Kementrian Lembaga: Lemhannas

  • Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. – Halaman all

    Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. – Halaman all

    TRIBUNNEWSWIKI.COM – Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau Mayjen TNI Bobby Rinal Makmum, S.I.P. adalah seorang perwira tinggi (Pati) di dalam TNI Angkatan Darat (AD).

    Di TNI AD, Letjen TNI Bobby Rinal Makmun diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI.

    Bobby mulai resmi menduduki posisi jabatan sebagai Dankodiklat TNI menggantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar, M.P.I.C.T. pada 6 Desember 2024.

    Sebelum itu, Letjen Bobby sempat terlebih dahulu menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Bobby Rinal Makmun juga bukanlah orang sembarangan di kalangan TNI.

    Ayahnya adalah purnawirawan jenderal TNI AD bernama Mayjen TNI (Purn.) Makmun Basri, mantan Kepala Badan Pembekalan ABRI.

    Nama Bobby Rinal Makmun juga sempat menjadi sorotan ketika turut mengawal pengobatan alternatif yang sempat viral oleh Ida Dayak.

    Letjen TNI Bobby Rinal Makmun lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 1970.

    Ia memiliki istri yang bernama Mia Bobby Rinal Makmun, mantan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XIV/Hasanuddin.

    Bobby Rinal Makmun sendiri merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992.

    Di Akmil, Bobby satu angkatan dengan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Sederet pendidikan militer yang pernah ditempuhnya antara lain yakni Susarcabif (1993), Selapa I (1998), Diklapa II (2001), Seskoad Dikreg XLV (2007), Susjur Para (1993), Air Borne (1994), Terjun Bebas Militer (1996), KIBI TNI AD (1996), KIBI Kemhan (1997), KIBI Milobs (2004), Susdanyon (2008), Sesko TNI (2015), dan Lemhannas RI (2019).

    Perjalanan karier

    Karier Bobby Rinal Makmun sudah malang melintang di dalam TNI AD.

    Pelbagai jabatan strategis pun sudah pernah diemban jenderal asal Jogja ini.

    Bobby tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Pama Pussenif, Pama Yonif Linud 330/Tri Dharma, Danton III/A Yonif Linud 330/Tri Dharma, dan Danton I/B Yonif Linud 305/Tengkorak.

    Karier Bobby makin cemerlang setelah ia menyandang pangkat Kapten.

    Saat berpangkat Kapten, Bobby tercatat sempat menduduki posisi sebagai Dankipan A Yonif Linud 330/Tri Dharma, Pasipam Ops Denma Brigif Linud 17/1, Pasi 2/Ops Yonif Linud 330/Tri Dharma, dan Dankelas Susjurpa Pusdikif Kodiklat TNI AD.

    Setelah itu, ia berpangkat Mayor dan didapuk menjadi Gumil Gol VI Depstaf Pusdikif Kodiklat TNI AD, Dandenma Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, Pamen Pussenif Kodiklat TNI AD (Dik Seskoad), dan Pabandyaren Srendam VI/Tanjungpura.

    Pada tahun 2009, Bobby berhasil naik pangkat menjadi Letnan Kolonel.

    Saat itu, ia dipromosikan menjadi Danyonif Linud 503/Mayangkara.

    Saat berpangkat Letkol, Bobby juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Dandim 0814/Jombang dan Kasbrigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad.

    Setelah itu, Bobby naik pangkat menjadi Kolonel pada tahun 2012.

    Kala itu, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Danbrigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad.

    Dua tahun kemudian, Bobby diutus untuk mengisi posisi jabatan sebagai Asops Kasdam Jayakarta.

    Kemudian, ia ditugaskan menjadi Asrena Kaskostrad pada tahun 2016.

    Pada 2017, Bobby Rinal Makmun ditunjuk menjabat sebagai Danrem 051/Wijayakarta.

    Setelah itu, ia dimutasi menjadi Pamen Denma Mabesad pada tahun 2019.

    Di tahun yang sama, Bobby berhasil pecah bintang menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen.

    Saat itu, Bobby diangkat menjadi Asops Kaskogabwilhan II.

    Pada 2021, Bobby lalu dipercaya menjabat sebagai Kasdam Jayakarta.

    Tak berselang lama, ia kemudian naik pangkat menjadi Mayjen pada 2022 dan diangkat sebagai Pangdivif 1/Kostrad.

    Pada 2023, Bobby Rinal kemudian diutus menjadi Dansecapaad.

    Pada tahun yang sama, Bobby diangkat menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Barulah di tahun 2024 Letjen Bobby Rinal Makmun diamanahkan untuk menjabat sebagai Dankodiklat TNI.

    Harta kekayaan

    Letjen Bobby Rinal Makmun tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp15,7 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 10 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Harta terbanyak Bobby berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp11,9 miliar di wilayah Bandung Barat, Subang, hingga Bandung.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Letjen Bobby Rinal Makmun.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.934.240.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

    2. Tanah Seluas 10125 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.625.000

    3. Tanah Seluas 7320 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.600.000

    4. Tanah Seluas 2015 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.075.000

    5. Tanah Seluas 19610 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 98.050.000

    6. Tanah Seluas 28430 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 142.150.000

    7. Tanah Seluas 9400 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000

    8. Tanah Seluas 18480 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 92.400.000

    9. Tanah Seluas 15320 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 76.600.000

    10. Tanah Seluas 23 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 34.500.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/450 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.346.500.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 686.040.000

    13. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    14. Tanah Seluas 1598 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 513.700.000

    15. Tanah dan Bangunan Seluas 577 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    16. Tanah dan Bangunan Seluas 596 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.770.000.000

    1. MOBIL, VOLKSWAGEN POLO 1,2 GT TSI A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

    2. MOBIL, MORIS MINI COOPER 1,6 AT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    3. MOBIL, FIAT 500 LOUNGE C 1,4 AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

    4. MOBIL, CHRYSLER WILLIYS UTULITY Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    5. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER HARTOP Tahun 1972, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

    6. MOBIL, TOYOTA FJ40 (HARTOP) Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

    7. MOTOR, LAMBRETTA V200 SPECIAL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

    8. MOTOR, PIAGGIO GTV 250 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    9. MOTOR, PIAGGIO/VESPA LX 150 IE A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

    10. MOTOR, ROYAL ALLOY GP 200S Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

    11. MOTOR, ROYAL ALLOY GP 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

    12. MOBIL, TOYOTA JEEP (HARTOP) Tahun 1967, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    13. MOBIL, MORIS (MINI) COOPER S AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 540.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.474.626.153

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 15.718.866.153

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 15.718.866.153

    (Tribunnewswiki.com/Rakli Almughni)

  • Lemhannas gandeng BPK perkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan

    Lemhannas gandeng BPK perkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhhannas) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan di lingkungan Lemhannas.

    Hal tersebut dikatakan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily ketika berkunjung ke kantor BPK RI dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Rabu.

    “Kami berharap dukungan dan kerjasamanya dalam upaya mendukung program kerja untuk mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan Lemhannas,” kata Ace dalam siaran pers tersebut.

    Menurut Ace, pengelolaan dana yang baik sangat diperlukan agar seluruh anggaran dapat digunakan dengan tepat sasaran. Dengan demikian, seluruh program strategis Lemhannas dapat berjalan dengan maksimal.

    Dalam kunjungan tersebut, Ace juga menjabarkan soal program kerja Lemhannas selama 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Ace mengatakan yang menjadi salah satu program utama Lemhannas yakni Lemhannas Goes to Campus”, yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun kanal komunikasi antara akademisi, mahasiswa dan Lemhannas.

    Program tersebut sesuai dengan cita-cita pendiri Lemhannas yakni Presiden Soekarno yakni menjadikan Lemhannas sebagai sarana pendidikan yang dapat menciptakan calon pemimpin bangsa.

    Ketua AKN-1 BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana selaku pihak yang menyambut rombongan Lemhannas pun menyambut baik program “Lemhannas Goes to Campus” tersebut.

    “Kami mendukung penuh atas program pendidikan kader kepemimpinan nasional yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI,” kata Nyoman.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lemhanas Sebut Makan Bergizi Gratis Kebijakan Positif, Bakal Beri Masukan

    Lemhanas Sebut Makan Bergizi Gratis Kebijakan Positif, Bakal Beri Masukan

    Jakarta

    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, mengungkap pihaknya masih melakukan kajian terhadap implementasi program makan siang gratis. Ace menyebut pihaknya akan melihat bagaimana implementasi program itu di berbagai daerah.

    “Lemhannas sendiri sedang mengkaji soal implementasi dari kebijakan makan bergizi,” ungkap Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (2/12/2024).

    Ace mengatakan kajian tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Lemhannas. Menurutnya, program ini merupakan kebijakan yang positif untuk meningkatkan kualitas SDM.

    “Kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan agar kualitas sumber daya manusia Indonesia memenuhi unsur gizi dan nutrisi,” kata Ace.

    Ace menyebut pihaknya masih akan melihat implementasi makan siang gratis sebelum memberikan masukan kepada Presiden Prabowo. Ace juga akan melihat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.

    “Soal implementasi di lapangan atau di daerah-daerah tentu kami ingin lihat implementasinya dulu di lapangan. Pihak mana yang terlibat dalam proses berlangsungnya kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Ace.

    Selain itu, Ace memandang implementasi program makan siang gratis akan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Misalnya, kata dia, dari unsur biaya, ketersediaan bahan pokok, hingga proses distribusi.

    “Tentu antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Termasuk dari aspek misalnya biayanya, ketersediaan bahan pokoknya hingga proses distribusi dari makan bergizi tersebut,” kata Ace.

    (ygs/ygs)

  • MenPAN-RB & Lemhannas Kolaborasi untuk Peningkatan Kompetensi ASN

    MenPAN-RB & Lemhannas Kolaborasi untuk Peningkatan Kompetensi ASN

    Jakarta

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, hari ini. Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi dalam peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Saya bersama Gubernur Lemhanas hari ini banyak berdiskusi terkait perbaikan tata kelola di lingkup Lemhanas. Selain itu kami juga berdiskusi terkait penyesuaian untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) di Lemhannas maupun diklat kepemimpinan (PIM) bagi ASN yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN),” kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

    Rini mengatakan Lemhanas sebagai salah satu institusi pendidikan dan kajian memiliki peran penting dalam mencetak pemimpin yang memiliki geopolitik nasional dan internasional. Dia mengaku mendukung upaya yang dilakukan dalam penyesuaian diklat yang dilakukan oleh Lemhannas maupun LAN dalam rangka peningkatan kompetensi ASN, TNI, dan Polri.

    “Tentu potensi kolaborasi ini harapannya bisa dilakukan, tinggal nanti bagaimana melakukan penyesuaian teknisnya. Para ASN yang sudah melaksanakan diklat di Lemhannas dan LAN ini akan diperhitungkan untuk jenjang karir ASN,” jelas Rini.

    Sementara itu, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi respon positif Menteri PANRB terkait kolaborasi tersebut. Pihaknya akan melakukan kajian potensi kolaborasi peningkatan kompetensi ASN tersebut sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Menteri PANRB.

    “Bu Menteri PANRB memberikan respon yang sangat baik terhadap apa yang akan dilakukan oleh Lemhannas dan ada arahan-arahan tertentu terkait dengan kajian tersebut. Tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik dari hasil kajian yang kami lakukan,” ujar Ace.

    “Oleh karena itu penting sekali ASN juga memiliki pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut sehingga dari situlah kemudian kita bisa mengintegrasikan kepentingan nasional ini antara pemimpin-pemimpin nasional baik sipil maupun militer di Lemhannas ini,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • PANRB-Lemhannas bahas penguatan kolaborasi peningkatan kompetensi ASN

    PANRB-Lemhannas bahas penguatan kolaborasi peningkatan kompetensi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bertemu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis, untuk membahas potensi kolaborasi dalam peningkatan kompetensi aparatur sipil negara.

    “Saya bersama Gubernur Lemhannas hari ini banyak berdiskusi terkait perbaikan tata kelola di lingkup Lemhannas. Selain itu, kami juga berdiskusi terkait penyesuaian untuk pendidikan dan pelatihan di Lemhannas maupun diklat kepemimpinan (PIM) bagi ASN yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN),” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan Lemhannas sebagai salah satu institusi pendidikan dan kajian memiliki peran penting dalam mencetak pemimpin yang memiliki geopolitik nasional dan internasional.

    Rini mendukung upaya dalam penyesuaian diklat yang dilakukan Lemhannas maupun LAN dalam rangka peningkatan kompetensi ASN, TNI, dan Polri.

    “Tentu potensi kolaborasi ini harapannya bisa dilakukan, tinggal nanti bagaimana melakukan penyesuaian teknisnya. Para ASN yang sudah melaksanakan diklat di Lemhannas dan LAN ini akan diperhitungkan untuk jenjang karir ASN,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengapresiasi respons positif Menteri PANRB terkait kolaborasi tersebut.

    Lemhannas akan melakukan kajian potensi kolaborasi peningkatan kompetensi ASN tersebut sesuai dengan arahan yang telah diberikan Menteri PANRB.

    “Bu Menteri PANRB memberikan respons yang sangat baik terhadap apa yang akan dilakukan Lemhannas dan ada arahan-arahan tertentu terkait dengan kajian tersebut. Tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik dari hasil kajian yang kami lakukan,” ujar Ace.

    Ia juga menjelaskan bahwa Lemhannas sebagai institusi pendidikan bagi calon-calon pemimpin nasional memberikan materi dan pemahaman tentang geopolitik, geostrategi, geoekonomi yang diarahkan untuk kepentingan nasional.

    “Oleh karena itu, penting sekali ASN juga memiliki pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut sehingga dari situlah kemudian kita bisa mengintegrasikan kepentingan nasional ini antara pemimpin-pemimpin nasional baik sipil maupun militer di Lemhannas ini,” jelasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mengenal Paslon Pilgub Kepulauan Bangka Belitung 2024, Berikut Profilnya

    Mengenal Paslon Pilgub Kepulauan Bangka Belitung 2024, Berikut Profilnya

    Berikut ini profil singkat para calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung melansir dari beberapa sumber:

    Profil Paslon Pilgub Nomor Urut 1 “Erzaldi-Yuri”

    Profil Erzaldi Rosman

    Erzaldi Rosman Djohan lahir pada tanggal 31 Oktober 1969 di Pangkalpinang dan dikenal oleh masyarakat sebagai mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pria berusia 55 tahun itu menjabat sebagai Gubernur sejak 2017 hingga 2022.

    Sebelumnya Erzaldi juga pernah menjabat sebagai Bupati Bangka Tengah selama dua periode yaitu tahun 2010 hingga 2017. Sosoknya juga dikenal sebagai anak dari Rosman Djohan dan adik dari Herry Erfian.

    Riwayat Pendidikan Erzaldi Rosman

    SD Budi Mulia Pangkalpinang (1976-1982).
    SMP Negeri 1 Pangkalan Baru (1982-1985).
    SLTA Negeri 2 Pangkalpinang (1985-1988).
    S1 Ekonomi – Universitas Labora Jakarta (1995-1996).
    S2 Manajemen – Universitas Labora Jakarta (1999-2001).
    S3 Program Strata 3 Ilmu Pemerintahan – Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta (2014-2017).

    Riwayat Kursus/Diklat

    P3DA – LEMHANNAS RI (2011).
    Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah – KEMENDAGRI (2011).
    Diklat Executive Education Training Program bagi Kepala Daerah di Cambridge USA – HARVARD Kennedy School of Government (2012).
    Study Mission on Local Government – The Institute of Public Administration of Canada (IPAC) & The Government of Nova Scotia and Dalhousie University (2013).

    Riwayat Organisasi

    1. Forum Masyarakat Petani (FORMAP) Kepulauan Bangka Belitung sebagai Dewan Pembina (2021-2024).

    2. Erzaldi Institute sebagai Ketua/Founder (2022-2024).

    3. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kepulauan Banga Belitung sebagai Ketua (2024-2026).

    4. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pembina (2024-2029).

    5. Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Umum (2019-2024).

    6. Pengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Umum (2022-2024).

    7. DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Umum (2022-2024).

    8. DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangka Tengah sebagai Ketua (2010-2015).

    9. Bappilu DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Banga Belitung sebagai Wakil Ketua (2009-2015).

    10. Dewan Penasehat DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangka Tengah sebagai Ketua (2009-2010).

    11. DPD II Partai Golkar Kota Pangkalpinang sebagai Ketua (2004-2005).

    12. Kadin Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wakil Ketua (2000-2005).

    13. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DPD I Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua (2001-2004).

    14. Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapeksi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wakil Ketua (1999-2004).

    15. PD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua (1998-2002).

  • Anggota DPRD Jakarta Kenneth Ingatkan Pemprov Antisipasi Banjir, Masalah Pompa hingga Drainase

    Anggota DPRD Jakarta Kenneth Ingatkan Pemprov Antisipasi Banjir, Masalah Pompa hingga Drainase

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth mengingatkan, salah satu kunci utama dalam pencegahan banjir yakni memastikan kelancaran aliran air di berbagai saluran seperti kali dan rumah pompa yang ada di Jakarta. 

    Pasalnya, ujar Kenneth, seiring dengan meningkatnya intensitas curah hujan, saluran air yang tersumbat atau terhambat oleh sedimentasi lumpur menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan dan banjir. 

    “Upaya pengerukan sedimentasi lumpur dan perbaikan infrastruktur drainase. Dalam hal ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus lebih giat melakukan pengerukan kali dan saluran air di wilayah-wilayah permukiman padat.”

    “Proses ini harus dilakukan secara berkala dan terencana agar sedimentasi yang menumpuk tidak menghambat aliran air, terutama di kawasan-kawasan yang rentan tergenang,” kata Kenneth, Senin (18/11/2024).

    Menurut Kenneth, pengerukan kali saja tidak cukup. Namun, saluran air yang ada di permukiman padat harus senantiasa dipelihara dengan baik agar air dapat mengalir dengan lancar dan tidak menyebabkan penumpukan di titik-titik tertentu. 

    “Selain sedimentasi lumpur, sampah menjadi salah satu musuh utama dalam menjaga kelancaran sistem drainase dan pengoperasian rumah pompa. “

    “Sampah yang terbawa arus air dapat menyumbat saluran, bahkan menghalangi mesin-mesin pompa air yang ada di rumah pompa. Jika mesin pompa terganggu atau rusak akibat terjebak sampah, aliran air menjadi terhambat, yang bisa berujung pada banjir yang lebih parah,” jelasnya.

    Karenanya, Kenneth meminta kepada seluruh stakeholder agar berkoordinasi terkait penanganan banjir. Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup harus berkoordinasi dengan baik, seperti mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke kali atau saluran air. 

    “Di sisi lain, Dinas SDA harus memastikan petugas rumah pompa juga harus selalu memastikan bahwa mesin pompa berfungsi dengan baik dan siap digunakan saat dibutuhkan, terutama saat hujan deras. Pengawasan terhadap kesiapan dan operasional rumah pompa menjadi kunci agar sistem drainase dapat berjalan optimal.”

    “Kemudian Dinas Lingkungan Hidup harus juga memastikan Satgas UPK Badan Air untuk siaga membantu petugas rumah pompa untuk mengangkat sampah yang terdapat di rumah rumah pompa, supaya petugas rumah pompa bisa bekerja secara sigap dan fokus,” tegasnya.

    Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII ini memaparkan selain infrastruktur fisik, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga memainkan peran penting dalam pengelolaan potensi banjir. 

    Dinas SDA, kata dia, harus memastikan bahwa petugas rumah pompa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan mesin pompa serta memahami kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi kinerja alat tersebut. 

    “Pelatihan secara berkala dan evaluasi terhadap performa petugas di lapangan harus dilakukan agar mereka selalu siap dalam situasi darurat,” tuturnya.

    Dalam menghadapi masalah banjir, kata Kenneth, Pemprov juga harus melibatkan masyarakat agar dapat menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program-program pencegahan banjir.

    “Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan terutama membuang sampah ke kali atau saluran air akan sangat membantu mengurangi beban pemerintah daerah dalam menangani banjir,” kata dia.

    Di sisi lain, program-program edukasi dan kampanye kebersihan yang lebih masif di tingkat RW dan RT perlu diperkuat, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat agar pesan-pesan tersebut lebih mudah diterima dan diterapkan.

    Kenneth juga meminta Pemprov Jakarta harus lebih proaktif dalam melaksanakan langkah-langkah antisipatif terhadap banjir. 

    Pengerukan kali dan saluran air, perbaikan infrastruktur drainase, serta sinergi antara Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi langkah strategis yang harus diterapkan dengan konsisten. 

    “Musim hujan di Jakarta adalah tantangan bersama, dan dengan sinergi antara pemerintah dan warga, diharapkan kota ini semakin siap menghadapi segala potensi bencana yang datang dan menciptakan kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto menyinggung soal dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Yulius menyampaikan hal tersebut kala dia mengomentari paparan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, yang dinilai biasa saja dan standar saat membahas persiapan Pilkada.

    Pernyataannya dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Lemhannas dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024).

    “Di Jawa Tengah misalnya, ada endorsement dari seorang presiden yang adalah kepala negara, kepala pemerintah, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Ini tidak bisa dianggap sepele, karena dampak kedepannya ini yang kita tidak bisa bayangkan. Lalu kekuasaan akan kita gunakan dengan semau-maunya dan seenak-enaknya sendiri,” ujarnya.

    Legislator PDIP ini juga menyebut sudah jadi rahasia umum bahwa ada keterlibatan polisi dalam Pemilu kali ini, bahkan di Pilkada. Dia berkata demikian karena mendapatkan laporan dari warga di daerah pemilihannya.

    “Misalnya Kades ikut terlibat, Kades ditelepon oleh Kapolsek dan lain sebagainya. Ini akan merusak demokrasi kita. Dan harus ada yang berani menyuarakan itu secara tegas gitu,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Yulius berharap bahwa lembaga seperti Lemhannas bisa menyuarakan tentang netralitas dalam hajat rakyat yang berlangsung setiap lima tahun sekali itu.

    “Tentang adanya etika dan moral dalam Pilkada, sehingga apa yang disampaikan di dalam RDP itu tidak standar,” tandasnya.

  • Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Jakarta: Komisaris Jenderal Pol. (Purn.) Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dipercaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
     
    Diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Iwan Bule menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati yang sudah enam tahun duduk di kursi tertinggi direksi perusahaan minyak milik negara tersebut.
     
    Penunjukan Iwan Bule cukup menyita perhatian. Maklum, ia sudah malang melintang dan ‘siap sedia’ di segala bidang. Di institusi Polri, ia pernah menjabat sebagai kapolsek, kapolres, kapolda, sampai Asisten Operasi Kapolri.
    Lalu Sekretaris Utama Lemhannas, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Staf Ahli Wakil Presiden RI, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebelum akhirnya ditunjuk untuk mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.
     
    Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan Bule dituntut melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus mendukung transformasi energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, sinergi antara Pertamina dan BUMN lain, utamanya di sektor energi, yang diharapkan akan semakin kuat.
     
    Kapolda di tiga daerah

    Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan 1984 ini tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya, menjadi Kapolda di tiga daerah berbeda. Yakni, Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), Kapolda Jawa Barat (2013), dan Kapolda Metro Jaya (2017).
     
    Mochamad Iriawan juga pernah mengemban jabatan Kepala Divisi Hukum Polri (2015), serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2016-dua posisi yang ia duduki sebelum dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya.
     
    Pada 2017, Iwan Bule sempat menjadi Asisten Operasi Kapolri. Tetapi kemudian dirotasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2018.
     
    Tahun yang sama, persisnya 18 Juni 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Iwan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.
     

     

    Membangun sepak bola

    Iwan Bule memulai kiprahnya di sepak bola dengan tekad dan semangat besar. Baginya, membangun sepak bola adalah membangun semangat.
     
    Ia terpilih menjadi Ketua Umum PSSI lewat mekanisme voting, dan unggul mutlak dari dua calon ketum lainnya. Iwan Bule meraih 82 suara dari total 85 suara voters.
     
    Selama menjabat Ketum PSSI (2019-2023), Iwan memimpin reformasi PSSI dalam situasi tidak ideal, lantaran bersamaan dengan pandemi covid-19.
     
    “Ibarat sebuah kapal, selama pelayaran yang saya nakhodai, PSSI tidak selalu mengarungi lautan dengan ombak yang tenang,” tutur Iwan Bule, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.
     
    Berbeda dengan banyak pejabat yang ‘angkat tangan’ ketika menghadapi kritik, Iwan Bule justru menanggapinya dengan tenang. Sesekali dengan senyum, dan tak jarang dengan celotehan jenaka.
     
    Bergabung dengan Gerindra

    Tak banyak yang tahu, Iwan Bule bergabung ke Partai Gerindra setelah pensiun dari dinas Polri. Iwan Bule adalah purnawirawan jenderal polisi pertama yang bergabung dengan Gerindra.
     
    Ia sudah mantap berkarier di jagat politik dan menjatuhkan pilihan ke Gerindra. “Ini pilihan hidup. Bergabung ke partai politik, karena saya ingin berdedikasi kepada rakyat dan negara,” cetus Iwan.
     
    Iwan Bule kemudian menjelaskan mengapa dirinya memilih Gerindra. Pertimbangan utamanya, karena dirinya ia mengagumi sosok Presiden Prabowo Subianto yang patriotik.
     
    “Selain berjiwa patriot, Pak Prabowo tidak pantang menyerah, pemberani, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi,” tutur Iwan Bule.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

    Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028, termasuk Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, satu-satunya wanita dalam susunan baru ini. 

    Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para anggota Kompolnas.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut yang diucapkan serentak oleh para anggota.

    Baca juga: Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Regulasi untuk Indonesia Emas 2045

    Dalam pelantikan ini, Menkopolhukam Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota. Selain itu, anggota lain yang diambil sumpahnya adalah Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, Menteri Hukum, dan enam tokoh lainnya yang terdiri dari para pakar kepolisian dan tokoh masyarakat: Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.

    Sosok Ida Oetari Purnamasasi menjadi sorotan khusus. Di antaranya karena satu-satunya wanita dan perjalanan kariernya yang panjang serta berprestasi di kepolisian. Lahir di Probolinggo pada 1964, Ida adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 1987. 

    Ia merupakan salah satu jenderal perempuan Polri dengan karier yang panjang dan berpengalaman luas dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Purnawirawan Polri ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, sebuah jabatan yang diembannya hingga purna tugas.

    Pendidikan dan Karier di Kepolisian
    Sebagai lulusan Sekolah Perwira (Sepa) Polri tahun 1987, Ida terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan lanjutan di Polri. Ia menempuh Selapa pada 1998, Sespim pada 2007, dan Lemhannas pada 2012, menunjukkan dedikasinya untuk memperkaya kompetensinya di bidang keamanan dan SDM.

    Ida Oetari memulai kariernya di Polri sebagai Panit Dis Dokkes Biddokkes Polda Jawa Timur pada tahun 1988. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Paur Set Spripim Polda Jawa Timur pada 1996 dan terus naik pangkat dengan berbagai posisi strategis. 

    Sepanjang kariernya, Ida telah dipercaya mengisi berbagai posisi di Divisi SDM Polri, termasuk sebagai Kepala Bagian Kermalugri di tahun 2010 dan Kasubbag Jianlat di tahun 2008.

    Pada tahun 2013, Ida ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, menunjukkan kapabilitasnya dalam peran-peran yang lebih luas. Ia juga berperan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri pada 2017 sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2021.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028, termasuk Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, satu-satunya wanita dalam susunan baru ini. 
     
    Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para anggota Kompolnas.
     
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut yang diucapkan serentak oleh para anggota.
    Baca juga: Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Regulasi untuk Indonesia Emas 2045
     
    Dalam pelantikan ini, Menkopolhukam Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota. Selain itu, anggota lain yang diambil sumpahnya adalah Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, Menteri Hukum, dan enam tokoh lainnya yang terdiri dari para pakar kepolisian dan tokoh masyarakat: Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.
     
    Sosok Ida Oetari Purnamasasi menjadi sorotan khusus. Di antaranya karena satu-satunya wanita dan perjalanan kariernya yang panjang serta berprestasi di kepolisian. Lahir di Probolinggo pada 1964, Ida adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 1987. 
     
    Ia merupakan salah satu jenderal perempuan Polri dengan karier yang panjang dan berpengalaman luas dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Purnawirawan Polri ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, sebuah jabatan yang diembannya hingga purna tugas.

    Pendidikan dan Karier di Kepolisian

    Sebagai lulusan Sekolah Perwira (Sepa) Polri tahun 1987, Ida terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan lanjutan di Polri. Ia menempuh Selapa pada 1998, Sespim pada 2007, dan Lemhannas pada 2012, menunjukkan dedikasinya untuk memperkaya kompetensinya di bidang keamanan dan SDM.
     
    Ida Oetari memulai kariernya di Polri sebagai Panit Dis Dokkes Biddokkes Polda Jawa Timur pada tahun 1988. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Paur Set Spripim Polda Jawa Timur pada 1996 dan terus naik pangkat dengan berbagai posisi strategis. 
     
    Sepanjang kariernya, Ida telah dipercaya mengisi berbagai posisi di Divisi SDM Polri, termasuk sebagai Kepala Bagian Kermalugri di tahun 2010 dan Kasubbag Jianlat di tahun 2008.
     
    Pada tahun 2013, Ida ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, menunjukkan kapabilitasnya dalam peran-peran yang lebih luas. Ia juga berperan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri pada 2017 sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2021.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)