Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Lemhannas

  • Lemhannas tekankan konsensus kebangsaan perkuat ketahanan nasional

    Lemhannas tekankan konsensus kebangsaan perkuat ketahanan nasional

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menekankan pentingnya pemahaman terhadap empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesehatan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika untuk memperkuat ketahanan nasional.

    “Tentu yang diutamakan adalah harus menanamkan nilai kebangsaan yang bersumber pada empat konsensus kebangsaan, sehingga bangsa ini memiliki ketahanan nasional yang tangguh,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily seusai agenda “Lemhannas Goes to Campus” yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

    Empat konsensus kebangsaan itu pun telah menjadi fokus utama dari Lemhannas dalam rangka membangun ketahanan nasional bagi anak-anak muda, termasuk di dalamnya adalah kalangan mahasiswa.

    “Kami tanamkan itu sebagai pedoman tentang berbangsa dan bernegara,” ucap dia.

    Selain itu, Ace menyadari bahwa kampus memiliki peran penting sebagai “kawah candradimuka” dalam membentuk karakter kebangsaan bagi setiap mahasiswa.

    Pihaknya ingin kampus terus menanamkan nilai patriotisme, nasionalisme, dan rasa cinta terhadap tanah air yang disertai pembangunan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam rangka mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.

    SDM unggul yang berasal dari kalangan pemuda, kata dia, akan menjadi motor penggerak pembangunan bangsa dan negara di masa depan.

    “Semangat menanamkan nilai kebangsaan tidak boleh pudar, kampus adalah agen perubahan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Ace menyatakan, pihaknya juga terus berupaya menanamkan pengetahuan tentang kondisi dan situasi dari geopolitik global yang berjalan secara dinamis dan tidak menentu.

    Dia meyakini, dengan pemahaman luas tentang geopolitik, maka akan menciptakan pemimpin masa depan yang berkompeten serta memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

    Lewat titik itu disebut oleh dia akan berdampak baik terhadap maksimalnya bonus demografi untuk membentuk Indonesia Emas di tahun 2045.

    “Anak muda ini sebagai penerus keberlanjutan bangsa sehingga semangat kebangsaan harus ditanamkan,” kata Ace.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI Pastikan Anak Buah KSAD Maruli Tak Bekingi Sengketa Lahan JK di Makassar

    TNI Pastikan Anak Buah KSAD Maruli Tak Bekingi Sengketa Lahan JK di Makassar

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI telah membantah adanya kehadiran anak buah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di sengketa lahan terkait Jusuf Kalla di Makassar.

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono mengatakan Mayjen Achmad Karna Widjaja selaku Stafsus KSAD memang berada di Makassar. 

    Namun, kehadiran Mayjen Achmad dalam rangka lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan yang dihadiri rekan-rekan seangkatannya di Lemhannas. Alhasil, keberadaan Achmad murni karena agenda yang bersifat pribadi.

    “Tetapi murni dalam rangka menghadiri rangkaian acara bersifat pribadi, seperti lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan bersama rekan-rekan seangkatan Lemhannas beliau, serta pertemuan internal membahas rencana persiapan reuni mantan anggota Denintel Makassar,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (19/11/2025).

    Lebih lanjut, Donnye mengemukakan persepsi publik terkait Mayjen Achmad berada di kawasan sengketa lahan Jusuf Kalla dengan entitas anak usaha Lippo itu karena acaranya berdekatan.

    “Seluruh kegiatan tersebut kebetulan berlangsung di kawasan yang lokasinya berdekatan dengan area yang kemudian menjadi perhatian publik,” imbuhnya.

    Berdasarkan pendalaman internal, Donny mengungkap bahwa Mayjen Achmad tidak pernah masuk maupun terlibat dalam eksekusi sita lahan.

    “Dengan demikian, tuduhan bahwa yang bersangkutan membekingi salah satu pihak dalam sengketa lahan tersebut tidaklah benar,” pungkas Donny.

  • Polisi Aktif Dinilai Tetap Boleh Isi Jabatan Sipil, Asalkan…

    Polisi Aktif Dinilai Tetap Boleh Isi Jabatan Sipil, Asalkan…

    Polisi Aktif Dinilai Tetap Boleh Isi Jabatan Sipil, Asalkan…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun memantik kembali perdebatan soal batasan keterlibatan polisi di instansi non-kepolisian.
    Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (
    Kompolnas
    ) Mohammad Choirul Anam atau Cak Anam menegaskan bahwa aturan tetap membuka ruang tertentu bagi anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan sipil, dengan syarat yang ketat.
    Undang-Undang Kepolisian memang membatasi penempatan
    polisi
    aktif pada jabatan sipil yang tidak memiliki relevansi dengan tugas pokok Polri.
    “Menurut undang-undang kepolisian, itu memang dilarang kalau tidak berkaitan,” ujar Cak Anam kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (15/11/2025).
    Namun, ia menegaskan bahwa penempatan berbasis kebutuhan tetap dimungkinkan selama jabatan tersebut berkaitan erat dengan tugas penegakan hukum atau memerlukan keahlian kepolisisian.
    “Kalau yang berkaitan memang boleh. Itu ada aturannya dalam undang-undang ASN yang diatur di PP. Jika berkaitan, memang dibolehkan,” kata Cak Anam.
    Ia mencontohkan lembaga-lembaga yang dalam praktiknya membutuhkan personel Polri karena karakteristik pekerjaannya.
    “Misalnya BNN, BNPT, KPK, atau lembaga lain yang memang erat kaitannya dengan kerja-kerja kepolisian. Khususnya penegakan hukum yang tidak bisa tergantikan,” ujarnya.
    Cak Anam merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai dasar hukum yang memperbolehkan anggota Polri mengisi jabatan tertentu di instansi sipil.
    Pasal 19 menyatakan:
    1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
    2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri yang dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai TNI dan Undang-Undang mengenai Polri.
    Sementara Pasal 20 mengatur sebaliknya:
    Pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI dan Polri sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
    Hal ini yang menurut Cak Anam membuka ruang bagi anggota Polri untuk mengisi jabatan sipil, selama sifat jabatannya relevan dan dibutuhkan.
    Pengamat kepolisian dan mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, menilai polemik “polisi vs jabatan sipil” muncul karena adanya salah kaprah mengenai kedudukan polisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
    “Yang saya heran adalah dikotomi polisi dan jabatan sipil. Seolah polisi itu bukan sipil dan ‘memaksakan diri’ duduk di jabatan sipil,” kata Poengky kepada
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Ia menegaskan, sejak Reformasi 1998, Polri telah menjadi institusi sipil sepenuhnya.
    Hal ini ditegaskan melalui TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
    “Polisi itu sipil, bukan militer, bukan kombatan seperti tentara. Polisi juga tunduk pada peradilan umum. Jadi semakin jelas sipilnya,” tegas Poengky.
    Putusan MK menjadi sorotan karena saat ini banyak perwira tinggi Polri aktif yang menduduki jabatan strategis di kementerian dan lembaga negara, termasuk yang tidak berkaitan langsung dengan penegakan hukum.
    Mereka juga menjadi pihak yang namanya tercantum dalam permohonan uji materi yang dikabulkan MK.

    Berikut nama-nama polisi aktif yang menduduki jabatan sipil dan tertuang dalam berkas permohonan ke MK:
    1. Komjen Pol Setyo Budiyanto – Ketua KPK
    2. Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho – Sekjen Kementerian KKP
    3. Komjen Pol Panca Putra Simanjuntak – Lemhannas
    4. Komjen Pol Nico Afinta – Sekjen Kementerian Hukum
    5. Komjen Pol Suyudi Ario Seto – Kepala BNN
    6. Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo – Wakil Kepala BSSN
    7. Komjen Pol Eddy Hartono – Kepala BNPT
    8. Irjen Pol Mohammad Iqbal – Inspektur Jenderal DPD RI
    Polisi aktif lain yang menduduki jabatan sipil:
    1. Brigjen Sony Sanjaya – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    2. Brigjen Yuldi Yusman – Plt Dirjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
    3. Kombes Jamaludin – Kementerian Haji dan Umrah
    4. Brigjen Rahmadi – Staf Ahli Kementerian Kehutanan
    5. Brigjen Edi Mardianto – Staf Ahli Mendagri
    6. Irjen Prabowo Argo Yuwono – Irjen Kementerian UMKM
    7. Komjen I Ketut Suardana – Irjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran
    Sejumlah jabatan tersebut dinilai tidak seluruhnya memiliki keterkaitan langsung dengan penegakan hukum, sehingga keberadaannya dipertanyakan setelah putusan MK keluar.
    Pada Kamis pekan lalu, MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi perkara 114/PUU-XXIII/2025 terkait Pasal 28 ayat (3) UU Polri.
    Putusan tersebut menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari institusi.
    “Amar putusan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo, Kamis.
    Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa frasa “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” adalah syarat mutlak untuk menduduki jabatan sipil.
    Sementara penambahan frasa dalam penjelasan pasal “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” justru mengaburkan norma tersebut.
    Frasa itu memperluas makna aturan dan menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil maupun bagi ASN yang bersaing mengisi jabatan serupa.
    Menurutnya, hal tersebut berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.
    “Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon bahwa frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah ternyata menimbulkan kerancuan dan memperluas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum,” kata Ridwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo-Raja Abdullah II saksikan demonstasi drone tentara RI-Yordania

    Prabowo-Raja Abdullah II saksikan demonstasi drone tentara RI-Yordania

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bersama Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein menyaksikan kolaborasi demonstrasi drone TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania bertema “Kontraterorisme” di Lapangan Tembak Djamsuri Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

    Momen tersebut berlangsung sebelum Presiden Prabowo mengantar kepulangan Raja Abdullah II ke Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari yang sama.

    Berdasarkan keterangan resmi, Raja Abdullah II datang menggunakan pakaian militernya dan Prabowo dengan pakaian safari warna kremnya, dengan menggunakan helikopter.

    Saat turun, Raja Abdullah II dan Prabowo disambut langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jeneral TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Kedatangan kedua pemimpin kedua negara tersebut disambut antusias oleh pelajar SD, SMP, hingga SMA sambil mengibarkan bendera Indonesia dan Yordania.

    Menaiki buggy car, Raja Abdullah II dan Prabowo diantar menuju tempat acara. Keduanya kemudian duduk bersamaan untuk menyaksikan berbagai atraksi.

    Acara diawali dengan atraksi Pencak Silat Merpati Putih. Kemudian, dilanjutkan dengan atraksi bela diri TNI sebagai uji kemampuan prajurit di berbagai medan tempur. Selanjutnya, atraksi diakhiri dengan demonstrasi drone.

    Usai demonstrasi, Raja Abdullah II dan Prabowo turut memberikan apresiasi dan menyalami prajurit TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania. Kemudian, keduanya meninggalkan lokasi acara untuk menuju ke Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

    Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Angga Raka Prabowo dan para delegasi Yordania.

    Diketahui, Indonesia dan Yordania telah melaksanakan kegiatan kolaboratif, di antaranya pengiriman tim TNI ke King Abdullah Special Operations Training Center untuk latihan tempur di wilayah sub-urban dan latihan tactical air traffic control di Yordania.

    Sebaliknya, Yordania telah mengirim perwira menengahnya untuk mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI. Lalu, Indonesia juga telah mengirim prajurit ke Yordania untuk memperdalam kerja sama militer, khususnya dalam bidang teknologi drone.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Akrab Prabowo dan Raja Yordania: Naik Helikopter hingga Tonton Aktraksi Drone

    Momen Akrab Prabowo dan Raja Yordania: Naik Helikopter hingga Tonton Aktraksi Drone

    Momen Akrab Prabowo dan Raja Yordania: Naik Helikopter hingga Tonton Aktraksi Drone
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan kedekatannya dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al Hussein, pada Sabtu (15/11/2025).
    Keduanya sempat menaiki helikopter bersama. Momen tersebut diabadikan dalam foto yang diunggah Prabowo dalam akun Instagram pribadinya
    @
    prabowo.
    Dalam unggahan itu, keduanya terlihat duduk berdampingan di dalam helikopter bertuliskan “Republik Indonesia”.
    Kepala Negara terlihat mengenakan baju safari dengan kacamata hitam. Sedangkan Raja Abdullah II mengenakan seragam militer Yordania.
    Tak cuma itu, keduanya juga menyaksikan kolaborasi demonstrasi
    drone
    antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Bersenjata (AB) Yordania pada hari yang sama.
    Demonstrasi bertema “Kontraterorisme” tersebut digelar di Lapangan Tembak Brigif 1 Parako Korps Pasgat, Jakarta, sebelum keduanya bertolak ke Lanud Halim Perdanakusuma untuk mengantar Raja Abdullah II meninggalkan Indonesia.
    Acara diawali dengan Atraksi Pencak Silat Merpati Putih, dilanjutkan atraksi bela diri TNI sebagai uji kemampuan prajurit di berbagai medan tempur, dan ditutup dengan demonstrasi
    drone
    .
    Usai pertunjukan, Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada para prajurit dan menyalami personel TNI serta AB Yordania. Setelah itu, keduanya meninggalkan lokasi menuju Bandara Halim Perdanakusuma.
    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Angga Raka Prabowo, serta delegasi Yordania.
    Diketahui, Indonesia dan Yordania telah melaksanakan berbagai kegiatan kolaboratif.
    Di antaranya pengiriman tim TNI ke King Abdullah Special Operations Training Center untuk latihan tempur di wilayah sub-urban dalam pelatihan
    tactical air traffic control
    di Yordania.
    Sebaliknya, Yordania telah mengirim perwira menengahnya untuk mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI.
    Lalu, Indonesia juga telah mengirim prajurit ke Yordania untuk memperdalam kerja sama militer, khususnya dalam bidang teknologi
    drone
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapan KSAD Maruli Simanjuntak soal Mayjen TNI Adipati di Kasus Tanah JK

    Tanggapan KSAD Maruli Simanjuntak soal Mayjen TNI Adipati di Kasus Tanah JK

    GELORA.CO – KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak merespons soal Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaya yang hadir saat penggusuran di lahan 16,4 hektare di Depan Trans Mal, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar.

    PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk pada 3 November lalu mengeklaim telah mengeksekusi pengosongan dan penyerahan lahan seluas 16,4 hektare yang bersengketa dengan PT Hadji Kalla. Eksekusi itu berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 21 EKS/2012/PN.Mks. jo No.228/Pdt.G/2000/PN.Mks.

    Maruli mengatakan, hadirnya Adipati saat penggusuran merupakan inisiatif pribadi dan tidak ada kaitannya dengan TNI AD.

    “Yang bersangkutan pergi sendiri,” kata Maruli saat dikonfirmasi, Jumat (14/11).

    Eks Danpaspampres era Presiden ke-7 Jokowi ini menegaskan, dirinya sudah langsung menegur Adipati. Ia memastikan TNI AD tidak ada kaitannya dengan polemik kasus tanah Jusuf Kalla di Makassar.

    “Oknum sudah ditegur,” ucap Maruli.

    Penjelasan Mayjen Adipati

    Sebelumnya Adipati menjelaskan keberadaannya, di lokasi saat penggusuran terjadi. Adipati menegaskan kehadirannya tidak ada kaitannya dengan polemik itu.

    “Saya datang untuk reuni mantan anggota Danintel Makassar. Baju yang saya gunakan sama kan karena memang hari yang sama dan tempatnya berdekatan,” kata Adipati dalam keterangannya, Rabu (12/11).

    Adipati mengatakan, kedatangannya ke Makassar untuk hadir dalam rangka lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan. Adipati merupakan rekan satu angkatan di Lemhannas PPRA 61.

    “Rapat koordinasi dalam rangka Reuni Danintel Makassar itu tanggal 14-15 November kebetulan tempat acaranya di sekitar situ. Saya tidak berada di TKP, tapi di luar TKP. Kompleks Perumahan Waterfront,” jelas dia.

    “Kehadiran saya di Makassar juga diketahui Pangdam dan Kasdam. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan sengketa tersebut,” ucap dia.

    Sebelumnya, Kuasa hukum PT Hadji Kalla –perusahaan milik keluarga Kalla–, Hasman Usman merasa ada yang janggal karena ada jenderal bintang 2 yang hadir di lokasi penggusuran.

    “Tidak mengherankan jika Indra Yuwana dari Lippo memimpin langsung eksekusi di lapangan pada hari senin tanggal 3 November 2025, didampingi Mayjen TNI. Achmad Adipati Karna Widjaya, yang mengaku Stafsus KSAD,” ucap dia.

    Dalam keterangan PT GMTD, eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar, dipimpin langsung oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, dengan pengamanan dari Polrestabes Makassar dan Kodim 1408/Makassar.

    Proses eksekusi ini dilawan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), selaku founder dan advisor KALLA. Menurut JK, apa yang dilakukan oleh PT GMTD –yang disebutnya dikendalikan oleh Lippo Group– adalah rekayasa semata.

    Tanggapan James Riady dari Lippo

    CEO Lippo Group James Riady membantah pihajnya terlibat dalam sengketa tanah itu.

    “Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar,” kata James.

    James menyebut Lippo hanya menjadi salah satu pemegang saham PT GMTD saja.

    “Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham,” ucap James.

  • Kenneth DPRD DKI Dorong Prakarsa Warga Jakbar Kawal Janji Kampanye Gubernur Pramono

    Kenneth DPRD DKI Dorong Prakarsa Warga Jakbar Kawal Janji Kampanye Gubernur Pramono

    Jakarta –

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat yang baru dilantik, di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat, pada Kamis 6 November 2025.

    Politisi yang akrab disapa Bang Kent itu berharap, dengan hadirnya Prakarsa Warga Jakarta Barat diharapkan mampu menjadi mitra strategis Pemerintah DKI Jakarta dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono, serta menindaklanjuti janji-janji kampanye yang belum sepenuhnya terealisasi.

    “Sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya dan dilantikanya pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat. Dan diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke depannya,” ujar Kent dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, kehadiran wadah partisipatif seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sudah semakin matang dalam berdemokrasi dan memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan daerah. Dan dapat menjadi ruang sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendorong realisasi program-program strategis yang telah direncanakan oleh Gubernur Pramono.

    “Kehadiran masyarakat dalam proses pengawasan publik bukanlah bentuk oposisi, melainkan perwujudan kontrol sosial yang konstruktif untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tambah anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Sebagai lembaga legislatif, kata Kent, DPRD DKI Jakarta juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas warga seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memperluas saluran aspirasi publik.

    Ia juga menekankan pentingnya dialog, advokasi kebijakan, dan pemantauan bersama terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah agar setiap rupiah anggaran daerah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Saya selaku Anggota DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk selalu membuka ruang partisipasi publik, mendengarkan suara masyarakat dari berbagai lapisan, dan bekerja bersama dengan seluruh elemen warga untuk mewujudkan Jakarta yang lebih adil, maju, dan berkelanjutan, sesuai semangat Jakarta untuk Semua yang menjadi fondasi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini,” jelasnya.

    “Suara Masyarakat akan lebih kuat jika disampaikan secara inklusif dan kolaboratif,” kata Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Di era digital data menjadi kekuatan utama, kata dia, pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat diimbau untuk bisa membangun sistem pendataan masalah dan potensi masyarakat agar setiap rekomendasi kepada pemerintah memiliki dasar yang akurat.

    “Jangan ragu untuk menyampaikan kritik, usulan, atau ide. Dari dinamika dialog itulah lahir kebijakan yang responsif dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu menambahkan, fokus utama harus diberikan pada isu lingkungan seperti banjir, pengelolaan sampah, dan tata ruang permukiman, serta peningkatan kesejahteraan warga melalui ekonomi kreatif, pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial.

    “Organisasi ini bukan hanya wadah aspirasi, tetapi di harapkan juga bisa menjadi laboratorium sosial yang menumbuhkan kepekaan, solidaritas, dan kepedulian,” tuturnya.

    Ia juga menegaskan, komitmen DPRD DKI Jakarta untuk terus memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Keberhasilan pembangunan tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi aktif warga. Prakarsa Warga adalah mitra utama dalam misi tersebut,” tegasnya.

    Kent pun mengajak seluruh pihak menjadikan Jakarta Barat sebagai ruang hidup yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan.

    “Selamat bertugas kepada para pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini bisa menjadi ladang pengabdian dan semangat baru untuk membangun Jakarta Barat yang lebih baik, maju, dan berdaya,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, pelantikan pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat, pada Kamis 6 November 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto; dan Jajaran Forkopimda, serta SKPD terkait. Lalu Tenaga Ahli Gubernur dan Dewan Presidium Pusat Prakarsa Warga, Lukman Hakim Piliang; Tenaga Ahli Gubernur dan Dewan Penasehat Prakarsa Warga Wilayah Jakarta Barat, Guruh Tirta Lunggana; Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth; dan Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Matsani.

    (mpr/ega)

  • ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.

    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.

    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.

    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.

    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.

    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.

    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.

    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.

    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
     
    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
     
    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.
     
    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

     
    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.
     
    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.
     
    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.
     
    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.
     
    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.
     
    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.
     
    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.
     
    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas pemerintahan, salah satunya melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Gelombang II Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

    “Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang semidesentralisasi, di mana ada sebagian kewenangan yang dimiliki diserahkan kepada daerah,” kata Tito pada Pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.

    Mendagri mengatakan kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing. Apalagi Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas administrasi yang tinggi.

    Tito membandingkan Indonesia dengan negara berpenduduk besar, seperti China, India, dan Amerika Serikat yang berbasis daratan, sehingga tantangannya relatif lebih rendah. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pengelolaan pemerintahan menjadi jauh lebih menantang.

    “Negara kepulauan, masyarakat yang tersebar di seluruh pulau, di gunung, di lembah, dan lain-lain. Jadi memang tidak gampang. Nah, ini semua diserahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut, lanjut Mendagri, berdampak langsung pada masyarakat sehingga kemampuan kepala daerah harus terus diperkuat. Terlebih lagi, kepala daerah yang terpilih pada pilkada memiliki latar belakang beragam, tidak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga pengusaha, artis, hingga seniman.

    “Sehingga memerlukan kemampuan-kemampuan khusus untuk sebagai pemimpin di daerah, yang membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Dan masyarakat kita salah satu negara yang paling kompleks,” jelasnya.

    Mendagri juga menyebut empat tipologi masyarakat, yakni masyarakat berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolasi). Indonesia memiliki seluruh tipologi tersebut sehingga para pemimpin daerah perlu memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang mumpuni untuk menghadapinya.

    “Nanti salah satu paket kemampuan untuk memperkuat wawasan nusantara dan manajerial itu dilaksanakan di kelas, terutama di Lemhannas, dan kemudian nanti ada teknis pemerintahan di BPSDM Kemendagri,” tambahnya.

    Para peserta nantinya juga akan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Peserta akan diajak memperdalam cara berpikir kritis mengenai faktor-faktor yang membuat pelayanan publik di negara tersebut berjalan baik, serta melihat praktik yang relevan diterapkan di daerah.

    Pengalaman ini diharapkan memberi inspirasi bagi para kepala daerah agar sepulangnya nanti dapat mendorong lahirnya inovasi dan kreasi di wilayah masing-masing.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sesuai Sila ke-5 Pancasila, Bahlil Sebut Hilirisasi Harus Berkeadilan

    Sesuai Sila ke-5 Pancasila, Bahlil Sebut Hilirisasi Harus Berkeadilan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian yang signifikan dalam subsektor pertambangan dan hilirisasi.

    Pemerintah, kata dia, berkomitmen mendorong kolaborasi yang solid antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen.

    Menurutnya, capaian ini membuktikan bahwa hilirisasi bisa menjadi penggerak transformasi ekonomi di tingkat daerah.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkap Bahlil.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dalam pelaksanaan hilirisasi. Pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pasca tambang, termasuk rencana pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]