Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Lemhannas

  • Lemhannas nilai peserta P4N 68 berperan sukseskan ketahanan nasional

    Lemhannas nilai peserta P4N 68 berperan sukseskan ketahanan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai para peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan Ke-68 Lemhannas memiliki peran kunci dalam menyukseskan ketahanan nasional.

    Pasalnya, dia mengungkapkan peserta P4N sudah dilatih untuk menjadi pemimpin nasional, sehingga harus dapat mendorong dan mengarahkan bawahannya untuk bersama-sama mewujudkan tujuan bersama.

    “Pemimpin yang mampu menyinergikan, pemimpin yang mampu membangun kerja sama di dalam organisasi yang dipimpinnya maupun organisasi lainnya,” ujar Ace dalam Upacara Penutupan P4N 68 Lemhannas di Jakarta, Selasa.

    Ia pun menegaskan pembangunan kolaborasi dan koordinasi antarberbagai pemangku kepentingan lainnya merupakan kunci dari pencapaian tujuan nasional.

    Disebutkan bahwa hal tersebut selaras dengan yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto, antara lain saat pidato kenegaraan, dengan menyatakan bahwa dengan berakhirnya perang dingin, bangsa Indonesia menghadapi tantangan bukan hanya terkait dengan geopolitik, melainkan fenomena baru, yakni fenomena the End of Ideology atau akhir ideologi.

    Dengan demikian, Ace menekankan konsep global saat ini tidak hanya dilihat dari geopolitik dan geostrategi semata, tetapi sudah mengarah kepada persaingan ekonomi dan perdagangan, yang dapat berpengaruh terhadap situasi nasional

    Dalam berbagai langkah dan upaya menghadapi situasi terkait perubahan dan dinamika global tersebut, dirinya menuturkan tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa saja atau business as usual.

    “Tetapi harus luar biasa, harus dinamis, dan mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai pembaharuan-pembaharuan,” tuturnya.

    Maka dari itu, ia berharap para peserta P4N bida menjadi pemimpin yang tidak hanya menciptakan pengikut, tetapi dapat melahirkan berbagai pemimpin baru lainnya.

    P4N Lemhannas bertujuan untuk mempersiapkan dan memantapkan kader pemimpin tingkat nasional yang bermoral, beretika, dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, memiliki pemahaman geopolitik dan geostrategi, memiliki kesadaran tentang pentingnya ketahanan nasional, serta mampu menjadi pemimpin yang inovatif dan relevan dengan tantangan global.

    Pada P4N Angkatan Ke-68, sebanyak 110 peserta telah berhasil lulus dari pendidikan yang dilaksanakan selama 6 bulan tersebut, yakni 5 Februari 2025 sampai 5 Agustus 2025.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas ingatkan geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja

    Lemhannas ingatkan geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja

    “Tentu ini akan mempengaruhi terhadap apa yang kita rasakan saat ini, terutama sekali bapak/ibu sekalian bisa menyaksikan bagaimana pertarungan dagang dan persaingan dagang yang kita hadapi saat ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengingatkan perkembangan geopolitik dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

    Sebab, kata dia, terdapat pergeseran dan persaingan kekuatan antarnegara berpengaruh, perkembangan teknologi, serta persaingan ekonomi dan teknologi saat ini.

    “Tentu ini akan mempengaruhi terhadap apa yang kita rasakan saat ini, terutama sekali bapak/ibu sekalian bisa menyaksikan bagaimana pertarungan dagang dan persaingan dagang yang kita hadapi saat ini,” kata Ace dalam Upacara Penutupan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 Lemhannas di Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, dirinya menegaskan Lemhannas terus memberikan perhatian terhadap kondisi perkembangan geopolitik global maupun regional, serta pengaruhnya terhadap kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia.

    Menurutnya, ketahanan nasional merupakan kondisi yang selalu dinamis, sehingga memerlukan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan seluruh pihak untuk mengembangkan berbagai kekuatan yang dimiliki.

    Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk mampu terus memperhatikan dan memperkuat semua dimensi atau gatra yang ada, baik yang terkait dengan bidang sumber kekayaan alam, geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan keamanan.

    “Yang kesemuanya ini tentu diharapkan dapat menghadapi berbagai permasalahan yang ada,” tuturnya.

    Berbagai situasi dan kondisi yang muncul akibat geopolitik dan geo-ekonomi global, kata dia, termasuk konflik antara Rusia-Ukraina, perang antara Israel-Palestina, ketegangan di Timur Tengah, konflik Israel-Iran, hingga permasalahan Thailand-Kamboja telah membawa dampak kepada kondisi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang pengaruhnya dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

    Untuk itu, dikatakan bahwa konsep ketahanan nasional menjadi sangat penting dan harus terus dijaga dan dipertahankan.

    “Ketahanan nasional merupakan jembatan penghubung atau connecting bridge yang berfungsi menghubungkan kita dalam menggapai cita-cita dan tujuan kita, yaitu Indonesia Emas 2045,” ungkap Ace.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas catat 110 peserta berhasil lulus P4N Angkatan Ke-68

    Lemhannas catat 110 peserta berhasil lulus P4N Angkatan Ke-68

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mencatat sebanyak 110 peserta telah berhasil lulus dari Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan Ke-68 yang dilaksanakan selama enam bulan, yakni 5 Februari 2025 sampai 5 Agustus 2025.

    Deputi Pendidikan Lemhannas Laksamana Muda TNI Bob Henry mengungkapkan seluruh program P4N sudah terlaksana dengan lancar sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan serta memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.

    “Hasil sidang dewan penilai yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Lemhannas pada Senin, 4 Agustus 2025 telah memutuskan serta menetapkan bahwa 110 orang peserta P4N 2025 dinyatakan lulus dan berhak menerima ijazah,” ujar Laksda Bob dalam Upacara Penutupan P4N 68 Lemhannas di Jakarta, Selasa.

    Ia membeberkan proses pendidikan yang dilaksanakan meliputi pengenalan, peningkatan kapasitas pimpinan nasional, pendalaman bahan ajar, pemberian materi blok 1, pemberian materi blok 2, serta pemberian materi blok 3.

    Disebutkan bahwa jumlah peserta P4N kali ini terdiri atas tiga peserta dari kementerian, dua peserta dari lembaga negara, lima peserta dari pemerintahan, 12 peserta dari non-kepemerintahan, serta delapan peserta dari negara sahabat (Malaysia satu orang, India satu orang, Yordania tiga orang, Singapura satu orang, dan Timor Leste dua orang).

    Kemudian, diikuti pula oleh 49 peserta dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi TNI Angkatan Darat 21 orang, TNI Angkatan Laut 16 orang, dan TNI Angkatan Udara 12 orang, serta personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebanyak 31 orang.

    Selain itu dari pendidikan kali ini, Bob menuturkan terdapat dua penerima penghargaan yang ditetapkan sidang dewan penilai.

    “Satu orang atas predikat Akademik Terbaik dan satu orang atas predikat Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Terbaik,” ucap dia.

    P4N Lemhannas bertujuan untuk mempersiapkan dan memantapkan kader pemimpin tingkat nasional yang bermoral, beretika, dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, memiliki pemahaman geopolitik dan geostrategi, memiliki kesadaran tentang pentingnya ketahanan nasional, serta mampu menjadi pemimpin yang inovatif dan relevan dengan tantangan global.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas: Dukungan Palestina dari negara Barat “angin segar” bagi RI

    Lemhannas: Dukungan Palestina dari negara Barat “angin segar” bagi RI

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menilai dukungan untuk Palestina dari negara-negara Barat, seperti Inggris dan Prancis beberapa waktu belakangan, merupakan “angin segar” bagi upaya Indonesia mendorong two state solution atau solusi dua negara kepada Palestina dan Israel.

    “Tentu bagi kami itu merupakan kabar yang sangat baik dan positif karena Indonesia selama ini juga mendorong bagi upaya penyelesaian damai dan berdirinya Palestina sebagai negara,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Adapun solusi dua negara merupakan rencana perdamaian yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Solusi tersebut mengusulkan pembentukan dua negara merdeka yang hidup berdampingan, yaitu negara Palestina dan negara Israel, dengan batas wilayah yang jelas serta pengakuan timbal balik.

    Dia menegaskan sikap Indonesia saat ini jelas, dengan mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

    Oleh karena itu, kata dia, apabila nantinya negara-negara di dunia mengakui, terutama pengakuan ditunjukkan pada saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa Palestina merupakan negara yang berdaulat, maka hal tersebut merupakan cita-cita Indonesia sebagai negara.

    Apalagi dalam konstitusi, dinyatakan bahwa Indonesia mendorong tidak adanya penjajahan di atas dunia.

    “Karena itu terkait dengan adanya dukungan dari negara-negara Eropa sekali lagi itu merupakan sesuatu yang sangat positif,” tuturnya.

    Dirinya berharap negara-negara yang tidak mengakui Palestina pun ke depannya bisa mengikuti kebijakan negara lain yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

    Di sisi lain, Ace terus mendorong pemerintah untuk melakukan penggalangan internasional agar Palestina bisa diakui sebagai negara yang berdaulat.

    Selain itu, diharapkan ia pula agar penyelesaian di Timur Tengah, terutama dalam konteks serangan yang terus hingga saat ini tak pernah berhenti terhadap pendudukan Israel di Gaza, bisa dihentikan dan diselesaikan melalui proses diplomasi damai.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada akhir Juli 2025 mengumumkan bahwa Paris akan secara resmi menyatakan pengakuan kedaulatan Palestina dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang.

    Langkah Prancis tersebut kemudian diikuti oleh Inggris, ketika Perdana Menteri Keir Starmer pada Selasa (29/7) menyatakan akan mengumumkan pengakuan Palestina pada agenda PBB yang sama. Namun, Starmer mengatakan bahwa pengakuan tersebut hanya akan dilakukan jika Israel gagal “mengakhiri situasi mengerikan di Gaza”.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo beri Hasto Amnesti, PDIP: Negarawan dan berjiwa besar

    Prabowo beri Hasto Amnesti, PDIP: Negarawan dan berjiwa besar

    Foto : Istimewa

    Prabowo beri Hasto Amnesti, PDIP: Negarawan dan berjiwa besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 06:32 WIB

    Elshinta.com – Politikus PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Langkah Prabowo itu ia nilai sebagai  sikap kenegarawanan di tengah dinamika hukum dan politik yang terjadi. 

    Kenneth menilai bahwa dukungan dan keterlibatan Prabowo dalam konteks pemberian amnesti adalah cermin kedewasaan berpolitik, serta komitmen terhadap semangat rekonsiliasi kebangsaan.

    “Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanan dan jiwa besar beliau dalam menyikapi dinamika politik dan hukum yang saat ini tengah mewarnai perjalanan demokrasi bangsa kita,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

    Kent -sapaan akrabnya- mengatakan, bahwa langkah ini menunjukkan Prabowo sebagai tokoh nasional yang memiliki kepekaan politik tinggi, kejernihan berpikir, serta semangat besar untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan.

    “Langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan sikap terbuka, solutif, dan menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi inilah wujud dari keberanian moral dan keteguhan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya,” tambah Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Menurutnya, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi. Ia menilai, Prabowo telah menunjukkan kualitas sebagai negarawan sejati, bukan hanya sebagai pemimpin partai atau elite pemerintahan.

    “Amnesti ini bukan hanya soal hukum. Ini soal sikap politik yang berpandangan jauh ke depan. Keberanian untuk memaafkan dan merangkul adalah kekuatan sejati dalam membangun bangsa,” ucap Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kent juga menyebut bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan Pak Hasto Kristiyanto, meski dalam perjalanan politiknya tidak luput dari kontroversi, tetap merupakan bagian penting dari proses demokrasi nasional. Dalam negara hukum yang demokratis, penyelesaian konflik semestinya dilakukan melalui mekanisme politik dan hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada persatuan bangsa.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu berharap, langkah Prabowo dapat menjadi awal dari era baru perpolitikan nasional yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi dialog serta nilai-nilai kebangsaan.

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga ini menjadi penanda bagi politik Indonesia yang lebih dewasa dan penuh semangat kebangsaan,” tuturnya.

    Selain itu, Kent juga mengapresiasi tim kuasa hukum Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, serta keberanian dalam membela prinsip-prinsip hukum dan keadilan di tengah dinamika politik yang kompleks.

    “Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan dan pengorbanan dari tim penasihat hukum Sekjen DPP PDI Perjuangan Pak Hasto Kristiyanto, yang telah menjalankan tugasnya tidak hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga marwah konstitusi dan demokrasi. Keberanian untuk bersuara, menjelaskan posisi hukum dengan lugas, serta menolak intervensi politik dalam proses hukum merupakan cermin dari profesionalisme dan komitmen terhadap etika hukum. “Satyam Eva Jayate” (Pada Akhirnya Kebenaranlah Yang Akan Menang),” bebernya.

    Kent percaya sikap yang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan bagian dari perjuangan menjaga keutuhan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. 

    “Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya. Semoga integritas dan keteguhan ini terus menjadi inspirasi bagi para penasihat hukum di seluruh negeri ini,” pungkasnya.

    Penulis : Rama Pamungkas

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemarin, pencairan BSU diperpanjang hingga aturan insentif BUMN

    Kemarin, pencairan BSU diperpanjang hingga aturan insentif BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Jumat (1/7/2025) dan bisa dibaca kembali pada Sabtu ini sebagai rangkuman peristiwa pilihan yang terjadi untuk mengawali hari.

    1. Pencairan Bantuan Subsidi Upah diperpanjang hingga 6 Agustus 2025

    Pemerintah memperpanjang masa pencairan bantuan subsidi upah periode Juni dan Juli 2025 untuk memberikan kesempatan kepada pekerja yang belum mencairkan dana tersebut lewat PT Pos Indonesia.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan perpanjangan masa pencairan bantuan tersebut dilakukan sampai 6 Agustus 2025.

    2. Danantara tetapkan aturan pemberian insentif direksi & komisaris BUMN

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menetapkan kebijakan terkait dengan pemberian tantiem, insentif, dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha.

    Penetapan kebijakan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 Tanggal 30 Juli 2025, yang ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha, terkonfirmasi oleh Danantara Indonesia di Jakarta, Jumat.

    3. BPS: Komponen energi alami inflasi bulanan 0,33 persen pada Juli 2025

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyatakan bahwa komponen energi mengalami inflasi 0,33 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2025.

    Dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,16 pada Juni 2025 menjadi 107,51 pada Juli 2025, komponen tersebut memberikan andil terhadap inflasi bulanan Juli 2025 sebesar 0,04 persen.

    4. OJK terima 3.858 aduan soal perilaku penagih utang sektor “fintech”

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pengaduan terbanyak soal perilaku petugas penagih utang (debt collector) berasal dari sektor fintech, yakni sebanyak 3.858 pengaduan sejak Januari hingga 13 Juni 2025.

    “OJK sebagai regulator sekaligus pengawas sektor jasa keuangan melakukan beberapa tindakan guna menyikapi maraknya perilaku tenaga penagih yang tidak mengindahkan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

    5. Kadin manfaatkan jaringan di daerah untuk kawal Kopdes Merah Putih

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan akan memanfaatkan jaringan di tingkat daerah untuk mengawal program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Kadin, yang mempunyai jaringan sampai kabupaten/kota, bisa benar-benar mengawal, meningkatkan kapasitas supaya program seperti Kopdes Merah Putih itu sukses,” ucap Anindya dalam konferensi pers menjelang retret Kadin di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Jumat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin pelajari dampak libur tambahan pada 18 Agustus 2025

    Kadin pelajari dampak libur tambahan pada 18 Agustus 2025

    Memang selalu perdebatannya antara produktivitas dan juga penggerak ekonomi. Ini kami mesti timbang-timbang baik yang mana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan akan mempelajari dampak libur tambahan pada 18 Agustus 2025 kepada pelaku usaha.

    “Memang selalu perdebatannya antara produktivitas dan juga penggerak ekonomi. Ini kami mesti timbang-timbang baik yang mana, tapi yang pasti lebih baik kami pelajari dulu,” ucap Anindya ditemui setelah konferensi pers menjelang retret Kadin di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Jakarta, Jumat.

    Ia meyakini semua ketetapan pemerintah memiliki alasan masing-masing. Oleh karena itu, ia akan berkoordinasi dengan para pengusaha yang bergabung di Kadin untuk membahas soal libur tambahan.

    “Saya belum bisa komentar lebih jauh, karena belum mendalami dengan teman-teman di Kadin,” kata Anindya.

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan, seperti perlombaan, karnaval dan acara rakyat lainnya, di masing-masing tempat tinggal mereka.

    Juri berharap momentum ini dapat membangkitkan semangat optimis kebersamaan dan kreativitas masyarakat dalam membangun bangsa yang sejahtera dan maju.

    Presiden Prabowo, kata Juri, juga mengimbau agar semarak peringatan Kemerdekaan RI tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga digelorakan di seluruh daerah.

    Ia mengajak elemen instansi pemerintah, sekolah, kampus, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta untuk turut serta merayakan HUT Ke-80 RI dengan memasang Bendera Merah Putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin ajak pengusaha manfaatkan tarif impor 0 persen dari AS

    Kadin ajak pengusaha manfaatkan tarif impor 0 persen dari AS

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan tarif impor 0 persen dari Amerika Serikat untuk menciptakan nilai tambah.

    “Yang paling penting, bagaimana pengusaha-pengusaha bisa memanfaatkan ini (tarif impor 0 persen dari AS) untuk bisa mendapatkan nilai tambah,” ucap Anin ketika ditemui setelah konferensi pers menjelang retret Kadin di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Jumat.

    Misalnya, lanjut dia, Indonesia mendapatkan harga yang lebih murah untuk komoditas minyak dan gas bumi (migas). Hal tersebut justru lebih baik, sebab selama ini Indonesia mengimpor dari negara lain.

    Lebih lanjut, untuk komoditas bahan baku seperti gandum, gula, atau kapas, Anindya mengajak para pengusaha untuk mengolahnya guna dikirim kembali ke Amerika Serikat.

    “Jadi, sebenarnya sih oke-oke saja (tarif impor 0 persen), yang tidak boleh terjadi adalah impor yang ilegal,” kata dia.

    Selain itu, tarif impor 0 persen untuk barang-barang dari Amerika Serikat juga menyebabkan konsumen di Indonesia mendapatkan alternatif produk lebih banyak.

    “Orang mengatakan, wah ini bisa banjir (barang). Tapi, saya rasa belum tentu. Bisa juga, justru pilihan pada konsumen lebih banyak. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus siap dengan kemungkinan itu,” tutur Anin.

    Pernyataan tersebut terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengungkapkan bahwa tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen akan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.

    Begitu pula dengan tarif Amerika Serikat ketika ekspor produk ke Indonesia yang dikenakan 0 persen di hampir semua produk.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator DKI apresiasi pemberian amnesti Presiden kepada Hasto

    Legislator DKI apresiasi pemberian amnesti Presiden kepada Hasto

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanannya terkait pemberian amnesti kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang terlibat kasus hukum.

    “Langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan sikap terbuka, solutif, dan menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi,” kata Kenneth di Jakarta, Jumat.

    Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemberian amnesti tersebut bukan keputusan yang mudah, tetapi inilah wujud dari keberanian moral dan keteguhan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

    Bang Kent sapaan akrabnya, menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik, serta komitmen terhadap semangat rekonsiliasi kebangsaan.

    Kent mengatakan, bahwa langkah ini menunjukkan Prabowo sebagai tokoh nasional yang memiliki kepekaan politik tinggi, kejernihan berpikir, serta semangat besar untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan.

    “Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanan dan jiwa besar beliau,” ujarnya.

    Menurut dia, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi.

    Ia menilai, Presiden Prabowo telah menunjukkan kualitas sebagai negarawan sejati, bukan hanya sebagai pemimpin partai atau elite pemerintahan.

    “Amnesti ini bukan hanya soal hukum. Ini soal sikap politik yang berpandangan jauh ke depan. Keberanian untuk memaafkan dan merangkul adalah kekuatan sejati dalam membangun bangsa,” ucap Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kent juga menyebut bahwa Hasto Kristiyanto, meski dalam perjalanan politiknya tidak luput dari kontroversi, tetap merupakan bagian penting dari proses demokrasi nasional.

    Ia menyatakan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, penyelesaian konflik semestinya dilakukan melalui mekanisme politik dan hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada persatuan bangsa.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu berharap langkah Prabowo dapat menjadi awal dari era baru perpolitikan nasional yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi dialog serta nilai-nilai kebangsaan.

    “Semoga ini menjadi penanda bagi politik Indonesia yang lebih dewasa dan penuh semangat kebangsaan,” kata dia.

    Kent juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, serta keberanian dalam membela prinsip-prinsip hukum dan keadilan di tengah dinamika politik yang kompleks.

    Dia percaya langkah dan sikap yang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto merupakan bagian dari perjuangan menjaga keutuhan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya. Semoga integritas dan keteguhan ini terus menjadi inspirasi bagi para penasihat hukum di seluruh negeri ini,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, pertemuan Prabowo-Anwar hingga konflik Thailand-Kamboja

    Kemarin, pertemuan Prabowo-Anwar hingga konflik Thailand-Kamboja

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (29/7). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo puji PM Anwar bantu Thailand-Kamboja gencatan senjata

    Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa, memuji Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim karena dia sebagai penengah berhasil membujuk Thailand dan Kamboja gencatan senjata setelah keduanya baku tembak di perbatasan sejak minggu lalu (24/7).

    Selengkapnya di sini

    2. Prabowo-Anwar bentuk pusat pendidikan untuk anak di Sarawak-Sabah

    Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk pusat pendidikan atau Community Learning Center di Semenanjung Malaysia, di Sarawak dan Sabah untuk anak-anak, termasuk dari pekerja migran Indonesia.

    Selengkapnya di sini

    3. Presiden Prabowo terima PM Anwar di Istana untuk Konsultasi Tahunan

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, untuk menghadiri acara Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia dan Malaysia.

    Selengkapnya di sini

    4. Tito: Sekolah Rakyat bantu daerah sulap aset telantar jadi produktif

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera bersekolah, tetapi juga membantu pemerintah daerah menyulap aset-aset mereka yang telantar menjadi kembali produktif.

    Selengkapnya di sini

    5. Lemhannas RI yakin konflik Thailand-Kamboja tidak akan meluas

    Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI meyakini konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan meluas, mengingat kedua negara tersebut merupakan bagian dari ASEAN yang berkomitmen menjaga perdamaian di kawasan.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.