Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Lemhannas

  • Profil Indroyono Soesilo, Eks Menko Era Jokowi yang Jadi Calon Dubes AS Pilihan Prabowo

    Profil Indroyono Soesilo, Eks Menko Era Jokowi yang Jadi Calon Dubes AS Pilihan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo ikut menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon duta besar (dubes) RI di Komisi I DPR, Sabtu (5/7/2025).

    Dia digadang-gadang menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Dubes Amerika Serikat (AS), yang sudah kosong sekitar dua tahun. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Indroyono terlihat tiba menjalani fit and proper test di Kompleks Parlemen Senayan hari ini bersama dengan sejumlah tokoh lainnya. 

    Misalnya, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha serta adik Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Nurmala Kartini Sjahrir. 

    Komisi I DPR dijadwalkan untuk menggelar rapat internal dengan agenda pembahasan mekanisme fit and proper tes calon dubes LBBP RI dan organisasi internasional pada pukul 09.30 WIB. 

    Selanjutnya, agenda fit and proper test dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB untuk sebanyak 24 calon dubes dan organisasi negara sahabat. 

    Agenda fit and proper test dijadwalkan digelar selama dua hari. Selain hari ini, fit and proper test kembali dilanjutkan pada Minggu (6/7/2025) pada pukul 10.00 WIB-12.00 WIB.

    Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyebut pemerintah telah mengusulkan calon dubes untuk 24 negara, termasuk untuk Dubes AS dan PBB di New York. 

    “Tadi dalam Rapat Paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia,” katanya seusai Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Sepak Terjang Indroyono Soesilo

    Dilansir dari situs resmi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1955 itu pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jufu Kalla. 

    Indroyono menjabat sebagai Menko Kemaritiman hanya selama satu tahun saja, 2014-2015 sebelum akhirnya diganti oleh Rizal Ramli. Kemudian, pos jabatan itu diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga akhir dari 10 tahun pemerintahan Jokowi pada 2024 lalu.

    Dari segi pendidikan, Indroyono meraih gelar Sarjana Teknik Geoogi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978, Master of Science-Remote Sensing dari University of Michigan-USA pada 1981, serta Doctor of Philosophy (PhD) Geologic Remote Sensing dari University of Iowa, AS, 1987. 

    Sebelum menjabat Menko Kemaritiman, Indroyono pernah melanglang buana di beberapa lembaga negara sejak 1993. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi Sekretaris Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

    Setelah melepas jabatan Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat sebagai penasihat Menteri Pariwisata, sebagai tenaga ahli di Lemhannas hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta committew reviewer di LPDP.

    Tidak hanya jabatan di dalam negeri, Indroyono pernah merasakan jabatan di organisasi internasional seperti Director, Fisheries and Aquaculture Resources, United Nations Food & Agriculture Organization (UN-FAO) Rome-Italia, 2012-2014, serta Utusan Khusus Menteri Perhubungan ke International Civil Aviation Organization (ICAO).

    Indroyono juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Bintang Mahaputera Pratama RI (2009) serta Bintang Jasa Utama RI (1999).

  • Jalani Fit and Proper Calon Dubes RI untuk AS, Indroyono: Proses Belum Selesai

    Jalani Fit and Proper Calon Dubes RI untuk AS, Indroyono: Proses Belum Selesai

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Soesilo menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), yang dijalaninya hari ini di Komisi I, Gedung DPR, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).

    Saat ditanyai awak media soal fit and proper test-nya, dia justru hanya membagikan curriculum vitae (CV)-nya kepada wartawan.

    Kemudian, pria asal Bandung, Jawa Barat ini hanya meminta kepada awak media supaya proses dirinya menjadi dubes RI dipermudah.

    “Doain dulu deh. Proses belum selesai. Itu dulu aja deh,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Indroyono keluar ruangan sekitar pukul 12:54 WIB. Mengenakan jas hitam dengan dasri biru muda, dia sembari membawa beberapa lembaran kertas.

    Indroyono juga enggan menjawab soal berapa pertanyaan yang jajaran Komisi I tanyakan pasa dirinya. Dia hanya menyebut nanti akan disampaikan langsung oleh pihak DPR.

    Sebagai informasi, Dwisuryo Indroyono Soesilo lahir di Bandung pada 27 Maret 1955. Pria yang memiliki tiga anak ini merupakan lulusan sarjana teknik geologi ITB Bandung pada 1978.

    Dia melanjutkan pendidikannya di University of Michigan, USA pada 1981 dengan gelar Master of Science-Remote Sensing, School of Natural Resources. Kemudian, pada 1987 melanjutkan ke University of lowa, USA. Dia juga pernah di Lemhannas RI, KSA-14 pada 2006.

    Indroyono juga sangat aktif menulis karya ilmiah di berbagai bidang seperti geologi, aplikasi remite sensing untuk eksplorasi geologi, perikanan, hingga pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana serta iptek kelautan.

  • Begini Jawaban Panglima TNI Soal Kesiapan Militer Indonesia Hadapi Perang

    Begini Jawaban Panglima TNI Soal Kesiapan Militer Indonesia Hadapi Perang

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membeberkan beberapa strategi yang disiapkan militer Indonesia guna menghadapi situasi geopolitik dunia saat ini.

    Hal tersebut dia sampaikan kala merespons soal kesiapan militer Indonesia bilamana harus menghadapi perang, seperti yang sedang terjadi beberapa akhir ini.

    “Dalam hal ini, mengahdapi geopolitik dan strategi yang sedang berkembang, TNI, high level official, Panglima TNI dan kepala staf angkatan tetap melaksanakan hubungan secara diplomatik militer dengan panglima tentara di beberapa negara,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Agus menjelaskan hubungan tersebut bisa dilakukan dengan militer Indonesia yang berkunjung langsung ke negera mereka atau angkatan militer dari negara lain itu yang berkunjung ke Indonesia. Selain itu, TNI juga menggelar beberapa latihan dengan negara lain. Kemudian, ada juga pertukaran pelajar dengan 26 negara berbeda.

    “Kita mengirim sekolah dari level kapten sampai Lemhannas ke beberapa negara yang ada di dunia. Dan saya demikian juga dari negara-negara ASEAN ataupun Asia Pasifik, itu mengirim ke Indonesia untuk mengikuti pendidikan yang sama,” katanya. 

    Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini telah terjadi perang di Timur Tengah yakni Iran dan Israel sejak 13 Juni 2025 kemarin.  Dari perang tersebut juga akhirnya membuat Amerika Serikat (AS) ikut turun tangan. Adapun, saat ini dikabarkan kedua negara telah sepakat gencatan senjata.

  • 6 Militer Indonesia Siap Perang? Begini Jawaban Panglima TNI Nasional

    6 Militer Indonesia Siap Perang? Begini Jawaban Panglima TNI Nasional

    Militer Indonesia Siap Perang? Begini Jawaban Panglima TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Panglima TNI
    Jenderal
    Agus Subiyanto
    menjawab perihal kesiapan
    militer Indonesia
    jika terjadi
    perang
    , seperti yang sedang terjadi di berbagai negara saat ini.
    Agus mengatakan, pimpinan TNI akan tetap mengedepankan hubungan secara diplomatik militer dengan panglima negara lain.
    “Baik, dalam hal ini menghadapi politik strategis yang sedang berkembang, TNI,
    high level official
    dalam hal ini, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, tetap melaksanakan hubungan secara diplomatik militer dengan panglima tentara di beberapa negara,” ujar Agus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
    “Dengan apakah kita yang berkunjung ke sana, atau panglima atau kepala staf angkatan dari negara lain berkunjung ke Indonesia,” sambung dia.
    Agus lantas membeberkan bahwa TNI juga kerap menggelar latihan dengan negara lain.
    Dia menyebut, TNI sering melakukan pertukaran pelajar dengan 26 negara lain.
    “Kita ada 26 negara, jadi kita mengirim sekolah dari level kapten sampai Lemhannas ke beberapa negara yang ada di Indonesia. Dan saya demikian juga dari negara-negara ASEAN ataupun Asia Pasifik, itu mengirim ke Indonesia untuk mengikuti pendidikan yang sama,” imbuh Agus.
    Diketahui, beberapa waktu belakangan terjadi perang antara Iran dan Israel, yang mana turut melibatkan negara lain seperti Amerika Serikat.
    Bahkan, perang itu sempat digadang-gadang menjadi awal mula dari
    Perang
    Dunia ke-3.
    Meski begitu, Iran dan Israel kini telah mencapai kesepakatan gencatan senjata.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator DKI minta pemprov tegas tertibkan truk ODOL

    Legislator DKI minta pemprov tegas tertibkan truk ODOL

    Arsip foto – Petugas melakukan evakuasi truk bermuatan pasir yang mengalami kecelakaan di Jalan Tol Tangerang-Merak KM 75, Serang Barat, Banten, Kamis (4/7/2024). Kecelakaan tunggal truk bernomor polisi A 9808 B itu menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta mengalami kemacetan panjang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

    Legislator DKI minta pemprov tegas tertibkan truk ODOL
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 23:19 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo lebih tegas dan ketat dalam menertibkan truk ODOL yang kerap beroperasi di jalan protokol maupun kawasan padat penduduk.

    “Saya menerima banyak laporan dari masyarakat soal truk ODOL yang beroperasi di luar jam operasional dan melintasi jalur yang seharusnya tidak boleh dilewati kendaraan berat. Ini jelas bisa membahayakan dan merusak fasilitas umum,” kata Kenneth di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kendaraan berat dengan muatan dan dimensi berlebih atau yang biasa disebut truk ODOL (Over Dimension Over Loading) masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia termasuk di DKI Jakarta.

    Keberadaan truk ODOL tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur seperti jalan hingga jembatan.

    Kenneth menilai, keberadaan truk dengan dimensi dan muatan berlebih tersebut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, pengendara lainnya serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan di Jakarta.

    “Pak Gubernur Pramono Anung Wibowo harus membuat aturan yang ketat dan tegas terkait permasalahan truk ODOL ini,” ujarnya.

    Bang Kent–sapaannya–menyatakan bahwa perlu adanya kerja sama lebih intensif antara Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan dalam mengintegrasikan sistem pemantauan kendaraan ODOL melalui teknologi, seperti CCTV dan sistem tilang elektronik.

    Hal itu karena permasalahan truk ODOL ini bukan hanya soal pelanggaran lalu lintas, tapi menyangkut keselamatan dan kerugian fasilitas umum.

    “Saya mendorong langkah kolaboratif lintas instansi agar penanganannya lebih efektif,” kata Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kent pun meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama aparat kepolisian untuk meningkatkan patroli dan razia terhadap kendaraan ODOL, khususnya pada malam hingga dini hari yang kerap melintas secara ilegal.

    “Saya meminta Dishub dan Satpol PP tidak tutup mata, jangan sampai ketegasan hanya di atas kertas saja. Truk ODOL ini harus ditindak tegas, termasuk pemilik dan pengusaha angkutannya,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    Berdasarkan data dari Korlantas Polri​​​​​​​, terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada tahun 2024.

    Sementara, data dari Jasa Raharja menunjukkan bahwa kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua. Pada tahun 2024 tercatat ada 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan.

    Lalu terkait dengan kerusakan infrastruktur, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,47 triliun per tahun untuk melakukan perbaikan jalan rusak, termasuk yang disebabkan oleh kendaraan ODOL.

    Kent pun meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar tegas dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Padahal kebijakan pelarangan truk ODOL itu sudah digagas sejak 2017 silam, tapi hingga saat ini implementasinya tidak pernah terealisasikan. Artinya kebijakan ini sudah mangkrak 16 tahun lamanya,” katanya.

    Kent menambahkan, Indonesia khususnya Jakarta harus “Zero ODOL”, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Perlu adanya insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan, dan sangsi tegas bagi yang melanggar.

    “Selain itu, edukasi publik dan transparansi pengawasan juga harus ditingkatkan,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

    Menurut Kent, truk ODOL sering menyebabkan kecelakaan fatal karena muatan yang berlebih sehingga membuat kendaraan sulit dikendalikan, terutama saat menanjak, menurun, atau mengerem mendadak.

    Banyak kasus truk ODOL yang menabrak kendaraan kecil, pejalan kaki atau terguling di jalan padat, yang berujung pada korban jiwa luka-luka hingga meninggal dunia.

    Kent pun berharap Pemprov DKI Jakarta serius dalam mendukung target nasional menuju Indonesia bebas ODOL pada tahun 2026. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan melaporkan temuan truk ODOL melalui kanal resmi Pemprov.

    Masyarakat harus melaporkan keberadaan truk ODOL. Harapannya, partisipasi aktif masyarakat dapat mempercepat upaya bersama menuju jalan raya yang aman dan layak. “Saya harap pada tahun 2026 itu Jakarta bisa ‘zero’ kendaraan ODOL,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Kenneth DPRD DKI Minta Gubernur Pramono Buat Aturan Tegas & Ketat Soal Truk ODOL

    Kenneth DPRD DKI Minta Gubernur Pramono Buat Aturan Tegas & Ketat Soal Truk ODOL

    Jakarta –

    Kendaraan berat dengan muatan dan dimensi berlebih, atau yang biasa disebut truk ODOL (Over Dimension Over Loading), masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Keberadaan truk ODOL tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur seperti jalan hingga jembatan.

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai, keberadaan truk dengan dimensi dan muatan berlebih tersebut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, pengendara lainnya serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan di Jakarta.

    “Saya menerima banyak laporan dari Masyarakat soal truk ODOL yang beroperasi di luar jam operasional, dan melintasi jalur yang seharusnya tidak boleh dilewati kendaraan berat. Ini jelas bisa membahayakan dan merusak fasilitas umum,” kata Kenneth dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).

    Pria yang akrab disapa Bang Kent itu juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo supaya menerapkan aturan lebih tegas dan ketat dalam menertibkan truk ODOL yang kerap beroperasi di jalan-jalan protokol, maupun kawasan padat penduduk.

    “Pak Gubernur Pramono Anung Wibowo harus membuat aturan yang ketat dan tegas terkait permasalahan truk ODOL ini. Perlu adanya kerja sama lebih intensif antara Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan dalam mengintegrasikan sistem pemantauan kendaraan ODOL melalui teknologi, seperti CCTV dan sistem tilang elektronik. Karena permasalahan truk ODOL ini bukan hanya soal pelanggaran lalu lintas, tapi menyangkut keselamatan dan kerugian fasilitas umum. Saya mendorong langkah kolaboratif lintas instansi agar penanganannya lebih efektif,” beber Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kent pun meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama aparat kepolisian untuk meningkatkan patroli dan razia terhadap kendaraan ODOL, khususnya pada malam hingga dini hari, waktu di mana truk-truk tersebut kerap melintas secara ilegal.

    Berdasarkan data dari Korlantas Polri mencatat, terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada tahun 2024. Sementara, data dari Jasa Raharja menunjukkan bahwa kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua, di mana pada tahun 2024 tercatat ada 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan. Lalu terkait dengan kerusakan infrastruktur, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,47 triliun per tahun untuk melakukan perbaikan jalan rusak, termasuk yang disebabkan oleh kendaraan ODOL.

    Kent pun meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dinas Perhubungan agar tegas dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Menurut Kent, Truk ODOL sering menyebabkan kecelakaan fatal karena muatan yang berlebih sehingga membuat kendaraan sulit dikendalikan, terutama saat menanjak, menurun, atau mengerem mendadak. Banyak kasus di mana truk ODOL menabrak kendaraan kecil, pejalan kaki, atau terguling di jalan padat, yang berujung pada korban jiwa luka-luka hingga meninggal dunia.

    “Truk dengan dimensi tidak sesuai kerap kehilangan kendali atau sulit bermanuver, berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan fatal. Hal itu juga beresiko kepada sopir truk yang membawa beban berlebihan di jalan. Karena permasalahan truk ODOL ini bisa menimbulkan kerugian material yang besar, baik bagi pengemudi, pemilik usaha, maupun pemerintah. Selain kerusakan kendaraan dan infrastruktur, waktu dan produktivitas masyarakat juga terhambat akibat kemacetan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan,” beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

    Kent pun berharap Pemprov DKI Jakarta serius dalam mendukung target nasional menuju Indonesia bebas ODOL pada tahun 2026. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan melaporkan temuan truk ODOL melalui kanal resmi Pemprov.

    “Masyarakat harus melaporkan keberadaan truk ODOL. Harapannya, partisipasi aktif masyarakat dapat mempercepat upaya bersama menuju jalan raya yang aman dan layak. Saya harap pada tahun 2026 itu Jakarta bisa Zero kendaraan ODOL,” tutupnya.

    (mpr/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sepekan, HUT ke-100 Meri Hoegeng hingga razia pesantren ilegal

    Sepekan, HUT ke-100 Meri Hoegeng hingga razia pesantren ilegal

    “Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    Momen Megawati suapi kue ke Meri Hoegeng yang rayakan HUT Ke-100

    Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi tamu spesial pada perayaan ulang tahun ke-100 istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani, dalam acara yang digelar di kediaman keluarga Jenderal Hoegeng di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin

    Dalam acara tersebut, Megawati mendapat potongan kue ulang tahun pertama langsung dari Meriyati Hoegeng.

    Selengkapnya klik di sini.

    Megawati dan Puan Maharani hadiri HUT Ke-100 Meri Hoegeng

    Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Depok, Jawa Barat, Senin.
    Megawati tampak didampingi jajaran DPP PDI Perjuangan, di antaranya Tri Rismaharini, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, hingga Bintang Puspayoga.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi II: Putusan MK pisahkan Pemilu lokal-nasional jadi bahan RUU

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pemilu lokal dan nasional harus dipisahkan dengan jeda waktu 2,5 tahun akan menjadi bahan bagi revisi Undang-Undang Pemilu yang akan bergulir.

    Menurut dia, pihaknya pun harus mencari cara dan formula yang paling tepat untuk menghadirkan pemilu nasional dan lokal, karena politik hukum nasional menjadi kewenangan konstitusional Komisi II DPR.

    Selengkapnya klik di sini.

    Lemhannas siapkan skenario jika perang Iran-Israel berlarut-larut

    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa lembaganya telah menyiapkan skenario langkah Indonesia jika perang antara Iran dan Israel terjadi berlarut-larut.

    Ace saat jumpa pers di Jakarta, Senin, menjelaskan salah satu kajian yang dilakukan Lemhannas adalah kajian krisis, termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) atau skenario yang berhubungan dengan ketahanan negara dalam merespons kondisi geopolitik dunia.

    Selengkapnya klik di sini.

    Menko PM bentuk timsus untuk razia pesantren ilegal, terutama di Jabar

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) telah membentuk sebuah tim khusus (timsus) untuk merazia pesantren-pesantren ilegal, terutama di Jawa Barat.

    “Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” ujar Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai menghadiri acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6) malam.

    Ia menjelaskan razia akan dilakukan terutama terhadap pesantren ilegal yang membuat sejumlah berita negatif, sehingga berdampak merusak citra atau nama baik sekitar 39 ribu pesantren di Indonesia saat ini.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ijazah Jokowi Disebut Dicetak di Pasar Pramuka, Hendri Satrio Heran UGM Diam

    Ijazah Jokowi Disebut Dicetak di Pasar Pramuka, Hendri Satrio Heran UGM Diam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menyayangkan sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku pihak yang menerbitkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga saat ini belum merespons secara tegas terkait dengan tuduhan ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

    Sikap yang seolah-olah mendiamkan ini, menurut dia, akan merugikan nama baik UGM sebagai institusi pendidikan terkemuka.

    “Menurut saya, ini akan merugikan UGM jika tidak merespons polemik ijazah Jokowi ini dengan serius, apa lagi sampai disebut dicetak di Pasar Pramuka, harus dibuktikan dengan cepat,” kata Hensa kepada wartawan, dilansir pada Sabtu (28/6/2025).

    Hendri mendorong UGM sebagai institusi yang mengedepankan integritas akademik harus merespons dengan segera. Ia menekankan respons dari UGM ini justru yang paling ditunggu oleh masyarakat saat ini.

    “Jika tidak, narasi liar seperti ‘ijazah dicetak di Pasar Pramuka’ akan semakin menguat di ruang publik dan sulit dikendalikan,” tutur Hendri.

    Selain itu, Hendri juga mendorong para alumni-alumni UGM tidak diam dengan adanya polemik ini.

    “Jika alumni-alumni UGM ini hanya diam, maka akan menambah kecurigaan publik bahkan menimbulkan spekulasi adanya kerja sama antara UGM dengan percetakan-percetakan di Pasar Pramuka,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi mengatakan, Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga hasil cetakan ulang.

  • Belum Selesai Polemik Ijazah, Akta Kelahiran Jokowi Tertulis 1988, Rismon Sianipar: Apakah Lazim?

    Belum Selesai Polemik Ijazah, Akta Kelahiran Jokowi Tertulis 1988, Rismon Sianipar: Apakah Lazim?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah dokumen yang diduga sebagai fotokopi akta kelahiran mantan Presiden Jokowi kembali beredar dan memicu kontroversi.

    Dokumen itu mencantumkan tanggal kelahiran Jokowi pada 21 Juni 1961, namun dalam bagian bawah tertulis Surakarta, 3 Maret tahun 1988.

    Fotokopi dokumen tersebut sebenarnya pernah beredar di publik pada Januari 2017 lalu, namun kini mencuat kembali di media sosial.

    Tidak sedikit pihak mempertanyakan keabsahan atau kejanggalan administratif dalam pencatatan sipil tersebut, tidak terkecuali Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar.

    “Secara digital forensik, bukti fotokopi itu tidak bisa dilakukan karena hilangnya informasi warna maupun tekstur pada lembar fotokopi akta kelahiran Jokowi,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Jumat (27/6/2025).

    Dikatakan Rismon, jika dokumen fotokopi yang beredar itu benar, maka mestinya menjadi tanda tanya besar untuk seorang Jokowi.

    “Apakah lazim seorang Jokowi, lahir 1961, yang telah berusia 27 tahun baru memiliki akta lahir pada tahun 1988?,” ucapnya.

    Rismon bilang, temuan tersebut perlu ditelusuri kembali. Apakah benar-benar sesuai dengan identitas Jokowi atau tidak.

    “Menurut Bang Beathor ada satu paket 10 dokumen, bisa jadi ini salah satunya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.

    Beathor mengatakan, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014.

  • Tuduh Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka, Silfester Matutina Ungkap Politisi PDIP Ini Pernah Palsukan Dokumen di KSP

    Tuduh Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka, Silfester Matutina Ungkap Politisi PDIP Ini Pernah Palsukan Dokumen di KSP

    Sebagai pengacara dan pengusaha, Silfester mengaku menolak ajakan itu. Ia menduga tindakan Beathor saat ini mungkin dipicu oleh tekanan ekonomi.

    “Jangan-jangan karena nganggur terus gak punya uang ya kan, dia bikin yang aneh-aneh. Saya pernah ngasih dia duit juga,” kuncinya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.

    Beathor mengatakan, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014.

    Namun, menurutnya, ijazah itu merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika Jokowi mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakata.

    “Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor dilansir laman msn dari Seputar Cibubur, Rabu (18/6/2025).

    Beathor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

    Ia menyebut sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana,” katanya.

    Widodo disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam proses pencetakan, namun menurut Beathor, ia telah menghilang sejak isu buku kontroversial karya Bambang Tri tentang ijazah Jokowi heboh.

    Yang mengejutkan, kata Beathor, adalah reaksi Andi Widjajanto ketika melihat foto di berbagai ijazah Jokowi yang terlihat identik.