Kementrian Lembaga: Lemhannas

  • Lemhannas apresiasi rencana kenaikan anggaran pertahanan nasional

    Lemhannas apresiasi rencana kenaikan anggaran pertahanan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengapresiasi rencana kenaikan anggaran pertahanan Indonesia yang akan dilakukan secara bertahap.

    Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhannas Edy Prasetyono mengatakan anggaran merupakan salah satu faktor kekuatan pertahanan suatu negara.

    “Namun, anggaran pertahanan Indonesia tidak masuk dalam peringkat 15 anggaran pertahanan terbesar dunia,” ujar Edy dalam diskusi bertajuk Aktualisasi Astacita untuk Indonesia Emas 2045: Arah Kebijakan Pertahanan Negara Mendorong Percepatan Pembangunan Nasional di Jakarta, Rabu.

    Ia pun mencontohkan bahwa Amerika Serikat (AS), yang memiliki pertahanan sangat kuat mengeluarkan anggaran negara tidak sedikit, yakni 968 miliar dolar AS atau setara dengan Rp15.778 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Anggaran pertahanan itu menjadi yang terbesar di dunia pada tahun 2024.

    Setelah AS, anggaran pertahanan terbesar dunia lainnya tercatat pada China sebesar 476,7 miliar dolar AS atau setara Rp7.770 triliun dan Rusia Rp461,6 miliar dolar AS atau setara Rp7.524 triliun.

    Kemudian, disusul Jerman sebesar 86 miliar dolar AS atau setara Rp1.401 triliun; Inggris 81,1 miliar dolar AS atau Rp1.321 triliun; India 74,4 miliar dolar AS atau Rp1.212 triliun; Arab Saudi 71,7 miliar dolar AS atau Rp1.168 triliun; Prancis 64 miliar dolar AS atau Rp1.043 triliun; dan Jepang 53 miliar dolar AS atau 863,9 triliun.

    Lalu, peringkat selanjutnya ditempati Korea Selatan dengan anggaran pertahanan senilai 43,9 miliar dolar AS atau Rp715,57 triliun; Australia 36,4 miliar dolar AS atau Rp593,32 triliun; Italia 35,2 miliar dolar AS atau Rp573,76 triliun; Israel 33,7 miliar dolar AS atau Rp549,31 triliun, serta Ukraina dan Polandia masing-masing 28,4 miliar dolar AS atau Rp462,92 triliun.

    Sementara itu, anggaran pertahanan Indonesia untuk tahun 2025 tercatat sebesar Rp165,16 triliun, yang dialokasikan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rp53,95 triliun; Markas Besar (Mabes) TNI Rp11,16 triliun; TNI Angkatan Darat Rp57 triliun; TNI Angkatan Laut Rp24,75 triliun; serta TNI Angkatan Udara Rp18,28 triliun.

    Selain anggaran, Edy menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor lainnya yang bisa mendorong kekuatan pertahanan suatu negara, yang terdiri atas kepentingan strategis, penangkalan, dorongan teknologi, posisi tawar-menawar, serta pengembangan nasional.

    “Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan kekuatan pertahanan, unsur-unsur ini harus ketemu,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin beserta jajaran memproyeksikan peningkatan anggaran belanja pertahanan dari semula 0,8 persen menjadi 1,5 persen dari pajak domestik bruto (PDB) secara bertahap, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan di Jakarta, Kamis (16/1).

    “Peningkatan proyeksi anggaran pertahanan nasional, yang sebelumnya 0,8 persen, ini diproyeksikan bisa di atas 1 persen, bahkan sampai 1,5 persen tentunya secara bertahap dan komprehensif,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Frega F. Wenas Inkiriwang saat jumpa pers dengan wartawan setelah rapat terbatas di Kantor Kemhan.

    Menurut Frega, peningkatan belanja pertahanan di angka 1,5 persen sudah ideal untuk kebutuhan pertahanan seperti membeli alat utama sistem senjata, pembangunan infrastruktur pertahanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembiayaan strategis lainnya.

    Namun demikian, Frega mengakui untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah. Sebab penetapan belanja pertahanan sebesar 1,5 persen harus didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi

    Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbicara pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025), yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025). ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM

    Bahlil: Daerah harus miliki porsi besar pada tambang dan hilirisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian, yang besar pada subsektor pertambangan dan hilirisasi. Oleh karena itu, menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pemerintah mendorong adanya kolaborasi yang baik antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengusaha dan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil pada Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025), yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Sebagai contoh konkret, Menteri Bahlil menyoroti keberhasilan hilirisasi tambang di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 20 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 6 persen.

    Keberhasilan itu menunjukkan potensi transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan industri hilir.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan, kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (gross domestic product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkap Bahlil.

    Menteri ESDM juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dalam proses hilirisasi. Pemerintah kini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

    “Jadi, katakanlah sekarang kalau dia (perusahaan) main di tambang, dia harus mulai masuk di sektor keunggulan komparatif yang lain, contoh perkebunan atau perikanan, tujuannya apa, agar begitu tambang selesai, dia melakukan sektor-sektor yang lain, supaya daerah itu perputaran ekonominya tetap berjalan. Jadi, jangan menganggap setelah tambang selesai, terus selesai,” tandas Bahlil.

    Keberpihakan pada daerah juga telah dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pengusaha daerah untuk mengambil bagian sekaligus menjaga keberlanjutan dan kondisi lingkungan.

    Menteri ESDM menegaskan bahwa jika upaya tersebut berhasil dilaksanakan, maka Indonesia akan mampu menjawab ketidakstabilan kondisi geopolitik, memperkuat kemandirian nasional, serta mampu menjaga kedaulatan negara.

    Sumber : Antara

  • Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengungkap sejumlah masalah dan tantangan yang kini tengah dihadapi sejumlah kepala daerah perserta Retret Jilid II.

    Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Mayjen TNI Rido Hermawan mengatakan bahwa masalah semua kepala daerah hampir sama di antaranya masalah ketimpangan ekonomi pasca pandemi covid 19, terutama di sektor pertanian.

    Menurutnya, kepala daerah membutuhkan sebuah regulasi yang adaptif untuk hadapi ketimpangan ekonomi tersebut, sehingga masalah itu bisa segera rampung.

    “Mereka antusiasnya sangat bagus untuk bisa melihat bagaimana seharusnya kita ke depan untuk berbuat apa, karena menurut mereka itu adalah tantangannya yang akan dihadapi,” tuturnya di sela-sela acara retret gelombang ke-II di IPDN Sumedang, Selasa (24/6/2025).

    Rido mengemukakan seluruh kepala daerah yang mengikuti kegiatan retret gelombang II tersebut dibagi menjadi empat kelompok diskusi dengan studi kasus menyesuaikan masalah di masing-masing daerah.

    “Kalau itu (materi) empat konsensus dasar bangsa kita satukan dalam satu kelas nanti tidak fokus. Jadi kita bagi empat begitu ya,” katanya.

    Sementara itu, Tenaga Profesional Bidang Ideologi pasa Lemhannas Brigjen TNI (Purn) Paula Theresia yang menjadi pembicara dalam kegiatan retret gelombang ke II juga menceritakan antusiasme kepala daerah yang menjadi peserta dalam mengikuti kelas. 

    Menurutnya, dalam forum tersebut para peserta saling berdialog untuk membahas persoalan yang dihadapi masing-masing daerah. Melalui dialog tersebut, katanya, para peserta dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

    “Antara wilayah yang satu dan yang lainnya punya kondisi yang berbeda-beda dan itu kita kolaborasikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan,” ujarnya.

    Menurutnya, secara umum, penanganan persoalan dari daerah-daerah tersebut dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal. “Karena masing-masing wilayah itu punya kearifan-kearifan lokal masing-masing. Jadi ditumbuhkan kembalilah nilai-nilai kearifan lokal,” tuturnya.

  • RI Mau Bangun Kilang Minyak Portable 1 Juta Barel, Tim Bahlil Studi ke AS & Angola

    RI Mau Bangun Kilang Minyak Portable 1 Juta Barel, Tim Bahlil Studi ke AS & Angola

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya segara melakukan kunjungan ke Angola dan Amerika Serikat (AS). Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari cara pembangunan kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari.

    Dia mengatakan, kilang yang bakal dibangun di beberapa daerah di Indonesia itu bakal berupa kilang portable. Sementara itu, saat ini Angola dan AS merupakan negara yang telah mengoperasikan kilang portable.

    “Tim saya itu hari Jumat malam berangkat ke Angola dan ke Amerika untuk mengecek kilang yang portable itu, mereka [Angola dan AS] sudah dijalankan di sana seperti apa. Jadi sebelum kita jalan, kita ngecek dulu contohnya seperti apa, bagaimana cara operasinya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau belum,” ujar Bahlil dalam acara dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025).

    Kilang portable mengacu pada alat atau mesin yang dirancang agar mudah dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi. Biasanya, kilang portable memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan

    Dia menyebut, tim yang terbang ke Angola dan AS itu terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PT Pertamina (Persero).

    Adapun, pemerintah telah mencanangkan pembangunan kilang 1 juta barel, kapasitas itu lebih besar dari rencana awal. Semula, pemerintah akan membangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari. Kilang itu disebut akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara.

    Pemerintah belum mengungkapkan secara resmi berapa biaya investasi dari pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari ini. Namun, untuk pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel pemerintah mengklaim perlu investasi sebesar US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).

    Dengan asumsi nilai yang sama, maka pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu membutuhkan investasi sekitar Rp411 triliun.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan wacana pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari itu bagian dari percepatan hilirisasi. Dia menegaskan bahwa wacana ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo. 

    “Kita akan bangun [kilang minyak] kurang lebih sebesar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia menyebut, salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang. 

    “Karena kita masih impor 1 juta barel per hari,” jelas Bahlil.

  • Prabowo Bakal Resmikan Pabrik Ekosistem EV, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Prabowo Bakal Resmikan Pabrik Ekosistem EV, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Jakarta

    Presiden Prabowo dijadwalkan bakal meresmikan groundbreaking alias peletakan batu pertama pembangunan pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi pada 29 Juni 2025.

    Kabar ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, proyek tersebut merupakan buah dari investasi China Contemporary Amperex Technology (CATL). Investasi tersebut, kata dia, menggarap ekosistem baterai listrik dari hulu ke hilir.

    “Kami sedang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi. Tanggal 29 besok akan diresmikan, Insya Allah oleh Bapak Presiden,” ucap Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa dikutip dari Antara.

    “Dari tambang, smelter, HPAL, prekursor, sampai katoda. Ini pertama kali di dunia sebesar ini,” kata Bahlil.

    Adapun total investasi dalam proyek tersebut berkisar 6 miliar dolar AS. Bahlil meyakini negara-negara lain berpikir, bila keseluruhan proses produksi dilakukan di Indonesia, maka biaya produksinya akan lebih murah.

    “Ini yang kami bicarakan tentang dampak efek positif dan negatif dari negara-negara yang menganggap bahwa ini penting untuk kita melakukan kompetisi secara baik,” tutur dia.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan pabrik ekosistem baterai EV terintegrasi itu berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara.

    Proyek tersebut merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 miliar dolar AS, dan proyek itu bakal dimulai pada Juni 2025.

    Bahlil menyebut, proyek hilirisasi itu mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan ekosistem baterai mobil milik Indonesia.

    (riar/dry)

  • Lemhannas dorong RI galang perdamaian di tengah perang Israel-Iran

    Lemhannas dorong RI galang perdamaian di tengah perang Israel-Iran

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mendorong pemerintah Indonesia melakukan penggalangan perdamaian melalui berbagai institusi multilateral di tengah perang Israel dan Iran, yang kini didukung pula oleh Amerika Serikat (AS).

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan penggalangan perdamaian bisa dilakukan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan berbagai organisasi yang dapat mendorong stabilitas politik di berbagai kawasan dunia.

    “Karena hanya dengan perdamaian dunia, sebagaimana amanat konstitusi kita, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan berjalan dan kita pun juga sebagai bangsa tentu akan terdampak kalau situasi geopolitik dunia tidak menentu tersebut,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, diharapkan pula pemerintah Indonesia memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara-negara berkonflik agar benar-benar terlindungi, sesuai amanat konstitusi.

    Sejauh ini, Ace mengaku Lemhannas telah melakukan kajian terhadap situasi global saat ini, yakni kajian krisis ekonomi global dan krisis politik global, yang dilakukan setiap minggu.

    “Nah, prinsip yang selalu kami dorong adalah bahwa kami ingin dunia betul-betul stabil karena stabilitas, baik global maupun kawasan, itu pasti akan mempengaruhi kondisi domestik dalam negeri kita,” tuturnya.

    Sebelumnya, media Iran Press TV pada Selasa melaporkan gencatan senjata dimulai setelah gelombang serangan Iran terhadap Israel.

    Pada Selasa pagi waktu setempat, militer Israel mengatakan pihaknya sedang berusaha mencegat rudal-rudal Iran yang diluncurkan “beberapa saat yang lalu,” tanpa menyebutkan waktu spesifik dari serangan tersebut.

    “Beberapa saat yang lalu, sirene berbunyi di beberapa daerah di seluruh Israel menyusul identifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran ke arah Israel,” kata pihak militer dalam pernyataan yang diunggah ke Telegram sekitar pukul 05.00 waktu setempat (09.00 WIB). Sejak itu, Iran telah menembakkan rentetan rudal ke Israel, menurut media Pemerintah Iran.

    Wilayah udara Israel ditutup untuk pesawat sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata otoritas bandar udara (bandara) Israel.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan bahwa gencatan senjata antara kedua belah pihak akan dimulai sekitar pukul 04.00 GMT (11.00 WIB), dengan Iran diharapkan untuk menghentikan operasinya terlebih dahulu.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araqchi sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada “kesepakatan” mengenai gencatan senjata antara Iran dan Israel. Namun, ia mengatakan Iran akan siap untuk menghentikan serangan balasan lanjutan jika serangan Israel berhenti per pukul 04.00 waktu Teheran (07.30 WIB).

    “Jika Israel menghentikan agresi ilegalnya terhadap rakyat Iran selambat-lambatnya pukul 04.00, Iran tidak berniat untuk melanjutkan serangan balasannya setelah itu,” tulis Araqchi dalam sebuah unggahan di media sosial X, seraya menambahkan bahwa “keputusan akhir mengenai penghentian operasi militer kami akan dibuat nanti.”

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek Baterai Antam-CATL Rp97 Triliun Segera Dibangun, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Proyek Baterai Antam-CATL Rp97 Triliun Segera Dibangun, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim groundbreaking megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) di Maluku Utara bakal jadi yang terbesar di dunia.

    Dia menyebut groundbreaking proyek yang berlokasi di Halmahera Timur itu akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (29/6/2025).

    Adapun, proyek hilirisasi nikel itu digarap oleh konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), dan Contemporary Amperex Technology Co. (CATL). Menurut Bahlil, ini merupakan investasi nikel dari hulu ke hilir.

    “Dari tambang smelter HPAL [high pressure acid leach], prekursor, sampai katoda. Ini pertama kali di dunia sebesar ini,” ujar Bahlil dalam acara dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan nilai investasi dari proyek tersebut mencapai sekitar US$6 miliar atau setara Rp97,97 triliun (asumsi kurs Rp16.328 per US$).

    Menurut Bahlil, peresmian pembangunan pabrik tersebut bisa memicu investor lain untuk menanamkan modal di Indonesia. Pasalnya, proyek ini membuktikan bahwa hilirisasi di Indonesia lebih ekonomis.

    “Pasti negara-negara lain Juga berpikir kalau ini [hilirisasi] semuanya dilakukan di Indonesia, maka biaya produksi akan lebih murah,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, terkait proyek ini, Antam bersama Hong Kong CBL Limited (HKCBL) resmi mendirikan perusahaan patungan atau joint venture (JV) baru dengan nama PT Nickel Cobalt Halmahera (HPAL JVCO).  HKCBL merupakan anak usaha Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) atau cucu usaha dari CATL. 

    Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pendirian entitas ini dilakukan berdasarkan joint venture agreement (JVA) yang ditandatangani pada 22 Desember 2023 dan disahkan melalui akta notaris pada 10 Juni 2025.  

    HPAL JVCO tercatat memiliki modal dasar senilai Rp10 miliar, dengan setoran awal dari Antam mencapai Rp3 miliar atau setara 30% kepemilikan saham. Adapun, sisanya dikuasai oleh HKCBL sebesar 70%. 

    Manajemen Antam menegaskan bahwa pendirian HPAL JVCO merupakan bagian dari pengembangan proyek baterai EV yang digagas melalui kerja sama antara Antam, IBC, dan CBL. Proyek tersebut mencakup enam subproyek terintegrasi, mulai dari pertambangan, pengolahan nikel, produksi baterai, hingga daur ulang.  

    “Keikutsertaan perseroan dalam proyek baterai EV sangat esensial untuk pertumbuhan jangka panjang,” ungkap manajemen Antam.   
    Sementara itu, berdasarkan hasil studi kelayakan, entitas baru tersebut memiliki potensi net present value (NPV) sebesar US$519,28 juta dengan internal rate of return (IRR) mencapai 15,52% dan profitability index 1,41 kali. Hasil ini berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (SRR).

  • Sulitnya Ekonomi RI Genjot Pertumbuhan 7% Seperti Keinginan Prabowo

    Sulitnya Ekonomi RI Genjot Pertumbuhan 7% Seperti Keinginan Prabowo

    Jakarta

    Ekonomi Indonesia diperkirakan bisa tumbuh sampai 7% tahun ini. Perkiraan ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di depan publik internasional pada pidatonya di dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025 akhir pekan lalu.

    Menurut prediksi, yang diklaimnya didapatkan dari para ahli ekonomi, perrtumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun akan mencapai 7%. Sementara itu di tengah tahun ini, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh ke level 5% untuk hitungan satu semester. Di kuartal I sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat dengan pertumbuhan cuma 4,87%.

    “Para ahli saya mengatakan kepada saya bahwa pada semester pertama ini, pertumbuhan ekonomi kita lebih dari 5%. Bahkan, pada akhir tahun ini, pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai hampir 7% atau bahkan lebih,” beber Prabowo saat berpidato di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.

    Sulit Diwujudkan

    Pertumbuhan ekonomi hingga 7% di akhir tahun ini sendiri dinilai bakal sulit untuk diwujudkan. Menurut Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet dibutuhkan setidaknya pertumbuhan ekonomi hingga 7% selama kuartal II, III, dan IV tahun ini bila ingin apa yang diungkapkan Prabowo terwujud.

    “Saya kira sangat sulit, jika tidak mau dikatakan mustahil, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 7% di akhir tahun ini. Jika berkaca pada pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama, maka di sisa kuartal di tahun ini, dibutuhkan pertumbuhan setidaknya 7% di setiap kuartalnya,” beber Rendy ketika dihubungi detikcom, Senin (23/6/2025).

    Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% disebut jauh dari realitas yang ada saat ini, saat capaian pertumbuhan ekonomi di Indonesia stagnan di 5%.

    Rendy mengatakan kalaupun pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui intervensi fiskal, hasilnya pasti tak bisa instan. Tantangannya juga banyak agar belanja pemerintah bisa diserap dengan baik untuk mengungkit pertumbuhan.

    “Kalau pun pemerintah ingin mendorong pertumbuhan tersebut melalui intervensi kebijakan fiskal, ini juga masih akan menemui tantangan karena dibutuhkan waktu untuk kemudian menyerap belanja pemerintah yang akan dikeluarkan dari rencana stimulus yang dikeluarkan pemerintah,” sebut Rendy.

    Pertumbuhan Ekonomi di Bawah 5%

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira justru menyebut kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini justru bakal berada di bawah 5%. Jauh dari target Prabowo hingga 7%.

    Dia mengatakan kondisi ekonomi dunia yang buruk bakal menghantam Indonesia. Perang di Timur Tengah bakal menekan minat investasi dan meningkatkan risiko nilai tukar yang melemah.

    “Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan bisa 4,5-4,7% year on year jauh dari mimpi 7%. Perang di timur tengah membuat investasi melemah, risiko kurs juga meningkat tajam,” papar Bhima kepada detikcom.

    Belum lagi ada potensi harga minyak dunia akan terus meningkat seiring dengan panasnya konflik. Bila harga minyak naik terus, pada ujungnya inflasi energi bisa terjadi, khususnya apabila perusahaan sampai terpaksa melakukan penyesuaian harga BBM, LPG, dan juga tarif listrik imbas harga minyak yang meroket.

    Dari sisi masyarakat, Bhima mengatakan akan sulit menggenjot pertumbuhan ekonomi bila konsumsi rumah tangga daya belinya lesu. Potensi penambahan pendapatan masyarakat juga banyak hilang karena PHK massal terjadi, konsumsi masyarakat menurutnya kian melemah paska lebaran.

    Sementara itu, dari sisi pemerintah, dia menilai banyak sekali kebijakan yang justru tak mampu mengungkit gerak perekonomian.

    “Efisiensi anggaran pemerintah menambah berat tekanan ekonomi, di saat yang sama program populis MBG belum bisa jadi penggerak roda ekonomi dibanding efek efisiensi belanja lainnya,” pungkas Bhima.

    Tonton juga “Gubernur Lemhannas: Rebana Berpotensi Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru” di sini:

    (kil/kil)

  • Lemhannas siapkan skenario jika perang Iran-Israel berlarut-larut

    Lemhannas siapkan skenario jika perang Iran-Israel berlarut-larut

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa lembaganya telah menyiapkan skenario langkah Indonesia jika perang antara Iran dan Israel terjadi berlarut-larut.

    Ace saat jumpa pers di Jakarta, Senin, menjelaskan salah satu kajian yang dilakukan Lemhannas adalah kajian krisis, termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) atau skenario yang berhubungan dengan ketahanan negara dalam merespons kondisi geopolitik dunia.

    “Kajian yang dilakukan oleh Lemhannas itu kajian krisis, termasuk juga roadmap, proyeksi, dan prediksi dengan apa yang kita sebut misalnya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kemudian skenario, termasuk juga pada kuadran apa kita menempatkan skenario tersebut. Itu semua di Lemhannas sudah biasa kita lakukan,” kata Ace.

    Jenis kajian Lemhannas, imbuh Ace, terdiri atas kajian cepat, menengah, dan jangka panjang. Hasil kajian tersebut disampaikan sebagai masukan kepada Pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto.

    Selama konflik Iran dan Israel bergejolak, Ace mengatakan lembaganya telah melakukan monitoring. Selain itu, Lemhannas juga secara intens memberikan maupun menyusun berbagai masukan.

    “Tentu itu semua (masukan) harus kami sampaikan bahwa itu pasti tertutup karena sebagaimana yang diatur oleh regulasi, apa yang dimasukkan oleh Lemhannas kepada pemerintah sifatnya tertutup,” tuturnya.

    Selain memonitor dan memberikan masukan, Lemhannas juga menyampaikan perkembangan berkala situasi dunia kepada Pemerintah dan Presiden.

    “Tentu kami menyampaikan secara update terhadap situasi perkembangan dari dinamika geopolitik, kemudian geoekonomi global, dan pengaruhnya terhadap ketahanan nasional kita, terutama aspek ekonomi,” ucap Ace.

    Diketahui, tentara Israel (IDF), Jumat (13/6) dini hari, melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran. Angkatan Udara Israel menghantam sejumlah target militer dan fasilitas program nuklir.

    Otoritas Israel menyatakan bahwa operasi itu bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap eksistensi negara zionis tersebut. Menurut militer dan intelijen Israel, Iran sudah semakin mendekati “titik tanpa kembali” dalam mengembangkan senjata nuklir dalam waktu dekat.

    Media Iran melaporkan bahwa sejumlah pejabat militer senior dan ilmuwan nuklir tewas dalam serangan itu. Serangan juga ditujukan ke fasilitas nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan, serta basis militer Iran di wilayah barat laut negara itu.

    Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan serangan tersebut sebagai kejahatan dan memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi “nasib pahit dan mengerikan”. Sebagai respons, Republik Islam Iran meluncurkan Operasi Janji Sejati (Operation True Promise) 3.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Bakal Buka Forum Geopolitik Besok, Akan Pidato di Depan Para Pemikir
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 Juni 2025

    Prabowo Bakal Buka Forum Geopolitik Besok, Akan Pidato di Depan Para Pemikir Nasional 23 Juni 2025

    Prabowo Bakal Buka Forum Geopolitik Besok, Akan Pidato di Depan Para Pemikir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Presiden Prabowo Subianto
    dijadwalkan membuka
    Jakarta Geopolitical Forum
    (JGF) ke-9 yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta pada Selasa (24/6/2025) besok.
    Gubernur Lemhannas
    Ace Hasan Syadzily
    menyatakan, forum yang diselenggarakan pada 24-25 Juni 2025 itu akan mempertemukan para pengambil kebijakan, akademisi, pelaku industri energi, hingga pemikir global dalam membahas isu
    fragmentasi ekonomi
    dan
    ketahanan energi
    di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.
    “Rencananya besok akan diagendakan dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan akan dibagi ke dalam empat sesi ya selama dua hari,” kata Ace di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    “Jadi, besok tanggal 24 dan 25 penyelenggaraan acara akan berlangsung di gedung ini, di hotel ini, yaitu di Flores Ballroom dari Hotel Borobudur,” imbuh dia.
    Selain membuka acara, Presiden Prabowo juga akan memberikan pidato sambutannya dalam JGF tahun ini.
    Ace menyebutkan, JGF merupakan forum yang digelar sebagai respons terhadap dinamika global yang terus berubah cepat dan kompleks.
    Dia menilai tema JGF tahun ini, yakni fragmentasi ekonomi dan ketahanan energi, sangat relevan dengan situasi global terkini.
    “Perlu kami sampaikan, tentu saya kira kegiatan ini sangat relevan sekali di tengah situasi geopolitik ekonomi global yang sedang mengalami fragmentasi, dan isu ketahanan energi merupakan isu yang sangat perlu untuk dicarikan jalan keluarnya di tengah situasi seperti sekarang ini,” kata politikus Partai Golkar itu.
    Ace menegaskan, forum tersebut bukan hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga ruang untuk menyampaikan masukan strategis terhadap langkah-langkah mitigasi yang perlu disiapkan pemerintah dalam menghadapi lonjakan ketidakpastian geopolitik global.
    Menurut dia, salah satu isu strategis yang akan menjadi diskursus penting dalam JGF adalah dampak dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang selama ini menjadi jalur vital distribusi sekitar 30 persen minyak dunia.
    “Ini pertanyaan yang juga sangat relevan dan akan menjadi bahan pembahasan dan serta diskusi di dalam forum JGF. Sebagaimana kita tahu, Selat Hormuz merupakan salah satu selat jalur logistik, terutama minyak dunia dunia, hampir 30 persen minyak dunia melalui Selat Hormuz,” kata Ace.
    Menurut rencana, JGF akan dihadiri 1.000 peserta dari dalam maupun luar negeri,, terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga negara, kepala daerah, akademisi, perusahaan energi, dan lembaga think tank internasional.
    “Perlu ditegaskan, ini forum akademi, tentu yang kami bahas sesuai dengan akademik sebagai lembaga
    think-tank
    . Lemhannas tentu membuka sebagai masukan-masukan intelektual
    exercise
    dari berbagai para pemikir dan akademisi untuk bicarakan soal ketahanan energi di Indonesia,” ujar Ace.
    Forum ini akan berlangsung selama dua hari dan terbagi dalam empat sesi utama.
    Pada hari pertama, sesi pembuka akan membahas hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan energi sebagai respons terhadap perubahan geopolitik kontemporer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.