Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • KPU Kabupaten Jayapura gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara  

    KPU Kabupaten Jayapura gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara  

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Pilkada Jayapura 2024

    KPU Kabupaten Jayapura gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara  
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Papua,  Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode 2024-2029.

    Kegiatan dilaksanakan di lapangan Kantor Bupati Jayapura, Selasa (29/10). Simulasi ini melibatkan masyarakat, pemuda yang berada di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sentani. 

    Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efran J. Tunya mengatakan, simulasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Paslon maupun kepada Stakeholder dan juga pemilih yang ada di sekitar Kabupaten Jayapura khususnya TPS 25 Kelurahan Hinekombe. 

    “Simulasi proses pemungutan dan perhitungan suara ini penting  dilakukan sehingga Paslon, masyarakat dan stakeholder mengetahuinya,” ujar Ketua KPU Efran Tunya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Selasa (29/10). 

    Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menghadirkan lima Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, PPD, dan PPS, sehingga pada saat pemungutan suara pada 27 November 2024 nanti semua sudah mengetahui cara-caranya. 

    Dikatakan Efran, pada simulasi tersebut ada terjadi keributan dari warga yang tidak terdaftar sebagai pemilu. Keributan yang terjadi di TPS itu nantinya akan menjadi kenyatana untu dihadapi petugas PPD dan PPS. 

    “Jadi pada saat pemungutan suara pada 27 November, sekiranya ada terjadi keributan di 328 TPS, hendaknya bisa dihadapi oleh petugas,” katanya. 

    Efran menjelaskan melalui simulasi ini, KPU Kabupaten Jayapura juga mengedukasi masyarakat tentang prosedur yang harus diikuti di TPS, termasuk alur pemungutan suara, tata cara perhitungan hingga rekapitulasi suara yang sudah dihitung.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 3 Paslon Pilgub Sumsel, Siapa yang Paling Siap Bersinergi dengan Kabinet Merah Putih?

    3 Paslon Pilgub Sumsel, Siapa yang Paling Siap Bersinergi dengan Kabinet Merah Putih?

    Liputan6.com, Palembang – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) diramaikan dengan tiga pasangan calon (paslon). Yakni Herman Deru-Cik Ujang (HDCU), Eddy Santana Putra-Rizky Aprilia (ERA) dan Mawardi Yahya-Anita Noeringhati (Matahati).

    Pada Senin (28/10/2024) malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menggelar debat para paslon Pilgub Sumsel, yang akan memamerkan visi misi masing-masing.

    Dari kacamata pengamat politik Sumsel Bagindo Togar, dari tiga paslon Pilgub Sumsel tersebut, harus ada yang lebih menonjol terutama bisa membina komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat. Yang paling penting adalah, kemudahan meraih berbagai program dan bantuan yang dibutuhkan.

    Dia berkata, kebutuhan Sumsel untuk keluar dari jerat kemiskinan sangat tergantung pada kerjasama dengan pemerintah pusat. Yang dibutuhkan tak hanya dukungan finansial saja, tapi berbagai program strategis yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

    Namun, keterbatasan akses terhadap program-program pemerintah sering menjadi hambatan bagi provinsi ini untuk berkembang. Masalah seperti komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta perbedaan urusan politik menjadi faktor penghambat.

    Bagindo Togar menilai, paslon Matahati mempunyai kesamaan visi dan strategi dengan Kabinet Merah Putih saat ini. Terutama mencakup pembangunan berbasis rakyat, yang menekankan pentingnya program-program khusus.

    “Matahati menurut saya mempunyai program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan publik,” ucapnya, Senin (28/10/2024).

    Alasannya lebih percaya dengan potensi paslon Matahati di Pilgub Sumsel 2024, karena paslon nomor urut 3 itu didukung mayoritas partai yang berkolaborasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta memiliki kursi di Kabinet Merah Putih.

    Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, lanjut Baginda, diperlukan agar Sumsel mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, terutama anggaran dan program. Inovasi dan pemberdayaan ekonomi juga, harus mencakup pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendukung UMKM dan peningkatan lapangan kerja.

    Lalu, pembangunan infrastruktur yang fokus pada peningkatan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi juga sangat penting. Keadilan sosial harus menjadi komitmen untuk memastikan semua lapisan masyarakat, mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pembangunan dan layanan publik.

    Namun berbeda dengan paslon Pilgub Sumsel lainnya, yakni Herman Deru dari Partai Nasdem dan Eddy Santana Putra dari PDI Perjuangan. Menurutnya, kedua calon gubernur (cagub) tersebut tak mempunyai perwakilan menteri dalam kabinet Merah Putih.

    “Ini bisa berpotensi menghambat akses mereka terhadap berbagai program dan bantuan yang diperlukan untuk pembangunan daerah,” ungkapnya.

     

  • Debat Pilkada Kabupaten Luwu Utara Disiarkan Langsung di FAJAR TV

    Debat Pilkada Kabupaten Luwu Utara Disiarkan Langsung di FAJAR TV

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara akan menggelar Debat Publik Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Luwu Utara pada Kamis, 31 Oktober 2024.

    Debat terbuka tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar.

    Debat publik pertama ini akan disiarkan secara langsung melalui FAJAR TV.

    “Saksikan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara pada Pemilihan Serentak tahun 2024, Kamis 31 Oktober 2024 pukul 20.00 Wita disiarkan secara langsung di FAJAR TV,” demikian bunyi banner resmi KPU Luwu Utara.

    FAJAR TV dipilih sebagai lembaga penyiaran resmi setelah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi penyiaran jalannya debat publik untuk Pilkada Luwu Utara

    Debat pertama yang mengusung tema terkait ‘Peningkatan Kesejahteraan, Tata Kelola, Penguatan Kewilayahan dan Pembangunan Berkelanjutan yang Berdaya Saing’ ini berdurasi waktu 180 menit, dibagi menjadi 150 menit debat dan 30 menit iklan. Debat dibagi menjadi 6 sesi.

    Berikut ini panelis debat Pilkada Luwu Utara yang ditunjuk KPU Luwu Utara:

    Jibria Ratna Yasir, SE.,M.Si

    Dr. Muhammad Aljebra Aliksan Rauf, SH.,MH

    Muhammad Idrus, S.Pd

    Dr. Mirfan, S.Kom.,M.T.,M.Kom.,IPM., ASEAN Eng

    Abdi Akbar, S.Kom

    Dr. Irfan Yahya, M.Si

    Prof. Dr. H. Muh. Asdar, SE.,M.Si

  • Pramono siapkan program sarapan gratis untuk siswa Jakarta

    Pramono siapkan program sarapan gratis untuk siswa Jakarta

    Arsip foto – Siswa menyantap makanan saat pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom.

    Pramono siapkan program sarapan gratis untuk siswa Jakarta
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 26 Oktober 2024 – 23:09 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyiapkan program sarapan gratis bagi siswa di Jakarta jika dirinya menang dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Program tersebut sebagai bentuk sinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pemerintah pusat.

    “Kalau Pak Prabowo membuat yang namanya Makan Siang Gratis, maka untuk Jakarta, bagi anak-anak kita, kami akan menyediakan sarapan gratis,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu.

    Pramono mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan senapas dan sejalan dengan pemerintah pusat supaya yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto juga bisa terlaksana dengan baik di Jakarta.

    Pramono menegaskan, program sarapan gratis ini nantinya menjadi pelapis bagi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah pusat. “Jadi program ini bersinergi dengan apa yang menjadi gagasan, ide dari pemerintah pusat,” katanya.

    Pramono juga akan melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam program ini. Menurut Pramono, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mencukupi untuk Program Sarapan Gratis.

    “Oh iya. Kalau di Jakarta ya nasi uduklah. Itu (sarapan gratis) adalah untuk mendukung Makan Siang Bergizi Gratis,” ujar Pramono.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Sumber : Antara

  • KPU Natuna sosialisasi pilkada melalui film `Tepati Janji`

    KPU Natuna sosialisasi pilkada melalui film `Tepati Janji`

    Foto bersama usai nonton bareng. ANTARA/HO-KPU Natuna

    KPU Natuna sosialisasi pilkada melalui film `Tepati Janji`
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada mahasiswa di daerah itu melalui film “Tetapi Janji”. 

    Ketua KPU Kabupaten Natuna Kusnaidi di Natuna, Selasa, mengatakan film itu ditayangkan pada Senin (28/10/2024) malam di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna di Kompleks Masjid Agung Jalan Dato Kaya Wan Moh Benteng, Kecamatan Bunguran Timur. 

    “Kita tayangkan tadi malam di kampus STAI,” ucap dia. 

    Ia menyebut total peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 85 orang. 

    “Durasi film kurang lebih dua jam,” ujar dia. 

    Ia menerangkan, selain sosialisasi pilkada film yang ditayangkan juga mengandung pesan terkait pentingnya menggunakan hak pilih, dan pesan moral lainnya terkait bersikap dan menentukan pilihan. 

    “Selain mahasiswa, beberapa pimpinan kampus juga hadir,” ujar dia. 

    Ia menjelaskan penayangan film telah dilakukan dua kali dan sasarannya adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih. 

    “Di peringatan Hari Santri juga kita menayangkan film ini di salah satu sekolah di Natuna,” ucap dia. 

    Ia menerangkan selain melalui film, pihaknya juga menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara atau berpartisipasi pada pilkada melalui pertemuan dengan siswa dan masyarakat di wilayah tingkat partisipasi rendah, masyarakat di wilayah rawan bencana, pemilih perempuan, dan disabilitas. 

    Kegiatan-kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024. 

    “Kita harap partisipasi pemilih pada pilkada ini meningkat atau lebih banyak dari Pemilu 2024,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Calon Perseorangan Tuntas Subagyo Serahkan Syarat Dukungan Perbaikan ke KPU Sukoharjo

    Calon Perseorangan Tuntas Subagyo Serahkan Syarat Dukungan Perbaikan ke KPU Sukoharjo

    Sukoharjo, Gatra.com – Bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan, Tuntas Subagyo-Djayendra Dewa, melalui LO menyerahkan berkas syarat dukungan perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo pada, Rabu malam (18/7/2024), atau di menit akhir batas waktu, sekira pukul 23.00 WIB.

    Penyerahan berkas syarat dukungan perbaikan calon perseorangan Tuntas-Djayendra itu diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo, beserta empat anggota komisioner lainnya di pendopo KPU Sukoharjo.

    “Kami menyampaikan syarat dukungan perbaikan [dalam bentuk dokumen fisik] sebanyak 32.455 dukungan. Kita juga menyerahkan file dokumen dalam bentuk hardcopy,” ucap LO calon perseorangan Tuntas-Djayendra, Zainul.

    Disisi lain, hingga pukul 23.00 WIB, Tim Tuntas-Djayendra masih terus mengunggah atau meng-upload berkas dukungan ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Saat itu, posisinya sudah di angka 41.492 atau 81,53% dari batas minimal syarat dukungan, yaitu sebanyak 50.894.

    Ketua Tim Pemenangan Tuntas-Djayendra, Robet Hananta, mengungkapkan, pihaknya masih memiliki waktu selama tiga hari, dari 18 -20 Juli untuk menyelesaikan unggah dan upload berkas sebanyak 13.858 dukungan ke Silon KPU. Seluruh berkas syarat dukungan perbaikan itu kemudian juga wajib di-submit.

    “Kelanjutannya setelah kami menerima Berita Acara (BA), kami akan menyelesaikan unggah dan upload berkas dukungan perbaikan ke Silon. Batas waktunya mungkin hingga sebelum 29 Juli 2024, karena setelah nanti kami dinyatakan lolos verififikasi administrasi (vermin) maka akan dilanjutkan verfifikasi faktual (verfak) tahap kedua dari 29 Juli sampai 10 Agustus,” terang Robet.

    Mengantisipasi kegagalan saat verfak tahap kesatu di mana banyak berkas pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU, kali ini langkah antisipasi sudah disiapkan agar verfak tahap kedua berkas perbaikan pendukung Memenuhi Syarat (MS).

    “Kami sudah menerapkan sebuah sistem melalui serangkaian kerja tim, yaitu menggunakan pendampingan secara berjenjang atau sisten kluster dari tingkat RW (Rukun Warga). Jadi nanti saat verfak ada leader di tingkat kecamatan, desa, hingga ke tingkat paling bawah,” papar Robet.

    Dengan penerapan sistem seperti itu diharapkan berkas dukungan perbaikan yang di verfak oleh KPU akan lebih banyak yang MS, sehingga batas minimal syarat dukungan yang dibutuhkan oleh calon perseorangan agar lolos sebagai kontestan Pilkada 2024 bisa terpenuhi.

    “Kalau dijumlah secara total dengan yang sudah dinyatakan MS, saat ini berkas dukungan yang kami serahkan sudah mencapai sekira 100,7%,” imbuh Robet.

    Di sisi lain, apresiasi kepada KPU Sukoharjo juga disampaikan Robet mewakili Tuntas-Djayendra, di mana selama proses tahapan demi tahapan pihaknya dapat menjalani dengan lancar tanpa ada kesulitan dan hambatan.

    Menyinggung tentang proses Silon yang tengah dijalankan Tim Tuntas-Djayendra belum mencapai 100%, anggota KPU Sukoharjo Bambang Muryanto dari Divisi Teknis Penyelenggaraan menjelaskan, Silon adalah alat bantu untuk memudahkan calon dan KPU dalam melakukan tahapan penerimaan, vermin, dan verfak.

    “Untuk syarat dukungan perbaikan tahap kedua ini, tim calon perseorangan belum memenuhi syarat minimal (unggah dan upload di Silon). Tetapi, yang bersangkutan membawa bukti dokumen fisik,” kata Bambang.

    Sesuai dengan surat dinas KPU RI Nomor 707, maka KPU Sukoharjo tetap menerima bukti dokumen yang diserahkan oleh Tim Tuntas-Djayendra. Dalam hal ini yang dihitung oleh KPU adalah bukti dokumen fisiknya.

    “Penyerahan bukti dokumen fisik ini kami buatkan berita acara. Yang sudah di-upload di Silon berapa, dan yang belum di-upload berapa. Dan nanti tim paslon diberi waktu tiga hari ke depan untuk menyelesaikan yang belum di-upload. Di-upload dulu di Silon terus nanti di submit. Waktunya 3 x24 jam [sampai 20 Juli 2024]” jelas Bambang.

    Ditambahkan, terhadap berkas fisik syarat dukungan perbaikan yang sudah diterima, setelah dibuatkan berita acara kemudian dikembalikan oleh KPU kepada Tim Tuntas-Djayendra agar di scan dan kemudian di-upload ke Silon.

    2309

  • Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat Nasional 30 Oktober 2024

    Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat Nasional 30 Oktober 2024

    Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Usai purnatugas, Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) tak ada larangan untuk berperan sebagai juru kampanye bagi pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    “Jadi menurut saya, jika sudah selesai jabatannya, maka larangannya itu sudah tidak berlaku lagi,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (
    Bawaslu
    ) Rahmat Bagja saat ditemui awak media di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).
    Ia menambahkan, baik Jokowi maupun presiden sebelumnya, diperbolehkan untuk mendukung pasangan calon secara terbuka.
    Bagja mencontohkan keterlibatan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kampanye.
    “Toh Pak SBY juga pernah berkampanye, dan Bu Mega adalah ketua umum partai politik. Jadi, larangan itu sudah tidak berlaku lagi,” tuturnya.
    Menurut Bagja, penilaian etis terkait keterlibatan Jokowi dalam kampanye sepenuhnya menjadi hak masyarakat.
    “Kita tidak mengurus etik, nanti masyarakat yang menilai apakah itu etis atau tidak,” jelasnya.
    Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Akmaliyah juga menegaskan, Jokowi tidak dilarang untuk menjadi juru kampanye karena statusnya sebagai mantan pejabat publik.
    Nama Jokowi juga tidak harus dilaporkan ke KPU. Sebab, pihak yang didaftarkan adalah tim kampanye.
    “Peraturan perundang-undangan tidak melarang,” kata Akmaliyah saat ditanya mengenai mantan presiden yang terlibat kampanye, pada Senin (28/10/2024).
    Usai masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober, Jokowi telah bertemu dengan calon wali kota Solo nomor urut 2, Respati Ardi, yang didampingi calon wakilnya, Astrid Widayani.
    Dalam pertemuan tersebut, Respati mengajak Jokowi untuk turut mengkampanyekan dirinya dalam Pilkada Serentak 2024.
    “Ajakan kampanye, ajakan kebaikan untuk menyapa masyarakat. Tapi beliau ingin istirahat, saya menghormati beliau,” kata Respati di Kawasan Manahan Solo, Selasa (29/10/2024).
    Ia menambahkan bahwa Jokowi berpesan agar program-program yang telah berjalan selama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjabat Wali Kota Solo, dapat dilanjutkan.
    Selain Respati, calon kepala daerah lainnya, termasuk Ahmad Lutfi dan Taj Yasin, juga telah menemui Jokowi dan menerima pesan untuk memperbaiki berbagai aspek, termasuk tata kelola pupuk dan perikanan di Jawa Tengah.
    Dosen Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menekankan, meskipun Jokowi tidak dilarang menjadi juru kampanye, perlu diwaspadai agar keterlibatannya tidak disalahgunakan, terutama terkait dengan posisi anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.
    “Walaupun tidak dilarang, harus diantisipasi keterlibatan Jokowi, terutama dengan keberadaan anaknya sebagai wapres. Ini berpotensi membuka celah pelanggaran atau penyalahgunaan,” ungkap Titi kepada Kompas.com, usai debat Pilkada Kabupaten Magelang, di Grand Artos Hotel & Convention, Senin (28/10/2024).
    Ia menekankan pentingnya pengawasan dari Bawaslu dan media massa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
    “Terus kritis mengawal
    pilkada 2024
    ,” tutur Titi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU DKI libatkan tujuh kelompok masyarakat di debat kedua Pilkada

    KPU DKI libatkan tujuh kelompok masyarakat di debat kedua Pilkada

    Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari saat menjawab pertanyaan awak media terkait debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Sabtu (26/10/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    KPU DKI libatkan tujuh kelompok masyarakat di debat kedua Pilkada
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 26 Oktober 2024 – 23:33 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta melibatkan tujuh kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada panelis saat debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Kemarin kami mengundang tujuh. Tujuh itu termasuk (kelompok) nelayan, UMKM,” kata Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Astri Megatari di Jakarta, Sabtu.

    Nantinya masyarakat menyampaikan curahan hati (curhat) dan keresahan-keresahannya yang diharapkan diselesaikan ke depannya.

    Dia mengatakan panelis yang ditunjuk dalam debat kedua kemudian menggali lebih dalam aspirasi tersebut sekaligus isu-isu yang berkaitan dengan tema debat, yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial.

    Aspirasi yang didapatkan kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta debat Pilkada DKI 2024.

    Contohnya nelayan. “Nelayan itu kan memang profesi yang tidak banyak di DKI Jakarta namun mereka juga masih warga DKI Jakarta yang butuh perhatian. Itu tadi yang kami kemudian angkat isunya dan masih banyak lagi,” kata dia.

    Dalam debat kedua, seperti sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan dari panelis akan disampaikan kepada para pasangan calon pada segmen dua dan tiga.

    Segmen 1, yakni penyampaian visi-misi program masing-masing pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Segmen 2 dan 3, yaitu pendalaman visi-misi oleh moderator dan para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis.

    Lalu segmen 4 dan 5, yakni tanya jawab antarpaslon dan segmen 6 penyampaian pernyataan penutup masing-masing paslon.

    “Itu sesi dua dan tiga. Jadi dari pertanyaan yang diajukan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang merupakan memang disusun dari aspirasi masyarakat,” ujar Astri.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan debat kedua Pilkada DKI 2024 berlangsung pada 27 Oktober 2024 di Ancol, Jakarta Utara, pukul 19.00 WIB.

    Tema dalam debat tersebut, yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Debat Pilkada DKI 2024 diikuti paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sumber : Antara

  • Wali kota bersama forkopimko antisipasi polarisasi di Pilkada Jakarta

    Wali kota bersama forkopimko antisipasi polarisasi di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyatakan pihaknya bersama forum komunikasi pimpinan kota (forkopimko) telah melakukan sejumlah upaya guna mengantisipasi terjadinya polarisasi, politik SARA, hingga politik uang dalam Pilkada Jakarta 2024.

    “Pemkot bersama forkopimko dengan semua masyarakat serta partai politik supaya menjaga serta antisipasi potensi konflik di pilkada,” kata Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan upaya yang dilakukan adalah mendeklarasikan Pilkada Damai 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap kelancaran perhelatan politik lima tahunan tersebut.

    Deklarasi merupakan bentuk komitmen terhadap kelancaran Pilkada Tahun 2024 di Jakarta Utara.

    “Deklarasi menjadi momentum dalam menciptakan suasana pilkada yang damai, aman, nyaman, dan bahagia,” kata dia.

    Menurut dia deklarasi ini sebagai komitmen agar jangan ada lagi pelanggaran atau mendiamkan jika terjadi pelanggaran pemilu.

    Ia mengakui Jakarta Utara memang heterogen karena semua suku dan beragam etnis tinggal di Jakarta Utara.

    Selain itu terjadi juga kesenjangan antara kaya dan miskin sehingga ini menjadi tantangan tersendiri.

    Ia mengatakan sejauh ini memang belum terjadi aksi yang dapat menyebabkan terjadi bentuk polarisasi hingga perpecahan akibat SARA dalam tahapan kampanye.

    “Hingga saat ini belum ada, tapi kami waspada akan hal tersebut dan melakukan antisipasi,” kata dia.

    Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara juga berupaya mengantisipasi terjadinya polarisasi hingga persoalan suku agama ras dan antargolongan (SARA) di Pilkada Jakarta 2024.

    “Dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) Bawaslu DKI, jenisnya di Jakarta Utara masalah polarisasi, SARA hingga politik uang,” kata anggota Bawaslu Jakarta Utara Mohamad Sobirin.

    Ia mengatakan dalam IKP tingkat kerawanan di Jakarta Utara memang persoalan polarisasi akibat perbedaan pilihan politik yang dapat memicu kerawanan sosial, tapi fakta di lapangan hal tersebut tidak terjadi.

    “Sampai hari ini belum kami temukan kasus seperti itu tapi kami terus berupaya mengantisipasi,” kata dia.

    Baca juga: KPU Jakbar lelang sisa logistik Pemilu 2024 pada Desember
    Baca juga: KPU Jakpus selesaikan tahap sortir dan lipat surat suara Pilkada

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Alat peraga kampanye calon Bupati Bekasi merusak lingkungan

    Alat peraga kampanye calon Bupati Bekasi merusak lingkungan

    Alat peraga kampanye dipasang dengan cara dipaku di pohon masih marak terlihat di salah satu perumahan yang berlokasi di wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Alat peraga kampanye calon Bupati Bekasi merusak lingkungan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah unsur masyarakat mengkritisi temuan banyak alat peraga kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bekasi yang dinilai merusak lingkungan karena dipasang tidak sesuai ketentuan. Aktivis Tata Kota dan Lingkungan dari kalangan akademisi Ciwandi menilai marak pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan cara dipaku di pohon akan merusak lingkungan.

    “Cara kampanye dengan merusak pohon ini sangat memprihatinkan. Pohon itu makhluk hidup, kalau makhluk hidup diganggu dengan kondisi dipaku-paku tentu bisa merusak,” katanya di Cikarang, Minggu.

    Dia mengatakan pemasangan APK di pohon dengan cara dipaku bisa merusak sirkulasi udara, menghambat transportasi air dan nutrisi serta mempengaruhi pertumbuhan hingga kesehatan pohon. Bahkan pohon bisa mati akibat terlalu banyak dipaku. Sementara manusia membutuhkan waktu relatif lama untuk menanam pohon hingga tumbuh dan berkembang berukuran besar.

    “Mereka calon pemimpin daerah ini harus beri contoh sebetulnya. Karena pohon harus dijaga, sama hal menjaga lingkungan,” katanya.

    Kondisi di lapangan ditemukan masih banyak APK yang terpaku di pohon dengan ukuran bervariasi mulai kecil hingga besar baik di kompleks perumahan maupun sepanjang jalan Negara dari wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi sampai Kabupaten Karawang.

    Tidak hanya dipaku di pohon, banyak APK juga terpasang di tiang listrik hingga fasilitas penerangan jalan umum maupun taman di sepanjang jalur tersebut. Salah seorang pengurus rukun tetangga Dedi mengeluhkan kondisi tersebut sebab selain bisa merusak pohon juga mengganggu kenyamanan dan keindahan terlebih APK yang terpasang di area publik seperti taman kota.

    “Itu lihat di bundaran taman kota penuh poster spanduk calon. Pemandangan jadi kumuh, terus banyak juga yang ditempel di pohon dan tiang lampu,” katanya.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi menjelaskan sudah ada aturan terkait titik mana saja yang boleh dan dilarang untuk dipasang APK. Aturan tersebut berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi. Seperti larangan memasang APK di rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas kantor pemerintahan.

    “Untuk APK dipaku di pohon dan dipasang di tiang penerangan jalan umum atau listrik itu masuk pelanggaran K3 (ketertiban, keindahan dan kebersihan),” katanya.

    Dirinya mengaku sejauh ini belum ada laporan terkait pemasangan APK dengan cara dipaku di pohon maupun tiang listrik namun tidak menutup kemungkinan menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Bekasi.

    “Tindak lanjut temuan itu dengan memberikan rekomendasi ke pasangan calon selama tiga hari jika tidak diindahkan kami akan sampaikan kepada jajaran Satpol PP Kabupaten Bekasi untuk melakukan penertiban,” katanya.

    Sumber : Antara