Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Lemhannas

  • Mabes Polri Rombak Pejabat, Ada Jenderal Pecah Bintang Tiga

    Mabes Polri Rombak Pejabat, Ada Jenderal Pecah Bintang Tiga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat (korps) rapor 22 perwira tinggi Mabes Polri. 

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kenaikan pangkat merupakan tindak lanjut dari surat telegram dengan nomor STR/373/II/Kep./Kapolri.

    “Benar hari ini ada Korps Rapor yang dipimpin Bapak Kapolri, menindaklanjuti STR/373/II/Kep./2025,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/25).

    Sandi menambahkan, dalam upacara itu terdapat pati Polri pecah bintang dari Irjen ke Komjen. Perinciannya, Komjen Pol Imam Sugianto, Komjen Yan Sultra Indrajaya dan Komjen Pol I Ketut Suardana.

    Kemudian, terdapat 10 Pati dari Brigjen ke Irjen. Adapun, terdapat juga sembilan Pati Polri naik satu tingkat dari pangkat Kombes menjadi Brigjen.

    “Kenaikan pangkat ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan apresiasi kepada anggota yang telah berprestasi,” pungkasnya.

    Berikut daftar Pati peserta jabatannya:

    1. Komjen Pol Imam Sugianto selaku Staf Utama Operasi (Astamaops) Kapolri

    2. Komjen Pol Yan Sultra Indrajaya selaku Pati Itwasum Polri (Penugasan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/Kemenimipas)

    3. Komjen Pol I Ketut Suardana selaku Pati Bareskrim Polri

    4. Irjen Pol Asep Safrudin selaku Kapolda Kepri

    5. Irjen Pol Agus Suryonugroho selaku Kakorlantas Polri

    6. Irjen Pol Mashudi selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pasa Kemenimipas)

    7. Irjen Pol Ratna Pristiana Mulya selaku Pati Baintelkam Polri (Penugasan Pada Kemenimipas)

    8. Irjen Pol Muhammad Zainul Muttaqien selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    9. Irjen Pol Alexander Sabar selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada Kemenkomdigi)

    10. Irjen Pol R. Ahmad Nurwakhid selaku Pati Densus 88 AT Polri (Penugasan Pada Kemenko PMK)

    11. Irjen Pol Purwolelono selaku Pati Lemdiklat Polri (Penugasan Pada Lemhannas Rl)

    12. Irjen Pol Trio Santoso selaku Pati Ssdm Polri (Penugasan Pada Lemhannas Rl)

    13. Irjen Pol Chaidir selaku Pati Lemdiklat Polri (Penugasan Pada Lemhannas Rl)

    14. Brigjen Pol Arif Fajarudin selaku Pati SSDM Polri (Penugasan Pada Kementerian ESDM)

    15. Brigjen Pol Anton Setiyawan selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    16. Brigjen Pol Anang Triwidiandoko selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    17. Brigjen Pol Roby Karya Adi selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    18. Brigjen Pol Dr. Supiyanto selaku Pati Bareskrim Polri (Penugasan Pada BNN)

    19. Brigjen Pol Arman Achdiat selaku Pati Korlantas Polri (Penugasan Pada BIN) 

    20. Brigjen Pol Raja Sinambela selaku Penugasan Pada BP2MI

    21. Brigjen Pol Frans Tjahyono selaku Penugasan Pada Kementerian Lingkungan Hidup

    22. Brigjen Pol Achmadi selaku Penugasan Pada Kementerian Ekonomi Kreatif.

  • Prabowo Kumpulkan Gubenur Hingga Bupati di Magelang Pekan Depan, Cek Sumber Dananya

    Prabowo Kumpulkan Gubenur Hingga Bupati di Magelang Pekan Depan, Cek Sumber Dananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengubah kebijakan biaya retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2025 di Magelang, pekan depan. Semula, program ini menggunakan APBD, dalam kebijakan terbaru bersumber dari APBN.

    Sebelumnya, viral di media sosial X terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 200.5/628/SJ yang diunggah oleh @Dandhy_Laksono pada Rabu (12/2/2025).

    Dalam surat tersebut, dijelaskan biaya akomodasi dan konsumsi selama retreat akan dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah.

    Biaya per hari untuk satu orang yaitu Rp2.750.000. Retreat sendiri diadakan selama delapan hari sehingga jika terdapat 500 orang kepala daerah maka biayanya tak kurang dari Rp11 miliar.

    Per Jumat (14/2/2024) siang, unggahan @Dandhy_Laksono tersebut sudah dibagikan ulang 14 ribu kali dan disukai 37 ribu pengguna X lainnya.

    Usai viral, ternyata pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Lewat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 200.5/692/SJ tertanggal 13 Februari 2025 yang diterima Bisnis, dinyatakan biaya retreat sepenuhnya akan dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Bersama ini disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri,” tulis surat tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan seharusnya tidak ada APBD yang dibebankan terkait retreat yang diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Semua pake APBN, di Kemendagri itu,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, banyak pihak yang mengkritisi rencana retreat kepala daerah yang memakan biaya tidak sedikit itu. Padahal, pada saat yang sama, Prabowo menginstruksikan adanya efisien anggaran.

    Namun Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai kegiatan pembekalan atau retreat bagi kepala daerah kali ini merupakan bentuk efisiensi APBN karena hanya dilakukan sekali—berbeda dibandingkan cara lama.

    “Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di BPSDM Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

  • 22 Pati Polri Naik Pangkat, Termasuk Kakorlantas Agus Suryonugroho

    22 Pati Polri Naik Pangkat, Termasuk Kakorlantas Agus Suryonugroho

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 22 perwira tinggi (pati) Polri mendapat kenaikan pangkat pada Jumat (14/2/2025). Salah satu di antaranya Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho.

    Upacara kenaikan pangkat tersebut dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan menindaklanjuti Surat Telegram STR/373/II/Kep./2025.

    “Benar hari ini ada Korps Rapor yang dipimpin Bapak Kapolri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025) terkait 22 pati Polri naik pangkat.

    Sandi mengungkapkan, ada tiga pati yang naik pangkat dari inspektur jenderal (irjen) menjadi komisaris jenderal (komjen). Kemudian, 10 pati mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari brigadir jenderal (brigjen) menjadi inspektur jenderal (irjen).

    “Kenaikan pangkat ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan apresiasi kepada anggota yang telah berprestasi,” kata dia.

    Berikut 22 pati Polri yang mendapat kenaikan pangkat:
    1. Komjen Pol Imam Sugianto selaku astamaops kapolri
    2. Komjen Pol Yan Sultra Indrajaya selaku pati Itwasum Polri (penugasan pada Kementerian Imipas)
    3. Komjen Pol I Ketut Suardana selaku pati Bareskrim Polri (penugasan pada BP2MI)
    4. Irjen Pol Asep Safrudin selaku kapolda Kepri
    5. Irjen Pol Agus Suryonugroho selaku kakorlantas Polri
    6. Irjen Pol Mashudi selaku pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kementerian Imipas)
    7. Irjen Pol Ratna Pristiana Mulya selaku pati Baintelkam Polri (penugasan pada Kementerian Imipas)
    8. Irjen Pol Muhammad Zainul Muitaqien selaku pati Bareskrim Polri (penugasan pada BNN)
    9. Irjen Pol Alexander Sabar selaku pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kemenkomdigi)
    10. Irjen Pol R Ahmad Nurwakhid selaku pati Densus 88 AT Polri (penugasan pada Kemenko PMK)
    11. Irjen Pol Purwolelono selaku pati Lemdiklat Polri (penugasan pada Lemhannas)

  • Retreat Kepala Daerah Full Pakai Anggaran Kemendagri, Istana: Sudah Diefisiensi

    Retreat Kepala Daerah Full Pakai Anggaran Kemendagri, Istana: Sudah Diefisiensi

    loading…

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Kemendagri sepenuhnya akan menanggung biaya kegiatan retreat kepala daerah di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Istana melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepenuhnya akan menanggung biaya kegiatan retreat kepala daerah. Retreat bakal digelar di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    “Berdasarkan edaran terbaru dari Kemendagri soal retreat di Magelang nanti sepenuhnya anggaran Kemendagri,” ujar Hasan, Jumat (14/2/2025).

    Dia mengungkapkan sebelumnya memang ada rencana anggaran kegiatan tersebut dilakukan sharing antara Kemendagri dan pemerintah daerah. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi anggaran, seluruh anggaran akhirnya ditanggung Kemendagri.

    Hasan menjawab pertanyaan publik terkait apakah kegiatan retreat bertolak belakang di tengah upaya pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran. Dia menegaskan justru retreat di Magelang masuk upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

    Dia menyitir perintah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Kemendagri berkewajiban memberikan pelatihan kepada setiap kepala daerah yang baru terpilih dalam waktu dua minggu.

    Di samping itu, Lemhannas juga berkewajiban memberikan pendidikan dan latihan (diklat) kepada para kepala daerah terpilih selama minimal satu bulan.

    “Sekarang kedua diklat itu disatukan hanya dalam 7 hari. Kerja sama dua lembaga ini menghemat biaya dan waktu. Kalau ada yang tanya ini efisien atau tidak efisiensi, hal ini justru perintah UU yang dijalankan dengan sangat efisiensi,” ujar Hasan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran Kemendagri SE Nomor 200.5/692/SJ. SE keluar menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

    “Bersama ini disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akmil Magelang sepenuhnya dibiayai APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri,” bunyi SE itu.

    (jon)

  • Istana: Retret kepala daerah efisien, tak perlu diklat dari Lemhannas

    Istana: Retret kepala daerah efisien, tak perlu diklat dari Lemhannas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akan lebih efisien, karena tidak perlu menjalani lagi pendidikan dan latihan (diklat) dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Hasan menjelaskan bahwa pembekalan untuk kepala daerah diatur dalam dua regulasi yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur kewajiban Kementerian Dalam Negeri memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih selama dua minggu.

    “Ada juga perintah Undang-Undang kepada Lemhannas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah-kepala daerah, calon-calon pemimpin itu minimal satu bulan. Sekarang diklat-diklat pemimpin ini disatukan, jadi hanya tujuh hari. Diklat dari Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Hasan menjelaskan bahwa retret untuk kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan kerja sama Lemhannas.

    Dengan begitu, pembekalan kepala daerah lebih efisien, dari segi anggaran maupun waktu, sehingga kepala daerah tidak perlu menjalani dua tahap pembekalan, dari Kementerian Dalam Negeri maupun Lemhannas.

    Adapun retret kepala daerah yang dilaksanakan mulai 21 hingga 28 Februari 2025 itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

    Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ yang terbit Kamis (13/2) sore yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Adapun aturan itu sekaligus merevisi SE Nomor 200.5/628/SJ yang sempat mengatur pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Hasan menjelaskan bahwa pembiayaan retret oleh Kemendagri ini karena terdapat rekonstruksi anggaran, setelah struktur anggaran di kementerian tersebut mengalami efisiensi.

    “Dari pemda-pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Rencana awalnya cost sharing. Tapi setelah dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang,” kata Hasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota kabinet Prabowo ikut hadir silaturahmi KIM di Hambalang

    Anggota kabinet Prabowo ikut hadir silaturahmi KIM di Hambalang

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, untuk menghadiri silaturahmi Koalisi Indonesia Maju.

    Pantauan ANTARA dari Gerbang Padepokan Garuda Yaksa jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo-Gibran mulai nampak hadir menggunakan kendaraan dinas sejak pukul 11.00 WIB.

    Sebagian lainnya hadir dengan menumpangi sepeda motor saat memasuki gerbang seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, karena terjadi kepadatan volume kendaraan di Jalan Bojongkoneng.

    Anggota Kabinet Merah Putih turut menghadiri di silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan

    Kemudian, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily memasuki gerbang Gerbang Padepokan Garuda Yaksa dengan berjalan kaki dengan terburu-buru.

    “Saya belum tahu pembahasannya apa, (yang hadir) semua kepala daerah yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju,” kata Ace sambil berlalu.

    Deretan anggota kabinet yang telah lebih dulu hadir menumpangi mobil seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta,

    Selain jajaran Kabinet Merah Putih, sejumlah anggota partai Koalisi Indonesia Maju juga sudah berdatangan dengan menggunakan bus, seperti Partai NasDem, PKB, PAN, dan Partai Golkar.

    Presiden dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

    Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamensesneg: Retreat Kepala Daerah Tetap Jalan, Meski Ada Efisiensi Anggaran

    Wamensesneg: Retreat Kepala Daerah Tetap Jalan, Meski Ada Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro membeberkan dana untuk kegiatan pembekalan atau retreat bagi kepala daerah tetap berlangsung, walapun Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi soal efisiensi anggaran. 

    Menurutnya, kegiatan retreat kepala daerah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri. Juri menegaskan retreat kepala daerah termasuk dalam program kegiatan yang dianggap strategis dan penting untuk dilakukan. 

    “Retreat [kepala daerah] itu bagian dari program yang penting. Berapa anggarannya nanti konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri. [retreat menggunakan] APBN dong, Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah ini pun telah terkena efisiensi atau pengurangan dari segi hari. 

    “Semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, tidak produktif, pasti diefisiensikan, termasuk retreat. Kan retreat tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Juri menerangkan retreat kepala daerah itu sebetulnya ada dua agenda. Pertama, agenda yang biasa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau biasa disebut orientasi. Kedua, yang biasanya dilakukan di Lemhanas.

    “Dan [retreat] ini Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas menjadi satu, supaya efektif, efisien,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengeklaim bahwa kegiatan pembekalan atau retreat bagi Kepala Daerah merupakan saat ini sudah terdampak efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

    Menurut Bima, program ini justru menghemat anggaran dibandingkan dengan metode pembekalan sebelumnya. Karena jadi tak perlu mengadakan secara berulang kali. 

    “Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025). 

  • Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Anggota DPRD Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth melakukan operasi pasar untuk mengecek ketersediaan stok dan pendistribusian LPG 3 kilogram di wilayah Jakarta Barat. 

    Kegiatan ini dilaksanakan di Pangkalan Gihon Marulitua dan Sub-Pangkalan Warung Fitri, yang terletak di Jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

    Ia didampingi Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus dan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Uswanto.

    “Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan LPG 3 Kg dapat terpenuhi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang kerap menyebabkan lonjakan permintaan,” ujar Kenneth kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Anggota Komisi C DPRD Khusus Jakarta ini menegaskan pentingnya pemantauan langsung terhadap mekanisme distribusi LPG 3 Kg. 

    Ia berharap agar pihak terkait, baik agen maupun pangkalan, dapat memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015.

    “Salah satu masalah yang saat ini dihadapi adalah fenomena panic buying oleh pengecer yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa wilayah. 

    KLIK SELENGKAPNYA: PDIP Sarankan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk Berkantor di IKN. Rocky Gerung Minta Istana Dijadikan Pangkalan gas 3 Kg Dijaga Gibran.

    Hal ini disebabkan oleh regulasi baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 20 Januari 2025, yang membatasi distribusi LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran, efektif sejak 1 Februari 2025,” tuturnya.

    Menurut Kennth, pangkalan LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat juga mengeluhkan penurunan kuota distribusi yang sebelumnya mencapai 7.000 tabung per bulan kini dibatasi menjadi 3.000 tabung per bulan. 

    Hal itu yang menyebabkan pengurangan margin keuntungan di tingkat pangkalan yang dapat mengganggu kelancaran operasional. 

    “Saya mengimbau agar pemerintah dapat memberikan kuota fakultatif, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan distribusi tidak terganggu,” imbau Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Lebih lanjut, Hardiyanto Kenneth juga menyampaikan masukan kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung. 

    Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Jakarta perlu memberi perhatian lebih terhadap penataan distribusi LPG 3 Kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. 

    “Saya mengusulkan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak terlalu jauh di tingkat pengecer, guna menghindari perbedaan harga yang tidak wajar,” ungkapnya.

    Selain itu, ia mendorong evaluasi prosedur penjualan LPG 3 Kg, termasuk perbaikan data penerima subsidi dan penentuan sistem penyaluran subsidi, apakah dalam bentuk barang subsidi atau subsidi langsung. 

    Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat di lapangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Saya berharap Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dapat melakukan evaluasi menyeluruh mengenai distribusi LPG 3 Kg, agar tidak ada masyarakat jakarta yang kesulitan mendapatkannya. 

    Sistem subsidi yang tepat sasaran serta pengawasan yang ketat akan sangat membantu menciptakan distribusi yang lebih merata,” paparnya.

    Selain itu, ia juga mendukung langkah Pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang berencana untuk menerapkan sistem QR code bagi warga yang hendak membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg. 

    Menurutnya, inisiatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran, hanya diberikan kepada warga Jakarta yang berhak.

    “Saya sependapat, akibat dari banyaknya warga luar Jakarta yang membeli gas subsidi di Jakarta telah mengganggu distribusi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga jakarta. Dengan menggunakan QR code, kita dapat memastikan bahwa hanya warga Jakarta yang berhak mendapatkan subsidi ini, dan proses distribusi menjadi lebih terkontrol,” tuturnya.

    Kenneth pun memberikan lima rekomendasi untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram tersdistribusi dengan aman.

    Pertama,  ia meminta Pertamina dan agen atau pangkalan rutin memonitor ketersediaan stok di wilayah masing-masing.

    “Kemudian menyediakan suplai ke wilayah dengan stok habis sesuai tingkat konsumsi. Rekomendasi ketiga memberikan kuota fakultatif dan menetapkan pangkalan siaga pada saat Ramadan dan Idul Fitri,” kata Kenneth.

    Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan baru agar tidak terjadi kebingungan.

    “Dan terakhir mendorong Pertamina membuka peluang bagi pengecer untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 Kg, guna memperlancar distribusi,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Respons PDIP Soal Wacana Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Besar-besaran

    Respons PDIP Soal Wacana Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Besar-besaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menuturkan retreat kepala daerah diperlukan agar para kepala daerah itu bisa mendapatkan arahan dan tujuan dari pemerintah pusat secara langsung.

    Akan tetapi, dia enggan berkomentar banyak mengenai pendapatnya soal pelaksanaan retreat kepala daerah yang dilakukan di tengah-tengah efisiensi anggaran 2025.

    “Nilai sendiri saja apa itu efisiensi apa nggak. Presiden butuh [retreat] untuk supaya kepala daerah mendapatkan langsung first hand apa yang ada dalam pikiran presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Menurut legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini, sebenarnya banyak program pemerintah pusat yang berimplikasi langsung terhadap daerah. Program-program ini pun dianggapnya berpengaruh terhadap anggaran daerah.

    “Seperti pemotongan anggaran, lalu gotong royong untuk dana makan bergizi gratis, ya kan semua perlu, supaya nanti tentu implikasinya juga terhadap belanja daerah,” urainya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengklaim bahwa kegiatan pembekalan atau Retreat bagi Kepala Daerah merupakan bentuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

    Menurut Bima, program ini justru menghemat anggaran dibandingkan dengan metode pembekalan sebelumnya. Karena jadi tak perlu mengadakan secara berulang kali. 

    “Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

  • Wamendagri: Pembekalan kepala daerah agenda rutin

    Wamendagri: Pembekalan kepala daerah agenda rutin

    Pembekalan kepala daerah ini kegiatan rutin sejak dulu. Ada rangkaian program pembekalan bagi kepala daerah terpilih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pembekalan kepala daerah merupakan agenda rutin yang sudah dilakukan sejak lama.

    “Pembekalan kepala daerah ini kegiatan rutin sejak dulu. Ada rangkaian program pembekalan bagi kepala daerah terpilih,” kata Bima saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai institusi yang bertugas mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan suatu kementerian atau pemerintah daerah menyelenggarakannya selama dua minggu.

    Sementara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melakukan pembekalan selama satu hingga dua bulan.

    Bima menegaskan pembekalan kepala daerah dalam bentuk retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang sangat penting, lantaran tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan.

    “Juga penting untuk sinkronisasi kebijakan pusat daerah,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pelaksanaan retret kepala daerah dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama akan diikuti sebanyak 505 kepala daerah.

    Retret akan dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025. Retret dilaksanakan usai kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

    Sementara itu, retret gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah sebagai pesertanya. Pelaksanaan retret gelombang kedua juga menunggu pelantikan kepala daerah berdasarkan hasil putusan MK.

    Adapun Kabinet Merah Putih sempat mengikuti retret yang dihadiri Presiden Prabowo di Akmil, Magelang, Jateng, pada 24-27 Oktober 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025