Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Lemhannas

  • Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Gubernur Lemhannas minta APH tindak tegas ormas hambat investasi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily meminta para aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan premanisme sehingga menghambat proses investasi di Tanah Air.

    Sebab, kata dia, saat ini Indonesia membutuhkan iklim yang kondusif sebagai upaya membangun investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong dunia usaha agar dapat berjalan dengan baik.

    “Karena itu upaya yang bisa menghalangi produktivitas ekonomi kita, termasuk dari kalangan ormas yang melakukan intimidasi terhadap upaya untuk membuka usaha, kami minta untuk ditindak tegas,” tutur Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Dirinya tak menampik bahwa belakangan ini terdapat beberapa ormas yang melakukan tindakan premanisme.

    Adapun aksi negatif yang dilakukan oleh oknum ormas baru-baru ini, salah satunya diinformasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang mengungkap bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme.

    Kabar tersebut didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China, beberapa waktu lalu.

    Dalam pertemuan dengan pemerintah RRC, ada pembahasan permasalahan terkait dengan premanisme itu.

    Menurut Eddy, Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ormas dan premanisme agar jangan sampai investor datang ke Indonesia merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan.

    “Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Minggu (20/4).

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan gangguan ormas saat proses pembangunan fasilitas manufaktur perusahaan otomotif asal China, BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi.

    “BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ujar Wamenperin ditemui di Jakarta, Senin (28/4).

    Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.

    “Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi,” katanya pula.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI merupakan langkah yang baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan.

    Hal tersebut, kata dia, terutama setelah adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Prabowo.

    “Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau,” kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, ia mengapresiasi cara Presiden dalam berinteraksi dengan para purnawirawan setelah adanya berbagai aspirasi yang disampaikan.

    Adapun Presiden dikabarkan akan bertemu dengan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dan keluarga besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini Jakarta, Selasa, pada pukul 16.00 WIB.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pergantian Wapres kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji lebih lanjut.

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

    “Keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, Ace menegaskan bahwa seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi Negara, bahwa keputusan terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan keputusan hasil pilihan rakyat tersebut.

    Selain itu, sambung dia, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sehingga Lemhannas tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan,
    mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri hingga pergantian Wapres Gibran Rakabuming kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rekam Jejak 3 Jenderal Bintang 4 yang Berpotensi Jadi Wakil Panglima TNI, Ada Menantu Luhut

    Rekam Jejak 3 Jenderal Bintang 4 yang Berpotensi Jadi Wakil Panglima TNI, Ada Menantu Luhut

    GELORA.CO – Berikut rekam jejak tiga Jenderal Bintang 4 yang berpotensi jadi Wakil Panglima TNI, salah satunya ada menantu Luhut.

    Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa posisi Wakil Panglima TNI yang selama ini kosong akan segera diisi.

    Agus mengungkapkan bahwa ia mengantongi sejumlah nama calon yang dinilai layak menduduki jabatan strategis tersebut.

    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah eligible, banyak yang eligible. Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025), melansir dari Kompas.com.

    Agus juga menekankan bahwa secara teknis, jabatan wakil panglima hanya bisa diisi oleh perwira tinggi bintang empat.

    “Bintang empat, wakil panglima itu bintang empat,” kata dia.

    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.

    Wakil panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.

    Saat ini, selain Agus, ada tiga perwira bintang empat yang aktif di TNI dan berpotensi menjadi wakil panglima TNI, siapa saja mereka?

    1. Jenderal Maruli Simanjuntak

    Maruli lahir pada 27 Februari 1970.

    Berdasarkan catatan Kompas.com, Minggu (23/1/2022), Maruli adalah lulusan Akademi Militer 1992.

    Ia mempunyai pengalaman di bidang Infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra.

    Setelah menempuh pendidikan di Akmil, Maruli diamanahi beberapa jabatan strategis. Sebut saja Komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002.

    Di sisi lain, Maruli juga ditunjuk sebagai Perwira bantuan Madya Operasi Kopassus tiga tahun setelahnya.

    Maruli menduduki jabatan sebagai Perwira bantuan Madya Operasi Kopassus pada 2005-2008 sebelum ditunjuk sebagai Komandan Batalyon (Danyon) 21 Grup 2/Sandhi Yudha.

    Pada 2009-2010, Maruli menduduki jabatan sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus).

    Perjalanan kariernya berlanjut sebagai Wakil Komandan Grup 1/Para Komando pada 2010-2013 dan Komandan Grup 2/Sandhi Yudha pada 2013-2014.

    Di sisi lain, Maruli juga pernah ditugaskan sebagai Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus pada 2014.

    Maruli kemudian menduduki jabatan sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Grup yang ia pimpin bertanggung jawab untuk mengamankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah dari Paspampres, Maruli ditugaskan sebagai Komandan Korem 074/Warastratama (Solo).

    Namun, ia kembali bergabung dengan Paspampres dan mengemban tugas sebagai Wakil Komandan Paspampres pada April 2017.

    Tak lama setelahnya, Maruli ditunjuk sebagai Komandan Paspampres sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen.

    Berikut Riwayat Jabatan:

    – Komandan Denpur Cakra (2002)

    – Pabandya Ops Mako Kopassus (2005-2008)

    – Danyon 21 Grup 2 Kopassus (2008-2009)

    – Dan Sekolah Komando Pusdik Passus (2009-2010)

    – Wadan Grup 1 Kopassus (2010-2013)

    – Dan Grup 2 Kopassus (2013-2014)

    – Asops Danjen Kopassus (2014)

    – Dan Grup A Paspampres (2014-2016)

    – Danrem 074/Warastratama (2016-2017)

    – Wadanpaspampres (2017-2018)

    – Kasdam IV/Diponegoro (2018-2018)

    – Komandan Paspampres (2018-2020)

    – Pangdam IX/Udayana (2020).

    – Pangkostrad (2022).

    – KSAD (2023-sekarang).

    2. Laksamana Muhammad Ali

    Melansir dari Wikipedia, Laksamana Muhammad Ali lahir 9 April 1967.

    Ia adalah seorang perwira tinggi TNI-AL yang Saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

    Ali merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-35 tahun 1989.

    Jabatan sebelumnya jenderal bintang dua ini adalah Pangkogabwilhan I.

    Ia juga aktif mengikuti simposium serta seminar nasional dan internasional di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Korea Selatan, Bangladesh, dan lain-lain.

    Riwayat pendidikan:

    AAL angkatan ke-35 (1989)

    Dikpasiswa angkatan ke-2 (1990)

    Dikcawakkasel XXVII (1990—1991)

    Kursus Ausbildung Waffengerat U Boote 206 (kapal selam U-206 di Jerman (1997)

    Pendidikan Internasional PWO di Inggris (1998)

    Int. Submarine Warfaredi Inggris (1999)

    Diklapa II Koum angkatan ke-14 (2000)

    Sustekdikpa TNI AL (2001)

    Seskoal angkatan ke-40 (2003)

    Sus Danlanal TNI AL (2004)

    Lemhannas PPSA angkatan XXI (2017)

    S1 Ekonomi

    S2 Manajemen

    Karier militer:

    Perwira Depops KRI Sigalu-857 (1990)

    Ass Padiv Ekasen KRI Naggala-401 (1992)

    Perwira Terpedo KRI Pasopati (1993)

    Padivkom KRI Nanggala-402 (1995)

    Kadep Leksen KRI Nanggala-402 (1996)

    Kasi Taktik Sops Satsel Koarmatim (1996)

    Kadalsen Divlat Dep Sewaco Puslatlekdalsen Kodikal (2000—2003)

    Palaksa KRI Nanggala-402 (2003—2004)

    Komandan KRI Nanggala-402 (2004—2006)

    Pasops Satsel Koarmatim (2006)

    Pabandya Renstra Ban I Renstra Srena Kasal (2006—2009)

    Asops Lantamal VI Makassar (2009—2010)

    Dansatsel Koarmatim (2010—2011)

    Danlanal Dumai (2011—2012)

    Ajudan Wapres RI (2012—2014)

    Kasguskamlabar (2014—2015)

    Pati Sahli Kasal Bidang Ekojemen (2015)

    Staf Khusus Kasal [a] (2015)

    Danguskamlabar (2015—2017)

    Waasrena Kasal (2017—2018)

    Gubernur AAL[2] (2018—2019)

    Koorsahli Kasal (2019)

    Pangkoarmada I[3] (2019—2020)

    Asrena Kasal (2020—2021)

    Pangkogabwilhan I (2021)

    KASAL (2022).

    3. Marsekal Tonny Harjono

    Tonny yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) adalah perwira bintang empat kelahiran 4 Oktober 1971 dan merupakan abiturien Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993.

    Tonny terbilang mempunyai pengalaman yang komplet karena pernah mengawaki sejumlah pesawat tempur seperti Hawk MK-53, F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Tonny pun sempat mengikuti sejumlah kegiatan pendidikan penerbang dan konversi pesawat tempur sejak lulus dari AAU.

    Tak heran, ia mengoleksi sejumlah brevet bergengsi, yaitu Brevet Wira Waskita Pomau, Air Force Pilot Sniper dari USSR Air Force, Flight Surgeon dari USAAF Air Force, Brevet Mobil Udara TNI Angkatan Udara, dan Brevet Hirbak TNI Angkatan Udara.

    Sebelum menjabat sebagai KSAU, ada sejumlah jabatan strategis yang disandang oleh Tonny, baik di lingkungan TNI Angkatan Udara maupun di luar organisasi matra udara.

    Di internal TNI Angkatan Udara, jabatan strategis yang pernah diembannya yakni Komandan Skadud 11 Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin pada 2009-2012. 

    Kemudian, Komandan Lanud Timika pada 2012-2013, Komandan Wing 6 Lanud Sultan Hasanuddin pada 2013-2014, dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma pada 2018-2020.

    Selanjutnya, Staf Khusus KSAU pada 2020, Komandan Kodiklatau pada 2022, Panglima Koopsudnas pada 2022-2023, Panglima Kogabwilhan II pada 2023, dan kini sebagai KSAU. Di luar organisasi TNI Angkatan Udara, Tonny menjadi ajudan Jokowi pada 2014-2016 dan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2022.

  • Respons Tarif Resiprokal Trump, Gubernur Lemhannas Dorong Kemandirian Sektor Vital – Halaman all

    Respons Tarif Resiprokal Trump, Gubernur Lemhannas Dorong Kemandirian Sektor Vital – Halaman all

    Respons Tarif Resiprokal Trump, Gubernur Lemhannas Dorong Kemandirian Sektor Vital

    Reynas Abdila/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily menilai kebijakan tarif resiprokal yang didorong Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menjadi momentum strategis untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Menurutnya, di tengah perubahan lanskap geopolitik dan geoekonomi global, bangsa Indonesia harus mempercepat langkah membangun kemandirian di sektor-sektor vital.

    “Ini momentum bagi kita. Kebijakan dunia yang tidak lagi mengutamakan perdagangan bebas harus disikapi dengan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujar Ace di acara ‘Jatim Retreat 2025’, Sabtu (26/4/2025).

    Ia menegaskan, ketahanan ekonomi menjadi pilar utama ketahanan nasional. 

    Dengan memperkuat sektor energi, pangan, industri, dan teknologi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar global yang rentan.

    Ace menggarisbawahi pentingnya percepatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri dalam negeri, pengembangan ekonomi kreatif, serta transformasi digital untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    “Kita harus mengelola sendiri kekayaan alam kita, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memastikan ketersediaan lapangan kerja berkualitas untuk generasi mendatang,” tegasnya.

    Selain itu memperkuat investasi dalam kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

    Ace menegaskan, menghadapi tantangan global menuntut model kepemimpinan yang lebih adaptif, kolaboratif, serta berbasis nilai-nilai kebangsaan.

    Ia mendorong perangkat daerah untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memperkuat pelayanan publik.

    “Pemimpin di era ini harus mampu membaca perubahan, mengelola risiko, dan menggerakkan semua potensi daerah untuk menjaga stabilitas dan ketahanan,” katanya.

    Seperti diketahui, pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal atau tarif Trump yang mengejutkan dunia. 

    Trump menyebut tarif impor terbaru sebagai bagian dari Liberation Day (Hari Pembebasan) untuk meningkatkan ekonomi negaranya dan melepaskan ketergantungan pada negara lain.

    Tarif resiprokal yang ditetapkan Trump mengacu pada kebijakan perdagangan, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif impor atau bea masuk serupa terhadap negara-negara yang membebankan tarif pada ekspor AS. 

    Dalam praktiknya, seluruh barang impor dari mitra dagang dikenai tarif universal sebesar 10 persen.

  • Lemhannas tegaskan penguatan kolaborasi lahirkan ketahanan daerah

    Lemhannas tegaskan penguatan kolaborasi lahirkan ketahanan daerah

    Jadilah pemimpin yang mampu menerjemahkan semua perintah gubernurnya. Ini tentu akan mempercepat upaya perwujudan ketahanan daerah

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menegaskan penguatan pada langkah kolaborasi melahirkan ketahanan daerah yang mampu menghadapi segala tantangan pada era disrupsi.

    Ace di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu, menyampaikan setiap pejabat publik perlu merapatkan barisan dalam menjalankan segala kebijakan yang dari gubernur, termasuk di Jawa Timur.

    “Jadilah pemimpin yang mampu menerjemahkan semua perintah gubernurnya. Ini tentu akan mempercepat upaya perwujudan ketahanan daerah,” kata Ace.

    Ace menyebut bahwa jika ketahanan daerah terbentuk dan semakin menguat, maka akan berdampak pada sistem ketahanan di tingkat nasional.

    “Teruslah berkarya menjaga ketahanan nasional di Jawa Timur demi terwujudnya Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Soal kinerja kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ace menyebut Khofifah mampu memberikan respon cepat terhadap setiap kebijakan dari pusat, yang diterjemahkan melalui berbagai langkah strategis.

    Salah satu contohnya, yakni pelaksanaan Jatim Retret 2025 yang diselenggarakan oleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dalam rangka memperkuat koordinasi, kebersamaan, kolaborasi bagi masing-masing pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dia berharap setelah agenda ini, para kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro bisa menyelaraskan antara kinerja dan langkah yang telah diinisiasi oleh gubernur.

    “Ini menunjukkan betapa pentingnya membangun visi dan kolaborasi untuk memastikan bahwa pembangunan di Jawa Timur searah dengan pemerintah pusat,” kata dia.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan peran penting seluruh perangkat daerah guna memperkuat ketahanan daerah dalam konstelasi ketahanan nasional.

    “Ketahanan nasional merupakan cerminan dari ketahanan daerah. Artinya, ketahanan nasional akan tercipta ketika seluruh daerahnya memiliki ketahanan yang baik. Di sini peran penting seluruh perangkat daerah,” kata Khofifah.

    Berdasarkan data dari Lemhannas, kata dia, Jawa Timur memiliki berbagai potensi salah satunya jumlah penduduk terbanyak kedua nasional sebanyak 41,81 juta orang dan 71,65 persennya merupakan penduduk usia produktif, yaitu 15 – 64 tahun.

    Kondisi ini menjadikan Provinsi Jawa Timur masih pada posisi bonus demografi.

    Selain itu, wilayah setempat juga menyumbang 25,23 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka itu merupakan PDRB terbesar kedua di Pulau Jawa.

    Khofifah pun meminta kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemprov Jawa Timur bisa bekerja ekstra guna memaksimalkan potensi yang ada.

    “Ketika potensi-potensi itu bisa dimaksimalkan ketahanan daerah akan tercapai. Ketika ketahanan daerah Jawa Timur goyah, maka dampaknya pun akan terasa se-Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lemhannas: Kebijakan tarif Trump momentum perkuat ketahanan ekonomi

    Lemhannas: Kebijakan tarif Trump momentum perkuat ketahanan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, harus dijadikan momentum strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya ketahanan ekonomi Indonesia.

    “Ini momentum bagi kita. Kebijakan dunia yang tidak lagi mengutamakan perdagangan bebas, harus disikapi dengan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” katanya dalam acara Jatim Retreat 2025 pada Sabtu (26/4), sebagaimana yang dilansir dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Menurut Ace, di tengah perubahan lanskap geopolitik dan geoekonomi global, bangsa Indonesia harus mempercepat langkah membangun kemandirian di sektor-sektor vital.

    Ketahanan ekonomi pun menjadi pilar utama ketahanan nasional. Dengan memperkuat sektor energi, pangan, industri, dan teknologi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar global yang rentan.

    Oleh karena itu, Ace mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri dalam negeri, pengembangan ekonomi kreatif, serta transformasi digital untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    “Ketahanan ekonomi harus dibangun dari dalam. Kita harus mengelola sendiri kekayaan alam kita, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memastikan ketersediaan lapangan kerja berkualitas untuk generasi mendatang,” katanya.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya memperkuat investasi dalam kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

    Adapun dalam konteks daerah, Ace menyebut bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan nasional. Berdasarkan Indeks Ketahanan Nasional (IKN) 2024, Jawa Timur menunjukkan kinerja cukup tangguh di bidang demografi, ekonomi, dan politik.

    “Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak kemandirian nasional, terutama dengan kekuatan sumber daya manusia, sektor agrikultur, industri, dan kreatif yang kuat,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia mengingatkan agar Jawa Timur tetap mewaspadai tantangan era disrupsi global, perubahan pola perdagangan dunia, ketidakpastian bisnis, hingga krisis sosial budaya akibat transformasi digital.

    Dia juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur memerlukan penguatan iklim investasi dan produktivitas ekonomi.

    “Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus terus memperkuat iklim ekonomi yang sehat agar produktivitas tetap berkembang,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Utus Jokowi ke Pemakaman Paus Fransiskus, Andi Widjajanto: Baru Ini Mantan Presiden Diutus – Halaman all

    Prabowo Utus Jokowi ke Pemakaman Paus Fransiskus, Andi Widjajanto: Baru Ini Mantan Presiden Diutus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengutus Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang diselenggarakan di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia.

    Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengaku tak mengerti alasan Presiden Prabowo Subianto mengutus Jokowi tersebut.

    Dirinya menduga baru pertama kali seorang Presiden mengutus mantan Presiden dalam tugas kenegaraan.

    “Saya tidak tahu pertimbangannya apa ya. Mungkin baru sekali ini Pak Presiden mengutus mantan Presiden dalam tugas kenegaraan,” kata Andi Widjajanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Andi mempertanyakan alasan Prabowo mengutus Jokowi ke Vatikan.

    Padahal, menurut Andi Widjajanto, ada sosok Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memiliki hubungan dekat dengan Paus Fransiskus.

    “Jadi, tidak mengirim misalnya menteri yang relevan, tidak mengirim misalnya menteri agama. Jika ketika Paus berkunjung ke sini, ada interaksi-interaksi personal yang sangat berbeda,” katanya.

    Dirinya mengaku tidak memahami apakah ada motif politik dalam penugasan terhadap Jokowi ini.

    “Saya tidak memahami pertimbangannya, juga tidak terlalu memahami apakah ini ada kalkulasi politik di belakangnya,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo mengutus sejumlah tokoh untuk hadir ke pemakaman Paus Fransiskus yang akan diselenggarakan di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia, pada Sabtu (26/4/2025).

    Presiden mengutus delegasi karena berhalangan hadir langsung pada acara pemakaman Paus.

    “Oleh karena itu, atas nama pemerintah Indonesia bapak presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan,” kata Prasetyo di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Rabu, (23/4/20256).

    Dua dari delegasi yang Diutus untuk hadir tersebut diantaranya Presiden Ketujuh Joko Widodo dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Kemudian ada nama Ignasius Jonan yang menjadi Ketua Panitia penyambutan Paus saat berkunjung ke Indonesia September tahun lalu.

  • Rekam Jejak 5 Jenderal Purn TNI yang Menandatangani Surat Usulan Gibran Diganti, Ada Eks Panglima – Halaman all

    Rekam Jejak 5 Jenderal Purn TNI yang Menandatangani Surat Usulan Gibran Diganti, Ada Eks Panglima – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 5 jenderal purnawirawan TNI membubuhi tanda tangan pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satu usulannya adalah mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Kelima jenderal purnawirawan TNI tersebut adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Total, pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Namun, dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

    Dalam dokumen itu, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak “mengetahui”.

    Terdapat 8 poin usulan dalam surat dokumen tersebut, di antaranya yakni mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, hingga mendesak mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    Sementara itu, usulan yang paling menggemparkan yakni mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak kelima jenderal purnawirawan TNI yang menandatangani pernyataan sikap mendesak Gibran diganti ini? Berikut informasi lengkapnya.

    Rekam jejak 5 jenderal purnawirawan TNI penandatangan surat usulan Gibran diganti
    1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

    Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

    Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

    Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

    Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

    Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

    Selain itu, Fachrul juga sempat menjadi Menteri Agama dalam kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

    Tyasno Sudarto juga merupakan tokoh militer Indonesia yang memiliki rekam jejak karier yang cemerlang saat masih aktif sebagai Pati TNI.

    Dalam kariernya, ia pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 1999 hingga 2000.

    Selain itu, Tyasno juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

    Tak sampai di situ, Tyasno Sudarto juga pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

    3. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

    Slamet Soebijanto adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada tahun 2005 hingga 2007.

    Ia merupakan jenderal bintang empat yang berasa dari institusi TNI AL.

    Slamet menjadi KSAL pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Alumnus Akabri 1973 tersebut juga pernah menjabat beberapa posisi strategis di TNI AL.

    Slamet tercatat pernah menduduki posisi jabatan sebagai Wagub Lemhannas pada 2003 hingga 2005.

    Jauh sebelum itu, ia juga sempat menjabat sebagai Asrenum Panglima TNI hingga Pangarmatim.

    Hanafie Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai KSAU pada tahun 1998 hingga 2002.

    Jenderal bintang 4 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1969.

    Try Sutrisno adalah tokoh militer di Indonesia.

    Ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988 hingga 1993.

    Kariernya di TNI pun terbilang cemerlang.

    Jenderal bintang 4 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai KSAD pada 1986 hingga 1988.

    Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya hingga Pangdam IV/Sriwijaya.

    Dalam awal-awal kariernya, Try Sutrisno juga sempat menjadi ajudan pribadi Presiden Soeharto.

    Setelah pensiun dari TNI, Try Sutrisno dipercaya menjadi Wakil Presiden ke-6 RI pada era Orde Baru.

    Kala itu ia mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1993-1998.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri P4N 68 Lemhannas RI ke Bio Farma

    Kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri P4N 68 Lemhannas RI ke Bio Farma

    JABAR EKSPRES – Bio Farma menerima Kunjungan Kerja dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kepemimpinan, Mayjen TNI Supriyatna beserta rombongan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 Lemhannas RI pada 24 April 2025 di Kantor Pusat Bio Farma Bandung.

    Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Rombongan diterima langsung oleh Komisaris Utama Bio Farma, Tugas Ratmono, dan Wakil Direktur Utama Bio Farma, Soleh Ayubi.

    Pada kesempatan ini, Rombongan peserta SSDN P4N 68 Lemhannas RI mendapatkan pemaparan terkait situasi terkini dan kontribusi Bio Farma Group dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional, serta melakukan kunjungan pada fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Bio Farma di Kantor Pusat Bandung.

    Mayjen TNI Supriyatna, mewakili Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyampaikan apresiasinya kepada Bio Farma atas penerimaan peserta SSDN P4N 68 Lemhannas RI.

    “Kami mewakili Gubernur Lemhannas RI, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bio Farma atas kesempatan kepada rombongan SSDN P4N 68 Lemhannas RI untuk berkunjung dan belajar di salah satu objek strategis negara ini. Lemhannas RI mengemban tugas untuk menciptakan

    kader-kader pimpinan nasional untuk dibekali beragam pengetahuan dalam rangka mencetak kader yang beretika, bermoral, dan berwawasan luas. Program pendidikan ini berlangsung selama 9 bulan dengan peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari kader TNI, Polri, ASN, dan 2 orang perwakilan negara sahabat, yakni Timor Leste dan Yordania.” papar Mayjen TNI Supriyatna.

    Komisaris Utama Bio Farma, Tugas Ratmono, menyampaikan bahwa saat ini Bio Farma telah memberikan kontribusi positif kepada ketahanan negara, dan diharapkan kedepannya Bio Farma juga dapat melakukan ekspansi agar dapat menjadi salah satu leader farmasi di tingkat global.

    “Sejak berdirinya Bio Farma 135 tahun yang lalu, perusahaan ini telah memberikan kontribusi positif pada ketahanan kesehatan masyarakat. Pada perjalanannya, Perusahaan ini juga telah meraih kepercayaan dari organisasi tingkat global seperti WHO dan UNICEF dengan produk unggulan vaksin polio. Selama itu pula kami senantiasa berupaya meningkatkan kontribusi tersebut baik untuk kepentingan masyarakat baik di dalam negeri, maupun meningkatkan peranan Indonesia di tingkat global.”