan untuk mengejar swasembada gula konsumsi yang ditarget pemerintah tahun 2028 dan swasembada gula industri tahun 2030.

    Adapun kerja sama Petrokimia Gresik dengan perusahaan gula nasional dalam Program Makmur berjalan sejak 2021 atau sejak awal program ini diinisiasi Kementerian BUMN RI. Dari tahun ke tahun, kerja sama mengalami peningkatan atau realisasinya semakin meluas.

    Menurut Robby, di awal kerja sama ini dijalankan, realisasi Program Makmur mencapai 6.747 ha, kemudian pada 2022 dapat menjalankan kolaborasi di lahan 47.700 ha, tahun 2023 seluas 53.888 ha, tahun 2024 di lahan 60.501 ha, sedangkan di tahun ini diharapkan realisasinya meningkat.

    “Kami sangat mengapresiasi kerja sama luar biasa yang telah terjalin selama ini. Capaian ini tidak lepas dari kontribusi dan sinergi dari berbagai pihak yang terlibat dalam program ini,” ujarnya.

    Sementara itu, realisasi Program Makmur Petrokimia Gresik tahun 2024 seluas 170.295 ha atau 129 persen dari target yang ditetapkan seluas 132.000 ha. Realisasi tersebut dijalankan untuk berbagai komoditas, terbanyak pada komoditas tebu, kemudian padi, hortikultura, jagung, kelapa sawit, bawang merah, jeruk, dan jeruk nipis.

    Realisasi ini dijalankan dengan melibatkan 60.588 petani yang tersebar di berbagai daerah. Antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Bali Nusa, Kalimantan, dan Sulawesi.

    Sementara itu, untuk mengoptimalkan kebermanfaatan Program Makmur khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, Petrokimia Gresik juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Sawit Indonesia dan Politeknik LPP Yogyakarta guna meningkatkan kapasitas dan efektivitas program tersebut melalui riset dan edukasi yang lebih mendalam.

    Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan seperti Taruna Makmur yang selama ini berjalan, lanjutnya, kolaborasi ini untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor pertanian, perkebunan, serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Makmur Diperluas untuk Realisasikan Swasembada Gula Nasional – Halaman all

    Program Makmur Diperluas untuk Realisasikan Swasembada Gula Nasional – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Petrokimia Gresik bersama PT Sinergi Gula Nasional, PT Rajawali dan PG Candi Baru memperluas program Makmur untuk mendukung upaya mengejar swasembada gula nasional.

    Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Robby Setiabudi mengatakan tahun ini memperluas target Program Makmur BUMN di lahan 190 ribu hektare untuk komoditas tebu yang setiap tahunnya juga terus meningkat.

    “Manfaat Program Makmur terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian sebagai komitmen perusahaan untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita yang salah satu fokusnya yaitu swasembada pangan nasional,” ujar Robby dalam pernyataannya, Senin(17/2/2025).

    Kerja sama Petrokimia Gresik dengan perusahaan gula nasional dalam Program Makmur berjalan sejak 2021 atau sejak awal program ini diinisiasi Kementerian BUMN. Dari tahun ke tahun, kerja sama mengalami peningkatan atau realisasinya semakin meluas.

    Pada awal kerja sama ini dijalankan, realisasi Program Makmur mencapai 6.747 ha, kemudian di tahun 2022 dapat menjalankan kolaborasi di lahan 47.700 ha, tahun 2023 seluas 53.888 ha, dan tahun 2024 di lahan 60.501 ha.

    Tahun ini Robby memastikan realisasinya akan meningkat lagi. “Capaian ini tidak lepas dari kontribusi dan sinergi dari berbagai pihak yang terlibat dalam program ini,” ujar Robby.

    Realisasi Program Makmur Petrokimia Gresik tahun 2024 seluas 170.295 ha atau 129 persen dari target yang ditetapkan seluas 132.000 ha untuk komoditas tebu, kemudian padi, hortikultura, jagung, kelapa sawit, bawang merah, jeruk, dan jeruk nipis.

    Kegiatan ini melibatkan 60.588 petani yang tersebar di berbagai daerah. Antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

    Untuk mengoptimalkan kebermanfaatan Program Makmur ini, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, phaknya bekerja sama dengan Institut Teknologi Sawit Indonesia dan Politeknik LPP Yogyakarta untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Program Makmur melalui riset dan edukasi yang lebih mendalam.

  • Jumhur Bersyukur TVRI-RRI Batal PHK Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran

    Jumhur Bersyukur TVRI-RRI Batal PHK Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran

    loading…

    Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat bersyukur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) dan Radio Republik Indonesia ( RRI ) batal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan masing-masing buntut efisiensi anggaran. Dia menilai keputusan itu membuat lega banyak pihak.

    “Alhamdulillah hanya selang beberapa hari saja kehebohan ini dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pernyataanya tentang pemutusan kontrak kerja karena efisiensi anggaran tidak akan terjadi telah melegakan banyak pihak,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

    Jumhur menilai pernyataan Dasco yang menegaskan tak ada PHK pegawai usai kementerian/lembaga melakukan efisiensi anggaran sudah ditindaklanjuti oleh Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno dan Direktur Utama RRI Hendrasmo dengan membatalkan rencana melakukan PHK beberapa karyawan akibat efisiensi anggaran ini.

    “Saya rasa jaminan dari Direktur Utama TVRI dan RRI yang tidak akan mem-PHK karyawannya adalah bentuk nyata dari tindak lanjut pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu,” kata Jumhur.

    Jumhur pun mengimbau pemerintah agar efisiensi anggaran yang bisa langsung memotong pendapatan orang per orang seperti upah dapat dihindari. Sebaliknya, lanjut dia, bila terjadi penurunan omzet untuk beberapa bisnis, apalagi yang berpotensi koruptif memang tidak bisa dihindari.

    “Kelak akan terjadi keseimbangan baru di mana mereka yang berkurang pendapatannya akan memperoleh dari kegiatan lain yang diinisiasi oleh belanja pemerintah yang lain yang dapat menggerakkan perekonomian rakyat seperti makan bergizi gratis itu,” pungkas Jumhur.

    (rca)

  • TVRI Sumut dukung efisiensi, tidak PHK kontributor dan honorer

    TVRI Sumut dukung efisiensi, tidak PHK kontributor dan honorer

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    TVRI Sumut dukung efisiensi, tidak PHK kontributor dan honorer
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik siap mendukung kebijakan pemerintah termasuk inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN.

    Regulasi yang dituangkan tersebut tentunya berdampak pada penghematan operasional penyiaran sehingga TVRI Sumut untuk dapat mempertahankan tenaga honorer termasuk kontributor dan penyiar sebagai garda terdepan dalam layar kaca melayani pemirsa dalam menyebarkan informasi. 

    Maraknya informasi terkait efisiensi di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI di sejumlah media sosial, media on line dan media lainnya berdampak pada PHK bagi kontributor dan penyiar tentunya dapat ditepis oleh kepala stasiun TVRI Sumatera Utara, Tachrizal. 

    Dengan penguatan koordinasi dan kebersamaan yang dibangun antara pimpinan tingkat pusat hingga ke daerah secara internal, TVRI Sumatera Utara mengambil langkah kebijakan untuk menyesuaikan regulasi efisiensi tersebut dengan kemampuan yang dimiliki termasuk tetap mempertahankan tenaga kontributor dan penyiar dalam program berita secara harian serta program penyiaran lainnya tetap berjalan dengan baik.

    “Dipastikan teman-teman kontributor dan penyiar tidak dilakukan PHK di TVRI Sumatera Utara sesuai dengan arahan direktur LPP TVRI Iman Brotoseno pascapenerapan inpres nomor 1 tahun 2025,” ungkap Kepala Stasiun TVRI Sumut, Tachrizal, Kamis 13 Februari 2025.

    Selain mempertahankan tenaga kontributor, penyiar dan tenaga honorer lainnya TVRI Sumut  tetap menjalankan fungsi dalam lembaga penyiarannya secara harian meski beberapa program acara tidak dilakukan produksi dan pasca efisiensi fokus pada program berita dengan durasi setengah jam. 

    Hal tersebut dilakukan dalam mendukung efisiensi yakni penghematan listrik, air, telepon dan gas yang merupakan salah satu point efisiensi.

    “Pasca RDP Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, LKBN Antara dan BSN, Rabu (12/2/2025) tentunya membawa pembaharuan semangat kerja bagi insan pejuang jurnalistik bagi tenaga kontributor dan penyiar di TVRI,” ucapnya lagi.

    Di sisi lain, kontributor TVRI Sumut Dodi mengapresiasi hasil rapat dengar pendapat DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

    “Merespon cepat terkait maraknya informasi yang beredar akibat dampak dari efisiensi untuk membantu memberi solusi terkait kondisi anggaran lembaga penyiaran yang terbatas,” ucapnya.

    Tentunya penolakan PHK terhadap tenaga kontributor dan penyiar di lembaga penyiaran TVRI menjadi penyegaran untuk tetap berkreatifitas memberi informasi kepada publik yang tentunya berdampak pada kelangsungan hidup bagi keluarga lebih baik lagi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Curhat Penyiar Didengar DPR, Direksi TVRI dan RRI Disemprot: Pemotongan Anggaran Dimulai dari Atas!

    Curhat Penyiar Didengar DPR, Direksi TVRI dan RRI Disemprot: Pemotongan Anggaran Dimulai dari Atas!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) dengan memecat ribuan pekerja di level bawah termasuk para kontributor.

    Menerima kenyataan pahit itu, seorang penyiar RRI dengan akun Instagram @aiinizzaa menumpahkan kesedihannya di media sosial.

    Kabar pemecatan para kontributor penyiaran pelat merah itu juga segera menyebar.

    DPR, tepatnya Komisi VII pun memanggil Direktur Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Iman Brotoseno dan Direktur LPP RRI I Hendrasmo, kemarin, Rabu (12/2/2025).

    Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritisi soal PHK yang dilakukan dengan alasan program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo.

    Putra juga menyinggung curhatan seorang penyiar RRI yang mengaku ikut dipecat.

    “Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Putra menegaskan bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya diprioritaskan dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban efisiensi.

    Putra tegas menyatakan, seharusnya efisiensi menyasar anggaran para pimpinan, bukan justru pekerja di level bawah.

    “Kami khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan,” jelasnya.

    “Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja,” tegasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.

    “Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis,” tegas mantan pembawa berita itu.

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi isu ini dengan meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas kehilangan pekerjaan.

    “Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi,” ujar Saleh.

    Curhat Penyiar

    Seorang penyiar RRI dengan akun Instagram @aiinizzaa menumpahkan kesedihannya usai dihantam gelombang PHK massal. 

    Hati sang penyiar tersebut begitu tersayat. 

    Ia mengadukan kepiluan hati kepada sang presiden, Prabowo Subianto.

    Sambil mengenakan penyuara jemala (headphone) dan mikrofon di hadapannya, perempuan itu mencurahkan hatinya kepada Prabowo Subianto. 

    Sang penyiar pun menyinggung program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan sang presiden tersebut. 

    “Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. 

    “Tapi apakah bapak sudah berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah bapak lakukan”.

    “Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak,” katanya. 

    Setelah menumpahkan curahan hatinya, penyiar tersebut pun tak kuasa membendung air matanya. 

    Sengaja di-takedown

    Penyiar RRI tersebut lalu menurunkan video yang sudah dipublikasikan di akun Instagramnya. 

    Kendati demikian, video tersebut sudah kadung tersebar di jagat media sosial dan menuai banyak reaksi publik. 

    Namun, terkuak alasan sang penyiar menurunkan video itu. 

    Ia pun memberikan sebuah pengumuman di Instastory-nya. 

    Pengumuman itu diawali dengan ucapan syukur.

    “Terima Kasih.“

    “Itu kalimat pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman atas bantuannya, yang walau saya berbicara sejam pun jika tanpa bantuan kalian ini tidak akan sejauh ini.”

    “Why saya takedown lagi? Ini tidak ada tekanan, suruhan dari pihak manapun. Tapi, karena yang ingin saya sampaikan sudah sampai tujuannya. Dan ini cukup bagi saya. Selebihnya giliran banyaknya doa teman-teman yang bertarung disela-sela waktu.”

    “Saya yakin esok dan selanjutnya akan ada kabar yang lebih menenangkan dan hangat untuk kita semua. DM yang masuk kubaca semuanya satu persatu dan ternyata mentalku tak cukup kuat menampung kesedihan teman-teman yang melebihi sedihku. Tapi, terimakasih kalian sudah mau bercerita lewat ketikan.”

    “Mari tawarlah takdir ini dengan doa-doa yang banyak. Kalian hebat. Kalian diberkati dari arah mana saja. Kalian tulang punggung keluarga yang luar biasa.”

    “Saya akan rest sebentar saja teman-teman. Bukan menyerah. Tidak. Hanya ingin mengembalikan energi, sambil beristirahat dan merayu takdir-Nya dalam doa, lalu saya akan selalu menunggu kabar-kabar baik dari kalian. Sempga sesegera mungkin,” tulisnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Viral Curhatan Pegawai Honorer TVRI dan RRI Di-PHK, DPR: Batal Dirumahkan dan Gaji Tak Dikurangi

    Viral Curhatan Pegawai Honorer TVRI dan RRI Di-PHK, DPR: Batal Dirumahkan dan Gaji Tak Dikurangi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI membatalkan keputusan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap sejumlah pegawai honorer.

    Keputusan ini datang setelah protes dari pegawai menjadi viral di media sosial, memicu sorotan luas terhadap kebijakan efisiensi pemerintah.

    Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Bane Raja Manalu menilai pola komunikasi pemerintah buruk karena baru merespons isu-isu publik setelah viral.

    Bane menegaskan, jika komunikasi pemerintah tak segera dibenahi, akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

    “Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan,” kata Bane dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Dia mencotohkan kebijakan pemerintah yang sempat melarang pengecer menjual elpiji 3 kg hanya akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari masyarakat.

    “Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal. Jika yang diputuskan selalu direvisi, khawatirnya keraguan publik akan kemampuan pemerintah bisa mencuat,” ujar Bane.

    Dia juga mengingatkan, ketidakpastian kebijakan seperti ini dapat berdampak buruk pada dunia usaha dan stabilitas ekonomi.

    “Lebih mengkhawatirkan lagi jika keraguan itu datang dari para pelaku usaha. Jika ini sampai terjadi Asta Cita Pak Presiden bisa berantakan lho. Para pembantu Pak Presiden kerja optimal, dong. Tetap semangat untuk Kabinet Merah Putih,” tegasnya.

    Dia mengapresiasi langkah LPP TVRI dan RRI yang membatalkan PHK terhadap pegawai.

    “Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” ucapnya.

    Dia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah. 

    Menurut Bane, dalam salah satu diktumnya, nomor 3 poin a dinyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” tuturnya.

    Keputusan membatalkan PHK disampaikan TVRI dan RRI dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sebelum dibatalkan, sejumlah pegawai sempat mengeluhkan keputusan TVRI dan RRI yang melakukan PHK dan belakangan viral di media sosial.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Erdogan, Hujan-hujanan hingga Peluk Perpisahan

    Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Erdogan, Hujan-hujanan hingga Peluk Perpisahan

    Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Erdogan, Hujan-hujanan hingga Peluk Perpisahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Beragam momen kehangatan tersaji dalam kunjungan
    Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan
    di Indonesia pada Selasa (11/2/2025) hingga Rabu (12/2/2025) kemarin.
    Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto sebagai tuan rumah turun langsung menyambut kedatangan Erdogan hingga mengantarnya saat pulang meninggalkan Indonesia.
    Prabowo pun menyebut Erdogan sebagai seorang sahabat dan saudara, serta memberikan cendera mata kepada Erdogan yang sudah lebih dari 20 tahun berkuasa di Turkiye.
    Bahkan, Prabowo menyambut Erdogan setibanya di landasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025), meski cuaca saat itu sedang turun hujan.
    Hujan-hujanan menyambut Erdogan
    Prabowo menyambut langsung Erdogan dan istri, Emine Erdogan, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa petang sekitar pukul 18.30 WIB.
    Aksi Prabowo ini boleh dikatakan jarang terjadi karena biasanya pemimpin negara disambut oleh menteri saat tiba di Indonesia.
    Prabowo bahkan rela hujan-hujanan guna menyambut Erdogan tepat ketika Erdogan menginjakkan kaki di Indonesia.
    Momen hangat pun terpampang karena Erdogan sebagai tamu justru memayungi Prabowo, sang tuan rumah, ketika ia berjalan dari pesawat menuju mobil yang akan mengantarnya ke penginapan.
    Pihak Istana mengungkap Presiden RI sangat dekat dengan Presiden Turkiye hingga rela kehujanan demi menyambut kedatangannya.
    “Presiden Prabowo sangat dekat dengan Presiden Erdogan,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan tertulis, Selasa.
    Yusuf menyebut, langkah Prabowo menyambut kedatangan Erdogan di landasan Lanud Halim Perdanakusuma adalah bentuk penghormatan.
    Saking dekatnya mereka, Prabowo pun sampai masuk satu mobil untuk mengantar Erdogan ke tempat penginapannya di Indonesia.
    “Bahkan, Presiden Prabowo mengantar Presiden Erdogan dalam satu mobil menuju tempatnya bermalam,” kata dia.
    Disambut meriah
    Pada hari kedua kunjungan Erdogan ke Indonesia, Prabowo menyiapkan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor untuk menyambut orang nomor satu di Turkiye itu.
    Ketibaan Erdogan di Kompleks Istana Bogor pun disambut dengan meriah.
    Pasukan yang terdiri dari 75 orang penunggang kuda disertakan mengiring datangnya rangkaian kendaraan yang dinaiki Erdogan hingga menuju lokasi upacara.
    Setibanya Erdogan di sekitar halaman yang menjadi tempat acara, ribuan prajurit sudah siaga di halaman untuk hadiri upacara kenegaraan.
    Erdogan juga disambut ratusan anak-anak sekolah yang membawa bendera Indonesia dan Turkiye serta meneriakan ucapan selamat datang dalam bahasa Turkiye.
    Selain itu, Prabowo juga sudah berdiri di sisi halaman upacara untuk menyambut langsung Presiden Turkiye setelah keluar dari mobil.
    Upacara dimulai dengan 21 dentuman meriam dan dilanjutkan pemutaran lagu kebangsaan dari kedua negara.
    Setelahnya, Prabowo mengajak Erdogan melakukan inspeksi pasukan. Dengan gagah, mereka pun berkeliling lapangan mengitari pasukan yang sedang berbaris rapi.
    Sapaan sahabat
    Selepas upacara, Prabowo dan Erdogan melakukan perbincangan empat mata atau disebut tete-a-tete secara internal.
    Kemudian, barulah digelar pertemuan bilateral antara kedua kepala negara dan jajaran
    Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo menyapa Erdogan sebagai sahabat dan saudaranya.
    “Yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sahabat saya, saudara saya, Presiden Republik Turkiye yang mulia, Saudara Recep Tayyip Erdogan, beserta seluruh delegasi dari Republik Turkiye yang saya hormati,” ujar Prabowo membuka pertemuan.
    Prabowo menyambut baik kunjungan Erdogan ke Indonesia dan menyebut kedatangan Erdogan sebagai sebuah kehormatan.
    Kepala Negara juga mengungkapkan, ini adalah tahun ke-75 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turkiye.
    Menurut Prabowo, hubungan batin kedua negara cukup dalam lantaran hubungan Indonesia dan Turkiye sudah berjalan cukup lama sejak masa Kekaisaran Usmani Ottoman.
    “Seharusnya saya yang terlebih dahulu datang dalam kunjungan resmi ke Turkiye karena Presiden Erdogan adalah dari segi pengabdian adalah senior, seorang presiden yang senior, tapi saya berterima kasih atas kedatangan Yang Mulia,” kata Prabowo.
    Pertemuan kedua pemimpin negara dilanjutkan dengan acara makan siang antara Erdogan dan Prabowo yang diikuti ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM).
    Menurut Yusuf, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga Presiden PKS Ahmad Syaikhu turut hadir dalam jamuan makan siang tersebut.
    “Iya betul. Bukan hanya Ketum Nasdem tetapi juga Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo,” ucap Yusuf.
    Ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Prabowo itu diundang dalam rangka menghormati Erdogan.
    Tukar cendera mata
    Kunjungan Erdogan dan Prabowo juga diisi dengan saling tukar cendera mata. Masing-masing pemimpin negara itu memberikan dua kenang-kenangan.
    Prabowo memberikan kenang-kenangan berupa senapan produksi Pindad dan sebuah keris.
    Dia menjelaskan bahwa senapan produksi Pindad itu asli dibuat oleh Indonesia.
    “Ini adalah produksi industri kami,” kata Prabowo kepada Erdogan.
    “Untuk saya?” tanya Erdogan kepada Prabowo.
    “Ya, ini untukmu,” ujar Prabowo.
    Senapan dimaksud yakni senjata SS2-V4A2 produksi Pindad berjenis Senapan Serbu Kaliber 5.56×45 MM. Senapan itu dibubuhi tulisan nama Erdogan sebagai Presiden Turkiye.
    Selain senapan, Prabowo juga memberikan keris bali gegodohan berwarna kuning emas kepada Erdogan.
    Sementara itu, Erdogan memberikan Prabowo dua cendera mata, yaitu sepasang vas berukuran kecil dan besar dengan warna putih dan bergambar bunga bernuansa ungu dan emas.
    Kenang-kenangan lainnya adalah sebuah karya seni dalam pigura bertuliskan puisi berbahasa Arab.
    Puisi itu berisi doa dan rasa syukur masyarakat Jawa kepada Sultan Abdulmecid Khan dan Muhammad Hasib Pasha, Gubernur Hijaz dan Syakh Al-Haram.
    “Puisi doa dan rasa syukur masyarakat Jawa kepada Sultan Abdulmecid Khan dan kepada Muhammad Hasib Pasha, Gubernur Hijaz dan Syakh Al-Haram, yang telah menjamin keamanan dan kedamaian tanah suci serta kesejahteraan umat dengan pemerintahannya yang adil,” demikian bunyi tulisan itu setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
    Dalam kunjungan Erdogan ke Istana Bogor, tampak juga momen hangat kedua kepala negara saling berpegangan tangan sambil berjalan bersama.
    Momen itu terjadi saat Prabowo dan Erdogan selesai melakukan
    high level meeting
    dan sedang melihat cendera mata yang saling diberikan oleh kedua tokoh tersebut.
    Peluk hangat
    Setelah menjalani rangkaian pertemuan dengan Prabowo di Indonesia, Erdogan langsung meninggalkan Indonesia pada Rabu kemarin malam.
    Kepulangan Erdogan ini pun kembali diantar oleh Presiden RI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pasukan bersenjata pun memberikan salam hormat senjata kepada Erdogan.
    Setibanya di Halim, Erdogan memeluk Prabowo beberapa detik saat turun dari mobil di depan karpet merah menuju tangga pesawat.
    Prabowo membalas pelukan itu dengan menepuk punggung Erdogan. Setelah berpelukan, Prabowo dan Erdogan berjalan di atas karpet merah menuju tangga pesawat.
    Respons Erdogan
    Di hadapan Prabowo, Erdogan mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa dari Indonesia.
    “Saya berterima kasih kepada Yang Mulia beserta seluruh jajaran atas penyambutan yang luar biasa ini,” kata Erdogan.
    Erdogan lantas menyebut bahwa Indonesia sebagai saudara dan negara sahabat. Ia menceritakan, terakhir kali mengunjungi Indonesia pada 2022 saat menghadiri ajang G20.
    Dalam kunjungannya kali ini, Erdogan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.
    Kedatangannya ini juga dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
    Dalam kesempatan ini, Erdogan juga menyebut relasi sejarah antara Turkiye dan Indonesia sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam.
    “Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Turkiye dan Indonesia. Akan tetapi, hubungan sejarah kita telah lebih berlangsung sejak 400 tahun lamanya,” katanya.
    Adapun pertemuan ini membuahkan banyak perjanjian kerja sama dari berbagai aspek kehidupan, berikut daftarnya
    1. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turkiye Tentang Kerja Sama di Bidang Layanan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan
    2. Memorandum Kerja Sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM Turkiye di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
    3. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan Dewan Pendidikan Tinggi Republik Turkiye
    4. Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turkiye pada Kerja Sama bidang Kesehatan dan Ilmu Kedokteran
    5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Strategis di Bidang Industri Pertahanan Antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turkiye
    6. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perdagangan Republik Turkiye Tentang Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan
    7. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turkiye tentang Kerja Sama di Bidang Pertanian
    8. Surat Pernyataan Kehendak Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turkiye tentang Promosi dan Fasilitas Investasi
    9. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Industri dan Teknologi Republik Turkiye tentang Pembentukan Komite Bersama Untuk Kerja Sama Industri
    10. Perjanjian Joint Venture antara Republikorp dan Baykar Untuk Pembuatan Pabrik Drone di Indonesia
    11. Protokol Kerja Sama Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI (LPP TVRI) di Bidang Televisi
    12. Nota Kesepahaman Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Bidang Radio
    13. Perjanjian Kerja Sama Antara Anadolu Ajansi (AA) dan Kantor Berita Antara Indonesia
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR sebut pembatalan PHK pegawai TVRI dan RRI langkah tepat

    Anggota DPR sebut pembatalan PHK pegawai TVRI dan RRI langkah tepat

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourci

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai bahwa keputusan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya merupakan langkah yang tepat.

    Dia mengatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah, karena efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

    “Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Bane di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Komisi VII DPR RI pada Rabu ini menggelar rapat dengan sejumlah lembaga penyiaran, yakni TVRI, RRI, hingga LKBN ANTARA, dan juga Badan Standarisasi Nasional (BSN) guna membahas restrukturisasi dari efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah.

    Dalam rapat itu, dibahas juga mengenai adanya PHK kepada sejumlah kontributor atau jurnalis lepas di TVRI dan RRI, karena hal itu disoroti publik. Terlebih lagi muncul unggahan di media sosial mengenai penyiar RRI yang “dirumahkan”.

    Lewat rapat tersebut, Bane menilai bahwa “suara” penyiar RRI itu berdampak baik.

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun menyoroti komunikasi publik pemerintah yang terkesan baru merespons masalah setelah “viral” di masyarakat. Jika tak segera dibenahi, menurut dia, suatu permasalahan akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

    “Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan. Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal,” kata dia.

    Dia pun khawatir bahwa keraguan itu akan dirasakan oleh para pelaku usaha. Jika keraguan itu terjadi di dunia usaha, menurut dia, maka hal tersebut akan berdampak pada visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirut RRI: Tak Ada Lagi Pemotongan Gaji dan Honor Pegawai Akibat Efisiensi Anggaran – Page 3

    Dirut RRI: Tak Ada Lagi Pemotongan Gaji dan Honor Pegawai Akibat Efisiensi Anggaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat Komisi VII DPR RI tak hanya menyepakati pembatalan pemecatan para kontributor TVRI dan RRI, rapat hari ini, Rabu (12/2/2025) juga menyepakati tidak ada lagi pemotongan honor para kontributornya dan mengambalikan honor seperti sedia kala.

    “Pemotongan gaji itu dikembalikan semuanya. Namanya honor ya. Karena kalau namanya kontributor, itu dibayar berdasarkan per item. Enggak ada (pemotongan honor lagi),” ujar Direktur Utama LPP RRI atau Dirut RRI Hendrasmo usai rapat bersama direksi Komisi VII, Rabu (12/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay juga memastikan tak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan RRI usai ada rekonstruksi anggaran 2025.

    Dia mengatakan, pembatalan PHK itu juga berlaku tak hanya bagi kontributor melainkan juga staf kebersihan dan keamanan.

    “Semua (tanpa terkecuali), semua pegawai yang ada, yang tadi disepakati, semuanya kembali (bekerja),” kata Saleh usai rapat bersama direksi TVRI dan RRI, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya, Saleh menegaskan hasil rekontruski anggaran 2025 terkait efisiensi anggaran TVRI dan RRI, dipastikan tak ada pemecatan atau PHK pegawai dan juga pemotongan honor di dua media milik pemerintah itu.

    “Tidak ada pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat. h,” kata Saleh usai rapat Komisi bersama TVRI dan RRI, Rabu (12/2/2025).

    “Sehingga dengan demikian, berita-berita yang berkembang di media sosial bisa kita neutralisir dengan benar. Sehingga tidak ada kelihatan bahwa dampak efisiensi dari anggaran ini berdampak pada pengurangan karyawan,” sambung Saleh.

     

    TVRI dan RRI dipastikan batal melakukan pemecatan atau PHK terhadap para pegawainya. Keputusan ini diambil usai bertemu dengan Komisi VII DPR RI.