Kementrian Lembaga: KPU

  • Pemkot Jaktim ingatkan masyarakat gunakan hak pilih demi pembangunan

    Pemkot Jaktim ingatkan masyarakat gunakan hak pilih demi pembangunan

    Kami berharap masyarakat agar datang dan ikut berpartisipasiJakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin Provinsi DKI Jakarta yang terbaik demi pembangunan ke depannya.

     

    “Kami berharap masyarakat agar datang dan ikut berpartisipasi agar bisa menentukan nasib pembangunan di wilayah DKI Jakarta,” kata Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto saat dialog di acara Bincang Seputar Kota Kita Jakarta Timur (BISKOTA)  bertajuk “Menuju Sukses Pilkada 2024” di Kantor Wali Kota Jaktim, Selasa.

    Baca juga: KPU Jaktim mulai melakukan pelipatan surat suara Pilkada Jakarta 

     

    Terkait adanya isu ajakan masyarakat untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya, kata dia, hal itu merupakan tindakan yang tidak baik.

     

     

    Sikap ASN dalam pilkada itu  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Apabila ASN tidak netral akan dikenakan sanksi dimana yang terberat adalah pemecatan.

     

    “Saya mohon kepada para pegawai ASN jangan ikut politik praktis, harus bersikap netral di  masyarakat. Jangan mengajak untuk memihak kepada salah satu paslon (pasangan calon), jika punya pilihan cukup gunakan hak pilihnya di bilik suara,” tegasnya.

     

    Kusmanto pun berharap dalam pelaksanaan pilkada Jakarta pada 27 November nanti dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

     

     

    Komisioner KPU Jakarta Timur Carlos Paath menyebutkan pihaknya sudah siap melaksanakan Pilkada Jakarta 2024.

     

    Menurut dia, semua keperluan yang dibutuhkan selama pelaksanaan pilkada, termasuk logistik sudah dipersiapkan dengan baik.

     

    “Proses pelipatan surat suara sudah dilakukan dan akan berjalan selama 10 hari. Distribusi kotak dan bilik suara mulai berjalan di 10 kecamatan. Di sisa 35 hari lagi ini, kita sudah siap untuk melaksanakan pilkada,” ujarnya.

     

    Dia  berharap masyarakat bisa menyambut Pilkada DKI Jakarta ini dengan riang gembira. Masyarakat bisa melihat rekam jejaknya tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu, sehingga bisa menentukan pilihan terbaiknya untuk memimpin Jakarta.

     

    Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur Amelia Rahman  memastikan tidak akan ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan para paslon yang saat ini sedang tahapan kampanye.

     

    “Menurut kami saat ini merupakan masa yang paling krusial dan yang paling perlu diawasi, karena biasanya banyak pelanggaran yang mungkin bisa dilakukan oleh para tim pasangan calon,” kata dia.

     

    Dia pun meminta agar tim pasangan calon untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu bila ingin melakukan kampanye.

     

    “Kalau memang tidak ada, kami Bawaslu bisa membubarkan kampanye yang dilakukan paslon demi menjaga kondusivitas di lapangan. Untuk masyarakat, jangan pernah takut bersuara untuk melaporkan kepada Bawaslu jika ditemukan pelanggaran,” kata Amelia.

     

    KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakbar sudah menerima seluruh alat kelengkapan untuk 3.452 TPS

    KPU Jakbar sudah menerima seluruh alat kelengkapan untuk 3.452 TPS

    Kami sudah menerima lengkapJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat sudah menerima alat kelengkapan untuk 3.452 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah setempat berupa alat tulis kantor (ATK), paku coblos, bantalan, dan lain-lain.

    “Kami sudah menerima lengkap,” ucap Ketua KPU Jakbar Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: 75 orang direkrut KPU Jakbar untuk sortir dan lipat surat suara

    Endang menambahkan logistik alat kelengkapan TPS itu tiba di gudang Rawa Lele, Kalideres pada Senin (21/10) dan pada hari ini sudah tuntas.

    “Hari ini kita pilah-pilah lagi, kita periksa, sesuaikan jumlahnya,” tutur Endang.

    Baca juga: Kesbangpol Jakbar minta 128 ormas binaan jaga iklim kondusif pilkada

    Dengan demikian, kata Isty, alat kelengkapan untuk 3.452 TPS wilayah setempat sudah terpenuhi.

    “Setelah kita periksa lagi, kan kemarin tibanya itu masih gelondongan. Kita cek lagi, isinya sudah lengkap per TPS,” ucap Endang.

    Hingga kini, Endang belum membeberkan tanggal pasti logistik-logistik yang ada didistribusikan kepada TPS-TPS.

    Baca juga: Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Sebelumnya, KPU Jakbar juga telah menerima kedatangan 3.468 kotak dan 13.808 bilik suara pada Rabu (29/9), kemudian 6.904 botol tinta logistik pada Kamis (3/10).

    Selanjutnya, KPU Jakbar juga menerima 21.474 kabel pengikat dan 124.435 segel pada Selasa (15/10), lalu 1.959.007 surat suara pada Kamis (17/10).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 75 orang direkrut KPU Jakbar untuk sortir dan lipat surat suara

    75 orang direkrut KPU Jakbar untuk sortir dan lipat surat suara

    75 orang ini pernah kerja sama dengan kami saat Pemilu kemarinJakarta (ANTARA) – Sebanyak 75 orang direkrut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat untuk melakukan pekerjaan penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang penyimpanan Rawa Lele, Kalideres dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    “75 orang ini pernah kerja sama dengan kami saat Pemilu kemarin. Kita rekrut lagi untuk sortir dan lipat surat suara,” kata Ketua KPU Jakbar Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: KPU Jakbar terima 1,9 juta surat suara untuk pilkada

    Endang menyebut bahwa kegiatan sortir dan lipat surat suara diperkirakan berlangsung selama lima hingga tujuh hari.

    “Mereka bekerja mulai Kamis,” kata Endang.

    Lebih lanjut, selama proses sortir dan lipat surat suara, KPU Jakarta Barat akan mengevaluasi kinerja 75 orang tersebut.

    “Kalau ada yang tidak memenuhi target, maka akan kita ganti dengan yang baru,” kata Endang.

    Baca juga: Polisi kawal distribusi surat suara ke penyimpanan kecamatan di Jakbar

    Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat telah menerima kedatangan 1.959.007 surat suara di gudang penyimpanan kota di Jalan Warung Gantung, pergudangan Rawa Lele, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis sore.

    Sejumlah surat suara tersebut tiba dalam 980 kotak penyimpanan dengan pengawalan dua anggota Brimob Polda Metro Jaya dari pabrik menuju lokasi penyimpanan Rawa Lele.

    “Sudah tiba tadi sekitar jam 17.00 WIB, disaksikan tadi oleh Kapolsek Kalideres, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakbar dan Babinsa juga,” ungkap Ketua KPU Jakbar Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/10).

    Baca juga: KPU Jakbar mulai distribusi surat suara ke tempat logistik kecamatan

    Jumlah surat suara tersebut adalah yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah Jakarta Barat ditambah 2,5 persen dari jumlah tersebut.

    “Jumlah DPT kita kan 1.909.774, terus ditambah 2,5 persen,” jelas Endang.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaktim mulai melakukan pelipatan surat suara Pilkada Jakarta 

    KPU Jaktim mulai melakukan pelipatan surat suara Pilkada Jakarta 

    sudah berlangsung sejak Senin (21/10)Jakarta (ANTARA) –

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur sejak Senin (21/10) mulai melakukan pelipatan surat suara dalam rangkaian tahapan pilkada serentak yang dilakukan di gudang logistik di kawasan Industri Pulogadung, Cakung.

     

    “Pelipatan surat suara sudah berlangsung sejak Senin (21/10). Kami targetkan sehari pelipatan surat suara mencapai 700 ribu lembar,” kata Komisioner KPU Jaktim Rio Verieza saat ditemui di gudang logistik KPU Jaktim, kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Selasa.

     

    Menurut dia, dalam pelipatan surat suara KPU Jaktim melibatkan tenaga profesional yang sudah berpengalaman dan masyarakat sekitar.

     

    “Sebanyak 316 pekerja profesional dan masyarakat sekitar dilibatkan dalam pelipatan surat suara,” katanya.

     

    Dia menargetkan pelipatan 2.435.878 lembar surat suara itu dapat rampung pada Kamis (24/10) nanti, sehingga pada H-10 pencoblosan surat suara sudah bisa didistribusikan ke-10 kecamatan yang ada di Jakarta Timur.

     

    Untuk pengamanan surat suara itu, kata dia,  bekerja sama dengan aparat Kepolisian.

     

    Tak hanya itu, para pekerja yang bertugas melakukan pelipatan surat suara harus melalui pemeriksaan, baik sebelum bertugas maupun sesudah bertugas.

     

    “Setiap pekerja yang bertugas melakukan pelipatan surat suara kami periksa seluruh barang bawaannya. Mereka juga harus meninggalkan barang-barang atau tasnya di luar gudang,” kata Rio.

     

    Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya surat suara yang hilang atau indikasi perbuatan curang.

     

    “Kita usahakan semuanya steril. Pemeriksaan ada dua ring, yakni pintu gerbang sebelum masuk dan pintu gudang,” papar Rio.

    Komisioner KPU Jaktim Rio Verieza saat memberikan keterangan pers terkait pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Jaktim, kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Selasa (22/10/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

     

    Sementara itu Kepala Gudang Logistik KPU Jaktim, Sofyan menambahkan, surat suara yang telah dilipat akan kembali disortir untuk memastikan jumlah surat suara tidak berkurang.

     

    “Ada petugas yang melakukan penyortiran untuk menghitung ulang surat suara sebelum dimasukkan ke dalam kotak (dus) penyimpanan surat suara,” tuturnya.

     

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: Kesiapan logistik pilkada sudah 60 persen lebih

    KPU RI: Kesiapan logistik pilkada sudah 60 persen lebih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sudah mencapai 60 persen lebih.

    “Kalau untuk tinta dan sebagainya sudah 100 persen. Aman semua,” kata Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

    Afif menargetkan distribusi logistik secara keseluruhan untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dapat tiba sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024.

    Baca juga: KPU: Distribusi surat suara nasional untuk pilkada sudah 50 persen

    Sebelumnya, Afif mengungkapkan bahwa distribusi surat suara nasional untuk Pilkada 2024 sudah mencapai 50 persen.

    Ia menjelaskan distribusi surat suara sudah dilakukan pabrik percetakan di sejumlah wilayah Indonesia yang telah ditunjuk KPU untuk memproduksi surat suara pilkada.

    “Kalau distribusi sudah di atas 50 persen dan ini sudah sesuai dari waktu yang ditargetkan,” kata Afif usai berkunjung ke salah satu pabrik percetakan surat suara di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/10).

    Baca juga: KPU: TNI-Polri bantu distribusi logistik pilkada ke daerah terluar

    Selain itu, dia mengatakan bahwa surat suara khusus daerah terluar sudah ada yang dikirim hampir 100 persen.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
    – Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    – Pada tanggal 23-26 November 2024: Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di tempat pemungutan suara (TPS)

    – Pada tanggal 26 November 2024: Penyiapan TPS;

    – Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    – Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Baca juga: Ketua KPU: Setiap TPS siapkan “template” braille untuk tunanetra
    Baca juga: Ketua KPU: Daerah terjauh prioritas pencetakan surat suara pilkada

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Iqbal-Dinda tak akan defensif dan ofensif di debat perdana Pilkada NTB

    Iqbal-Dinda tak akan defensif dan ofensif di debat perdana Pilkada NTB

    Mataram (ANTARA) – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda tidak akan menerapkan sikap defensif dan ofensif pada debat perdana pilkada yang dilaksanakan KPU NTB pada 23 Oktober 2024.

    Juru bicara utama Pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan menghadapi debat perdana pasangan Iqbal-Dinda tidak memiliki persiapan yang sifatnya khusus. Meski demikian, konsolidasi secara internal tetap dilakukan bersama tim.

    “Kalau persiapan tentu ada dua yang kami lakukan, yakni membangun koordinasi dengan KPU seperti mengikuti rapat terkait teknis persiapan debat, jadwal seperti apa. Kedua kami rapat di internal dengan membahas materi/tema debat sambil ngopi-ngopi. Jadi tidak ada persiapan khusus,” ujarnya pada wartawan di Mataram, Senin.

    Terkait tema debat yang telah ditetapkan KPU NTB, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Adhar Hakim, pasangan calon Iqbal-Dinda tentu memiliki pengalaman terkait hal tersebut. Terlebih lagi Iqbal memiliki pengalaman karier yang banyak dihabiskan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

    “Iqbal memiliki pengalaman perjalanan karir-nya berada d salah satu institusi dalam pengembangan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan ide-ide dan gagasan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik karena karir-nya sebagai ASN di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” terangnya.

    Tak hanya berkarier sebagai birokrat, selama menjadi ASN di Kemenlu, kata Adhar Hakim, sosok Iqbal juga terpilih menjadi birokrat yang berkinerja terbaik, sehingga dalam debat perdana nanti, Iqbal tinggal mengelaborasi perjalanan kariernya sehingga menjadi suatu keuntungan dalam performanya pada debat pada 23 Oktober 2024.

    “Jadi tinggal menguji visi misi dan ide serta gagasan Pak Iqbal. Dan tentunya Pak Iqbal sudah siap untuk itu,” ucap Adhar Hakim.

    Disinggung apakah paslon Iqbal-Dinda sebagai pendatang baru tidak menyerang pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang notabene-nya sebagai petahana?. Adhar Hakim menyatakan bahwa pasangan Iqbal-Dinda tidak akan melakukan hal-hal tersebut.

    Sebab, lanjut Adhar Hakim, publik (masyarakat) sudah memiliki catatan tersendiri terkait rapor kinerja kedua calon tersebut.

    “Kami (Iqbal-Dinda) tidak pada posisi ofensif atau defensif karena kami sudah memahami betul pada rapor keduanya selama menjabat lima tahun sehingga publik memahami itu dan publik pasti memiliki catatan soal itu sehingga publik pasti mengklarifikasi apa jawaban-jawaban dari keduanya,” tegasnya.

    Oleh karena itu, tinggal bagaimana saat ini KPU NTB mempersiapkan debat tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga jangkauannya lebih luas dan masyarakat bisa berpartisipasi agar bisa mendapatkan catatan yang objektif dalam debat tersebut.

    “Kami percaya karena kami punya referensi berdasarkan survei sehingga publik melihat jawaban dari setiap pasangan calon,” katanya.

    Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB telah menetapkan tema debat perdana untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan digelar pada Rabu 23 Oktober 2024, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat.

    “Debat perdana tersebut akan membahas dua tema dan kami sudah putuskan dan disampaikan ke pasangan calon (paslon), yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat,” kata Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman.

    Dari dua tema tersebut, KPU NTB bakal membagi ke dalam empat sub-tema yakni inovasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Selanjutnya, debat tersebut akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama pembukaan, pembacaan tata tertib, dan penyampaian visi-misi paslon.

    “Segmen kedua dan ketiga pendalaman visi-misi menjawab pertanyaan yang memang telah disusun oleh panelis. Segmen keempat dan kelima itu pertanyaan antar paslon, saling bertanya dan menanggapi. Segmen enam atau segmen terakhir adalah ‘closing’ statemen paslon sekaligus penutup,” ucapnya.

    KPU juga telah menentukan bahwa masing-masing paslon boleh membawa maksimal 100 orang pendukung. Hilman menggarisbawahi, panelis yang dilibatkan KPU merupakan figur yang pakar di bidangnya sesuai tema yang telah ditetapkan.

    KPU NTB berharap debat perdana Pilkada NTB itu bisa menjadi ajang pertarungan gagasan. Pemilih juga bisa melihat kedalaman visi-misi yang ditawarkan paslon.

    “Kami berharap debat pertama ini bisa memicu, memantik pertarungan gagasan antar paslon. Kedua, kita berharap menjadi ruang kontestasi gagasan dan ide yang ditawarkan paslon kepada publik, juga bagi ruang bagi pemilih untuk lebih dalam mengetahui visi-misi dari paslon. Kita juga harap berjalan aman damai dan lancar,” katanya.
    Baca juga: Mantan Dubes Turki tak mau jumawa hadapi Pilkada NTB 2024
    Baca juga: Mantan Dubes Turki resmi mendaftar Pilgub NTB melalui Demokrat

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jaktim tindak tegas ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

    Jaktim tindak tegas ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur meminta warga melaporkan apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut yang terlibat dalam politik praktis dan tidak netral di Pilkada Jakarta 2024.

    “Kita sudah mengimbau, netralitas dijaga jangan sampai Anda terkena atau terlibat politik praktis, nanti jika ada itu (PNS tidak netral) akan kita tindak sesuai aturan,” kata Wali Kota Jakarta Timur M Anwar di kawasan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin.

    Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, Ari Budi Yuswanto meminta masyarakat untuk melapor bila ada ASN tidak netral pada Pilkada 2024.

    Dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menerbitkan surat edaran terkait netralitas ASN/PNS.

    “Silahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui kanal-kanal pengaduan yang memang sudah disiapkan atau disediakan oleh Pemprov DKI, baik itu melalui media sosial, kemudian email atau lainnya,” kata Ari.

    Baca juga: DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada
    Baca juga: Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Menurut dia, setiap instansi memiliki pengendalian internal yang akan mengedepankan untuk mencegah ketidaknetralan PNS di Pilkada Jakarta.

    Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya PNS yang tidak netral.

    “Sampai saat ini belum ada temuan dan kita berupaya agar jangan sampai ada, karena sedikit saja akan mencederai asas pemilu kita yang berlangsung secara luber dan jurdil, yang masuk di dalamnya kan asas netralitas,” katanya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berdasarkan hasil undian telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat merekrut Pengawas Tepat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat (Jakbar) Abdul Roup menyebutkan bahwa perekrutan telah memasuki tahap wawancara.

    “Sudah mulai perekrutan. Tanggal 12-28 September 2024 itu tanggal pendaftaran dan penerimaan berkas, tahap demi tahap, sekarang, 12-22 Oktober 2024 wawancara,” kata Roup saat dihubungi di Jakarta pada Senin.

    Setelah itu, kata Roup, pada 3-4 November 2024 PTPS akan dilantik. “Kemudian 5-20 November perpanjangan rekrutmen, khusus TPS yang belum terisi pengawas,” katanya.

    Baca juga: DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada
    Baca juga: Bawaslu Jakbar inventarisasi pelanggaran pemasangan APK Pilkada

    Roup mengatakan bahwa pihaknya menempatkan satu PTPS untuk masing-masing TPS di wilayah setempat. “Masing-masing TPS, satu pengawas,” tutur Roup.

    Terdapat 3.452 TPS yang tersebar di delapan kecamatan di wilayah Jakarta Barat. Dengan demikian, akan ada 3.452 PTPS yang direkrut oleh Bawaslu setempat.

    Selain itu terdapat 1.909.774 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih dan pemutakhiran serta daftar pemilih tetap (DPT) tingkat kota. Dari jumlah pemilih tersebut, terdapat 946.565 pemilih pria dan 963.209 pemilih wanita.

    Jumlah pemilih tersebut merupakan hasil akhir pleno setelah adanya 5.535 pemilih baru, 11.686 pemilih yang tidak memenuhi syarat dan 15.756 yang melakukan perbaikan data pemilih.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada

    DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan para wali kota terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

     

    “Sore ini kami melaksanakan pertemuan khususnya dengan Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

    Dia menegaskan bahwa ​​​​​salah satu tugas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah mendukung suksesnya Pilkada pada 27 November 2024.

     

    Teguh menyebut, meskipun koordinasi ini sering dilakukan, tetapi pertemuan ini merupakan pertama kali dirinya setelah menjabat sebagai Pj Gubernur sekaligus dalam rangka mengetahui kabar terbaru dari persiapan Pilkada Jakarta 2024.

     

     

    Teguh menjelaskan, pertemuan tersebut juga membicarakan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik. Selain itu keamanan Pilkada Jakarta 2024 dan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran terkait.

     

    “Ini bukti komitmen untuk mendukung Pilkada. Termasuk tadi untuk penyimpanan, distribusi logistik. Misalnya bagaimana distribusi untuk lingkungan kota, Kepulauan Seribu yang tadi juga sudah dibahas,” kata Teguh.

     

    Teguh menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang mencari waktu, lokasi dan format yang tepat untuk pelaksanaan deklarasi netralitas ASN.

     

     

    Surat suara sudah sampai di masing-masing KPU kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. “Kemudian terkait persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 133 ribuan orang yang akan dilantik pada 7 November mendatang,” katanya.

     

    Fahmi juga menyampaikan rencana bimbingan teknis sebagai pembekalan KPPS serta apresiasi terhadap dukungan dan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya berharap di waktu yang tersisa 35 hari ini dapat mengoptimalkan segala persiapan pilkada.

     

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha menjelaskan, pihaknya menyampaikan catatan penting mengenai temuan dan sanksi terkait netralitas ASN.

     

    “Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa ‘clear’ netralitasnya,” tegas Munandar.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Kalteng petakan daerah rawan banjir jelang Pilkada 2024

    Pemprov Kalteng petakan daerah rawan banjir jelang Pilkada 2024

    Palangka Raya (ANTARA) –

    Pemerintah Provinsi (Pe,prov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memetakan daerah rawan bencana terutama banjir sebagai langkah antisipasi dalam menjelang pelaksanaan Pilkada, 27 November 2024.

     

    “Melihat perkembangan keadaan daerah, saya telah diskusikan bersama Plt Sekda untuk dapat segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan pilkada serentak ini,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Senin.

    Menurut dia, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan sejumlah wilayah di daerah setempat sudah mulai memasuki musim hujan, sehingga kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama.

     

    Sugianto menyebutkan sejumlah daerah di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah rawan terjadi banjir, di antaranya di wilayah Kotawaringin Barat, Kapuas, bantaran sungai di wilayah DAS Barito, serta lainnya.

     

    “Kalau musim hujan saja tidak masalah karena mengantar logistik pemilu masih bisa dilakukan. Tapi kalau banjir, bagaimana mencoblosnya, bagaimana mereka yang sedang mengungsi dan lainnya,” jelasnya.

     

    Gubernur menekankan kondisi atau potensi inilah yang harus dibahas lebih lanjut serta dapat diantisipasi bersama-sama, terutama oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak terkait lainnya.

     

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan laporan kondisi di lapangan per 20 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB, saat ini tiga kabupaten mulai dilanda hujan yang berdampak banjir, yakni Kabupaten Murung Raya, Barito Utara dan Pulang Pisau.

     

    Peristiwa banjir tersebut meliputi 13 kecamatan yang terdiri dari 50 kelurahan/desa. Kemudian ada sebanyak 5.279 kepala keluarga (KK) atau 16.623 jiwa terdampak banjir, 57 unit fasilitas umum, serta bangunan rumah sebanyak 4.625 unit.

     

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024