Kementrian Lembaga: KPU

  • DKI kemarin, program makan siang hingga sekolah swasta gratis

    DKI kemarin, program makan siang hingga sekolah swasta gratis

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Rabu (23/10) kemarin, mulai dari penyaluran program makan siang gratis ke ribuan siswa selama masa uji coba hingga Pemprov DKI Jakarta mewacanakan sekolah swasta di Jakarta gratis.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

     

    1. DKI telah salurkan 9.489 paket makan siang gratis selama uji coba

    Jakarta (ANTARA) – Pemprov DKI Jakarta sampai dengan 19 Agustus 2024 telah menyalurkan 9.489 paket program makan bergizi gratis yang masih tahap uji coba ke SD, SMP, dan SMA Negeri sebagai bentuk komitmen mendukung program tersebut.

    Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui program CSR yang telah mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dengan menyediakan menu makanan berkualitas.

    Baca Selengkapnya di sini

    2.. Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih kaji sekolah swasta gratis

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis.

    “Tugas Dinas Pendidikan melakukan kajian. Yang perlu dikaji pertama besaran biaya, sasaran dan kriteria sekolah, skema penyalurannya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo ​​​​​saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

    Baca Selengkapnya di sini

     

    3. DKI buka lintasan angkutan perairan ke Pulau Kelor dan Pulau Onrust

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lintasan angkutan perairan ke Pulau Kelor dan Pulau Onrust untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu.

    “Kami akan buka lintasan baru yang selama ini banyak pengunjungnya tapi belum terlayani angkutan perairan seperti Pulau Kelor, Pulau Bidadari, Pulau Cipir, dan Pulau Onrust. Lokasi-lokasi ini bisa ditempuh kurang lebih 15 menit dari Jakarta,” ujar Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Anthon R. Parura di Jakarta, Rabu.

    Baca Selengkapnya di sini

     

    4. Pulau Pari paling banyak dikunjungi orang saat ke Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Tiga pulau, yaitu Pulau Pari, Pulau Untung Jawa dan Pulau Tidung paling banyak dikunjungi orang saat berkunjung atau berwisata ke Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

    “Pulau Pari termasuk yang paling banyak dikunjungi, 23 persen. Pasti karena ada destinasi wisata, yakni Pantai Pasir Perawan, Bukit Matahari dan Pantai Bintang,” kata Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Anthon R. Parura di Jakarta, Rabu.

     

    Baca Selengkapnya di sini

     

    5. KPU DKI akan adakan simulasi pemungutan suara pada 24 Oktober 2024

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan mengadakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 pada Kamis (24/10) di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.

    “Untuk simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini memang merupakan arahan dari KPU RI. Itu akan sama persis seperti pelaksanaan pemungutan suara di hari H,” kata Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari di Jakarta, Rabu.

    Baca Selengkapnya di sini

     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Trenggalek siapkan hadiah untuk rangsang partisipasi pemilih

    Polres Trenggalek siapkan hadiah untuk rangsang partisipasi pemilih

    Trenggalek, Jatim (ANTARA) –

    Polres Trenggalek, Jawa Timur menyiapkan puluhan hadiah menarik yang akan diberikan kepada pemilih yang menggunakan hak suaranya (mencoblos) di tempat-tempat pemungutan suara yang disediakan KPU pada gelaran Pilkada serentak, 27 November 2024.

     

    Kapolres Trenggalek, AKBP Indra Ranu Dikarta, Rabu mengatakan, sepeda gunung hingga sepeda motor akan diberikan kepada pemilih yang beruntung.

     

    “Pengundian dilakukan acak di semua TPS yang disediakan KPU di 157 desa/kelurahan 14 kecamatan,” kata Indra.

     

    Dijelaskan, undian bakal dilakukan berdasarkan daftar hadir di tempat pemungutan suara.

     

    Proses pengundian akan diselenggarakan secara daring lewat akun instagram @polres_trenggalek pada tanggal 27 November 2024 pukul 16.00 WIB sehingga masyarakat dapat merantau secara langsung.

     

    “Selain motor dan sepeda gunung, kita siapkan hadiah lainnya, sebuah lemari es dan TV LED,” imbuhnya.

     

    Indra menambahkan, undian berhadiah itu diberikan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat yang telah turut aktif mendukung dan menyukseskan pilkada serentak.

     

    Serta berkontribusi positif terhadap terwujudnya kamtibmas yang kondusif.

     

    Selain itu, kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek.

     

    Salah satu tolok ukur keberhasilan Pilkada serentak, selain berlangsung aman dan lancar adalah tingkat partisipasi publik yang tinggi.

     

    “Mari gunakan hak pilih dengan bijak. Silakan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 mendatang dan salurkan hak pilih sesuai dengan pilihan dan hati nurani. Satu suara dapat menentukan masa depan Kabupaten Trenggalek selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

     

    Indra juga mengajak semua masyarakat untuk menjaga situasi agar selalu aman, damai dan penuh kerukunan selama Pilkada serentak.

     

    Dengan demikian diharapkan dapat terwujud pesta demokrasi yang bermartabat dan demokratis.

     

    “Mari bersama-sama kita wujudkan Trenggalek yang aman. Hal ini tentunya membutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat,” katanya.

     

     

    Baca juga: KPU Jakbar nobar “Tepatilah Janji”
    Baca juga: Pencetakan surat suara Pilgub Jabar ditarget 4,5 juta per hari

     

     

     

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pencetakan surat suara Pilgub Jabar ditarget 4,5 juta per hari

    Pencetakan surat suara Pilgub Jabar ditarget 4,5 juta per hari

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyebutkan bahwa proses pencetakan surat suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024, mulai hari Rabu ini dengan target 4,5 juta per hari dan bisa selesai akhir Oktober 2024.

    “Proses cetak dimulai hari ini, awalnya jam 08.00 WIB, tapi mundur jadi jam 11.00 WIB. Target per harinya dicetak 4,5 juta surat suara untuk Pilgub Jabar, sampai akhir Oktober 2024,” ujar Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu (TKP) KPU Jabar, Susila Hery Prabawa, dalam keterangan di Bandung Rabu.

    Dengan target dan estimasi selesai masa cetak pada tanggal 30 Oktober 2024, distribusi surat suara Pilgub Jabar, kata Hery, ditargetkan rampung terkirim di KPU kabupaten/kota pada tanggal 1 November 2024.

    Untuk mencegah kerusakan surat suara, ujar Hery, pihaknya akan melakukan pengecekan secara simultan setiap beberapa menit.

    “Perusahaan secara simultan melakukan pemeriksaan setiap beberapa menit sekali untuk memastikan surat suara yang dicetak sesuai dengan dummy yang telah di-ACC,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jabar Hari Nazarudin mengatakan proses produksi surat suara akan selesai pada akhir Oktober 2024 ini yang nantinya akan langsung didistribusikan ke daerah.

    “Kita sudah ada jadwal dan kemungkinan kita target di tanggal 30 ini beres untuk proses cetak dan langsung didistribusikan. Cetak surat suara (pilbup) sudah proses tinggal menunggu yang pilgub, ketika sudah selesai langsung didistribusikan semua di tanggal 30 agar semuanya dikirim sekalian,” kata Hari.

    Untuk diketahui, terdapat empat pasangan calon (paslon) yang akan bertarung pada Pilgub Jabar 2024.

    Adapun keempat paslon tersebut adalah Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

    KPU Jabar sendiri telah menetapkan daftar pemilih tetap (dpt) pada Pilgub Jabar 2024 sebanyak 35.925.960 orang, atau lebih banyak dari dpt Pemilu 2024.

    Angka ini mengalami peningkatan 211.059 orang dari data pemilih pada Pemilu 2024, yang tercatat 35.714.901 orang.

    Secara detail, surat suara pada Pilgub Jabar mencapai 36.824.109 dengan rincian 35.925.960 dpt, ditambah 2,5 persen dari jumlah dpt untuk cadangan, atau sekitar 898.149 surat suara.

    Baca juga: KPU Jabar pakai Sirekap untuk hitung suara Pilkada 2024

    Baca juga: Pj Gubernur Jabar: Deklarasi damai strategis wujudkan pilkada beretika

  • KPU Jakpus libatkan 80 pekerja untuk lipat 800 ribu lebih surat suara

    KPU Jakpus libatkan 80 pekerja untuk lipat 800 ribu lebih surat suara

    Per lembar mereka dapat upah Rp250Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) melibatkan 80 pekerja untuk melipat total 800 ribu lebih surat suara dalam rangka tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di gudang logistik, Jalan Angkasa Nomor 18, Kemayoran, Jakarta Pusat.

     

    “Kita punya target tiga atau lima hari sudah selesai sortir dan melipat surat suara. Pekerja yang kita pakai itu ada 80 orang  untuk sortir lipat dan untuk bagian packing (pengemasan) ada enam orang juga. Mereka akan bertugas sampai selesai,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, Rabu.

    Baca juga: KPU Jaksel mulai pekerjaan sortir dan lipat surat suara

     

    Sahat menyebut, dari total 80 orang itu, per harinya mereka bisa melipat 168 ribu surat suara yang kemudian disimpan ke dalam 48 kardus. Adapun total kardus penyimpanan surat suara Jakarta Pusat berjumlah 418 boks.

     

    “Proses melipat surat suara sudah mulai dari kemarin. Kemarin yang sudah diselesaikan itu berarti ada 168 ribu yang sudah diselesaikan. Pekerja yang membantu masih sama dengan orang yang melipat surat suara pemilu sebelumnya. Per lembar mereka dapat upah Rp250,” ujar Sahat.

     

     

    Kemudian, petugas yang melipat surat suara tersebut juga harus menaati peraturan yang berlaku di gudang logistik KPU Jakarta Pusat.

     

    KPU Jakarta Pusat menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat seperti petugas menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, tidak boleh menggunakan handphone, melakukan pemeriksaan tas saat masuk dan keluar gudang, dan menggunakan kartu identitas.

     

    Adapun surat suara yang diproduksi untuk wilayah Jakarta Pusat berjumlah 834.814 lembar. Surat suara tersebut sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta Pusat sebanyak 813.721 dan sisanya sebanyak 21.093 surat suara untuk cadangan sebesar 2,5 persen.

     

     

    Pada Selasa (15/10) KPU Jakarta Pusat telah mendistribusikan logistik di Kecamatan Tanah Abang sebanyak 228 kotak suara dan 912 bilik suara. Lalu, Kemayoran 338 kotak suara dan 1.352 bilik suara, Menteng 125 kotak suara dan 500 bilik suara dan Cempaka Putih 145 kotak suara dan 580 bilik suara.

     

    Kemudian, pada Rabu (16/10) KPU Jakarta Pusat menyelesaikan pendistribusian logistik di Gambir sebanyak 141 kotak suara dan 564 bilik suara dan Sawah Besar 180 kotak suara dan 720 bilik suara.

     

    Sedangkan untuk Kecamatan Senen sebanyak 189 kotak suara dan 756 bilik suara dan Johar Baru 196 kotak suara dan 784 bilik suara.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKPP terima 568 aduan pelanggaran KEPP hingga Oktober 2024

    DKPP terima 568 aduan pelanggaran KEPP hingga Oktober 2024

    Kita tidak bisa memprioritaskan perkara apa yang harus didahulukan, karena semua perkara jadi prioritas. Itulah yang terjadi di DKPPJakarta (ANTARA) – Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan pihaknya menerima 568 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sampai dengan Oktober 2024.

    “Saya ingin sampaikan bahwa saat ini DKPP kebanjiran perkara. Jadi, selama 10 bulan terakhir ini mulai dari Januari sampai Oktober, perkara yang masuk terhitung sejak kemarin itu jumlahnya 568. Artinya sehari hampir dua, sehari kerja,” kata Heddy membuka sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu.

    Ia pun meminta agar para pelapor memaklumi hal itu. Menurutnya, DKPP tak memiliki niat untuk mengulur waktu, namun pihaknya memeriksa laporan sesuai antrean yang masuk.

    “Kita tidak bisa memprioritaskan perkara apa yang harus didahulukan, karena semua perkara jadi prioritas. Itulah yang terjadi di DKPP,” ujarnya.

    Heddy menilai jumlah ini bakal meningkat karena proses Pilkada Serentak 2024 masih berjalan. Adapun DKPP juga mulai menerima aduan berbagai pelanggaran Pilkada Serentak 2024.

    Baca juga: DKPP setujui cabut perkara soal KPU RI dan KPU Lombok Timur

    Baca juga: DKPP RI ajak kaum perempuan tangkis politik uang pada Pilkada 2024

    “Kemungkinan perkara yang tahun ini berkaitan dengan pileg dan pilpres itu tidak tuntas di tahun ini. Sampai tahun depan kita masih menyediakan perkara yang berkaitan dengan tahapan pileg dan pilpres,” jelas Heddy.

    Sebelumnya, Rabu (15/5), Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan pada 2023 pihaknya telah menangani 325 perkara.

    Adapun setengah dari jumlah perkara itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU.

    “Saya melaporkan selama tahun 2023 itu DKPP menangani 325 perkara, menyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Doli. Dari 325 perkara pengaduan itu, 50 persen itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU, 50 persen itu jumlahnya 297,” kata Heddy dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam.

    Adapun 13 persen atau 82 kasus di antaranya berkaitan dengan rekrutmen badan Ad Hoc di Bawaslu. Heddy mengakui jika ada masalah etik di penyelenggara KPU dan Bawaslu.

    Ia menjelaskan temuan persoalan etik di KPU dan Bawaslu lantaran tak adanya transparan pada perekrutan penyelenggaraan Ad Hoc. Heddy juga menyinggung masih adanya keterlibatan anggota partai politik di penyelenggara Ad Hoc.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaksel mulai pekerjaan sortir dan lipat surat suara

    KPU Jaksel mulai pekerjaan sortir dan lipat surat suara

    Berdasarkan pantauan di lokasi terdapat sekitar 100 lebih warga beragam usia sedang melakukan pekerjaan pelipatan dan penyortiran surat suaraJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan mulai melakukan pekerjaan penyortiran dan  melipat surat suara dalam rangka tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di  Gedung Sarinah Ekosistem, Pancoran.

     

    “Kami  menerima sebanyak 1.794.204 surat suara,” kata Ketua KPU Jaksel Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

     

     

    Adapun media dan tamu diminta mematuhi aturan dengan menjaga jarak sekitar dua meter dengan kegiatan petugas sortir dan lipat di lokasi.

     

    Sementara, seorang perempuan bernama Tiara mengatakan dirinya memilih menjadi petugas sortir lipat surat suara untuk mengisi waktu luang.

     

    “Target kami melipat 2.000 lembar surat suara dengan per boks diberi upah Rp150 ribu,” ujar Tiara.

     

     

    Logistik yang hingga kini sudah diterima KPU Jakarta Selatan yakni 3.270 alat kelengkapan, 3.270 kotak, 13.080 bilik suara, 20.364 segel plastik, 117.918 segel kertas dan 6.540 tinta dan tersimpan di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran.

     

    Proses penerimaan logistik surat suara diterima oleh anggota Bawaslu Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pancoran, Sekretariat KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Selatan.

     

     

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

     

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaktim temukan 343 surat suara rusak

    KPU Jaktim temukan 343 surat suara rusak

    surat suara yang rusak itu berupa warna yang tidak merata, kusut/sobek, dan gambar tidak jelasJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur menemukan 343 surat suara yang rusak saat pelipatan surat suara Pilkada Jakarta yang berlangsung sejak Senin (21/10) hingga Selasa (22/10).

    “Pada hari pertama pelipatan ditemukan 119 surat suara yang rusak, dan pada hari kedua terdapat 224 surat suara yang rusak,” kata Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: Kesbangpol Jaksel ingatkan parpol ciptakan pilkada yang kondusif

    Rio merinci surat suara yang rusak itu berupa warna yang tidak merata, kusut/sobek, dan gambar tidak jelas.

    Menurut dia, pihaknya akan melaporkan kerusakan surat suara itu kepada pihak percetakan untuk menggantinya yang baru.

    “Itu wajar, karena jumlahnya sangat banyak dan kita sudah punya kesepakatan dengan perusahaan percetakan untuk diganti lagi,” kata Rio.

    Baca juga: KPU Jakbar sudah menerima seluruh alat kelengkapan untuk 3.452 TPS

    Hingga saat ini masih melakukan pelipatan surat suara dalam rangkaian tahapan pilkada serentak yang dilakukan di gudang logistik di kawasan Industri Pulogadung, Cakung.

    KPU Jaktim menargetkan pelipatan 2.435.878 lembar surat suara itu dapat rampung pada Kamis (24/10) nanti, sehingga pada H-10 pencoblosan surat suara sudah bisa didistribusikan ke-10 kecamatan yang ada di Jakarta Timur.

    Menurut Rio, dalam pelipatan surat suara KPU Jaktim melibatkan tenaga profesional yang sudah berpengalaman dan masyarakat sekitar.

    Baca juga: 75 orang direkrut KPU Jakbar untuk sortir dan lipat surat suara

    “Sebanyak 316 pekerja profesional dan masyarakat sekitar dilibatkan dalam pelipatan surat suara,” katanya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono siapkan gagasan pemerintahan terbuka untuk debat pilkada kedua

    Pramono siapkan gagasan pemerintahan terbuka untuk debat pilkada kedua

    optimistis  akan banyak pertanyaan terkait open governmentJakarta (ANTARA) – Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyiapkan gagasan pemerintahan terbuka (open government) yang merupakan poin ketiga dari programnya untuk debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta  kedua.

    “Poin pertama itu, soal Jakarta Funding, kedua tentang Transjabodetabek, terakhir open government,” kata Pramono di kawasan Pluit, Jakarta, Rabu.

    Baca juga: Kesbangpol Jaksel ingatkan parpol ciptakan pilkada yang kondusif

    Pramono mengatakan sejumlah poin penting itu akan dibawa  untuk dipaparkan kepada warga Jakarta.

    Mantan Sekretaris Kabinet itu menyatakan optimistis  akan banyak pertanyaan terkait open government. Sehingga, ia akan memaparkan mengenai solusi pemerintahan Jakarta yang  tidak berbelit dan jauh lebih efektif.

    “Kami sudah mempersiapkan semuanya,” ujarnya.

    Baca juga: Kepolisian lakukan patroli humanis untuk sampaikan pesan Pilkada damai

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    KPU DKI Jakarta menetapkan “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” sebagai tema debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta pada 27 Oktober 2024.

    Baca juga: 75 orang direkrut KPU Jakbar untuk sortir dan lipat surat suara

    Debat kedua akan berlangsung di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, pukul 19.00 WIB.

    KPU DKI Jakarta menjadwalkan debat tahap ketiga pada 17 November 2024 atau 10 menjelang hari pemungutan suara 27 November 2024.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,”Jakarta (ANTARA) – Empat lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024.

    Gugus tugas itu secara lengkap bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten dalam media, baik cetak maupun elektronik.

    “Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja.

    Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama, baik fisik maupun virtual, agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik.

    Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut.

    “SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah.

    Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

    Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10 – 23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24 – 26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Hal itu ditetapkan setelah Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, dan Bahtra dari Fraksi Gerindra.

    Selanjutnya usai para pimpinan Komisi II DPR memperkenalkan diri, Rifqinizamy pun mempersilakan anggota fraksi-fraksi yang duduk di Komisi II DPR RI untuk memperkenalkan diri.

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,” kata Rifqinizamy di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Berikut nama-nama anggota fraksi yang duduk di Komisi II DPR:

    PDIP: Aria Bima, Deddy Yevri Sitorus, Arif Wibowo, Udin Watubun, Bob Andika, Mamana Sitepu, Romy Soekarno, Giri, Ramanda N. Kiemas, Shintya Sandra Kusuma.

    Golkar: Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe, Ade Ginanjar, Agustina Margande, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Gerindra: Bahtra, Ahmad Wazir Noviadi Heri Gunawan, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan.

    NasDem: Rifqinizamy Karsayuda, Ujang Bey, Saan Mustopa, Fauzaj Khalid, Muhammad Habibur Rohcman.

    PKB: Mohammad Toha, Indrajaya, Eko Widodo.

    PKS: Aus Hidayat Nur, Mardani Ali Sera, Ateng Sutisna, Rahmat Saleh.

    PAN: Sahidin, Wahyudin Noor Aly (Goyud), Edi Oloan Pasaribu.

    Demokrat: Dede Yusuf, Rusda Mahmud, Zulkifli Anwar.

    Rapat Paripurna juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Komisi II DPR RI ditetapkan membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024