Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

  • Jaksa Bongkar Manipulasi 6 Terdakwa Korupsi Chromebook di Disdik Lombok Timur

    Jaksa Bongkar Manipulasi 6 Terdakwa Korupsi Chromebook di Disdik Lombok Timur

    MATARAM – Jaksa penuntut umum mengungkap adanya manipulasi yang dilakukanenam orang terdakwa kasus korupsi dalam pengerjaan proyek pengadaan laptop Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenLombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tahun 2022.

    Manipulasi tersebut diungkapkan jaksa padasidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat, 19 Desember.

    “Keenam terdakwa telah merekayasa proses pemilihan barang dan jasa melalui e-katalog sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp9,2 miliar,” kata Balma Ariagana, salah seorang perwakilan jaksa penuntut umum (JPU) dilansir ANTARA.

    Enam terdakwa berinisial AS, A, S, MJ, LH, dan LIA disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang menerima keuntungan atas munculnya kerugian keuangan negara tersebut.

    Jaksa menjabarkan terdakwa LIAselaku Direktur PT Dinamika Indo Mediamenerima keuntungan sebesar Rp534 juta dan LH selaku Direktur PT Temprina Media Grafikamenerim Rp5,5 miliar.

    Kemudian, terdakwa LH membagikan uang Rp5,5 miliar tersebut kepada terdakwa S selaku Direktur CV Cerdas Mandiri sebesar Rp2 miliar. Ada juga mengalir kepada terdakwa MJ selakumarketingPT JP Press sebesar Rp238 juta.

    Uang juga turut mengalir kepada tujuh penyedia di e-katalog, yakni CV Anugerah Pratama, PT Agres Info Teknologi, PT My Icon Technology, PT Ladang Karya Husada, PT Samafitro, PT Trimedia Solusi Informatika, dan PT Trisolah Utama Indonesia.

    Uang yang mengalir ke tujuh perusahaan penyedia laptop Chromebook tersebut mencapai nilai Rp1,6 miliar.

    Jaksa dalam dakwaan turut menguraikan tiga dari tujuh perusahaan yang terdaftar sebagai penyedia di e-katalog, yakni PT Agres Info Teknologi, PT My Icon Technology, dan PT Ladang Karya Husada, muncul dari inisiatif terdakwa MJ.

    Kemudian, empat perusahaan lain, yakni PT Samafitro, PT. Trimedia Solusi Informatika, dan PT Trisolah Utama Indonesia, datang dari usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik.

    Dalam dakwaan disebutkan sejumlah perusahaan penyedia yang ditunjuk terungkap tidak memiliki barang atau produk paket laptop Chromebook.

    Melainkan pesanan dipenuhi atau dilaksanakan dengan membeli barang dari PT Temprina Media Grafika yang tidak terdaftar sebagai penyedia e-katalog pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” ucap jaksa.

    Atas adanya manipulasi dari para terdakwa, kerugian senilai Rp9,2 miliar muncul dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari akuntan publik.

    Dalam dakwaan, jaksa mendakwa mereka dengan menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3junctoPasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Atas dakwaan penuntut umum tersebut, hanya terdakwa A yang mengajukan eksepsi. Sementara lima terdakwa lainnya menyatakan menerima dakwaan dan memilih untuk melanjutkan perkara ke tahap pembuktian.

  • BGN Bangun Sistem Informasi Rp600 Miliar, Penunjukan Langsung ke Peruri

    BGN Bangun Sistem Informasi Rp600 Miliar, Penunjukan Langsung ke Peruri

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membangun sistem informasi pemenuhan gizi nasional senilai Rp600 miliar untuk tujuan digitalisasi Proram MBG. Dana diambil dari APBN 2025 dengan metode pengadaan penunjukan langsung. 

    Mengutip data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa (16/12/2025), rencana pengadaan dengan kode RUP 60685000 itu dibuat pada tanggal 22 Oktober 2025.

    BGN menunjuk langsung perusahaan yang akan menggarap proyek dengan nilai jumbo.

    Mengenai proyek tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung digitalisasi program Makan Bergizi Gratis.

    “Peruri [perusahaan yang ditunjuk] tujuannya untuk digitalisasi Program MBG,” kata Dadan singkat kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Dadan sempat mengatakan akan mengedepankan digitalisasi demi mencegah penyelewengan anggaran. Selain itu, kata Dadan, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

    “Yang pasti kami lakukan digitalisasi, pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menyampaikan per 5 Desember 2025, MBG telah menjangkau 49 juta penerima manfaat setiap hari.

    “Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut, 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari tujuh kali Singapura, kita kasih makan setiap hari, saudara-saudara,” ujar Prabowo.

    Kepala negara pun menekankan bahwa skala implementasi MBG bukan hanya besar, tetapi telah berhasil menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

    Dia menggambarkan bahwa jumlah tersebut setara dengan lebih dari tujuh kali populasi Singapura yang menerima bantuan makanan setiap hari.

    “Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini.

    Presiden ke-8 RI itu juga membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. Dia menyebut Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sedangkan Indonesia mampu melewati angka itu dalam waktu kurang dari satu tahun.

    “Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai. 49 Juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa, kita bisa lihat saudara-saudara, lihat wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” ujar Presiden.

  • Prabowo Absen di Hakordia, Ketua KPK: Kami Merasakan Kehadiran Beliau

    Prabowo Absen di Hakordia, Ketua KPK: Kami Merasakan Kehadiran Beliau

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto tak mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2025 di kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025). 

    Menurutnya, meski tidak hadir, semangat antikorupsi Prabowo tetap terasa dalam peringatan Hakordia kali ini.

    “Bapak Presiden memang hari ini tidak hadir, tetapi suasana dalam pelaksanaan ini kami merasakan kehadiran beliau,” ujar Setyo kepada wartawan seusai acara puncak Hakordia 2025.

    Setyo mengatakan, KPK sudah berkoordinasi dengan pihak Istana terkait acara puncak peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta. Hanya saja, kata dia, Presiden Prabowo tidak bisa hadir karena sedang kunjungan kenegaraan di Pakistan yang sudah terjadwal jauh sebelumnya.

    “Kami sudah menjelaskan rundown kegiatan yang tanggal 6, 7, 8, 9 (Desember), tetapi, karena memang sudah ada jadwal kenegaraan yang sudah direncanakan dari sebelum-sebelumnya,” tutur dia.

    Menurut Setyo, ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto juga sudah diwakili oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga di acara Harkodia tersebut. Menurut dia, kehadiran para menteri atau kepala lembaga tersebut menunjukkan komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi.

    “Saya yakin pesan yang disampaikan adalah komitmen terhadap pemberantasan korupsi tetap harus dilaksanakan, dan itu sejalan dengan apa yang sering beliau sampaikan pada beberapa event di dalam negeri maupun luar negeri,” pungkas Setyo.

    Pantauan Beritasatu.com, sejumlah menteri dan kepala lembaga menghadiri acara puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta, yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierly, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menkomdigi Meutya Hafidz, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, serta Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. 

    Kemudian, kegiatan ini dihadiri pejabat struktural hingga Dewan Pengawas KPK. Tampak juga eks Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Selain itu, hadir juga Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lalu ada juga perwakilan aparat penegak hukum lainnya dari Polri hingga Kejaksaan.

  • Smart Screen Prabowo Merek Terkenal China, Ini Harga dan Spesifikasi

    Smart Screen Prabowo Merek Terkenal China, Ini Harga dan Spesifikasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto membagikan layar pintar berukuran 75 inci untuk sejumlah sekolah di Indonesia. Layar itu digunakan untuk mendorong pendidikan jarak jauh di tanah air.

    Pantauan CNBC Indonesia, layar itu bermerek Hisense dengan model 75WM61FE. Perangkat Interactive Digital Board memiliki tegangan listrik 100-240 V dan telah mendukung kabel HDMI.

    Model layar tersebut juga telah mengantongi sertifikat Postel Kementerian Komunikasi dan Digital. Disebutkan perangkat mendukung WLAN 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.2 GHz, dan 5.8 GHZ.

    Sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan interaktif flat panel (IFP) yang dibagikan ke sekolah dibeli dengan harga Rp 26 juta per unit termasuk ongkos kirim, asuransi, dan garansi.

    5WM61FE beroperasi dengan Android 13, memiliki memori 16 GB, terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar, serta dilengkapi aplikasi penunjang pembelajaran.

    Namun, CNBC Indonesia tak menemukan spesifikasi lengkap model 75WM61FE di laman resmi Hisense. Namun, Hisense menampilkan Interactive Digital Boards series lain WR dengan beberapa ukuran layar termasuk 75 inci.

    Pertama adalah HN75WR80U dengan dimensi 1720 x 1047 x 103 mm dan berat 52 kg. Model ini ditemukan di e-commerce dengan harga Rp 100 juta.

    Adapula model 75WR6BE berukuran 1718 x 1040 x 102 mm dan berat 47.5 kg. Model ini ditemukan di e-commerce dengan harga Rp 92 juta.

    Selain HDMI, HN75WR80U juga telah mendukung konektivitas USB dan USB 3.0. Sementara 75WR6BE dapat terhubung dengan USB Type C.

    Seluruh model tersebut juga telah didukung beberapa komponen, dari buku manual, remote control, wireless cast, power cable, stylus pen, baterai, dan wall mount bracket.Untuk kamera, mobile cart dan OPS kit bersifat opsional.

    Dalam situs resmi Hisense, perangkat interactive digital board dapat digunakan untuk sejumlah aplikasi video conference, termausk Teams dan Zoom. Selain itu juga dapat mengenali gambar di permukaan, hingga mendukung split screen.

    Seri WR ini telah menggunakan tempered glass untuk menghindari kerusakan saat menyentuh layar dan anti-glare agar terlihat lebih jelas. Layar dilengkapi pula dengan dual-channel Dolby untuk suaranya dan filter untuk menurunkan blue light agar bisa tetap nyaman saat menatap layar.

    Pada hari Senin (17/11/2025), Prabowo meluncurkan Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Dalam pidatonya, dia menegaskan pentingnya pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa dan menjadi negara yang berhasil.

    “Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa menjadi negara berhasil, melalui pendidikan, kita bisa merdeka. Kemerdekaan kita, kita proklamasikan 17 Agustus 1945, tapi sebelumnya tokoh pendidikan sudah berperan melalui pesantren, sekolah, taman siswa, tumbuh kemampuan rakyat,” ujarnya.

    Prabowo juga terlihat ikut melihat pelajaran sains berbasis digital di salah satu kelas IX SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Para siswa menggunakan layar interaktif digital untuk belajar mata pelajaran kimia.

    Guru dan seorang siswi bernama Dinda terlihat menjelaskan cara membaca indikator pH di layar digital tersebut.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Respons Pengamat Soal ISP Lokal Digandeng untuk Program Kampung Internet 2025

    Respons Pengamat Soal ISP Lokal Digandeng untuk Program Kampung Internet 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Kampung Internet yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus bergulir di berbagai daerah.

    Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses internet hingga ke pelosok, tetapi juga diharapkan menjadi upaya membangun ekosistem digital yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai keberhasilan Kampung Internet tidak bisa dicapai jika hanya dikerjakan oleh pemerintah.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memastikan program ini berjalan efektif termasuk penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyedia jasa internet. 

    “Serta tentunya masyarakat dimana kampung internet itu dikembangkan,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (6/11/2025). 

    Heru menambahkan, kolaborasi ini menjadi simbol penyediaan internet bukan sekadar program top-down, melainkan harus melibatkan masyarakat sejak awal agar muncul rasa kepemilikan bersama industri serta pemerintah.

    Menurut Heru, langkah awal yang harus dilakukan adalah pemetaan wilayah yang layak dikembangkan menjadi Kampung Internet serta memastikan pemanfaatannya sesuai kebutuhan warga.

    “Agar juga ada keberlanjutan dan rasa memiliki,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, kolaborasi juga perlu dipetakan lebih lanjut agar sesuai dengan karakteristik wilayah dan mitra yang potensial.

    “Dalam Deklarasi di Bandung saat Hari Bakti Postel kan semua stakeholder akan berkolaborasi mempercepat akselerasi transformasi digital dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Nah, kampung internet bisa menjadi salah satu program kolaborasi tersebut,” kata Heru.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai Kampung Internet sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan berbasis ekosistem.

    Menurutnya, istilah ‘ekosistem’ dalam dunia teknologi informasi menggambarkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak yang hidup dan berinteraksi dalam satu lingkungan.

    “Intinya ada kolaborasi seluruh ‘penghuni’ tempat dan lingkungan tertentu,” kata Agung.

    Dia menambahkan, pemberdayaan seluruh elemen yang ada di wilayah sasaran akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ekosistem di kampung yang dimaksud yakni pemerintah daerah, industri setempat, operator selular, hingga operator FTTH.

    “Jika hal ini yang dimaksudkan oleh Komdigi, maka akan sangat membantu menggerakkan ekonomi setempat,” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi telah mengungkapkan pelaksanaan program Kampung Internet 2025 akan menggandeng penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) lokal di setiap daerah. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, yang menegaskan pembelanjaan proyek dilakukan melalui sistem e-katalog.

    “Nanti belanjanya berdasarkan e-katalog ya. Jadi tentu pasti memanfaatkan penyelenggara yang ada di sekitarnya. Ya misalnya lokasi di Bali, penyelenggara Bali. Di situ ada beberapa, tergantung di e-katalognya,” kata Wayan usai peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Sistem e-katalog merupakan mekanisme belanja barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat memilih produk dan penyedia jasa yang telah terverifikasi, transparan, dan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing.

    Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan pemerataan peluang bagi pelaku industri lokal sekaligus mempercepat implementasi program tanpa proses lelang yang panjang.

    Wayan menjelaskan, program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya Komdigi untuk mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa.

    “Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

    Dia menambahkan, infrastruktur digital yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

    Hingga September 2025, Komdigi telah menyiapkan 1.194 titik akses internet dalam program Kampung Internet yang diresmikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Program ini dimulai di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pembangunan jaringan fiber optik sepanjang 196 kilometer. 

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Pada 5 November 2025, Komdigi menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, Sragen, Jawa Tengah. Menteri Meutya Hafid mengatakan, 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum dan 79 titik.

  • Komdigi Gandeng Penyedia ISP Lokal untuk Kampung Internet

    Komdigi Gandeng Penyedia ISP Lokal untuk Kampung Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan pelaksanaan program Kampung Internet 2025 akan menggandeng penyedia layanan internet (ISP) lokal di setiap daerah. 

    Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, yang menegaskan pembelanjaan proyek dilakukan melalui sistem e-katalog. 

    “Nanti belanjanya berdasarkan e-katalog ya. Jadi tentu pasti memanfaatkan penyelenggara yang ada di sekitarnya. Ya misalnya lokasi di Bali, penyelenggara Bali. Di situ ada beberapa, tergantung di e-katalognya,” kata Wayan usai peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Sistem e-katalog sendiri merupakan mekanisme belanja barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat memilih produk dan penyedia jasa yang telah terverifikasi, transparan, dan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing. 

    Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan pemerataan peluang bagi pelaku industri lokal sekaligus mempercepat implementasi program tanpa proses lelang yang panjang.

    Wayan menjelaskan program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya Komdigi untuk mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa. Menurutnya, fixed broadband idealnya menggunakan jaringan fiber optik (FO), meski bisa juga memanfaatkan radio link, jaringan seluler melalui BTS, atau bahkan satelit.

    “Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

    Wayan menambahkan, infrastruktur digital yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dia menegaskan, Komdigi akan terus mempercepat konektivitas dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti radio link, VSAT, satelit, dan fiber optik. Pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

    “Pemerintah juga fokus di daerah-daerah 3T yang ada di Indonesia,” tandas Wayan.

    Hingga September 2025, Komdigi telah menyiapkan 1.194 titik akses internet dalam program Kampung Internet yang diresmikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Program ini dimulai di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pembangunan jaringan fiber optik 196 kilometer. 

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Pada 5 November kemarin, Komdigi menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, di Sragen, Jawa Tengah. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum. 

    “Dan 79 titik di rumah-rumah warga,” kata Meutya dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah pada Rabu (5/11/2025). 

    Meutya menambahkan peningkatan akses internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Termasuk untuk digitalisasi pertanian hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    “Kami harapkan penggunaan internet ini mungkin bisa difokuskan pada hal-hal yang produktif dan jangan untuk hal-hal yang negatif,” ungkapnya. 

  • Kasus Korupsi Nadiem Makarim, Begini Proses Pengadaan Chromebook di LKPP – Page 3

    Kasus Korupsi Nadiem Makarim, Begini Proses Pengadaan Chromebook di LKPP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Proses pengadaan laptop Chromebook di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali mendapatkan sorotan. Kasus yang menimpa mantan Mendikbud, Nadiem Makarim menarik perhatian publik untuk memahami proses pengadaan laptop Chromebook tersebut.

    Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan, pengadaan dan penyelenggaraan barang dieksekusi oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda).

    LKPP hanya menyediakan sistem atau memfasilitasi pembeli dan penjual melalui e-katalog, yang diibaratkan sebagai marketplace.

    Sementara itu, kata dia, pihak yang bertanggung jawab atas eksekusi pengadaan adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing K/L/Pemda. PA biasanya berada pada level menteri yang dapat menetapkan kebijakan impor atau penggunaan produk dalam negeri.

    Kemudian PA membuat dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), yang berisi kebutuhan, jadwal, dan alokasi produk dalam negeri/UKM. RUP diumumkan di sistem RUP LKPP sebagai bentuk transparansi di awal tahun anggaran.

    PPK menindaklanjuti RUP, membuat rencana pelaksanaan, dan menetapkan metode pemilihan penyedia, seperti tender, e-purchasing, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung.

    Selanjutnya, Setya menjelaskan, dalam pengadaan produk di katalog LKPP, prioritas diberikan pada Produk Dalam Negeri (PDN). Jika kebutuhan dapat dipenuhi PDN, tidak boleh impor sebab keharusan membeli produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) 40% atau lebih.

    “Yang punya sertifikat TKDN dari kandungan 1% sampai 39% itu yang layer 2 ya. Kalau layer 1 tidak ada, layer 2 tidak ada, itu yang wajib dibeli adalah yang layer 3. Layer 3 itu yang produk dalam negeri yang belum bersertifikat tapi masuk SIGNAS,” ujarnya menjelaskan proses sebelum akhirnya produk impor boleh masuk dalam pengadaan di LKPP.

    Lebih lanjut, Setya mengatakan, harga pada katalog adalah harga maksimum suatu barang. Mekanisme ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman bahwa harga katalog sudah dijamin wajar, padahal harga yang tertera adalah harga maksimum. PPK wajib melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik.

    Setya menyatakan, data monitoring LKPP menunjukan masih banyak pelanggaran prosedur dalam e-purchasing. Beberapa kasus yang ditemukan seperti perencanaan yang tidak benar dengan proyek tidak sesuai dengan Rencana Strategis, spesifikasi diarahkan ke produk atau merek tertentu, mark-up anggaran sejak perencanaan, dan negosiasi yang tidak benar, misalnya langsung negosiasi harga tertinggi atau tidak membuat harga perkiraan sendiri.

    “Jadi kalau ada yang ditangkap penegak hukum, biasanya sejak perencanaan sudah bermasalah seperti adanya markup, pengadaan fiktif, atau tidak sesuai kebutuhan,” ujarnya.

     

  • Pemkot Kediri Siapkan ASN Hadapi Transisi E-Katalog Versi 6 untuk Pengadaan Barang dan Jasa

    Pemkot Kediri Siapkan ASN Hadapi Transisi E-Katalog Versi 6 untuk Pengadaan Barang dan Jasa

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri mulai beradaptasi dengan sistem pengadaan barang dan jasa terbaru melalui penerapan e-katalog versi 6 (V6). Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.

    Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk Etalase Konstruksi dan Kesehatan, Pemkot Kediri menggelar Bimbingan Teknis E-Katalog V6 Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi, Selasa (14/10/2025).

    Kegiatan yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PP, dan Pokja Pemkot Kediri tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis para peserta dalam penerapan metode mini kompetisi sesuai regulasi terbaru. Untuk memperkuat pelatihan, Pemkot Kediri turut menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR.

    “Dalam Surat Edaran tersebut sudah sangat jelas mengatakan bahwa e-katalog Versi 5 sejak tanggal 31 Juli 2025 sudah dinonaktifkan dan sebagai gantinya diberlakukan Versi 6, khususnya pada mini kompetisi konstruksi kita masih menunggu arahan selanjutnya,” jelas Bagus Hermawan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri.

    Ia berharap seluruh peserta, baik yang hadir secara luring di salah satu hotel di Kota Kediri maupun daring melalui Zoom Meeting, dapat menyerap ilmu dari para narasumber. “Kami harapkan di tahun 2026 kita sudah siap melaksanakan mini kompetisi konstruksi melalui e-katalog Versi 6,” ujarnya.

    Sementara itu, Hilda Isfanovi, Pembina Jasa Konstruksi Madya Kementerian PUPR yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa e-katalog versi 6 merupakan hasil migrasi dari versi sebelumnya, dengan berbagai pembaruan fitur yang lebih komprehensif.

    “E-Katalog Versi 6 merupakan hasil migrasi dari versi sebelumnya, yakni Versi 5. Pada versi terbaru ini terdapat fitur-fitur yang memuat informasi terkait produk, seperti: spesifikasi teknis, harga, dan penyedia,” jelasnya.

    Dengan sistem baru ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses e-purchasing serta memastikan setiap pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas. [nm/ian]

  • Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan,
    reshuffle
    Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menpolkam) Kabinet Merah Putih telah dikomunikasikan secara baik.
    Begitu pula dengan
    reshuffle
    Hendrar Prihadi (Hendi) dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
    “Ya, tentu saja PDI-P percaya bahwa di dalam proses tersebut komunikasi politik dijalankan dengan baik, semuanya untuk berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan efektif,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (24/9/2025).
    Hasto pun menegaskan, komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga berjalan dengan baik.
    “Komunikasi politik terus-menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucap Hasto.
    Terlepas dari hal itu, Hasto menekankan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden selaku kepala pemerintahan.
    “Ya, sejak awal dari hal-hal sejak masa Presiden Jokowi terkait dengan
    reshuffle
    , juga pada masa Presiden Prabowo, itu adalah prerogatif dari Presiden,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Budi Gunawan, yang dianggap representasi PDI-P di pemerintahan, diganti oleh Prabowo dalam
    reshuffle
    atau perombakan kabinet jilid 2 pada 8 September 2025.
    Posisi Menko Polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan itu diisi oleh Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago.
    Sementara itu, Hendrar Prihadi yang berstatus kader PDI-P juga dicopot Prabowo dari Kepala LKPP.
    Hendrar Prihadi pun digantikan oleh Sarah Sadiqa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Fajar.co.id, Jakarta — Hendrar Prihadi dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).

    Dia digantikan Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

    Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.

    Hendrar Prihadi adalah politisi PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Dia memulai karier politiknya bpada 2005. Saat itu, dia memutuskan bergabung dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri.

    Hendrar Prihadi kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara. Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.

    Pada 2013, Hendrar Prihadi menjabat Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Dia pun memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.

    Hendrar kemudian kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang sejak 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Wakilnya kala itu adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.

    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.