Kementrian Lembaga: KPU

  • KPK Periksa Sekjen PDIP Soal Harun Masiku Senin Pekan Depan

    KPK Periksa Sekjen PDIP Soal Harun Masiku Senin Pekan Depan

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6/2024) pekan depan. Hasto rencananya diperiksa terkait kasus Harun Masiku.

    “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (6/6/2024).

    Sebelumnya, Ali menyebut KPK menerima informasi baru terkait keberadaan Harun Masiku. Meski demikian, ia tidak mengungkapkan informasi dimaksud.

    Untuk itu, KPK memerlukan keterangan Hasto Kristiyanto terkait informasi terbaru tersebut. “Untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru,” kata Ali, Selasa (4/6/2024).

    Sementara itu, beberapa hari lalu, KPK memeriksa seju.lah saksi terkait Harun Masiku. Mereka adalah Simon Petrus, yang berprofesi sebagai pengacara. Dia diperiksa di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/5). Kemudian pada Kamis (30/5), penyidik memeriksa seorang mahasiswa atas nama Hugo Ganda.

    Seperti diketahui Harun Masiku merupakan calon anggota legislatif dari PDIP yang menjadi tersangka suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2019 Wahyu Setiawan. Namun, Harun melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK selama empat tahun terakhir.

    Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menyuap sebersar Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan, yang saat itu menjabat Komisioner KPU terkait pengurusan PAW DPR. Wahyu pun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan telah dieksekusi sejak 2021. Hasto juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus ini pada 2020 lalu. [hen/beq]

  • India Mulai Hitung Hasil Pemilu, Modi Hampir Pasti Menang?

    India Mulai Hitung Hasil Pemilu, Modi Hampir Pasti Menang?

    Jakarta

    India pada hari Selasa (04/06) mulai menghitung lebih dari 640 juta suara dalam pemilihan umumnya. Perdana Menteri Narendra Modi hampir pasti akan meraih kemenangan dengan gerakan nasionalis Hindu-nya yang telah membuat oposisi gelisah dan semakin prihatin terhadap hak-hak minoritas.

    Exit poll menunjukkan Modi, 73 tahun, berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan, setelah pemilihan suara dilakukan dalam tujuh tahap di negara dengan populasi terpadat di dunia ini. Pemilihan umum yang berlangsung selama enam minggu dan diikuti oleh 642 juta orang ini dipandang sebagai sebuah referendum bagi Modi.

    Jika dia menang, maka ini akan menjadi kali kedua seorang pemimpin India mempertahankan kekuasaan untuk masa jabatan ketiga setelah Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India. Modi mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa ia yakin “rakyat India telah memberikan suara dalam jumlah yang sangat besar” untuk memilih kembali pemerintahannya.

    Para pengamat percaya bahwa daya tariknya pada sentimen nasionalis Hindu yang sedang tumbuh akan memberinya masa jabatan ketiga dalam kekuasaan. Lawan Modi telah berjuang untuk melawan kampanye besar-besaran Partai Bharatiya Janata (BJP), dan telah dilumpuhkan oleh konflik kasus-kasus kriminal bermotif politik yang bertujuan untuk menghalau para penantang.

    Lawan politik Modi ditekan

    Lembaga think tank Amerika Serikat, Freedom House, mengatakan tahun ini bahwa BJP “semakin sering menggunakan institusi-institusi pemerintah untuk menargetkan lawan-lawan politiknya”.

    Pada hari Minggu (02/06), Arvind Kejriwal, politisi senior oposisi India dan pemimpin kunci dalam aliansi yang dibentuk untuk bersaing dengan Modi, kembali ke penjara.

    Kejriwal, 55 tahun, ditahan pada bulan Maret lalu atas penyelidikan korupsi yang telah berlangsung lama, tetapi kemudian dibebaskan dan diizinkan untuk berkampanye selama ia kembali ke tahanan setelah pemungutan suara berakhir.

    Menjelang pemilihan umum, banyak dari 200 juta lebih minoritas muslim semakin gelisah dengan masa depan mereka dan tempat mereka di negara yang secara konstitusional bersifat sekuler ini. Modi sendiri membuat sejumlah komentar keras tentang warga muslim di kampanyenya, dengan menyebut mereka sebagai “penyusup”.

    Partisipasi pemilih turun akibat gelombang panas

    Ketua Pemilu Kumar, pada hari Senin (03/06), menyatakan bahwa 642 juta suara yang masuk merupakan “rekor dunia”.

    Namun, berdasarkan angka komisi pemilihan umum, jumlah pemilih mencapai 66,3 persen dari 968 juta pemilih. Angka ini turun sekitar satu persen dari 67,4 persen pada jajak pendapat terakhir pada tahun 2019.

    Data pemilih akhir belum dirilis karena pemungutan suara ulang berlangsung di dua lokasi di negara bagian Benggala Barat pada hari Senin (03/06).

    Beberapa pakar mengatakan jumlah pemilih yang lebih rendah terjadi akibat gelombang panas di seluruh India utara, dengan suhu lebih dari 45 derajat Celsius.

    Sedikitnya 33 staf pemungutan suara meninggal akibat gelombang panas, dengan suhu mencapai 46,9 derajat Celsius, pada hari Sabtu (01/06), di negara bagian Uttar Pradesh saja.

    Kumar mengakui bahwa pemungutan suara seharusnya dijadwalkan untuk berakhir sebulan lebih awal. “Kami seharusnya tidak melakukannya dalam cuaca yang sangat panas,” katanya.

    pkp/ha (AFP, AP)

    (ita/ita)

  • KPU Bacakan Hasil Pileg Kota Malang 2024 Usai MK Tolak Gugatan PSI

    KPU Bacakan Hasil Pileg Kota Malang 2024 Usai MK Tolak Gugatan PSI

    Malang(beritajatim.com) – Usai gugatan PSI soal hasil rekapitulasi perhitungan suara di Dapil 5 atau Lowokwaru dalam Pemilihan Legislatif Kota Malang 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang resmi menetapkan 45 Anggota DPRD Kota Malang terpilih melalui rapat pleno terbuka pada Selasa, (28/5/2024).

    “Amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan (PSI) tidak dapat diterima. Artinya, hasil rekapitulasi KPU Kota Malang telah bersifat final,” ujar Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas.

    Adapun putusan ini dikeluarkan MK karena PSI mengajukan sengketa hasil Pileg 2024 kemarin. Putusan MK dibacakan pada 22 Mei 2024 kemarin. Dalam putusan itu, MK tidak memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang. Sehingga penetapan ini dianggap sah.

    “Setelah ini, KPU Kota Malang akan menyampaikan salinan keputusan terkait penetapan kursi parpol dan anggota dewan terpilih ini ke Gubernur melalui Wali Kota Malang,” ujar Aminah.

    Sebelum menetapkan 45 legislator terpilih. KPU Kota Malang mengumumkan perolehan kursi partai politik. Ada 9 parpol yang berhasil mengantar kadernya meraih kursi di DPRD Kota Malang untuk periode 2024-2029.

    9 Parpol ini adalah PDI Perjuangan dengan 9 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, PSI 2 kursi dan PAN 1 kursi.

    Setelah itu, KPU Kota Malang mengumumkan 45 Anggota DPRD Kota Malang terpilih. Dimulai dari Dapil 1 Klojen ada Arif Wahyudi (PKB), Rimzah (Gerindra) Sony Rudiwiyanto (PDI Perjuangan) Kartika (Golkar) dan Bayu Rekso Aji (PKS) total 5 kursi.

    Lalu Dapil 2 Blimbing yakni, Abdurrohman (PKB) Danny Agung Prasetyo (Gerindra) Eko Herdianto (PDI Perjuangan) Harvard Kurniawan (PDI Perjuangan) Eddy Widjanarko (Golkar) M Dwiky Salsabil Fauza (Nasdem) Asmualik (PKS) Eko Hadi Purnomo (PAN) Aris Ferdianto (Demokrat) dan Donny Victorius (PSI) total 10 kursi.

    Dapil 3 Kedungkandang, Saniman Wafi (PKB) Ike Kisnawati (PKB) Abdul Wahid (PKB) Nurul Faridawati (Gerindra) Amithya Ratnanggani Siraduhitta (PDI Perjuangan) Agoes Marhaenta (PDI Perjuangan) Suryadi (Golkar) Sri Mulyana (Golkar) Indra Permana (PKS) Akhdiyat Syabril Ulum (PKS) dan Imron (Demokrat) dengan total 11 kursi.

    Dapil 4 Sukun Anas Muttaqin (PKB) Fathol Arifin (PKB) Abu Bakar (Gerindra) Achmad Zakaria (PDI Perjungan) Lea Mahdarina (PDI Perjuangan) Tinik Wijayanti (Golkar) Suyadi (Nasdem) Rokhmad (PKS) Wiwik Sulaiha (Demokrat) Kristina Yuniati (PSI) total 10 kursi.

    Dapil 5 Lowokwaru, Putri Aidillah (PKB) Lelly Thresiyawati (Gerindra) Ginanjar Yoni Wardoyo (Gerindra) I Made Riandiana Kartika (PDI Perjuangan) Anastasya Ida (PDI Perjuangan) Joko Prihatin (Golkar) Dito Arief (Nasdem) Trio Agus Purwono (PKS) dan Rendra Masdrajad Syafaat (PKS) total 9 kursi.

    “Dari 45 itu laki laki ada 33 dan perempuan 12. Sehingga jumlah perempuan memang belum memenuhi 30 persen, ini masih 26 persen. Periode sebelumnya 12 juga,” ujar Aminah. (luc/aje]

  • Ini Pesan Bupati Mojokerto pada 912 Anggota PPS Pemilu 2024

    Ini Pesan Bupati Mojokerto pada 912 Anggota PPS Pemilu 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meminta kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dapat menegakkan integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan 912 anggota PPS Pemilu tahun 2024 di Stadion Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

    “Saya minta tolong kinerja yang profesional dan jangan lupa integritasnya. Kinerja anda nanti akan sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto,” pinta orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, pada Minggu (26/5/2024).

    Menjunjung tinggi integritas dan bekerja secara profesional juga dinilai sangat penting oleh Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini karena dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Menurutnya, ia juga bertanggung jawab dalam menjaga kondusifitas, ketertiban, dan keamanan di wilayahnya, Kabupaten Mojokerto..

    “Maka kinerja anda tidak hanya anda mempertanggungjawabkan kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat kabupaten Mojokerto, masyarakat Jawa Timur dan yang paling penting adalah anda semuanya harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Saya mengucapkan selamat bertugas, selamat atas kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat kabupaten Mojokerto dan Allah SWT kepada anda semuanya dan jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Bukhori Muslim menjelaskan, bahwa bekerja secara profesional dan menegakkan integritas merupakan landasan utama menjadi anggota PPS, karena sebagai penyelenggara pemilu, hasil pekerjaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara konstitusional.

    “Sebanyam 912 anggota PPS yang baru saja dilantik agar bisa cepat beradaptasi dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Apa yang kita lakukan ini benar-benar dengan kepastian hukum, soalnya apa yang kita lakukan selama kita menjabat sebagai anggota PPS ada konsekuensi hukumnya, sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

    Diketahui, dalam prosesi pelantikan anggota PPS untuk pelaksanaan Pilkada 2024, terdapat pula penandatanganan pakta integritas dan pengucapan sumpah oleh 912 anggota PPS yang disaksikan langsung oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Kepala Perangkat Daerah, dan jajaran Forkopimca Mojosari. [tin/but]

  • KPU Kabupaten Pasuruan Pastikan Kuota PPS Terpenuhi

    KPU Kabupaten Pasuruan Pastikan Kuota PPS Terpenuhi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah melakukan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten Pasuruan langsung bergerak untuk melakukan wawancara kepada para Panitia Pemungutan Suara (PPS).

    Diketahui untuk PPS sendiri membutuhkan setidaknya 1.095 orang yang akan ditempatkan di masing-masing Desa/Kelurahan.

    Sebelumnya, ada sekitar 10 kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang anggota PPS tak memenuhi target yang ditentukan. Diketahui target di masing-masing PPS dibutuhkan sebanyak tiga orang.

    “Saat ini untuk kuota PPS sudah terpenuhi semuanya. Dan saat ini kami sedang melakukan tes wawancara kepada kandidat PPS yang akan kami pilih,” jelas Suyatmin, Komisioner KPU Bidang Organisasi.

    Suyatmin juga menjelaskan bahwa setiap PPS yang melebihi kuota nantinya akan dipilih lagi tiga orang untuk di jadikan PAW. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya PPS yang mengundurkan diri atau bahkan terdapat situasi yang tidak memungkinkan.

    “Jadi nanti totalnya ada enam PPS yang akan dipilih. Tiga orang yang ditetapkan dan tiga orang lainnya disiapkan untuk pengganti atau PAW,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Faizin mengatakan bahwa dirinya berpesan untuk para PPK maupun PPS harus menjalankan tugasnya dengan benar. Hal ini disampaikannya untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang akan timbul saat pemilihan nanti.

    Sehingga dirinya berpesan agar menjaga marwah KPU khususnya Kabupaten Pasuruan untuk terus bersikap netral selama pilkada nantinya berlangsung. (ada/ted)

  • Ini Pesan Bupati Mojokerto untuk Anggota PPK

    Ini Pesan Bupati Mojokerto untuk Anggota PPK

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati berpesan kepada seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar senantiasa menjaga kondusifitas serta keamanan dan ketertiban di bumi Majapahit. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan PPK, Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

    Sedikitnya 90 anggota PPK yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto tersebut melakukan sumpah janji sebelum mengemban tugasnya untuk membantu jalannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Pilkada 2024 akan digelar serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

    “Saya minta tolong bapak-ibu semuanya, selama saya masih menjabat sebagai Bupati Mojokerto saya tetap bertanggung jawab agar Kabupaten Mojokerto kondusif, aman, tenteram, tertib, dan damai. Untuk itu, saya minta tolong Anda menjadi bagian dari itu semuanya,” ungkapnya, Kamis (16/5/2024).

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini menegaskan, dalam proses pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini seluruh panitia yang telah dilantik harus bekerja secara profesional dan penuh integritas. Karena hal tersebut berhubungan dengan tatanan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

    “Baik masyarakat Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Mojokerto semuanya betul-betul mengharapkan kinerja profesional, tanggungjawab dan penuh integritas dari Anda semuanya. Apapun yang dilakukan akan berdampak bagi masyarakat semuanya,” tegasnya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini berharap proses pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar. Bupati mengucapkan selamat bertugas kepada anggota PPK yang baru dilantik. Anggota PPK akan bertugas mulai 16 Mei 2024 sampai 27 Januari 2025 mendatang.

    “Bismillah semoga semuanya lancar, terima kasih banyak anda semua sudah menjadi bagian dari KPU Kabupaten Mojokerto, selamat bertugas mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan bagi Anda semuanya,” ucapnya.

    Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Nur Salam mengatakan, setelah adanya pengambilan janji PPK ini, ke depannya segera untuk melakukan pembentukan Sekretariat PPK yang nantinya akan membantu prosesi PPK dalam mengerjakan tugas mereka.

    “Pasca pembentukan PPK ini harus segera membentuk sekretariat PPK di setiap kecamatan, kami berharap sumbangsih SDM karena ini adalah murni bantuan pemerintah daerah di sekretariat, mohon memberikan SDM terbaiknya untuk hal ini,” jelasnya.

    Nur Salam juga mengimbau kepada seluruh PPK yang telah dilantik tersebut mampu memberikan yang terbaik dan menjaga komitmen mereka dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Menurutnya, pilkada di Kabupaten Mojokerto harus berintegritas dan menjadi contoh untuk pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota di Jawa Timur

    “Adanya pelantikan ini kami berharap semuanya punya komitmen bahwa pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mojokerto harus berintegritas dan menjadi contoh untuk pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota di Jawa Timur,” pungkasnya. [tin/ian]

  • 90 Anggota PPK Pilkada 2024 di Mojokerto Dilantik

    90 Anggota PPK Pilkada 2024 di Mojokerto Dilantik

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto melantik 90 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebanyak 90 anggota PPK tersebut berasal dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Mojokerto sebanyak lima orang.

    Sebanyak 90 anggota PPK tersebut dilantik di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Kamis (16/5/2024). Anggota PPK akan bertugas mulai 16 Mei 2024 sampai 27 Januari 2025 dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati-Wakil Bupati Mojokerto.

    Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori mengatakan, ada 90 anggota PPK dilantik tersebar di 18 kecamatan. “Mereka orang yang terpilih, dan selanjutnya mereka akan melaksanakan masa kerja selama 8 bulan ke depan,” ungkapnya.

    Setelah pelantikan, KPU Kabupaten Mojokerto akan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi para anggota PPK. Bimtek tersebut bertujuan untuk membekali PPK dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

    “Pelantikan dan pembekalan ini bukan hanya formalitas. Integritas dan profesionalitas para anggota PPK sangat diharapkan, mengingat peran penting mereka dalam menyelenggarakan pemilu yang adil, jujur, dan transparan,” bebernya.

    Sementara itu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas), KPU Jawa Timur, Nur Salam menambahkan, setelah dilantik mereka akan menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda dari Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

    “Baik dari unsur kelokalan, ada perbedaan terkait penyelenggaraan. Kami optimis dari hasil seleksi ini akan membawa untuk tahapan Pilkada, untuk itu kami harus melakukan orientasi pasca dilantik. Dengan pemahaman terkait tugas dan tupoksi mereka,” imbuhnya.

    Selain itu, lanjut Nur Salam, para anggota PPK harus mempersiapkan pembentukan Sekretariat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan beberapa tantangan pencalonan dan kampanye. [tin/ian]

  • Tak Ada Calon Independen Pilkada Daftar di KPU Pasuruan

    Tak Ada Calon Independen Pilkada Daftar di KPU Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – KPU Kabupaten Pasuruan resmi menutup pendaftaran calon bupati-wakil bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tidak ada satupun calon independen yang mendaftar.

    Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Teknis, Fatimatus Zahro mengatakan tak ada calon independen yang mendaftar sampai batas akhir pendaftaran dibuka.

    “Sampai batas akhir kemaren kami masih belum menerima berkas dari calon independen. Sehingga kami menyatakan tidak ada yang mendaftarkan secara independen,” jelasnya.

    Zahro juga mengatakan bahwa penerimaan berkas calon independen ini tidak diperpanjang. Sebabm KPU sudah memberikan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

    “Kami juga tidak menambah batas waktu pengumpulan berkas. Dan malam kemaren sudah fix sudah kami tutup,” tambahnya.

    Sementara itu, sebelumnya, mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Nasrup diketahui telah berkonsultasi terkait pengumpulan berkas. Salah satunya yakni mendapatkan dukungan minimal 78.690 jiwa yang tersebar di 13 Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

    Namun saat dikonfirmasi, mantan Ketua Bawaslu tersebut tak memberikan jawaban. [ada/beq]

  • Syarat Terlalu Berat, Tak Ada Calon Independen di Pemilihan Bupati Blitar

    Syarat Terlalu Berat, Tak Ada Calon Independen di Pemilihan Bupati Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – KPU Kabupaten Blitar memastikan tidak ada satupun calon perseorangan yang maju di Pemilihan Bupati Blitar 2024 mendatang. Hingga batas akhir penutupan, Minggu (12/05/24) tidak ada satu orang pun yang mendaftar Calon Bupati Blitar dari jalur independen atau perseorangan.

    “Jalur perseorangan selain syarat-syarat sebagai calon itu juga harus ada syarat khusus didukung oleh pemilih dengan jumlah tertentu,” kata Hadi Santosa, Ketua KPU Kabupaten Blitar, Senin (13/05/24).

    [irp]

    Syarat maju independen sebagai Calon Bupati Blitar memang terbilang berat. Selain harus melengkapi syarat-syarat pencalonan Bupati Blitar, Calon Independen juga harus mendapatkan 71.766  dukungan KTP.

    Artinya jika ingin maju sebagai Calon Bupati Blitar dari jalur Independen, maka harus mengumpulkan dukungan dari 71.766 warga. Dukungan itu harus ada dari 12 kecamatan di Kabupaten Blitar.

    “Sesuai jadwal pendaftaran atau penyerahan syarat minimal dukungan perseorangan dilakukan maksimal 12 mei yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh KPU,” imbuhnya.

    Persyaratan tersebut, tentu memberatkan bagi seseorang yang ingin maju dari jalur independen. Sehingga jalur pencalonan perseorangan sepi peminat.

    Selain syarat yang berat, pertimbangan lain yang membuat warga pikir dua kali maju dari jalur independen adalah nama-nama Cabup Blitar dari partai cukup mentereng. Sehingga warga atau tokoh politik berpikir dua kali untuk maju dari jalur independen. [owi/aje]

  • Petahana Wali Kota Mojokerto Belum Kantongi Rekom Partai Golkar

    Petahana Wali Kota Mojokerto Belum Kantongi Rekom Partai Golkar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Petahana Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mendapatkan surat tugas dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto sebagai bakal calon Wali Kota Mojokerto 2024-2025.

    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Mojokerto pun menggelar deklarasi dukungan untuk Ning Ita (sapaan akrab, red), Minggu (12/5/2024).

    Deklarasi dukungan yang digelar di kantor DPC Partai Golkar Kota Mojokerto di Jalan Jawa Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, dikemas dalam Konsolidasi Partai Golkar dalam Rangka Menyukseskan Pilgub dan Pilwali Kota Mojokerto Tahun 2024.

    Namun hingga saat ini Ning Ita belum kantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju sebagai calon Wali Kota Mojokerto.

    Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto, Sony Basuki Raharjo mengatakan, deklarasi dukungan tersebut digelar untuk penerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

    “Iya kita memberikan dukungan kepada penerima surat tugas sebagai calon kepala daerah. Semua saya yakin, seluruh partai belum mengeluarkan rekom,” ungkapnya.

    Masih kata anggota DPRD Kota Mojokerto 2019-2024 ini, Partai Golkar hampir di Jawa Timur menggunakan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Partai Golkar melakukan survei sebanyak tiga kali hingga akhirnya rekomendasi dari DPP Partai Golkar akan diberikan kepada bakal calon kepala daerah sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Dukungan Partai Golkar untuk Ning Ita

    “Indonesia beda-beda. Hanya Jawa Timur, seluruh kepala daerah harus menggunakan lembaga survei namanya LSI. Hasil survei yang pertama nanti dibacakan, tiga kali kita survei. Kalau sudah survei dan menyatakan Ning Ita adalah calon terbaik di Kota Mojokerto, rekomendasi akan segera diturunkan berikut juga wakilnya,” katanya.

    Sony menjelaskan, jika DPP Partai Golkar memberikan tugas kepada satu kepala daerah yaitu Ika Puspitasari dari eksternal Partai Golkar dan dua wakil kepala daerah dari internal Partai Golkar. Yakni Sony Basuki Raharjo dan Dr Suryo Gading. Menurutnya, Ketua DPD secara langsung diberikan surat tugas dari DPP Partai Golkar.

    “Iya nanti Golkar menggunakan lembaga survei. Insya Allah Ning Ita. Iya (wakil) diwajibkan melalui lembaga survei. Usulan sudah masuk, Ning Ita sampai keluar surat tugas itu berdasarkan usulan. Wakil sudah, DPP yang menentukan. Saya sendiri tidak tahu, tiba-tiba ditunjuk dapat surat tugas. Karena dari internal Ketua DPD diwajibkan untuk dicalonkan,” jelasnya.

    Sony menambahkan, survei masih dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Mojokerto. Menurutnya, bulan Mei-Juni 2024, survei sudah selesai dilakukan dan rekomendasi kemungkinan turun bulan Agustus sebelum pendaftaran di KPU tanggal 27 Agustus 2024. Menurutnya, hingga saat ini ia yakin seluruh partai belum mengeluarkan rekomendasi.

    “Iya kita memberikan dukungan kepada penerima surat tugas sebagai calon kepala daerah (deklarasi dukungan). Semua saya yakin seluruh partai belum mengeluarkan rekom,” tegasnya. [tin/ted]