Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo, Ganjar: Kan PDI-P di Luar Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo angkat bicara mengenai Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi (Hendi) yang diganti Presiden Prabowo Subianto dari posisinya masing-masing, yakni Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Ganjar menegaskan, PDI-P memang sudah menentukan sikap bahwa mereka berada di luar pemerintah sebagai partai penyeimbang.
“Kan PDI Perjuangan sudah menentukan sikap dalam kongres sebagai partai penyeimbang,” ujar Ganjar kepada
Kompas.com
, Kamis (18/9/2025) malam.
“Dan di luar pemerintah atau kabinet,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Budi Gunawan, yang dianggap representasi PDI-P di pemerintah, diganti oleh Prabowo dalam
reshuffle
atau perombakan kabinet jilid 2 pada 8 September 2025.
Posisi Menko Polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan itu diisi oleh Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago.
Sementara itu, Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P juga dicopot Prabowo dari Kepala LKPP.
Hendrar Prihadi pun digantikan oleh Sarah Sadiqa.
Meski begitu, PDI-P menghormati keputusan Prabowo yang mengganti Hendi dan Budi Gunawan itu.
Presiden Prabowo Subianto melakukan
reshuffle
atau perombakan kabinet untuk ketiga kalinya selama 11 bulan memimpin pada Rabu (17/9/2025).
Berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang diganti Prabowo pada
reshuffle
ketiga:
Berikut daftar menteri, wamen, serta kepala dan wakil kepala badan yang dilantik Prabowo:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
-
/data/photo/2025/08/14/689de6d82912c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo, Ganjar: Kan PDI-P di Luar Pemerintah Nasional
-

Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi Dicopot, Prabowo Sapu Bersih Orang PDIP dari Kabinetnya
GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto kembali membuat langkah mengejutkan dalam perombakan kabinetnya.
Setelah sebelumnya mencopot Budi Gunawan, tokoh yang dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kini giliran Hendrar Prihadi yang disingkirkan.
Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto kini benar-benar menyapu bersih orang-orang PDI-P atau yang dekat dengan PDI-P dari kabinetnya.
Dalam reshuffle kabinet, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo mengganti 11 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri.
Di mana elite PDI-P tersisa yakni Hendrar Prihadi yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kini resmi digantikan oleh Sarah Sadiqah.
Diberhentikannya Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP tidak terlalu mengejutkan.
Karena sebelumnya Prabowo bahkan me-reshuffle Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam.
Budi Gunawan diketahui sangat dekat dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Bahkan Budi Gunawan disebut-sebut sebagai orang titipan Mega di kabinet Prabowo.
Dengan disapu bersihnya semua orang PDI-P di semua lembaga dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran, maka dianggap sebagai bukti bahwa Prabowo tidak bisa disetir Megawati.
“Dulu mereka pikir Prabowo bs disetir. Ternyata ngga,” kata pegiat media sosial yang juga produser film, Denny Siregar dalam cuitannya beberapa waktu lalu.
Cuitan itu disambut dengan kata sepakat oleh akun @PartaiSocmed.
“Kali ini setuju dengan @Dennysiregar7, Ternyata Pak Prabowo tidak bisa disetir oleh PDIP. Dibuktikan dgn pencopotan Budi Gunawan yg merupakan titipan khusus Megawati,” katanya.
Akun itu juga menegaskan bahwa kini Prabowo benar-benar menghabisi orang PDI-P di kabinetnya.
“Dengan digantinya Kepala LKPP yg sebelumnya dijabat Pak Hendrar Prihadi maka orang2 PDIP disapu bersih di semua lembaga dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambahnya.
Ia juga mengundang dan mengajak diskursus mengenai tersingkirnya orang-orang PDI-P dari pemerintahan setelah terjadinya demo rusuh disertai penjarahan.
“Ada yg tahu mengapa Pak Prabowo yg begitu baik terhadap PDIP, termasuk dalam kasusnya Hasto, namun setelah terjadinya demo rusuh dan penjarahan orang2 PDIP seperti tersingkir dari pemerintahan? Tolong jelaskan pada kami,” katanya.
Reaksi PDIP
Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP.
Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
“Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
-
/data/photo/2025/06/19/68542fd7d5e1a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional
Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
Pencopotan Hendrar Prihadi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.
Sebagai informasi, Hendrar Prihadi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau tepatnya Oktober 2022.
Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP. Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
MUHAMMAD ADIMAJA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
“Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
Lantas, siapakah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P yang didepak dari Kabinet Prabowo? Berikut profilnya
Hendrar Prihadi merupakan politikus PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Karier politiknya dimulai pada 2005, ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang kepala banteng.
Setelah itu, Hendrar Prihadi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.
Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.
Pada 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.
Hendra Prihadi kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu, wakilnya adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.
KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Pasangan Calon Gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi saat menghadiri dukungan Paguyuban Mantan Kepala Desa se-Jateng untuk Pilkada Jateng, di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jateng, pada Jumat (27/9/2024).
Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.
Nama Hendrar Prihadi sendiri juga pernah berkontestasi pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2024.
Saat itu, ia berpasangan dengan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang maju sebagai calon gubernur.
Namun, Andika-Hendrar kalah oleh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Reaksi PDIP soal Prabowo Copot Hendrar Prihadi dari Kepala LKPP
GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mencopot Hendrar Prihadi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Sarah Sadiqa.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Paraeira menyatakan, keputusan itu merupakan kewenangan penuh Presiden. Diketahui, Hendrar merupakan kader partai berlambang moncong banteng tersebut.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” kata Andreas kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).
Hugo menekankan, PDIP sejak pembentukan kabinet telah memposisikan diri sebagai partai menyimbang pemerintah. Hal ini juga telah diperkuat melalui keputusan Kongres PDIP ke-6 di Bali.
“Sementara PDI Perjuangan sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di kongres partai menjadi partai penyeimbang,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Sarah menggantikan Hendrar Prihadi yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/TPA Tahun 2025 tengan Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Prabowo memimpin langsung pelantikan Sarah bersamaan dengan sejumlah menteri, wakil menteri dan pimpinan lembaga lainnya
-

Ahmad Basarah: PDIP hormati keputusan Presiden ganti Kepala LKPP
Jakarta (ANTARA) – Politikus PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan partainya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi atau Hendi dari jabatannya.
“PDI Perjuangan sangat menghormati prinsip bernegara bahwa kekuasaan eksekutif ada di tangan Presiden. Karena sekarang presidennya Pak Prabowo maka beliaulah yang berwenang menata kabinet dan lembaga negara,” kata Basarah dalam di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dan PDIP mendukung langkah itu sepenuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP menggantikan Hendrar Prihadi, bersamaan dengan sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).
Menurut Basarah, Hendi yang sebelumnya menjabat Kepala LKPP juga sudah cukup lama mengemban tugas sehingga pergantian pejabat dianggap wajar untuk penyegaran lembaga.
“Kami menghormati sekaligus mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto. Itu bagian dari kewenangan konstitusional beliau,” ujarnya.
Basarah menegaskan PDI Perjuangan akan selalu menghormati aturan main bernegara, termasuk dalam hal kewenangan Presiden melakukan perombakan di lembaga pemerintahan maupun nonkementerian.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/18/68cb5f3b9dc6a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025
Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Perombakan atau
reshuffle
Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
1. Djamari Chaniago: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
endorse
PKS)
1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Mengapa Wapres Gibran Absen saat Pelantikan Menteri Baru? Ini Kata Mensesneg
Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak tampak hadir dalam acara pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan absennya Gibran lantaran tengah menjalankan agenda di luar kota.
“Beliau [Gibran] sedang di luar kota,” kata Prasetyo usai acara pelantikan di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).
Meski tidak dihadiri Wapres, dia mengatakan prosesi pelantikan berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nama baru masuk ke jajaran kabinet dalam reshuffle kali ini, termasuk pengisian pos kementerian strategis.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Rabu (17/9/2025).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96 P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih 2024–2029.
Dalam keppres yang sama, Erick diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisinya di kabinet nantinya digantikan oleh sosok baru yang belum diumumkan secara resmi. Sementara itu, Erick menempati posisi baru sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora).
Selain Erick, terdapat sejumlah pejabat lain yang juga mengalami pergeseran jabatan. Sulaiman Umar diberhentikan sebagai Wakil Menteri Kehutanan, sementara Hasan Nasbi dicopot dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan, dan Anto M. Putranto dari Kepala Staf Kepresidenan.
Bersamaan dengan itu, Presiden Prabowo juga mengeluarkan Keppres Nomor 97 B Tahun 2025 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan sejumlah pejabat komunikasi dan staf kepresidenan.
Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Moh Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, serta Ahmad Dofiri dipercaya sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian.
Sementara itu, Keppres Nomor 152 TPA Tahun 2025 menetapkan pengangkatan beberapa pejabat baru di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sarah Sadiqa resmi dilantik sebagai Kepala LKPP, sementara Nanik Sudaryati Dayang dan Soni Sanjaya masing-masing diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Gaya Nusantara (BGN).
Melalui keppres tersebut, Presiden menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik akan memperoleh hak keuangan serta fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

Prabowo lantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Hendrar Prihadi.
Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan LKPP.
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.
Setelah itu, Sarah Sadiqa mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo
“Demi Allah saya bersumpah, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo yang diikuti oleh Sarah.
Usai pengucapan sumpah, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat, diikuti sejumlah pejabat yang hadir.
Sarah sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP sejak Februari 2020.
Dia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Trisakti, kemudian melanjutkan studi pascasarjana dengan meraih gelar Master of Science dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat.
Sarah memiliki pengalaman panjang di dunia pengadaan pemerintah. Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi (2015–2020), Direktur Pelatihan Kompetensi, Direktur Sistem Katalog, hingga Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN.
Selain Sarah, pejabat lain yang juga dilantik termasuk Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Angga Raka Prabowo Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.
Selain itu, Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/17/68ca6d9c75e5b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo Nasional
Ini Daftar 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan yang Dilantik Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
Lantas, bagaimana latar belakang nama-nama yang dilantik Prabowo? Berikut profil singkatnya:
Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan AKABRI pada 1971.
Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kemiliteran, seperti Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999.
Setelah itu, Djamari Chaniago menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999 hingga 1 Maret 2000.
Namanya juga pernah mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000 sampai 16 Maret 2004.
Nama Erick Thohir sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi tersebut didudukinya sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Prabowo kembali menunjuknya sebagai Menteri BUMN setelah terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Namun, nama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih hanya bertahan kurang dari setahun.
Kini, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu ditunjuk Prabowo sebagai Menpora, menggantikan Dito Ariotedjo.
Kompas.com / Rahel Menko Polkam Djamari Chaniago
Afriansyah Noor sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) era Yusril Ihza Mahendra.
Namanya juga pernah mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) pada era Presiden ke-7 RI Jokowi.
Kini di kancah politik, Afriansyah Noor menduduki posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.
Rohmat Marzuki yang dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) diketahui merupakan Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.
Ia merupakan anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Grobogan dan Blora.
KOMPAS.com/Rahel Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Farida Farichah diketahui merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) oleh Prabowo.
Di PKB periode 2024-2029, Farida Farichah menduduki posisi Sekretaris DPP PKB. Namanya juga merupakan anggota Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).
Angga Raka Prabowo sebelumnya menduduki posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi). Kini, politikus Partai Gerindra itu ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Angga Raka tercatat sebagai politikus Partai Gerindra dan merupakan loyalis Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
Dia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Lalu, sempat dipercaya mengemban posisi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) sekaligus Ketua Badan Komunikasi.
Muhammad Qodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Setelah dilantik Prabowo pada Rabu (17/9/2025), ia dipercaya menjadi Kepala KSP.
Namanya pernah menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia pada 2005. Berbekal pengalamannya di beberapa lembaga riset, Qodari memutuskan untuk mendirikan Indo Barometer pada 2006.
Indo Barometer didirikan sebagai lembaga riset yang berfokus pada kajian perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia secara berkala.
Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S Deyang resmi dilantik Prabowo menjadi Wakil Kepala BGN, yang fokusnya adalah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sosok Nanik tidak dapat dilepaskan dari industri media massa. Selama menjadi wartawan, ia dikenal sosok perempuan yang kritis terhadap berbagai isu baik sosial, politik, dan ekonomi.
Di dunia politik, Nanik memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan ini tampak saat Pilpres 2019 lalu, dimana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur.
Hubungan tersebut pun terus terjaga, hingga pada Oktober 2024 Nanik dilantik sebagai Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Prabowo.
Nama mantan Wakapolri Ahmad Dofiri ditunjuk Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Sebelum menjabat sebagai Wakapolri dan pensiun pada Juni 2025, ia pernah menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (14 April 2016-5 Oktober 2016), Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (4 November 2016-6 Desember 2019), dan Asisten Logistik Kapolri (6 Desember 2019-16 November 2020).
Setelah itu, Ahmad Dofiri pernah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat (16 November 2020-31 Oktober 2021), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (31 Oktober 2021-26 Februari 2023), dan Inspektur Pengawasan Umum Polri (26 Februari 2023-11 November 2024).
Sony Sonjaya merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 20 Oktober 1967. Ia diketahui adalah lulusan Akademi Polisi pada 1991.
Namanya pernah mengisi posisi sebagai Kapolres Simalungun, Kapolres Majalengka dan Kapolres Bandung.
Setelah itu, ia diketahui pernah menjabat sebagai Wadirreskrimsus Polda Jabar, Kabag Anev Bareskrim Polri, dan Direskrimum Polda Aceh.
Dilansir dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 1992. Ia kemudian mengambil S2 Master of Science Northeastern University dan lulus pada 1999.
Namanya pernah mengisi sejumlah posisi di LKPP, seperti Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, dan Direktur Direktorat Pelatihan Kompetensi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Djamari Chaniago, M Qodari, Naniek S Deyang
GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengumumkan perombakan jajaran kabinet serta pejabat tinggi negara melalui sejumlah keputusan presiden (keppres) yang ditetapkan pada Rabu (17/9/2025).
Berdasarkan Keppres Nomor 96 B Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara Kabinet Merah Putih 2024–2029, Presiden memberhentikan dengan hormat Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Sulaiman Umar dari posisi Wakil Menteri Kehutanan.
Selain itu, melalui Keppres Nomor 97 B Tahun 2025, Presiden juga memberhentikan Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan dan Anto M. Putranto dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.
Sejumlah pejabat baru kemudian diangkat untuk menggantikan posisi yang kosong. Mereka adalah Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Lalu ada Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Nanik S. Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pengangkatan Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP ditetapkan melalui Keppres Nomor 152 TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi utama dan madya di lingkungan LKPP.
“Kepada seluruh pejabat yang diberhentikan maupun diangkat diberikan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandas pembawa acara.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) serta Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora).
Berikut daftar nama Menteri, Wamen, dan Pejabat yang Dilantik Presiden Prabowo
1. Djamari Chaniago – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olah Raga
3. Afriansyah Noor – Wakil Menteri Ketenagakerjaan
4. Rohmat Marzuki – Wakil Menteri Kehutanan
5. Faridah Faridjah – Wakil Menteri Koperasi
6. Angga Raka Prabowo – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
7. Muhammd Qodari – Kepala Staf Kepresidenan
8. Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian
9. Nanik S Deyang – Wakil Badan Gizi Nasional
10. Sonny Sanjaya – Wakil Badan Gizi Nasional
11. Sarah Sadiqa – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah