Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas

    DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas

    Bila penyelenggara pemilu punya integritas yang baik, hal-hal yang teknis itu tidak akan terjadi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito mengatakan bahwa persoalan utama penyelenggara pemilu saat ini bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada aspek integritas.

    “Persoalan utama penyelenggara pemilu saat ini bukan soal kemampuan teknis, melainkan soal integritas. Itu yang paling bermasalah dan hampir semua persoalan muaranya dari integritas penyelenggara,” kata Heddy di Jakarta, Kamis (31/10) malam.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    “Itu tantangan penyelenggara pemilu, bukan persoalan teknis, kemampuan teknis teman-teman sudah jago, tetapi persoalan integritas penyelenggara pemilu itu yang jadi keprihatinan DKPP,” ujarnya.

    Menurut dia, aspek integritas tersebut juga menyebabkan tumpukan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu pun tidak ditindaklanjuti.

    “Bila penyelenggara pemilu punya integritas yang baik, hal-hal yang teknis itu tidak akan terjadi,” ucapnya.

    Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, kata dia, DKPP telah memberhentikan 56 penyelenggara pemilu, baik anggota KPU maupun Bawaslu yang ada di tingkat pusat hingga daerah.

    “Sebanyak 56 diberhentikan secara tetap, tiga penyelenggara diberhentikan sementara, ini sampai pada pekan lalu,” tuturnya.

    Disebutkan bahwa perkara yang ditanganinya tersebut beragam. Namun, Heddy menyebut perkara pelanggaran etik tertinggi sekaligus terbanyak ialah terkait dengan penghitungan suara yang menyebabkan pergeseran suara antarcalon anggota legislatif.

    “Kami tempatkan sebagai pelanggaran etik yang paling tinggi karena ini berakibat dengan orang lain terpilih dan tidak terpilih, tentu saja sanksinya sangat berat, sampai pada pemberhentian sebagai ketua, itu yang paling banyak,” paparnya.

    Di luar perkara-perkara terkait dengan tahapan, dia menyebut perkara pelanggaran etik penyelenggara pemilu terbanyak kedua yang ditangani oleh DKPP RI adalah perkara asusila.

    “Baru kemudian ada perkara yang diberhentikan ada kasus narkoba, kekerasan dalam rumah tangga juga diadukan ke DKPP yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” urainya.

    Namun, dia menekankan bahwa sejauh ini kewenangan penindakan yang dimiliki DKPP RI masih bersifat pasif sehingga pihaknya baru akan memproses setelah adanya aduan yang masuk.

    “Sebesar apa pun pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu kalau tidak diadukan, DKPP tidak bisa bertindak karena sifatnya adalah pasif,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Teluk Wondama lakukan sosialisasi pilkada dengan hiburan rakyat

    KPU Teluk Wondama lakukan sosialisasi pilkada dengan hiburan rakyat

    Wasior (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, melakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada warga dengan menggelar jalan sehat dan Hiburan Rakyat 27 Hari Menuju Pilkada Teluk Wondama.

    Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama Yustinus Rumabur di Wasior, Kamis (31/10), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya KPU untuk mengajak warga menyukseskan pilkada pada tanggal 27 November 2024.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat yang sudah memilik hak pilih untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas pada tanggal 27 November mendatang,” ujarnya.

    Melalui momen sosialisasi ini, pihaknya mengajak seluruh warga untuk memilih dengan cerdas dan tidak memilih karena uang.

    Melalui pilkada ini, kata dia, warga Teluk Wondama dapat memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

    Oleh karena itu, peserta Pilkada Teluk Wondama 2024, yakni pasangan Elysa Auri-Alex Marani (AMAN) dan pasangan Hendrik Mambor-Andarias Kayukatuy (HEMAT), diajak langsung ikut serta pada kegiatan tersebut.

    Ribuan warga kota Wasior dan sekitarnya ikut ambil bagian dalam acara tersebut.

    Jalan sehat mengambil start dari depan Taman Masasoya Topai Wasior menuju lapangan sepak bola SMAN 01 Wondama dimulai pukul 15.00 WIT.

    Meski di tengah panas terik, warga dari berbagai kalangan terlihat antusias mengikuti jalan sehat yang menyediakan undian berhadiah.

    Kegiatan dihadiri Pjs. Bupati Teluk Wondama Derek Ampner, anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama, Ketua Bawaslu Epianus Rawar, Ketua DPRD Sementara Sarah Silambi, serta perwakilan dari Polres dan Kodim Teluk Wondama.

    Hiburan rakyat dalam rangka 27 hari menuju Pilkada Teluk Wondama dimeriahkan sejumlah penyanyi lokal Papua seperti Dj. Sammy Manggorap dan penyanyi asal Ambon Fresly Nikijuluw. Ribuan orang tampak bergoyang hingga menjelang tengah malam.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada

    Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyempurnakan terlebih dahulu Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) sebelum digunakan kembali pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Komisi II DPR RI menegaskan kembali kepada KPU RI untuk menyempurnakan terlebih dahulu Sirekap untuk kemudian disepakati bersama penggunaannya pada rapat berikutnya,” kata Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda membacakan salah satu butir kesimpulan rapat, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf juga menggarisbawahi sejumlah masukan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI dalam rapat tersebut agar Sirekap dikaji ulang sebelum digunakan kembali pada Pilkada 2024.

    “Saya pikir apa yang sudah disampaikan kawan-kawan semua ada benarnya saya setuju itu Sirekap harus kita revieu ulang apakah masih butuh kalau kita tidak bisa melakukan pengamanan data?” katanya.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin tak memungkiri apabila penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 lalu menimbulkan sejumlah kompleksitas permasalahan di publik.

    “Kemeriahan dalam tanda kutip ‘kegaduhan’ mungkin ketika Sirekap 2024 kemarin analisis kami memang tidak bisa 100 persen sempurna,” ujar Afif, sapaan karibnya, dalam rapat.

    Dia menekankan bahwa seyogianya semangat penggunaan Sirekap adalah untuk mendokumentasikan formulir C hasil (plano) dengan cepat sebagaimana perhitungan resmi secara manual.

    “Percepatan dokumentasi ini penting meskipun dia tidak official, kaitan dengan pengaturan dia tidak official ini memang di undang-undang tetapi semangat kami itu sebenarnya,” tuturnya.

    Dia pun mempersilakan Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos untuk menjelaskan secara detail mekanisme baru Sirekap pascamasukan dari banyak pihak, namun Komisi II DPR RI menyepakati agar pembahasan terkait Sirekap diagendakan secara khusus dalam rapat terpisah lain waktu.

    Afif pun menyebut bahwa pihaknya pada Kamis malam akan mematangkan penggunaan Sirekap untuk Pilkada 2024, berkaitan dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024 lalu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliun

    KPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa total anggaran Pilkada 2024 yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) per 28 Oktober capai Rp28,6 triliun.

    “Total anggaran yang sudah NPHD per 28 Oktober Rp28.686.636.745.317,” kata Afif, sapaan karibnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dari jumlah itu, dia menyebut sebanyak 99,77 persen total anggaran Pilkada 2024 sudah dicairkan per 28 Oktober 2024.

    “Yang sudah ditransfer Rp28.621.017.033.621 atau 99,7 persen, untuk ini hampir sudah 100 persen dana tertransfer dari alokasi pilkada yang dari dana-dana Pemda,” ucapnya.

    Dia lantas menuturkan progres persiapan tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024.

    “Regulasi; peraturan, pedoman teknis, dan buku panduan sudah kami siapkan,” katanya.

    Dia menyebut pihaknya juga sedang melakukan rekrutmen jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Kemudian sarana prasarana, alat bantu teknologi, alat penggandaan, penyiapan TPS (tempat pemungutan suara) kami laksanakan,” ujarnya.

    Termasuk, lanjut dia, pihaknya tengah menyiapkan logistik untuk pelaksanaan Pilkada 2024.

    “Penyiapan logistik yang sekarang sedang dilakukan; percetakan dan pengiriman ke lokasi-lokasi, daerah-daerah,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Untuk pengadaan logistik; bilik suara, kabel ties sudah 100 persen produksinya, pengirimannya juga sudah 99 persen, tinta 99 persen, kotak suara dan segel sudah 100 persen.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Pilkada Solo, Teguh Prakosa Tantang Respati-Astrid Soal Daya Beli Regional 31 Oktober 2024

    Debat Pilkada Solo, Teguh Prakosa Tantang Respati-Astrid Soal Daya Beli Regional 31 Oktober 2024

    Debat Pilkada Solo, Teguh Prakosa Tantang Respati-Astrid Soal Daya Beli
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Dalam debat pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo di Sunan Hotel pada Kamis (31/10/2024) malam, calon Wali Kota Solo nomor urut 01,
    Teguh Prakosa
    , mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap jawaban pasangan calon nomor urut 02, Respati Ardi dan Astrid Widayani, mengenai peningkatan
    daya beli masyarakat
    .
    Teguh Prakosa mengajukan pertanyaan terkait strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan daya beli masyarakat.
    Ia menilai jawaban yang diberikan oleh Respati dan Astrid tidak memadai.
    Respati Ardi menjelaskan bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat, diperlukan pengusaha yang adaptif.
    “Kuncinya harus menjadi pengusaha yang adaptif. Pemberdayaan lokal ada program UMKM Center yang bertujuan untuk membantu modal dan pemasaran. Kami menyiapkan pelaku usaha berbentuk barang dagangan untuk diekspor,” ungkap Respati.
    Sementara itu, Astrid Widayani menambahkan bahwa perlu ada peningkatan potensi pasar tradisional, seperti Pasar Gede, sebagai pusat perdagangan dan oleh-oleh.
    “Pasar tradisional harus aktif tidak hanya di siang hari, tetapi juga di malam hari. Pemberdayaan UMKM lokal dan menarik lebih banyak investor akan menggerakkan roda perekonomian,” jelas Astrid.
    Namun, Teguh Prakosa merasa jawaban tersebut tidak menjawab inti permasalahan.
    Momen ini menunjukkan ketegangan dalam debat, di mana masing-masing calon berusaha meyakinkan publik mengenai visi dan misi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat Kota Solo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Debat Pilkada Bengkulu Petahana Pamer Prestasi Regional 31 Oktober 2024

    Debat Pilkada Bengkulu Petahana Pamer Prestasi Regional 31 Oktober 2024

    Debat Pilkada Bengkulu Petahana Pamer Prestasi
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur Bengkulu nomor urut 1,
    Rohidin Mersyah
    -Meriani, membuka
    debat kandidat
    yang digelar KPU setempat dengan menampilkan berbagai
    prestasi
    , pada Kamis (31/10/2024) di Mercure Hotel.
    ”
    Alhamdulillah
    , selama 4 tahun terakhir kepemimpinan saya sebagai gubernur Bengkulu, kami mendapatkan pengakuan nasional, seperti Bengkulu yang dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam perencanaan oleh Bappenas, pengendalian inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang baik,” ujar Rohidin Mersyah.
    Rohidin juga mengeklaim bahwa selama masa kepemimpinannya, Bengkulu telah menerima insentif puluhan miliar dari pemerintah pusat, yang menjadi semangat bagi pasangan Rohidin-Meriani untuk terus membangun Bengkulu agar lebih maju dan sejahtera.
    Di bidang pendidikan, Rohidin mengungkapkan keberhasilannya dalam menaikkan status perguruan tinggi dari IAIN menjadi universitas, serta melengkapi Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu dengan rumah sakit.
    Ia juga menyebutkan pembangunan SMA dan SMK di daerah pedalaman yang menghasilkan lulusan siap kerja.
    Dalam sektor kesehatan, Rohidin menegaskan, pihaknya berhasil menjadikan RSUD M Yunus sebagai rumah sakit rujukan utama untuk bedah kanker, bedah saraf, dan kardiovaskuler.
    Ia juga menyampaikan rencana peningkatan keamanan melalui penguatan Polda dan Korem serta pengembangan lapangan udara.
    Rohidin menambahkan, stabilisasi harga sawit yang mencapai lebih dari Rp 3.000 per kilogram menjadi salah satu pencapaian di bidang pertanian.
    Ia juga menyebutkan harga kopi yang menguntungkan petani, berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per kilogram.
    Selain itu, Rohidin juga membanggakan go nasionalnya Kain Besurek, kain khas asal Bengkulu, yang turut menjadi sorotan dalam debat tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Kabupaten Semarang mulai sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 

    KPU Kabupaten Semarang mulai sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    KPU Kabupaten Semarang mulai sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – KPU Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai melakukan sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024 di GOR Wujil, Bergas, Rabu (30/10/2024). Sortir dan lipat surat suara melibatkan 150 orang.

    Ketua KPU Kabupaten Semarang Bambang Setyono mengatakan, KPU Kabupaten Semarang melibatkan 115 orang untuk melakukan pelipatan kartu suara Pilkada 2024. Mereka sudah melalui tes kesehatan termasuk tes buta warna untuk kelancaran pekerjaan.  

    “Pada tahap pertama baru kertas suara pemilihan Gubernur (Pilgub) yang disortir dan dilipat,” ujarnya. 

    Bambang menambahkan, sementara untuk surat suara pemilihan bupati rencananya akan diterima pada 2 November 2024 mendatang.  

    “Sedangkan untuk kelengkapan pemungutan suara seperti kotak suara, bilik suara, tinta, bantalan dan lainnya secara keseluruhan telah diterima sebanyak 85 persen dari kebutuhan. Dalam empat hari ke depan diharapkan mencapai 95 persen. Kekurangannya nanti akan Kami konfirmasikan ke KPU Jateng,” imbuhnya. 

    Berdasarkan lini masa yang telah disusun KPU, akan dilakukan pengepakan logistik ke kotak suara pada Senin (11/11/2024). Selanjutnya, Jumat (22/11/2024), kotak suara berisi logistik pemilu akan dikirimkan ke gudang PPK di tingkat Kecamatan. Kemudian akan dikirimkan ke tingkat PPS di tiap kelurahan/desa pada Minggu (24/11/2024). Setelah menginap sehari, seluruh logistik sudah harus berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada H-1 pemungutan suara atau hari Selasa (26/10/2024). 

    “Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, pengiriman logistik dilakukan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia,” pungkas Bambang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Kamis (31/10).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Debat Pilkada Sumut: Momen Bobby Nasution Terdiam Disoraki Penonton

    Debat Pilkada Sumut: Momen Bobby Nasution Terdiam Disoraki Penonton

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sempat disoraki oleh penonton ketika merespon pendapat lawannya, Edy Rahmayadi saat debat kanditan calon Gubernur Sumut 2024 pada Rabu malam (30/10/2024). 

    Awalnya, Edy sempat menyampaikan pendapatnya terkait jumlah dokter dan penduduk yang dinilai tidak sesuai di Sumatra Utara.

    Ketika diminta merespon pendapat dari Edy Rahmayadi, selanjutnya Bobby disoraki penonton hingga berhenti berbicara selama 34 detik dan membuat waktunya terbuang untuk merespon Edy Rahmayadi.

    “Saya rasa harus ada tata tertib yang harus diikuti di sini,” imbau Bobby di sela-sela debat Cagub Pilkada Sumut 2024 yang ditayangkan di Youtube KPU, (31/10/2024).

    Setelah memberikan imbauan itu, Bobby langsung memberikan tanggapan terkait pernyataan Edy Rahmayadi. 

    Jika dirinya terpilih menjadi gubernur Sumatra Utara nanti, Bobby akan bekerja sama dengan sejumlah universitas di Sumatra Utara untuk penuhi kebutuhan dokter.

    Selain itu, menurutnya, dokter yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) juga akan diberi insentif lewat anggaran APBD.

    “Kita minta dokter-dokter PPDS kita kirim ke daerah. Hari ini di Kepulauan Nias hanya ada satu dokter spesialis. Kita punya anggaran, jangan anggaran dibawa kemana-mana,” ujarnya.

  • Wakil Ketua Baleg DPR usul pencalonan Pilkades pakai partai politik

    Wakil Ketua Baleg DPR usul pencalonan Pilkades pakai partai politik

    “Padahal pencalonan mereka itu pakai partai, cuma bedanya partai nangka, partai pepaya, partai kambing, tapi pakai partai juga. Artinya mekanisme dan sistem kepartaian itu sudah masuk sebetulnya ke Pemilihan Kepala Desa,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pencalonan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menggunakan sistem partai politik.

    Dia menilai Pilkades merupakan kegiatan politik yang tanpa disadari juga menggunakan sistem partai. Namun partai yang dimaksud bukan merupakan partai politik yang tercatat, melainkan kelompok-kelompok politis yang ada di desa tersebut.

    “Padahal pencalonan mereka itu pakai partai, cuma bedanya partai nangka, partai pepaya, partai kambing, tapi pakai partai juga. Artinya mekanisme dan sistem kepartaian itu sudah masuk sebetulnya ke Pemilihan Kepala Desa,” kata Doli saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sehingga dia pun mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada. Menurut dia, hal itu juga bisa menjadi upaya untuk membangun sistem politik hingga ke tingkat yang paling bawah.

    “Sehingga kritik terhadap partai politik soal identitas politik itu nggak ada lagi, karena sampai bawah keterlibatan masyarakat,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengaku bakal mengusulkan hal tersebut lebih lanjut jika RUU tentang Partai Politik maupun RUU lainnya yang berkaitan dengan Pemilu sudah dibahas di DPR.

    Di samping itu, salah seorang Anggota Baleg DPR RI sebelumnya mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan sebagai lembaga adhoc yang hanya terselenggara selama dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu.

    Namun jika sistem Pilkades juga diatur lebih detail, menurut Doli, KPU pun bisa tetap menjadi lembaga yang permanen dan bukan adhoc. Terlebih lagi, dia menilai bahwa Pilkades lebih dinamis, bahkan cenderung lebih rawan.

    “Kalau bicara tentang korban jiwa pemilihan dan korban jiwa, lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan Pileg, Pilkada,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

    Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

    GELORA.CO – Anggota Badan Legislasi atau Baleg  DPR Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU dijadikan sebagai lembaga adhoc dua tahunan. Dalam rapat dengar pendapat umum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024, dia mengkritisi kinerja KPU.

    “Jadi, kami sedang berpikir sekarang di DPR justru KPU itu hanya lembaga adhoc, dua tahun aja,” kata politikus Partai Amanat Nasional atau PAN itu.

    Dia menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja. Pada tahun ketiga hingga kelima, anggota KPU hanya datang ke Jakarta untuk bimbingan teknis (Bimtek) saja. 

    “Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan untuk misalnya, ya tadi, nanti mereka setelah tahun ke-3, ke-4, ke-5, datangnya tuh Bimtek aja ke Jakarta ini,” ujar Saleh.

    Dia sempat menyinggung juga perihal urgensi Bimtek tersebut. Apakah Bimtek tersebut benar-benar penting atau tidak. “Sebentar-sebentar nanti udah Bimtek, datang ke Jakarta. Gak tahu kami apa yang dibimtekkan itu.”

    Selain itu, Saleh juga mengusulkan agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditiadakan. Alasannya, dia meragukan peran PPK dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Justru, permainan Pemilu itu banyak di PPK. Coba dicek itu. Penting gak itu PPK?” tutur dia.

    Dia mengusulkan agar tahap rekapitulasi suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) langsung ke tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, kata dia, prosesnya bisa lebih ringkas.

    “Dengan adanya PPK, ada jenjang. Dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Di situlah ada pemaknaan-pemaknaan baru dari penyelenggaraan Pemilu itu,” kata Saleh.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun sejak pengucapan sumpah/janji, dan keanggotaan KPU dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.