Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Ini 87 Nama Peraih Kursi DPR dari Jatim, PDIP Terbanyak

    Ini 87 Nama Peraih Kursi DPR dari Jatim, PDIP Terbanyak

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU RI telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional, Rabu (20/3/2024) malam. PDIP meraih suara sebanyak 25.387.279.

    Kemudian, disusul Partai Golkar dengan mendapat 23.208.654 suara dan Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara. Bagaimana dengan perolehan kursi DPR RI dari dapil Jatim?

    Di Jatim, PDIP berhasil mendapatkan 19 kursi DPR RI. Kemudian, disusul PKB 18 kursi, Gerindra 14 kursi, Golkar 13 kursi, NasDem 7 kursi, Demokrat 6 kursi, PKS 5 kursi dan PAN 5 kursi.

    Berikut daftar caleg DPR RI Dapil Jatim yang lolos ke Senayan:

    Dapil Jatim 1 DPR RI (Surabaya-Sidoarjo)

    Gerindra 543.677 suara.
    PDIP 411.797 suara.
    PKB 295.884 suara.
    PAN 249.335 suara.
    Golkar 245.453 suara.
    Nasdem 184.168 suara.
    PKS 175.596 suara.
    Demokrat 130.189 suara.

    1. Bambang Haryo Soekartono (Gerindra) 190.741 suara

    2. Puti Guntur Soekarno (PDIP) 108.181 suara

    3. Arzeti Bilbina Setyawan (PKB) 62.790 suara

    4. Arizal Tom Liwafa (PAN) 69.195 suara

    5. Adies Kadir (Golkar) 147.185 suara

    6. Lita Machfud Arifin (Nasdem) 68.456 suara

    7. Dhani Ahmad Prasetyo (Gerindra) 134.227 suara

    8. Reni Astuti (PKS) 50.057 suara

    9. Indah Kurnia (PDIP) 61.705 suara

    10. Lucy Kurniasari (Demokrat) 48.227 suara

    Dapil Jatim II DPR RI (Kab/Kota Probolinggo, Kab/Kota Pasuruan)

    PKB 528.885 suara.
    Gerindra 330.741 suara.
    Nasdem 177.079 suara.
    Golkar 170.612 suara.
    PDIP 164.196 suara.
    PAN 123.516 suara.

    1. Faisol Riza (PKB) 214.779 suara

    2. Anwar Sadad (Gerindra) 93.471 suara

    3. Moh Haerul Amri (Nasdem) 56.311 suara

    4. Mohammad Irsyad Yusuf (PKB) 83.884 suara

    5. Mukhamad Misbakhun (Golkar) 98.736 suara

    6. Mufti A.N Anam (PDIP) 77.048 suara

    7. Syaiful Nuri (PAN) 64.989 suara

    Dapil Jatim III DPR RI (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso)

    PKB 368.535 suara.
    PDIP 300.958 suara.
    Golkar 274.584 suara.
    Gerindra 271.320 suara.
    Demokrat 107.611 suara.

    1. Nihayatul Wafiroh (PKB) 122.829 suara

    2. Sonny Tri Danaparamita (PDIP) 75.440 suara

    3. Zulfikar Arse Sadikin (Golkar) 118.331 suara

    4. Sumail Abdullah (Gerindra) 109.846 suara

    5. M. Nasim Khan (PKB) 120.884 suara

    6. Dina Lorenza Audria (Demokrat) 52.983 suara

    7. Ina Ammania (PDIP) 40.087 suara

    Dapil Jatim IV DPR RI (Lumajang dan Jember)

    PKB 364.713 suara.
    Gerindra 342.288 suara.
    PDIP 289.012 suara.
    Golkar 238.675 suara.
    Nasdem 168.172 suara.
    PKS 135.475 suara.

    1. Rivqy Abdul Halim (PKB) 96.564 suara

    2. Bambang Haryadi (Gerindra) 138.532 suara

    3. Arif Wibowo (PDIP) 104.133 suara

    4. Muhamad Nur Purnamasidi (Golkar) 69.865 suara

    5. Charles Meikyansah (Nasdem) 124.568 suara

    6. Amin (PKS) 73.245 suara

    7. Ach. Ghufon Sirodj (PKB) 88.248 suara

    8. Kawendra Lukistian (Gerindra) 50.530 suara

    Dapil Jatim V DPR RI (Kab/Kota Malang, Batu)

    PKB 425.332 suara.
    PDIP 418.293 suara.
    Gerindra 349.876 suara.
    Golkar 261.588 suara.
    PKS 191.310 suara.

    1. Muh. Hassanudin Wahid (PKB) 125.353 suara

    2. Ahmad Basarah (PDIP) 89.769 suara

    3. Moreno Soeprapto (Gerindra) 112.313 suara

    4. Ahmad Irawan (Golkar) 60.471 suara

    5. Gamal (PKS) 110.385 suara

    6. Ali Ahmad (PKB) 86.029 suara

    7. Andreas Eddy Susetyo (PDIP) 81.020 suara

    8. Ma’ruf Mubarok (Gerindra) 88.038 suara

    Dapil Jatim VI DPR RI (Tulungagung, Kab/Kota Blitar, Kab/Kota Kediri)

    PDIP 548.721 suara.
    PKB 397.582 suara.
    Golkar 382.448 suara.
    Gerindra 329.383 suara.
    Nasdem 177.389 suara.
    PAN 173.342 suara.

    1. Pulung Agustanto (PDIP) 165.869 suara

    2. Anggia Erma Rini (PKB) 151.118 suara

    3. M. Sarmuji (Golkar) 183.045 suara

    4. Endro Hermono (Gerindra) 67.155 suara

    5. Sri Rahayu (PDIP) 111.284 suara

    6. Nurhadi (Nasdem) 100.143 suara

    7. Ahmad Rizki Sadig (PAN) 112.443 suara

    8. An’im Falachuddin (PKB) 69.741 suara

    9. Heru Tjahjono (Golkar) 90.569 suara

    Dapil Jatim VII DPR RI (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi)

    Demokrat 476.618 suara.
    PDIP 444.112 suara.
    PKB 286.975 suara.
    Gerindra 233.133 suara.
    Golkar 217.707 suara.
    PKS 143.054 suara.

    1. Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat) 318.223 suara

    2. Novita Hardini (PDIP) 148.232 suara

    3. A. Iman Sukri (PKB) 119.702 suara

    4. Supriyanto (Gerindra) 72.792 suara

    5. Ali Mufthi (Golkar) 76.877 suara

    6. Sartono (Demokrat) 75.309 suara

    7. Budi Sulistyono Alias Kanang (PDIP) 115.425 suara

    8. Riyono (PKS) 38.525 suara

    Dapil Jatim VIII DPR RI (Kab/Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kab/Kota Madiun)

    PKB 522.993 suara.
    PDIP 327.921 suara.
    Nasdem 326.578 suara.
    Golkar 312.571 suara.
    Gerindra 298.012 suara.
    PKS 190.067 suara.
    Demokrat 183.272 suara.
    PAN 178.046 suara.

    1. Rusdi Kirana (PKB) 121.080 suara

    2. Sadarestuwati (PDIP) 102.063 suara

    3. Muhammad Habibur Rochman (Nasdem) 136.524 suara

    4. Yahya Zaini (Golkar) 110.875 suara

    5. Mochamad Irfan Yusuf (Gerindra) 77.433 suara

    6. Meitri Citra Wardani (PKS) 117.957 suara

    7. Guntur Sasono (Demokrat) 53.730 suara

    8. Abdul Hakim Bafagih (PAN) 90.195 suara

    9. A. Halim Iskandar (PKB) 107.011 suara

    10. Banyu Biru Djarot (PDIP) 54.325 suara

    Dapil Jatim IX DPR RI (Bojonegoro dan Tuban)

    Golkar 377.188 suara.
    PKB 376.858 suara.
    Gerindra 152.430 suara.
    PDIP 151.805 suara.

    1. Haeny Relawati Rini Widyastuti (Golkar) 173.444 suara

    2. Anna Mu’awanah (PKB) 142.636 suara

    3. Wihadi Wiyanto (Gerindra) 94.530 suara

    4. Abidin Fikri (PDIP) 77.967 suara

    5. Eko Wahyudi (Golkar) 119.381 suara

    6. Ratna Juwita Sari (PKB) 110.885 suara

    Dapil Jatim X DPR RI (Lamongan dan Gresik)

    PDIP 345.576 suara.
    PKB 272.154 suara.
    Golkar 241.599 suara.
    Nasdem 162.320 suara.
    Gerindra 158.782 suara.

    1. Nasirul Falah Amru (PDIP) 167.514 suara

    2. Jazilul Fawaid (PKB) 80.974 suara

    3. Ahmad Labib (Golkar) 78.174 suara

    4. Jiddan (Nasdem) 94.377 suara

    5. Khilmi (Gerindra) 84.110 suara

    6. Nila Yani Hardiyanti (PDIP) 95.681 suara

    Dapil Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)

    PDIP 659.980 suara.
    Golkar 509.793 suara.
    PKB 316.380 suara.
    PAN 269.199 suara.
    Nasdem 265.822 suara.
    Demokrat 265.524 suara.
    Gerindra 247.837 suara.

    1. MH. Said Abdullah (PDIP) 528.815 suara

    2. Eric Hermawan (Golkar) 155.619 suara

    3. Syafiuddin (PKB) 203.478 suara

    4. Slamet Ariyadi (PAN) 154.942 suara

    5. Willy Aditya (Nasdem) 142.639 suara

    6. Hasani Bin Zuber (Demokrat) 236.655 suara

    7. Imron Amin (Gerindra) 219.778 suara

    8. Ansari (PDIP) 76.907 suara. (tok)

  • Menang Pemilu Hattrick, Said: Niat Jahat ‘Sembelih Banteng’ Gatot!

    Menang Pemilu Hattrick, Said: Niat Jahat ‘Sembelih Banteng’ Gatot!

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 sempat beredar berbagai provokasi yang ingin menghancurkan PDI Perjuangan. Bahasa yang digunakan pun sarkastis, ‘saatnya untuk menyembelih banteng moncong putih.’ Namun, ternyata kenyataan berkata lain. Mereka yang mengaku akan menyembelih banteng akhirnya gatot alias gagal total.

    “Niat jahat mereka, gagal total. PDI Perjuangan berdasarkan penghitungan riil dan keputusan KPU Alhamdulillah tetap menjadi partai pemenang, berhasil hattrick. Tiga kali berturut-turut menjadi pemenang Pemilu sejak 2014,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, Kamis (21/3/2024).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, Rabu (20/3/2024) malam, PDIP meraih suara sebanyak 25.387.279. Kemudian, disusul Partai Golkar dengan mendapat 23.208.654 suara dan Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara.

    “Pertanyaannya, apa salah PDI Perjuangan, sehingga merebak berbagai kalimat provokatif ingin menghancurkan partai yang dipimpin putri Proklamator Ibu Megawati Soekarnoputri. Apalagi fakta memperlihatkan PDI Perjuangan beberapa kali memenangkan Pemilu dan kadernya mendapat kepercayaan rakyat untuk menempati posisi puncak pimpinan Indonesia. Itu artinya, PDI Perjuangan menjadi partai tertinggi yang masih mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia,” tutur Said yang juga Ketua DPP PDIP ini.

    Dalam perjalanan Indonesia, sejak Reformasi tahun 1998 tidak ada partai yang memenangkan Pemilu lebih banyak dari PDI Perjuangan. “Tentu tidak dimaksudkan untuk jumawa. Sampai saat ini, sejak reformasi sudah empat kali PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu bahkan berhasil tiga kali berturut-turut. Lagi-lagi bukti tak terbantahkan betapa sebagian besar rakyat Indonesia sangat mencintai dan mempercayai PDI Perjuangan. Dan, kepercayaan inilah yang dijaga sepenuh jiwa oleh PDI Perjuangan,” imbuh caleg peraih suara terbanyak nasional ini.

    Pada konteks inilah, menurut Said, berbagai pernyataan provokatif yang ingin menghancurkan PDI Perjuangan memperlihatkan kentalnya kepentingan politik jangka pendek. Sekadar memenuhi syahwat kekuasaan untuk terus berkuasa. Mereka berupaya merusak citra dan karakter PDI Perjuangan, bahkan menekan PDI Perjuangan melalui alat-alat kekuasaan, hanya semata-mata karena PDI Perjuangan tidak bisa memenuhi syahwat kekuasaan tersebut.

    Said menambahkan, sudah menjadi rahasia umum ada kalangan yang ingin mencoba melabrak konstitusi, ingin mengubah periodesasi jabatan presiden, yang berdasarkan UUD 1945 dibatasi hanya dua periode dan menunda pemilu.

    “Mereka mencoba mengajak PDI Perjuangan, untuk mengubah konstitusi agar jabatan Presiden dapat diperpanjang lagi. Jika PDI Perjuangan gelap mata, dan hanya menghitung keuntungan politik, tentu ajakan ini menguntungkan bagi PDI Perjuangan, sebab posisi kadernya ditampuk kekuasaan, sekaligus partai pemenang pemilu,” tegasnya.

    “Karena ajakan ini bertentangan dengan semangat reformasi, yang diperjuangan PDI Perjuangan bersama seluruh rakyat tentu saja ditolak mentah-mentah. Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tegas tanpa tedeng aling-aling PDI Perjuangan menolak menghianati perjuangan reformasi untuk mengubah batasan konstitusi tentang periodesasi jabatan Presiden. PDI Perjuangan konsisten menaaati konstitusi negeri ini, yang diperjuangkanan melalui reformasi dengan pengorbanan darah dan air mata serta jiwa rakyat,” imbuhnya.

    Melalui pembatasan kekuasaanlah, PDI Perjuangan berkeyakinan, demokrasi tetap terjaga, dan tidak menjelmakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya.

    Menurut politikus asal Sumenep, Madura ini, tidak mudah memang untuk tidak melayani hasrat kekuasaan. Perjalanan Pemilu 2024 bagi PDI Perjuangan adalah jalan terjal. PDI Perjuangan seperti dejavu, mendapatkan tekanan sana sini dari kekuasaan. Hampir mirip era Orde Baru. Namun, partai ini telah ditempa oleh sejarah. Pernah digencet bertahun tahun, namun tetap disokong oleh para pengikut yang terus loyal pada jalan ideologi. Loyalitas ideologis inilah yang menghidupkan nyawa PDI Perjuangan hingga kini dan kendepan.

    Meskipun menghadapi jalan terjal, PDI Perjuangan tetap berkeyakinan, kewarasan rakyat tetap terjaga. Menjaga konstitusi dan demokrasi memang mahal harganya. Nyatanya atas keyakinan ini, PDI Perjuangan tetap tegak berdiri, meskipun ditinggalkan oleh kekuasaan. Rakyat masih menaruh harapan terhadap PDI Perjuangan. Dan, harapan itu disematkan oleh lebih dari 25 juta rakyat Indonesia.

    Dengan kepercayaan rakyat ini, PDI Perjuangan akan terus berbenah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan kualitas sumber daya, yang akan diabdikan untuk kepentingan rakyat.

    “Kami meyakini, partai adalah pilar penting bagi pelembagaan demokrasi. Partai sekaligus tempat untuk menyemaikan semangat kegotong royongan, dan mengikis watak individualistis. Partai memegang peran penting, yakni mengemban tugas sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan sipil di semua tingkatan. Itulah sebabnya dengan kepercayaan rakyat pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan akan menguatkan perannya sebagai tempat kaderisasi bagi kepemimpinan bangsa dan negara ke depan,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Putri Eks Bupati Jombang Tumbang, Putra Erros Djarot Melenggang

    Putri Eks Bupati Jombang Tumbang, Putra Erros Djarot Melenggang

    Jombang (beritajatim.com) – Putri eks Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema, harus menelan pil pahit. Hal itu menyusul gagalnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

    Dengan begitu, Ning Ema yang jauh hari sudah mengumumkan bahwa dirinya lolos ke senayan, harus siap-siap angkat koper. Caleg petahana ini akan digantikan oleh Banyu Biru Djarot dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

    Tentu saja, artis Banyu Biru seakan mendapat durian runtuh. Keinginannya untuk menjadi anggota DPR RI bisa terlaksana. Ning Ema dan Banyu Biru berangkat dari dapil (daerah pemilihan) Jatim VIII. Dapil ini meliputi Kab/Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kab/Kota Madiun.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, perolehan PDIP di dapil Jatim VIII mencapai 312.571 suara. Ada dua caleg yang menyumbang suara siginifikan. Pertama dalah Sadarestuwati sebanyak 102.063 suara. Urutan kedua adalah Banyu Biru Djarot sebanyak 54.325 suara.

    Sementara PPP di dapil Jatim VIII mendapat 116.554 suara. Dari jumlah tersebut Ning Ema menyumbang 65.393 suara. Jika PPP lolos PT makam kursi ke-10 di dapil ini menjadi jatah berlambang kabah, yakni Ema Umiyyatul Chusnah.

    Namun karena PPP tidak lolos ambang batas, maka Banyu Biru yang sebelumnya menduduki kursi ke-11 naik poisi. Caleg wajah baru ini pun melenggang ke Senayan di detik-detik akhir.

    Dengan gagalnya Ning Ema, berarti hanya satu keluarga Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab yang lolos menjadi anggota dewan. Yakni, cucu dari Munjidah Wahab yang berangkat dari dapil Jombang 1 (Jombang-Peterongan), Taufiqi Fakkarudin Assilahi.

    Total perolehan PPP di dapil Jombang 1 sebanyak 17.716 suara. Dari jumlah tersebut, Gus Fiqi, panggilan akrab Taufiqi Fakkarudin Assilahi, mendapat 7.921 suara. Dia ditempel ketat oleh caleg petahana dari PPP Didit Tri Suprayitno yang mendulang 6.901 suara. Gus Fiqi berpotensi lolos ke DPRD Jombang.

    Seperti diketahui sebanyak 9 caleg (calon legislatif) merupakan dinasti dari mantan Bupati Jombang Mundjidah Wahab yang juga Ketua DPW PPP (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan) Jawa Timur.

    Mereka maju dalam Pileg (Pemilu Legislatif) 2024 dari berbagai tingkat. Ada yang maju caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi, serta caleg DPRD Kabupaten/Kota. Sembilan caleg tersebut meliputi anak, menantu, serta cucu dari Mundjidah. Semuanya berangkat dari partai berlambang kabah.

    Untuk perolehan nasional, hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU RI terhadap hasil suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024) malam, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

    Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87 persen suara. Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. [suf]

  • Hasil Rekap KPU Kalah, Anies: Penyimpangan Demokrasi Tak Bisa Dibiarkan

    Hasil Rekap KPU Kalah, Anies: Penyimpangan Demokrasi Tak Bisa Dibiarkan

    Jakarta (beritajatim.com) – Capres dan Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan menilai dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan dan penyimpangan bukan dengan melakukan agitasi kepada publik.

    “Langkah yang kita lakukan bukanlah marah-marah dan melakukan agitasi kepada publik, namun langkah kita adalah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Kami ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa pra reformasi,” kata Anies merespon hasil akhir pleno Komisi Pemilihan Umum(KPU) RI pada rekapitulasi Pilpres 2024, pada Rabu (20/3/2024) malam.

    Karenanya, Anies juga mengajak semua untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum sehingga apa pun temuannya akan menjadi fakta sejarah bangsa ini

    “Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,“ ajak Anies

    “Apapun takdir yang telah ditetapkan oleh nanti, kami akan tetap membersamai gerakan perubahan. Insya Allah, gerakan ini akan terus bergulir membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik dan diperlukan oleh bangsa ini,” lanjutnya.

    Meskipun Anies menyadari ada pihak-pihak yang berusaha mendegradasi usaha konstitusional Timnas AMIN sekaligus banyak pihak juga yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil, tetapi berbagai ketidaknormalan tersebut menurut Anies tidak dapat dibiarkan.

    “Kami tegaskan, kami tak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi ini berlalu tanpa catatan dan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaran pemilihan ke depan, baik tingkat nasional maupun ratusan pilkada dan pileg tingkat I dan II,” paparnya.

    “Kami sadar, dalam situasi saat ini, kemungkinan mendapatkan keadilan terasa amat kecil. Berbagai lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan Pemilu dan penyelesaian sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang terbukti melanggar etik, bahkan ada yang ketuanya sampai berkali-kali mendapat peringatan tapi tetap dibiarkan menjalankan perannya,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan tersebut Anies juga menegaskan pentingnya proses daripada hasil akhir dimana proses yang jujur adil dan bersih akan dilegitimasi oleh semua.

    “Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Namun, dalam sebuah pemilihan, proses tak kalah penting dari hasil akhirnya,” ucap Anies.

    Dia juga menekankan, proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil dan bebas dari tekanan, untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati. Proses pemilihan itu penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusifitas dalam hasilnya.

    Menurut Anies tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

    “Saudara-saudara sekalian, pemimpin yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh ketidakadilan dan kita tak ingin ini terjadi,” tegas Anies. [ian]

  • Melihat Final Rekap KPU, Cak Imin Minta Tim Hukum AMIN Maju ke MK

    Melihat Final Rekap KPU, Cak Imin Minta Tim Hukum AMIN Maju ke MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar mengatakan, berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara pada AMIN.

    Karenanya, demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, pihaknya memutuskan meminta Tim Hukum Timnas AMIN untuk maju ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami akan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi selama proses Pilpres kali ini,” kata Cak Imin, sapaan Muhaimin merespons hasil akhir pleno Komisi Pemilihan Umum(KPU) RI pada rekapitulasi Pilpres 2024, pada Rabu (20/3/2024) malam.

    Dia juga mengaku merasakan sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini.

    Apalagi, lanjut Cak Imin, sapaan Muhaimin, sejak maju dalam kontestasi pasangan AMIN membawa misi perubahan, menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, menegakkan kembali demokrasi serta menunaikan janji-janji reformasi.

    “Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum hari pencoblosan, mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara, dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik,” ujar Cak Imin. [ian]

  • 85 Orang Terdaftar sebagai Kandidat Komisioner KPU Pamekasan 2024-2029

    85 Orang Terdaftar sebagai Kandidat Komisioner KPU Pamekasan 2024-2029

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 85 orang terdaftar sebagai kandidat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Periode 2024-2029.

    Jumlah tersebut berdasar data pendaftar melalui aplikasi Siakba yang diterima Tim Seleksi KPU Jatim 1 Zona Madura, per pukul 23:59 WIB pada masa akhir pendaftaran, Selasa (19/3/2024).

    “Total pendaftar anggota KPU di Madura, terdapat sebanyak 399 orang berdasar data Siakba. Sebanyak 85 orang di antaranya pendaftar di KPU Pamekasan,” kata anggota Timsel KPU Jatim 1 Zona Madura, Dr Abdul Gaffar, Rabu (20/3/2024).

    Namun dari 85 orang yang terdaftar sebagai kandidat komisioner KPU Pamekasan, sebanyak 73 orang di antaranya sudah mengirimkan berkas persyaratan yang terkirim melalui pos.

    “Jadi dari total 85 pendaftar, terdapat 12 orang belum mengirimkan berkas persyaratan ke Sekretariat Timsel KPU Jatim 1 Zona Madura, di Hotel Novotel Samator Ruang Nitrogen Lt 3, Kedung Baruk 26-28 Surabaya,” ungkapnya.

    Pendaftaran calon komisioner KPU Jatim 1 Zona Madura, secara resmi dibuka selama 13 hari terakhir, terhitung sejak sejak 8-19 Maret 2024 kemarin. “Berdasar jadwal, penelitian administrasi dilakukan sejak 8-26 Maret 2024 mendatang,” jelasnya.

    “Sementara untuk penetapan hasil penelitian administrasi dilakukan pada 27 Maret 2024, dan pengumuman hasil penelitian administrasi pada 28-30 Maret 2024 mendatang,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, total pendaftar komisioner KPU di Madura, tercatat sebanyak 399 orang. Meliputi 82 pendaftar di Bangkalan, dan 79 orang sudah menyertakan berkas, 85 orang di Pamekasan, 73 menyertakan berkas, 107 orang di Sampang, 99 menyertakan berkas, dan 125 orang di Bangkalan, 121 menyertakan berkas.

    Berdasar jumlah tersebut, terdapat sebanyak 27 orang pendaftar belum mengirimkan berkas persyaratan. Meliputi 4 pendaftar di Bangkalan 4 orang, 12 pendaftar di Pamekasan, 8 pendaftar di Sampang, dan 3 pendaftar lainnya di Sumenep. [pin/ian]

  • Suara Tak Sampai 4 Persen, Anak Ketua PPP Jatim dan 2 Petahana Gagal ke Senayan!

    Suara Tak Sampai 4 Persen, Anak Ketua PPP Jatim dan 2 Petahana Gagal ke Senayan!

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PPP Jatim buka suara terkait gagalnya PPP lolos ke DPR RI karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

    Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori kepada beritajatim.com, Rabu (20/3/2024) malam mengatakan, PPP kehilangan 12 kursi secara nasional dan 3 kursi di antaranya dari Jatim.

    Tiga kursi dari Jatim itu, salah satunya adalah milik anak Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab. Yakni, Ema Umiyyatul Chusnah (Ning Ema).

    “Kami kehilangan tiga kursi DPR RI dari Jatim. Ketiganya adalah petahana. Yakni, dari Dapil Madura ada H Achmad Baidowi, dari Dapil Jatim 3 (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ada Sy. Anas Tahir dan dari Dapil Jatim 8 (Jombang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk) ada Ema Umiyyatul Chusnah (Ning Ema),” kata Mujahid kepada beritajatim.com.

    Mujahid menegaskan, pihaknya tetap mendorong DPP PPP agar terus berjuang sampai titik darah penghabisan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami tetap optimistis bisa lolos DPR RI. Ini karena penghitungan internal kami, suara PPP memperoleh kisaran 4,02 persen hingga 4,1 persen. Kami tetap minta DPP terus berjuang sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.

    Sekadar diketahui, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos ke DPR untuk kali pertama, karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

    Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024) malam.

    Dari hasil itu, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

    Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

    Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. (tok/ian)

  • Gagal Lolos Senayan, PPP Sebut Ada Selisih 200 Ribu Suara dari Survei Internal

    Gagal Lolos Senayan, PPP Sebut Ada Selisih 200 Ribu Suara dari Survei Internal

    Jakarta (beritajatim.com) – Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU RI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 5.878.777 suara (3,87%) dari suara sah nasional sebesar 151.796.630 suara. Dengan begitu, PPP gagal lolos ke Senayan karena di bawah ambang batas Parlemen sebesar 4 persen.

    Wakil Ketua Bappilu Nasional PPP Achmad Baidowi atau yang biasa disapa Awiek menyebut, data internal menunjukkan bahwa PPP sudah melewati angka 4% selisih sekitar 200.000 suara.

    Menurutnya, PPP sudah mempersiapkan tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan. Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi.

    “Sesuai ketentuan UU, PPP memiliki waktu 3 hari untuk menyikapi hasil rekapitulasi nasional dengan mengajukan ke MK,” kata Awiek, Rabu (20/3/2024).

    Meski begitu, dia menegaskan, PPP menghormati hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan KPU sebagai bagian dari tahapan pemilu sesuai ketentuan UU Pemilu yakni 35 hari setelah pemungutan suara.

    Dia pun meminta kepada seluruh caleg PPP dan kader PPP untuk tetap semangat ikut mengawal perjuangan di MK. “Dan kami menyampaikan terimakasih atas perjuangan dan kontribusi dalam menjaga partai warisan ulama ini,” ujar Awiek. [ian]

  • APPD Laporkan Connie Ruhakundini Bakrie ke Polrestabes Surabaya

    APPD Laporkan Connie Ruhakundini Bakrie ke Polrestabes Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPD) menggeruduk Polrestabes Surabaya untuk menyatakan sikap terkait adanya tuduhan sejumlah polres yang memiliki akses aplikasi Sirekap milik KPU.

    Dalam aksi tersebut, APPD ingin mempertanyakan sekaligus menyatakan sikap atas penyataan Connie Ruhakundini Bakrie atas tuduhan terhadap Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno yang menyebut sejumlah polres memiliki akses ke Sirekap KPU.

    “Meskipun Connie sudah menyatakan kembali dalam sosial medianya bahwa tuduhan terhadap Polri adalah salah paham dirinya atas interpretasi yang tidak berdasar, tapi bukan berarti hal tersebut dianggap selesai begitu saja melalui permintaan maaf,” ujar Koordinator Aksi, Rafian, Rabu (20/3/2024).

    Rafian menilai, tuduhan Connie memiliki implikasi yang berbahaya bagi harmonisasi berbangsa dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

    “Tuduhan Connie jelas mempunyai implikasi hukum, harus ditindaklanjuti dan negara ini harus memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum. Tuduhan Connie jelas berbahaya di tengah kontestasi yang belum selesai,” ujarnya.

    Selain itu, menurutnya tuduhan Connie jelas berniat untuk mencoreng nama baik kepolisian. Tuduhan tersebut cenderung merendahkan marwah institusi Polri.

    “Kami atas nama aliansi pemuda yang terdiri dari elemen aktivis mahasiswa, pemuda dan pengusaha muda ingin memastikan bahwa Polri memberikan klarifikasi atas tuduhan Connie tersebut,” tegas Rafian.

    Ia menambahkan, ketika tuduhan tersebut tidak berdasar, maka harus ada tindakkan tegas. Tindakan tersebut juga sekaligus membuktikan jika Polri bersikap netral dan tidak pandang bulu.

    “Jangan sampai kerja kepolisian yang sudah terbukti bagus dalam mengawal pemilu, dideligitimasi oleh siapa pun,” imbuh Rafian.

    Tak hanya melakukan demonstrasi, APPD juga secara resmi melaporkan postingan Connie ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Surabaya.

    Mereka menilai tindakan yang dilakukan Connie berbahaya dan mengandung unsur pidana. “Jika tidak ada tindakan tegas, sama halnya dengan membiarkan ujaran kebencian dan fitnah subur di Indonesia,” katanya. [ipl/but]

  • Diuntungkan Gugatan Demokrat, Golkar Jember: Berkah Ramadhan!

    Diuntungkan Gugatan Demokrat, Golkar Jember: Berkah Ramadhan!

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya menyambut baik rencana gugatan sengketa hasil pemilu Partai Demokrat ke Mahkamah Konstitusi. Kemenangan Partai Demokrat di Mahkamah Konstitusi akan menjadi berkah bagi Golkar.

    “Kalau kemudian dari hasil itu memberikan sesuatu yang positif buat Golkar, kami anggap berkah. Berkah Ramadan. Kan sesuatu yang positif tidak bisa kita tutupi kalau ikut senang,” kata Ketua Badan Saksi dan Wakil Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember, Dima Ahyar, Rabu (20/3/2024).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jember, ada tiga partai yang memiliki jumlah enam kursi untuk lima tahun mendatang, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Posisi ketua diduduki Gerindra yang memiliki 11 kursi dan dua jatah posisi wakil ketua dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan yang masing-masing punya delapan kursi.

    Dengan perolehan 146.163 suara, Nasdem praktis menjadi wakil ketua ketiga di DPRD Jember, mengalahkan Partai Golongan Karya yang mengantongi 126.617 suara dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengantongi 111.240 suara.

    Demokrat sama sekali tidak memperoleh kursi kendati mengantongi 12.672 suara. Namun, jka majelis hakim MK mengabulkan permohonan Demokrat, maka bukan hanya Demokrat saja yang memperoleh satu kursi, namun Golkar pun akan memperoleh posisi Wakil Ketua DPRD Jember karena kursi Nasdem berkurang tinggal lima.

    Terlepas dari peluang tersebut, Dima mengatakan, keberhasilan Golkar merebut enam kursi DPRD Jember merupakan kerja keras semua pihak. “Saya kira karena persiapan dan perencanan yang baik, dan optimalisasi semua stakeholder yang berjalan baik. Baik itu struktural pengurus, organisasi sayap, calon legislator,” katanya.

    Enam enam caleg terpilih Golkar di DPRD Jember adalah M. Ahmad Birbik Munajil Hayat (Daerah Pemilihan 1), Agung Budiman (Daerah Pemilihan 2), Suciati (Daerah Pemilihan 4), Sujarwo Adiono (Daerah Pemilihan 5), Mochammad Holil Asyari (Daerah Pemilihan 6), dan Nilam Noor Fadilah Wulandari (Daerah Pemilihan 7).

    Lima legislator Golkar adalah wajah baru, kecuali Holil yang masuk parlemen empat kali berturut-turut sejak Pemilu 2009. [wir]