Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Lemhannas

  • Kemarin, respons Gibran soal gerbong perokok-Prabowo temui Ma’ruf

    Kemarin, respons Gibran soal gerbong perokok-Prabowo temui Ma’ruf

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (24/8), mulai dari respons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal wacana gerbong khusus perokok hingga Presiden Prabowo Subianto menemui mantan wakil presiden K.H. Ma’ruf Amin.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi atau ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh.

    Pernyataan Gibran tersebut menanggapi usulan dari salah satu anggota legislatif yang menilai perlunya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Gibran sebut usul gerbong perokok tak sinkron dengan program Presiden

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai usulan salah satu anggota DPR terkait adanya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan.

    Sebagai pembantu Presiden, Gibran ingin memastikan program-program prioritas, visi-misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Istana sebut perpres baru segera dibuat jika RUU Haji disahkan jadi UU

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru mengenai Badan Penyelenggara Haji jika nantinya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.

    “Pasti,” kata Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI, singkat saat ditanya mengenai penerbitan perpres baru mengenai BP Haji.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 2025–2030

    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas (IKAL) untuk masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah Nasional IKAL.

    Dalam sambutan pertamanya sebagai ketua umum, Dudung menegaskan bahwa IKAL adalah rumah besar alumni Lemhannas yang harus selalu menjaga persatuan. Menurut dia, seluruh alumni Lemhannas adalah keluarga.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Presiden Prabowo silaturahmi temui Ma’ruf Amin, ini isi pertemuannya

    Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi menemui wakil presiden ke-13 K.H. Ma’ruf Amin di kediaman pribadinya, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (24/8) sore dan keduanya berbincang-bincang serta berdiskusi membahas sejumlah isu terkait kebangsaan dan arah pembangunan ke depan.

    Presiden Prabowo, yang mengenakan atasan safari dan juga kopiah hitam, langsung mencium tangan K.H. Ma’ruf setibanya di rumah wakil presiden pada periode kedua pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo itu.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 2025-2030

    Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 2025-2030

    Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:01 WIB

    Elshinta.com – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas (IKAL) untuk masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah Nasional IKAL.

    Dalam sambutan pertamanya sebagai ketua umum, Dudung menegaskan bahwa IKAL adalah rumah besar alumni Lemhannas yang harus selalu menjaga persatuan. Menurut dia, seluruh alumni Lemhannas adalah keluarga.

    “Hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jenderal Agum Gumelar akan kita lanjutkan, dan hal-hal yang masih bisa dioptimalkan akan segera kita perbaiki bersama-sama,” kata Dudung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Meski dinamika dan perdebatan sempat terjadi sepanjang jalannya sidang, munas berhasil dilaksanakan dengan baik dan tertib, dengan tetap berpedoman pada AD/ART IKAL sebagai dasar konstitusi organisasi.

    Adapun sidang Munas IKAL tersebut dipimpin Pratama Persadha (PPSA 24), Ulla Nuchrawaty (perwakilan DPP dan Ketua Steering Committee), Jusuf Sunya (DPD Maluku Utara), Irwanjaya (PPRA 63), dan Widodo Edi Sektianto (DPD DKI Jakarta).

    Sementara itu, anggota IKAL Lemhannas PPSA 24 Pratama Persadha mengatakan bahwa dengan terpilihnya Dudung, IKAL Lemhannas diharapkan semakin solid, berwibawa, dan mampu memperkuat kontribusi alumni Lemhannas dalam menjaga ketahanan nasional serta menghadapi dinamika geopolitik global.

    “IKAL Lemhannas sebagai katalisator keutuhan dan kemajuan bangsa,” kata Pratama.

    Sumber : Antara

  • Ketua Umum IKAL Lemhanas baru terpilih

    Ketua Umum IKAL Lemhanas baru terpilih

    Suasana Munas IKAL Lemhanas, 2025 di Jakarta. Foto: Lemhanas

    Ketua Umum IKAL Lemhanas baru terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 11:24 WIB

    Elshinta.com – Munas IKAL tetapkan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas masa bakti 2025-2030. Penetapan itu terjadi pada Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL). Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. bertugas sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas untuk masa bakti 2025–2030.

    Walaupun dinamika dan perdebatan sempat terjadi sepanjang jalannya sidang, Munas berhasil dilaksanakan dengan baik dan tertib, tetap berpedoman pada AD/ART IKAL sebagai dasar konstitusi organisasi.

    Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum terpilih, Jenderal Dudung menegaskan bahwa IKAL adalah rumah besar alumni Lemhannas yang harus selalu menjaga persatuan.

    “Kita semua adalah keluarga. Hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jenderal Agum Gumelar akan kita lanjutkan, dan hal-hal yang masih bisa dioptimalkan akan segera kita perbaiki bersama-sama,” tegas Jenderal Dudung, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Minggu (24/8/2025).

    Sidang Munas dipimpin oleh:

                                                  •         Dr. Pratama Persadha (PPSA 24)

                                                  •         Dr. Ulla Nuchrawaty (perwakilan DPP dan Ketua Steering Committee)

                                                  •         Dr. Jusuf Sunya (DPD Maluku Utara)

                                                  •         Prof. Dr. Irwanjaya, SH., MH. (PPRA 63)

                                                  •         Widodo Edi Sektianto (DPD DKI Jakarta)

    Dengan terpilihnya Jenderal Dudung, IKAL Lemhannas diharapkan semakin solid, berwibawa, dan mampu memperkuat kontribusi alumni Lemhannas dalam menjaga ketahanan nasional serta menghadapi dinamika geopolitik global.

    IKAL Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan dan Kemajuan Bangsa. (Vit/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ketua Umum IKAL Lemhanas baru terpilih

    Ketua Umum Iklan Lemhanas baru terpilih

    Suasana Munas IKAL Lemhanas, 2025 di Jakarta. Foto: Lemhanas

    Ketua Umum Iklan Lemhanas baru terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 11:24 WIB

    Elshinta.com – Munas IKAL tetapkan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas masa bakti 2025-2030. Penetapan itu terjadi pada Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL). Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. bertugas sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas untuk masa bakti 2025–2030.

    Walaupun dinamika dan perdebatan sempat terjadi sepanjang jalannya sidang, Munas berhasil dilaksanakan dengan baik dan tertib, tetap berpedoman pada AD/ART IKAL sebagai dasar konstitusi organisasi.

    Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum terpilih, Jenderal Dudung menegaskan bahwa IKAL adalah rumah besar alumni Lemhannas yang harus selalu menjaga persatuan.

    “Kita semua adalah keluarga. Hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jenderal Agum Gumelar akan kita lanjutkan, dan hal-hal yang masih bisa dioptimalkan akan segera kita perbaiki bersama-sama,” tegas Jenderal Dudung, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Minggu (24/8/2025).

    Sidang Munas dipimpin oleh:

                                                  •         Dr. Pratama Persadha (PPSA 24)

                                                  •         Dr. Ulla Nuchrawaty (perwakilan DPP dan Ketua Steering Committee)

                                                  •         Dr. Jusuf Sunya (DPD Maluku Utara)

                                                  •         Prof. Dr. Irwanjaya, SH., MH. (PPRA 63)

                                                  •         Widodo Edi Sektianto (DPD DKI Jakarta)

    Dengan terpilihnya Jenderal Dudung, IKAL Lemhannas diharapkan semakin solid, berwibawa, dan mampu memperkuat kontribusi alumni Lemhannas dalam menjaga ketahanan nasional serta menghadapi dinamika geopolitik global.

    IKAL Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan dan Kemajuan Bangsa. (Vit/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bamsoet ajak IKAL Lemhannas perkuat peran bangun ketahanan nasional

    Bamsoet ajak IKAL Lemhannas perkuat peran bangun ketahanan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengajak Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas memperkuat peran strategis dalam membangun ketahanan nasional menghadapi dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu.

    “IKAL Lemhannas harus memperkuat peran di tiga bidang prioritas, yakni keamanan maritim, ketahanan siber, serta transisi energi. Di tengah ketidakpastian global, IKAL Lemhannas harus hadir sebagai pemecah masalah yang menghubungkan kebijakan, teknologi, dan eksekusi lapangan,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikan Bamsoet yang merupakan alumni Lemhannas Kursus Singkat Angkatan (KSA) XIII 2005, jelang Musyawarah Nasional (Munas) V IKAL Lemhannas 2025 di Gedung Pancagatra Lemhannas Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, tantangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, khususnya meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, memberi implikasi langsung terhadap stabilitas regional serta jalur perdagangan Indonesia.

    “Ketahanan nasional menuntut kesiapan komprehensif, dari kewaspadaan maritim di Natuna hingga tata kelola energi dan siber,” ucapnya.

    Dia pun mengingatkan kondisi geopolitik turut mempengaruhi kondisi ekonomi nasional sehingga fondasi makro perlu dijaga dengan disiplin kebijakan, diversifikasi pasar, dan peningkatan nilai tambah industri nasional.

    “Di sisi lain, pesatnya perkembangan ekonomi digital Indonesia yang kini ditopang 221 juta pengguna internet menuntut peningkatan literasi keamanan siber serta tata kelola data,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Skala ekonomi digital ini tidak boleh menjadi bumerang akibat lemahnya proteksi data dan maraknya misinformasi. Kita harus pastikan manfaatnya optimal bagi perekonomian Indonesia.”

    Mantan Ketua DPR RI dan MPR RI itu menjelaskan sektor pertahanan memerlukan akselerasi modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan kesiapan operasi gabungan yang selaras dengan kemampuan fiskal negara.

    Dia mengingatkan rencana pagu pertahanan tahun 2025 sekitar Rp165,2 triliun mengharuskan perencanaan yang matang dan tajam agar setiap rupiah mampu membangun ketahanan nasional yang terukur, termasuk penguatan patroli serta sensor maritim di perairan strategis.

    Adapun di ranah keamanan siber, Bamsoet mengingatkan serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional pada 2024 menjadi pengingat keras akan rentannya sistem vital negara.

    Untuk itu, dia mengajak alumni Lemhannas baik di pemerintahan, BUMN maupun swasta, harus ikut serta mengonsolidasikan standar keamanan siber, memperkuat respons insiden, dan membangun keandalan pusat data nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi!

    Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi!

    Jakarta –

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan pandangan kritis terhadap rencana pemerintah pusat yang ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan berlaku pada 2026.

    “Apabila iuran BPJS Kesehatan benar-benar dinaikkan, apakah masyarakat juga akan mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan?. Saya menilai kebijakan menaikkan iuran bukanlah solusi tunggal, apalagi jika dampaknya justru menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kalangan pekerja, pedagang kecil, dan kelompok rentan yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi akibat tingginya biaya hidup di Jakarta,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- itu mengkritisi pernyataan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, yang mengatakan, jika penyesuaian iuran dilakukan, akan tercipta keseimbangan antara biaya pelayanan kesehatan dengan sumber pembiayaan yang sepenuhnya dari iuran yang dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan, seperti berdampak pada pembayaran fasilitas kesehatan makin lancar, cashflow faskes terjaga. Faskes bisa fokus melayani peserta, bisa meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

    “Jaminannya apa? sebab yang selama ini terjadi, meskipun masyarakat sudah rutin membayar iuran, keluhan tetap saja muncul. Antrean panjang di rumah sakit, keterbatasan kamar rawat inap, obat yang tidak tersedia, hingga perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum masih sering kita temui di lapangan. Artinya, problem utama BPJS Kesehatan bukan hanya soal defisit anggaran, melainkan juga tata kelola layanan yang belum maksimal,” ketus Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Menurutnya, kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, keberadaan BPJS Kesehatan harus dipandang sebagai instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar badan usaha yang menutupi kekurangan anggarannya dengan menaikkan iuran peserta. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan perlu terlebih dahulu melakukan pembenahan internal yang serius, termasuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana, mengurangi potensi kebocoran, serta memperbaiki tata kelola klaim dan pelayanan rumah sakit.

    Sebelum opsi kenaikan iuran diputuskan, sambung Kent, pemerintah pusat seharusnya mengoptimalkan skema subsidi silang serta meningkatkan kontribusi negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta, juga dapat dilibatkan lebih jauh untuk membantu menutup kekurangan melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Dalam hal ini, pentingnya peran pemerintah pusat maupun daerah ikut menanggung beban defisit. Skema subsidi silang harus lebih diperluas, di mana peserta mampu bisa berkontribusi lebih besar untuk menolong kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah Daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta, juga perlu diberi ruang lebih besar untuk membantu menutup kekurangan anggaran tersebut melalui alokasi APBD, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tetap terjamin tanpa menambah penderitaan finansial mereka. Dengan begitu keberlanjutan BPJS Kesehatan tetap terjaga tanpa membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah dan masyarakat tidak mampu,” beber Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

    “Saya mendorong pemerintah pusat, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi komprehensif, bukan sekadar langkah instan yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Dibutuhkan solusi menyeluruh, mulai dari pembenahan tata kelola, peningkatan efisiensi, transparansi laporan keuangan, hingga sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, masyarakat tetap merasa terlindungi, dan kepercayaan publik terhadap BPJS dapat kembali meningkat,” pungkasnya.

    (mpr/ega)

  • Lemhannas apresiasi pemerintah kirimkan bantuan logistik ke jalur Gaza

    Lemhannas apresiasi pemerintah kirimkan bantuan logistik ke jalur Gaza

    Kementerian Pertahanan mengirimkan 80 ton bantuan logistik berupa makanan, obat-obatan dan pakaian untuk warga sipil di Jalur Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengapresiasi upaya pemerintah melalui TNI mengirimkan bantuan logistik kepada warga terdampak perang di Jalur Gaza, Palestina.

    “Di tengah situasi pemerintah Israel yang terus melakukan serangan terhadap warga Gaza, saya kira yang bisa kita lakukan, langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan memberikan bantuan kemanusiaan, saya kira ini langkah tepat,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily saat ditemui di kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut Ace, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia menjalankan langkah diplomasi demi menciptakan perdamaian dunia.

    Hal tersebut, menurut Ace, sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

    Selain itu, pengiriman bantuan logistik tersebut juga mempertegas sikap politik luar negeri Indonesia untuk terus mendukung Palestina.

    Karenanya, Ace memastikan Lemhannas akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memberikan kedamaian di Gaza dengan cara melindungi warga sipil di sana.

    Untuk diketahui, Kementerian Pertahanan mengirimkan 80 ton bantuan logistik berupa makanan, obat-obatan dan pakaian untuk warga sipil di Jalur Gaza.

    Pengiriman itu dilakukan dengan metode air drop atau diterjunkan dari pesawat ke wilayah permukiman Gaza.

    Pengiriman bantuan tersebut dilakukan sebanyak dua kali yakni Minggu (17/8) dan Senin (18/8). TNI AU mengerahkan pesawat C-130 Super Hercules untuk terbang dari bandara udara Yordania menuju lokasi penerjunan bantuan logistik di kawasan Gaza. Pengiriman bantuan tersebut pun berjalan lancar dan kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas apresiasi pemerintah kirimkan bantuan logistik ke jalur Gaza

    Lemhannas sebut kehadiran BTP dapat wujudkan Asta Cita presiden

    “Sehingga dengan demikian upaya kita untuk mendorong agar swasembada pangan itu bisa diwujudkan dengan cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang dilakukan TNI dapat membantu pemerintah mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Fungsi Batalion Teritorial Pembangunan ini juga bisa mempercepat suksesnya program-program pemerintah, terutama Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Gibran,” kata Ace saat ditemui di kantor Lemhannas, Kamis.

    Menurut Ace, keberadaan BTP sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

    Setiap BTP, kata Ace, diharapkan dapat membuka lahan pertanian untuk dikelola oleh TNI dan masyarakat sekitar.

    Masyarakat, kata Ace, nantinya juga akan dilatih oleh personel di setiap BTP untuk mengelola lahan dan hasil tani. Dengan demikian, diharapkan lahan tersebut dapat menjadi roda perekonomian baru di seluruh daerah.

    “Sehingga dengan demikian upaya kita untuk mendorong agar swasembada pangan itu bisa diwujudkan dengan cepat,” kata Ace.

    Karenanya, Ace memastikan pihaknya mendukung dibangunnya 100 BTP dalam satu tahun seperti yang ditargetkan pemerintah.

    Walau mendukung penuh, Ace berharap masyarakat ataupun instansi sipil tetap dilibatkan dalam program tersebut.

    “Tentu tanpa mengurangi aturan-aturan dari prinsip supremasi sipil yang sudah menjadi bagian dari undang-undang TNI yang kita sepakati bersama,” kata Ace.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan Kementerian Keuangan mendukung penuh pembangunan BTP di seluruh Indonesia dari segi anggaran.

    Hal tersebut dapat dipastikan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat prototipe BTP di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

    “Dari sisi pendanaan, Kementerian Keuangan berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sektor pertahanan, khususnya pembentukan 500 batalyon,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Frega menjelaskan, program ini mendapat dukungan penuh karena setiap BTP dapat berguna untuk membangun pertahanan daerah serta kekuatan pangan di wilayah.

    Dengan adanya BTP, diharapkan setiap daerah memiliki kemandirian pangan yang kuat sehingga perputaran ekonomi di bidang pertanian semakin menguat.

    Tidak hanya soal pertanian, Frega memastikan BTP akan menjalankan fungsi kesehatan guna memastikan masyarakat mendapat penanganan medis dengan cepat dan layak.

    Namun demikian, Frega tidak menjelaskan secara rinci berapa anggaran yang akan dikucurkan Kementerian Keuangan untuk membangun 500 BTP dalam lima tahun.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danpuspomad hingga Kepala RSPAD Gatot Soebroto

    Danpuspomad hingga Kepala RSPAD Gatot Soebroto

    Jakarta –

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi sebanyak 410 perwira TNI. Beberapa jabatan strategis mulai dari Kepala RSPAD Gatot Soebroto hingga Danpuspomad TNI turut diganti.

    Dilihat detikcom, Rabu (20/8/2025), mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1102/VIIl/2025. Keputusan itu tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Mayjen TNI dr. Ichsan Firdaus kini ditunjuk sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto. Mayen Ichsan menggantikan Brigjen TNI R. Rudi Martiandi yang ditunjuk sebagai Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto.

    Selanjutnya Brigjen TNI dr Rakhmat Haryanto ditunjuk sebagai Waka RSPAD Gatot Soebroto. Sebelumnya Rakhmat Haryanto menjabat sebagai dokter ahli bidang Cellcure RSPAD Gatot Soebroto

    Semantara Mayjen TNI Eka Wijaya Permana ditunjuk sebagai Danpuspomad. Sebelumnya Eka Wijaya menjabat sebagai Wadanpuspomad.

    Kini Wadanpuspomad dijabat sebagai Brigjen TNI Rory Achmad Sembiring. Sebelumnya Rory menjabat sebagai Dirum Puspomad.

    Panglima TNI juga menunjuk Brigjen TNI Zulhandrie sebagai Kasdam Jaya. Zulhandrie menggantikan Brigjen TNI Rachmad yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengajar bidang Ketahanan Nasional Lemhannas.

    (yld/imk)

  • Kegiatan Reses Bukan Formalitas, Tapi Harus Direalisasikan!

    Kegiatan Reses Bukan Formalitas, Tapi Harus Direalisasikan!

    Jakarta –

    Setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan kegiatan reses, yakni masa di mana para anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.

    Kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat tersebut bukanlah hanya sekadar kegiatan formalitas, melainkan bagian penting dari fungsi representasi wakil rakyat, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program Pemerintah Provinsi (Pemprov), benar-benar menjawab kebutuhan warga Jakarta dari tingkat paling dasar.

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menegaskan, kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat merupakan sarana utama bagi Anggota Dewan dalam menjembatani dan menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

    “Kegiatan Reses atau Serap Aspirasi Masyarakat adalah waktu di mana kami selaku Anggota Dewan mendengar langsung suara aspirasi masyarakat di daerah pemilihan kami masing-masing. Ini penting. Karena tanpa kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini, kami tidak akan tahu secara nyata persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (16/7/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, banyak persoalan di masyarakat yang tidak tercatat secara resmi dalam laporan birokrasi, namun muncul dari interaksi langsung saat kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini. Mulai dari persoalan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga keluhan sosial seperti banjir atau ketimpangan bantuan sosial.

    Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth Pada Saat Merealisasikan Aspirasi Masyarakat yang Disampaikan di Acara Reses yang Diadakannya. Foto: Foto. Dok: DPRD DKI.

    “Hasil reses atau serap aspirasi masyarakat ini bukan hanya kami tampung, tapi harus ditindaklanjuti dan direalisasikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah. Ini adalah wujud dari fungsi pengawasan dan penganggaran yang kami jalankan,” ketusnya.

    Oleh karena itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib memberikan dukungan penuh terhadap seluruh hasil reses atau serap aspirasi masyarakat setiap Anggota DPRD DKI Jakarta, karena hasil reses merupakan bagian dari indikator aspirasi masyarakat yang harus diperhatikan dan di libatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

    Menurut Kent, kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat setiap Anggota Dewan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 108 (huruf i, j, dan k), setiap Anggota DPRD Provinsi berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

    Dan juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa hasil reses merupakan salah satu sumber data aspirasi masyarakat yang wajib diperhatikan dan disinkronkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Musrenbang.

    “Jadi SKPD secara hukum dan fungsional berkewajiban untuk mengkaji, mengakomodasi,menindaklanjuti dan merealisasikan hasil reses atau serap aspirasi masyarakat yang telah diformalkan oleh setiap Anggota Dewan. Dan SKPD wajib mensupport sebagai bentuk kolaborasi antara legislatif, dan eksekutif dalam membangun daerah berbasis aspirasi rakyat. Saya berharap bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta bisa semakin relevan dengan kebutuhan riil warga jakarta,” tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kata Kent, pelaksanaan reses atau serap aspirasi masyarakat setiap anggota dewan ini bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, melainkan wujud nyata dari demokrasi partisipatif. Di sisi lain, dukungan penuh dari seluruh SKPD terhadap hasil reses atau serap aspirasi masyarakat ini bisa menjadi faktor penting agar aspirasi masyarakat yang diserap oleh wakil rakyat dapat diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata.

    “Bagi saya kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat ini adalah momen strategis untuk menguatkan legitimasi politik, sekaligus membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan masyarakat. Karena pada akhirnya, pembangunan Jakarta yang maju dan berkeadilan hanya dapat terwujud bila suara rakyat benar-benar di libatkan menjadi bagian dari keputusan pemerintah,” tuturnya.

    (mpr/ega)